Menag: pembayaran dam akan melalui IDB pada 2014

(ANTARA News) – Pembayaran Dam atau denda dengan memotong hewan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2014 akan diupayakan melalui Islamic Development Bank (IDB) agar umat Islam di Indonesia mendapat manfaatnya.

“Pembayaran dam yang dilakukan melalui IDB ini kelak manfaatnya akan bisa dikembalikan kepada masyarakat Indonesia,” kata Menteri Agama Suryadhrma Ali usai bertemu Presiden IDB Dr Ahmad Mohamed Ali Al Madani, di Jeddah, Selasa (8/10).

Suryadharma menjelaskan, pembayaran dam lewat IDB itu sudah dilakukan, namun masih bersifat sporadis.

Ia memperkirakan uang dam dari Indonesia yang akan dikelola IDB mencapaiRp240 miliar.

“Selama ini semuanya dikelola pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Ia menjelaskan, kerja sama lewat IDB dimulai 2014 sehingga pihaknya perlu mempersiapkan sistemnya dan juga melakukan edukasi kepada jemaah Indonesia.

Selain membahas soal pembayaran dam, Menag yang didampingi anggota amirul hajj Indonesia lainnya yakni Ketua MUI Ma`aruf Amin dan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, juga membahas pengelolaan hewan kurban, pendidikan, serta keuangan syariah.

Pendidikan

Sementara terkait pendidikan Islam, Indonesia berharap agar IDB dapat meningkatkan peranannya kepada Indonesia.

Saat ini IDB sudah memberikan pinjaman lunak yang digunakan untuk melakukan pembangunan fisik Universitas Islam Negeri (UIN) di Malang, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Riau, dan Bandung.

“Minat mahasiswa untuk belajar keuangan syariah juga meningkat. Kami meminta agar IDB bisa menerima mereka untuk praktik di bank-bank yang dikelola IDB,” kata Menag.

Sementara itu, Presiden IDB mengatakan, pihaknya berupaya menjalin berbagai kerja sama dengan Indonesia termasuk membantu bank-bank syariah di Indonesia.

“Kami membuka pintu bagi bank syariah mana pun di Indonesia yang ingin bekerja sama dengan IDB,” katanya.

google.co.id

Alami Krisis Pembayaran, IMF Siap Bantu Asia

Alami Krisis Pembayaran, IMF Siap Bantu Asia

Headline

Wakil Direktur Pelaksana IMF, Zhu Min – (foto:voaindonesia)

inilah.com, Beijing – Dana Moneter Internasional (IMF) siap menggunakan dana cadangan untuk membantu negara berkembang yang mengalami kesulitan pembayaran.

“Jika suatu negara memiliki kesulitan pembayaran dan akan memicu ketidakstabilan sistemik seyogyanya dapat meminta layanan dari IMF,” kata Wakil Direktur Pelaksana IMF, Zhu Min dalam Forum Ekonomi Dunia di Dalian, China, seperti mengutip cnbc.com, Kamis (12/9/2013).

Pernyatan Zhu menguatkan Direktur IMF, Chistine Lagarde pada bulan Agustus lalu. Saat itu, lembaga kreditur internasional ini memiliki isntrumen untuk negara berkembang.

Meski demikian, Zhu masih yakin Asia belum berpotensi mengalami krisis keuangan seperti tahun 1997. “Saya tidak melihat krisis jangka pendek di negara berkembang Asia. Sebab situasinya sangat berbeda dengan 1997,” katanya.

Menmurut dia, fundamental ekonomi saat ini masih lebih baik dari sisi utang pemerintah dan utang swasta. Demikian juga dengan utang masyarakat yang masih rendah. Tingkat cadangan masih lebih tinggi dari investasi bersih di skala internasional. “Jadi masih dalam posisi yang lebih baik,” tegasnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • LPIS Tak Bisa Penuhi Panggilan Sidang Komdis PSSI

    LPIS Tak Bisa Penuhi Panggilan Sidang Komdis PSSI

  • Empat Artefak Museum Nasional Hilang Dicuri

    Empat Artefak Museum Nasional Hilang Dicuri

Google.co.id

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

LBH Jakarta. Foto: SGP

Posko THR yang dibentuk LBH Jakarta tahun ini menerima pengaduan dari 1.785 pekerja yang berasal dari Jabodetabek. Menurut Kepala Bidang Penyelesaian Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, jumlah itu meningkat empat kali lipatketimbang tahun lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.151 pekerja yang mengadu berhasil diadvokasi LBH Jakarta untuk mendapatkan THR. Namun, masih ada 644 pekerja yang belum mendapat THR sampai tujuh hari setelah lebaran.

