Pemkab Purbalingga Kesulitan Upah Guru Honorer Sesuai UMK

Guru honorer menggelar aksi unjuk rasa (ilustrasi)

PURBALINGGA — Persoalan kesejahteraan guru honorer masih sulit dipecahkan. Seperti yang dialami Pemkab Purbalingga, bila Pemkab hendak memberikan honor bagi guru honorer sebesar UMK, maka anggaran APBD yang terserap akan sangat besar.

”Saat ini saja, dengan honor hanya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan, kita harus menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar,” kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan, jumlah guru atau tenaga honorer bidang kependidikan di wilayahnya, memang cukup besar. Para honorer tersebut diangkat dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK komite sekolah di masing sekolah, karena Bupati sudah tidak bisa mengeluarkan SK tentang guru honorer.

Pemkab tidak bisa melarang perekrutan guru honorer tersebut, karena kenyataannya jumlah guru PNS di Purbalingga masih kurang.

”Saya sebenarnya juga prihatin dengan nasib mereka. Tapi kalau untuk menjadikan mereka CPNS, juga  tidak mungkin karena tidak mungkin saya melanggar aturan dari pusat,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2014, kata Bupati, jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah wilayah Purbalingga tercatat sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. ”Dengan jumlah tersebut, dalam APBD 2014 sebenarnya sudah dianggarkan dana sekitar Rp 6 miliar. Namun belum kita bagikan, karena kemungkinan jumlahnya sudah bertambah,” jelas Bupati.

Untuk itu, dia mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan melakukan pendaraan mengenai jumlah guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di Purbalingga. ”Kami berharap pada 1 April sudah bisa bisa mendapatkan data tersebut,” katanya.

Setelah mendapat data valid, Bupati menyatakan akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui kemampuan anggaran Pemkab guna bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan merapatkannya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum dan HAM Setda agar pemberian honor tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Sekda Purbalingga Imam Subijakto juga menyatakan, pada tahun 2014 ini, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mengalokasikan dana Rp 6 miliar untuk penambahan kesejahteraan guru honorer dan pegawai tidak tetap. Namun pencairan dana tersebut belum bisa direalisasikan karena jumlah mereka sudah bertambah.

”Jika tetap dicairkan, mereka yang tidak terdata tidak akan mendapatnya. Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang saja kami membutuhkan Rp 6 miliar. Dengan tambahan data tentunya anggaran yang digunakan akan bertambah besar,” katanya.

republika.co.id

Ribuan Pekerja Kepung Kantor Pemkab Jombang

Metrotvnews.com, Jombang: Sekitar 2.000 pekerja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali berunjuk rasa di kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, Jumat (1/11). Mereka menuntut pemkab merevisi nilai upah minimum 2014 yang ditetapkan Dewan Pengupahan.

Para pekerja dari berbagai perusahaan itu sebelumnya sempat melakukan long march melintasi jalan-jalan protokol di ibu kota Kabupaten Jombang, termasuk Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim.

Unjuk rasa digelar ribuan pekerja karena upah miminum Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Dewan Penguahan setempat untuk 2014 hanya sebesar Rp1.300.000 per bulan.

Menurut para pekerja, upah sebesar itu tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di Jombang yang mencapai Rp1.730.300. Angka tersebut diambil berdasarkan naiknya harga kebutuhan pokok saat ini.

Koordinator lapangan pengunjuk rasa Samsul Huda mengatakan, jika pemkab tidak merevisi ketetapan upah, para pekerja akan bertahan dan terus melakukan unjuk rasa.

Pada Kamis (31/10), ribuan pekerja itu juga melakukan hal serupa dan hingga kini tidak ada perwakilan Pemkab Jombang yang menemui pengunjuk rasa.

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Pemkab Karawang Sebar 8.500 Label Sehat Hewan Kurban

Hewan kurban (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melalui Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan setempat menghabiskan 8.500 label sehat yang dipasang di setiap hewan kurban yang dinyatakan sehat oleh petugas monitoring hewan kurban.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan Karawang, Sri Hardiyati, mengatakan sebanyak 8.500 label sehat itu dipasang pada ribuan hewan kurban.

Sebelum dipasang, hewan-hewan kurban itu diperiksa kondisinya dan hasilnya. Hewan-hewan kurban yang dinyatakan sehat dipasangi label sehat.

Label sehat yang disiapkan untuk hewan kurban di Karawang sebanyak 8.500 label. Jumlah tersebut terdiri atas label yang dianggarkan APBD Karawang sebanyak 6.000 label dan bantuan Pemprov Jawa Barat sebanyak 2.500 label.

“Semua label sehat untuk dipasang di hewan kurban yang sehat itu telah disebar ke seluruh wilayah sekitar Karawang,” katanya seperti dikutip Antara.

Meski sudah menyebar 8.500 label sehat ke berbagai wilayah sekitar Karawang, tetapi pihaknya belum memiliki data hewan kurban sehat yang dijual di lapak-lapak penjualan hewan kurban.