Isnur mengatakan mekanisme penyelesaian yang diterapkan posko THR dilakukan dengan cepat yaitu langsung menghubungi perusahaan sampai melayangkan somasi kepada perusahaan yang disasar. Dari 25 perusahaan yang diadukan para pekerja, 16 diantaranya masih enggan membayar THR dengan berbagai alasan. Sebagai tindak lanjut, LBH Jakarta akan menempuh beberapa langkah. Seperti melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian.

“Kami bersama pekerja akan membawa 16 perusahaan yang belum membayar THR itu agar diproses secara hukum,” kata Isnur dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Kamis (15/8).

Untuk 16 perusahaan itu, Isnur melanjutkan, LBH Jakarta dan pekerja masih memberi kesempatan sampai hari Minggu (18/8). Jika perusahaan itu tidak mengindahkan batas waktu yang diberikan, maka Senin (19/8), akan dilaporkan ke Kemenakertrans. Dengan begitu diharapkan pengawas ketenagakerjaan dan PPNS dapat menyelesaikan persoalan THR yang dihadapi pekerja.

Namun, jika Kemenakertrans dan instansi ketenagakerjaan terkait tidak maksimal dalam jangka waktu dua pekan, maka laporan akan dibawa ke Mabes Polri. Isnur berharap, perusahaan yang masih menunggak membayar THR diproses secara pidana jika tidak menunaikan kewajibannya membayar THR.

Dari berbagai pengaduan itu, Isnur menemukan berbagai alasan yang kerap digunakan perusahaan. Misalnya, perusahaan beralasan statusnya adalah yayasan, sehingga merasa tidak wajib membayar THR atau membayar sekedarnya saja. Padahal, setiap pemberi kerja wajib memberikan THR. Bahkan ia menjelaskan sebagai lembaga berstatus yayasan, YLBHI tetap menunaikan kewajibannya membayar THR kepada para pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Isnur juga melihat ada pula perusahaan yang mau membayar THR namun mengintimidasi pekerjanya agar mengundurkan diri. Selain itu, ada perusahaan yang berdalih tidak punya uang. “Kami minta kalau tidak punya uang, tunjukan laporan keuangan merugi dua tahun berturut-turut sebagai bukti,” tegasnya.

Isnur menjelaskan, THR sudah diatur diPermenaker No.4 Tahun 1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Sementara soal sanksi, terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Isnur menilai THR sama seperti upah. Sehingga sanksi pidana yang dapat diterapkan sama seperti sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan upah kepada pekerjanya. Yaitu penjara maksimal empattahun atau denda Rp100 juta.

Atas dasar itu Isnur berpendapat PPNS dan kepolisian dapat menggunakan ketentuan itu bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya membayar THR. Sayangnya, selama ini pihak berwajib cenderung enggan menggunakan berbagai ketentuan tersebut dengan dalih perkara THR masuk dalam ranah perdata. Oleh karenanya, seringkali kasus THR berlabuh di pengadilan hubungan industrial (PHI).

Walau begitu Isnur mengakui ada beberapa dinas ketenagakerjaan daerah yang cepat bertindak ketika mendapat pengaduan dari pekerja. Ia berharap Kemenakertrans dapat melakukan tindakan serupa karena punya kewenangan untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan.

Tak ketinggalan Isnur menjelaskan, tahun lalu jumlah pengaduan yang masuk ke Posko THR LBH Jakarta hanya 19 kasus dan 17 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan duakasus sisanya diproses di PHI Jakarta.

Sedangkan untuk 16 perusahaan yang belum membayar THR sebagaimana pengaduan yang masuk tahun ini selain melakukan upaya hukum, nama-nama perusahaan itu akan dipampang di situs LBH Jakarta.

Pada kesempatan yang sama advokat publik LBH Jakarta, Maruli Tua, mempertanyakan Posko pengaduan THR yang dibentuk Kemenakertrans. Pasalnya, dari pengaduan yang masuk ke Posko THR LBH Jakarta tahun ini, sebagian besar perusahaan yang bermasalah berada di Jakarta dan menyangkut 427 pekerja.

Untuk membenahi masalah itu, selain Kemenakertrans Maruli mendorong juga agar pemerintah daerah DKI Jakarta bertindak tegas terhadap perusahaan yang kerap melanggar peraturan ketenagakerjaan. Menurutnya tindakan itu perlu dilakukan untuk memutus rantai impunitas atas pelanggaran yang terjadi. “Kalau ada perusahaan nakal ya ditindak,” ucapnya.

Sementara Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, mengatakan dari sejumlah perusahaan yang mereka adukan ke LBH Jakarta, sampai sekarang hanya satu perusahaan yang masih bandel. Yaitu sebuah perusahaan garmen yang lokasinya di KBN Cakung, Jakarta Utara. Ia menjelaskan perusahaan tersebut hanya membayar THR setengah dari ketentuan yang diatur dalam Permenakertrans THR. Sampai saat ini, Jumisih masih berupaya agar perusahaan tersebut diproses secara hukum.

Terkait kinerja dinas ketenagakerjaan dan Kemenakertrans untuk mengawasi perusahaan agar memenuhi hak-hak para pekerja, Jumisih mengaku kecewa. Pasalnya, tindakan yang dilakukan kedua lembaga itu di lapangan sangat minim. “Lemah sekali pengawasannya,” keluhnya.

Akibatnya, pekerja menjadi korban karena hak normatif mereka berupa THR tak kunjung dibayar walau lebaran sudah lewat. Salah satu modus yang kerap ditemui Jumisih di kawasan industri menjelang lebaran adalah PHK massal menjelang bulan puasa. Sementara mayoritas pekerja yang mengalami nasib itu berstatus kontrak.

Jumisih menilai hal tersebut sebagai salah satu kelemahan regulasi yang ada dalam Permenakertrans THR. Sebab, pasal 6 Permenaker THR menyebutkan pemberi kerja hanya wajib membayar THR bagi pekerja yang di-PHK satu bulan sebelum hari raya keagamaan. Menurutnya, celah itu seringkali digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR.

Sebelumnya, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemenakertrans, Suhartono, mengatakan sebelum lebaran, jumlah pengaduan yang masuk ke Posko THR di Kemenakertrans sekitar 20 kasus. Namun, dibanding tahun lalu, secara umum pengaduan ke Posko THR di Kemenakertrans cenderung menurun. “Mengalami penurunan,” pungkasnya.

hukumonline.com

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

Pelanggaran Pembayaran THR Meningkat Tajam

LBH Jakarta. Foto: SGP

Posko THR yang dibentuk LBH Jakarta tahun ini menerima pengaduan dari 1.785 pekerja yang berasal dari Jabodetabek. Menurut Kepala Bidang Penyelesaian Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, jumlah itu meningkat empat kali lipatketimbang tahun lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.151 pekerja yang mengadu berhasil diadvokasi LBH Jakarta untuk mendapatkan THR. Namun, masih ada 644 pekerja yang belum mendapat THR sampai tujuh hari setelah lebaran.

Isnur mengatakan mekanisme penyelesaian yang diterapkan posko THR dilakukan dengan cepat yaitu langsung menghubungi perusahaan sampai melayangkan somasi kepada perusahaan yang disasar. Dari 25 perusahaan yang diadukan para pekerja, 16 diantaranya masih enggan membayar THR dengan berbagai alasan. Sebagai tindak lanjut, LBH Jakarta akan menempuh beberapa langkah. Seperti melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian.

“Kami bersama pekerja akan membawa 16 perusahaan yang belum membayar THR itu agar diproses secara hukum,” kata Isnur dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Kamis (15/8).

Untuk 16 perusahaan itu, Isnur melanjutkan, LBH Jakarta dan pekerja masih memberi kesempatan sampai hari Minggu (18/8). Jika perusahaan itu tidak mengindahkan batas waktu yang diberikan, maka Senin (19/8), akan dilaporkan ke Kemenakertrans. Dengan begitu diharapkan pengawas ketenagakerjaan dan PPNS dapat menyelesaikan persoalan THR yang dihadapi pekerja.

Namun, jika Kemenakertrans dan instansi ketenagakerjaan terkait tidak maksimal dalam jangka waktu dua pekan, maka laporan akan dibawa ke Mabes Polri. Isnur berharap, perusahaan yang masih menunggak membayar THR diproses secara pidana jika tidak menunaikan kewajibannya membayar THR.