Sebab, hingga sehari menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa ini, petugas masih melakukan pengecekan hewan-hewan kurban di lapangan.

google.co.id

Pemkab Akan Biayai Kuliah Gurdacil

Seorang guru sedang mengajar.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, akan memberikan beasiswa bagi guru daerah terpencil (Gurdacil). Beasiswa tersebut, berupa biaya kuliah di perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan SDM guru meningkat. Sehingga, kedepan pendidikan di wilayah ini akan semakin berkualitas.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, tahun depan pemkab akan terus meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan. Terutama, pendidikan di daerah terpencil. Karena itu, mulai tahun depan sekolah maupun guru yang ada di daerah terpencil akan diperhatikan. “Salah satunya, bagi guru akan mendapatkan beasiswa,” ujar Dedi, Rabu (9/10).

Beasiswa yang dimaksud, yaitu tidak berbentuk uang, melainkan bantuan pembiayaan kuliah. Ke depan, pemkab akan menjajaki kerja sama dengan Univesitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang ada di Purwakarta. Jadi, gurdacil yang sudah PNS, tapi belum mengantongi ijazah strata satu (S1), akan dikuliahkan oleh pemkab.

Bantuan ini, lanjut Dedi, sebagai upaya pemkab dalam menyelaraskan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sebab, ke depan sekolah dasar (SD) yang ada di daerah terpencil akan dikembangkan jadi sekolah terpadu satu atap. Dengan kata lain, ada SD juga ada SMP.

Dengan begitu, di sekolah tersebut akan ada kelas tujuh sampai sembilan. Untuk mengejar ke arah sana, maka guru-guru yang mengajarnya harus memiliki kelayakan, terutama dalam bidang pelajaran yang diajarkan untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP). “Makanya, guru-guru di daerah terpencil, minimalnya harus sarjan,” ujar Dedi.

google.co.id

Pemkab Musirawas bentuk tim untuk selesaikan konflik MHP

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan terkait areal izin PT Musi Hutan Persada (MHP).

“Selama konflik itu berlangsung kegiatan masyarakat dan perusahaan terganggu dan dikhawatirkan berujung pada adu fisik dan korban jiwa,” kata Asisten II Sekretaris Daerah Pemkab Musirawas Saipul Ibna di Musirawas, Sabtu.

Ia menjelaskan tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 560/KPTS/KEHUT/2013 itu, telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai elemen terkait di wilayah itu.

“Kita sudah melibatkan camat, danramil, Polsek Muara Lakitan dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, yang berasal dari enam desa trans hutan tanaman industri (HTI) di Kantor Camat Muara Kelingi beberapa hari lalu,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, antara lain menghasilkan keputusan bahwa PT MHP melakukan penataan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas areal seluas 296.400 hektare.

Selain itu, PT MHP juga lebih intensif melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, khususnya untuk wilayah konservasi yang sudah dirambah oleh warga dan mengefektifkan segala kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kehutanan Musi Rawas Basroni Cik Ubit melalui Kepala Humas Dinas Kehutanan Musi Rawas Arief Candra mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama tim terpadu melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.

Rapat koordinasi tersebut, katanya, telah membahas pemasangan portal jalan perkebunan dan masyarakat umum yang dilakukan warga Teras Samsuri di delapan tempat.

Berdasarkan hasil pengambilan titik melalui global positioning system (GPS), pemortalan jalan tersebut di lahan PT MHP dan secara administrasi masuk dalam wilayah Desa SP 9 Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan.

“Akibat pemortalan ini aktivitas PT MHP dan warga sekitar menjadi terganggu dan perlu secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Tim terpadu mengharapkan agar portal tersebut segera dicabut atau dibongkar karena mengganggu ketertiban umum dan merupakan tindakan pelanggaran hukum atas penggunaan kawasan yang merupakan wilayah kerja PT MHP.

“Kita berharap warga yang terlibat konflik agar dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah, sehingga penyelesaian konflik ini dapat berjalan dengan baik dan cepat,” ujar Chandra.

Tim juga banyak menemukan kejanggalan di lapangan, antara lain keberadaan warga di Teras Samsuri itu, yang bukan warga setempat, akan tetapi pendatang yang merambah kawasan hutan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan seorang tokoh masyarakat Desa SP 9 Harapan Makmur, bahwa warga Teras Samsuri bukan warga SP 9 maupun SP 10 HTI, melainkan warga pendatang dari luar desa, seperti Warga SP 9 Cecar, Sukakarya, Lubuklinggau, bahkan dari Lampung.

Warga pendatang itu diduga kuat dalang pemortalan jalan perkebunan dan jalan warga setempat, sehingga aktivitas masyarakat dan perusahaan perkebunan terganggu.

Staf CSR PT MHP Sujadi mengharapkan pemortalan dan konflik di wilayah MHP itu dapat diselesaikan pemerintah daerah dan DPRD setempat dengan solusi terbaik.

“Kami mengharapkan konflik ini dapat berakhir dengan tidak merugikan pihak manapun, dan kami siap menjalankan atau mematuhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Sujadi menjelaskan, pihak perusahaan selain membayar pajak ke negara dan telah melakukan berbagai hal untuk pembangunan di Musi Rawas, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa di enam desa HTI Trans sejak 1993 hingga saat ini.

Selain itu, PT MHP juga membantu rehabilitasi sekolah, rumah ibadah, dan berbagai kegitaan sosial lainnya.

google.co.id