Dari berbagai pengaduan itu, Isnur menemukan berbagai alasan yang kerap digunakan perusahaan. Misalnya, perusahaan beralasan statusnya adalah yayasan, sehingga merasa tidak wajib membayar THR atau membayar sekedarnya saja. Padahal, setiap pemberi kerja wajib memberikan THR. Bahkan ia menjelaskan sebagai lembaga berstatus yayasan, YLBHI tetap menunaikan kewajibannya membayar THR kepada para pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Isnur juga melihat ada pula perusahaan yang mau membayar THR namun mengintimidasi pekerjanya agar mengundurkan diri. Selain itu, ada perusahaan yang berdalih tidak punya uang. “Kami minta kalau tidak punya uang, tunjukan laporan keuangan merugi dua tahun berturut-turut sebagai bukti,” tegasnya.

Isnur menjelaskan, THR sudah diatur diPermenaker No.4 Tahun 1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Sementara soal sanksi, terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Isnur menilai THR sama seperti upah. Sehingga sanksi pidana yang dapat diterapkan sama seperti sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan upah kepada pekerjanya. Yaitu penjara maksimal empattahun atau denda Rp100 juta.

Atas dasar itu Isnur berpendapat PPNS dan kepolisian dapat menggunakan ketentuan itu bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya membayar THR. Sayangnya, selama ini pihak berwajib cenderung enggan menggunakan berbagai ketentuan tersebut dengan dalih perkara THR masuk dalam ranah perdata. Oleh karenanya, seringkali kasus THR berlabuh di pengadilan hubungan industrial (PHI).

Walau begitu Isnur mengakui ada beberapa dinas ketenagakerjaan daerah yang cepat bertindak ketika mendapat pengaduan dari pekerja. Ia berharap Kemenakertrans dapat melakukan tindakan serupa karena punya kewenangan untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan.

Tak ketinggalan Isnur menjelaskan, tahun lalu jumlah pengaduan yang masuk ke Posko THR LBH Jakarta hanya 19 kasus dan 17 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan duakasus sisanya diproses di PHI Jakarta.

Sedangkan untuk 16 perusahaan yang belum membayar THR sebagaimana pengaduan yang masuk tahun ini selain melakukan upaya hukum, nama-nama perusahaan itu akan dipampang di situs LBH Jakarta.

Pada kesempatan yang sama advokat publik LBH Jakarta, Maruli Tua, mempertanyakan Posko pengaduan THR yang dibentuk Kemenakertrans. Pasalnya, dari pengaduan yang masuk ke Posko THR LBH Jakarta tahun ini, sebagian besar perusahaan yang bermasalah berada di Jakarta dan menyangkut 427 pekerja.

Untuk membenahi masalah itu, selain Kemenakertrans Maruli mendorong juga agar pemerintah daerah DKI Jakarta bertindak tegas terhadap perusahaan yang kerap melanggar peraturan ketenagakerjaan. Menurutnya tindakan itu perlu dilakukan untuk memutus rantai impunitas atas pelanggaran yang terjadi. “Kalau ada perusahaan nakal ya ditindak,” ucapnya.

Sementara Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, mengatakan dari sejumlah perusahaan yang mereka adukan ke LBH Jakarta, sampai sekarang hanya satu perusahaan yang masih bandel. Yaitu sebuah perusahaan garmen yang lokasinya di KBN Cakung, Jakarta Utara. Ia menjelaskan perusahaan tersebut hanya membayar THR setengah dari ketentuan yang diatur dalam Permenakertrans THR. Sampai saat ini, Jumisih masih berupaya agar perusahaan tersebut diproses secara hukum.

Terkait kinerja dinas ketenagakerjaan dan Kemenakertrans untuk mengawasi perusahaan agar memenuhi hak-hak para pekerja, Jumisih mengaku kecewa. Pasalnya, tindakan yang dilakukan kedua lembaga itu di lapangan sangat minim. “Lemah sekali pengawasannya,” keluhnya.

Akibatnya, pekerja menjadi korban karena hak normatif mereka berupa THR tak kunjung dibayar walau lebaran sudah lewat. Salah satu modus yang kerap ditemui Jumisih di kawasan industri menjelang lebaran adalah PHK massal menjelang bulan puasa. Sementara mayoritas pekerja yang mengalami nasib itu berstatus kontrak.

Jumisih menilai hal tersebut sebagai salah satu kelemahan regulasi yang ada dalam Permenakertrans THR. Sebab, pasal 6 Permenaker THR menyebutkan pemberi kerja hanya wajib membayar THR bagi pekerja yang di-PHK satu bulan sebelum hari raya keagamaan. Menurutnya, celah itu seringkali digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR.

Sebelumnya, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemenakertrans, Suhartono, mengatakan sebelum lebaran, jumlah pengaduan yang masuk ke Posko THR di Kemenakertrans sekitar 20 kasus. Namun, dibanding tahun lalu, secara umum pengaduan ke Posko THR di Kemenakertrans cenderung menurun. “Mengalami penurunan,” pungkasnya.

hukumonline.com

E-Billing, Layanan Pembayaran Pajak Elektronik

E-Billing

REPUBLIKA.CO.ID,Kesibukan Nisrina, seorang staf keuangan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail, semakin bertambah akhir-akhir ini. Selain menatausahakan pembayaran kepada supplier perusahaan sebagaimana biasanya, di akhir Ramadhan lalu, dia juga disibukkan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para karyawan.

Saat itu kesibukannya memang luar biasa, setelah menghitung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR, Nisrina harus segera datang ke bank, mengingat adanya pengentian operasi selama libur lebaran. Dengan kesigapannya, dokumen pembayaran pajak seperti PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dipersiapkan dengan baik.

Masih terngiang dalam ingatannya betapa padatnya antrian di bank menjelang lebaran. Banyak sekali nasabah yang harus dilayani sehingga memaksa teller bekerja lebih keras. Bahkan Nisrina sempat mengalami kejadian tidak mengenakkan terkait kesalahan entri Surat Setoran Pajak (SSP)-nya. Berkas yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan atas hasil pemeriksaan PPh Pasal 21 dientri oleh teller sebagai pembayaran PPh Pasal 21 bulanan. Sebuah kesalahan yang manusiawi dengan banyaknya nasabah yang harus dilayani, sehingga mengakibatkan kelelahan pada saat pelayanan.

Kejadian serupa seringkali terjadi ketika kita akan melakukan transaksi pembayaran pajak, baik melalui kantor pos maupun melalui bank persepsi. Hal inilah yang hendak disempurnakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak guna mempermudah pembayaran pajak. Menarik untuk disimak bahwa masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi melalui pembayaran elektronik seperti tiket pesawat, tiket kereta api, tagihan listrik, hingga tagihan telepon. Penggunaan metode pembayaran secara elektronik menjadi popular di masyarakat karena cepat, mudah, nyaman, dan fleksibel. Masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran kapan saja dan dimana saja.

Ditjen Pajak pun tak mau ketinggalan untuk menerapkan pembayaran elektronik dengan sebutan e-Billing. Aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Meskipun penerapannya masih dalam tahap ujicoba, namun semua Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fitur layanan ini.

Untuk mendapatkan layanan ini, Anda harus melakukan registrasi melalui situs e-Billing, www.sse.pajak.go.id. Pendaftaran dilakukan dengan menekan tombol “Daftar Baru”, tentunya dengan mempersiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, email, dan user name. Pastikan data Anda sudah benar dan klik tombol “OK”. Setelah notifikasi muncul, data Anda telah berhasil berhasil disimpan. Selanjutnya lakukan pengecekan email guna melakukan aktivasi akun yang baru saja Anda daftarkan. Kemudian ikuti petunjuk yang muncul di email balasan dari administrator. Begitu selesai, Anda telah terdaftar di database e-Billing, dan itu berarti Anda sudah dapat memanfaatkan layanan ini.

Proses yang perlu Anda lakukan kemudian adalah login ke layanan e-Billing tersebut dengan menggunakan user ID dan PIN yang dikirim ke email Anda. Setelah berhasil login, langkah selanjutnya adalah mengisi data-data yang diperlukan. Data-data itu sama seperti yang diperlukan ketika kita mengisi SSP secara manual. Ketika semua data telah terisi, klik tombol “Simpan”, lanjutkan dengan tombol “OK” untuk memastikan data tersimpan. Ketika layar berganti, pastikan bahwa data telah sesuai, kemudian klik tombol “Terbitkan Kode Billing”. Kode Billing akan ditampilkan, dapat disimpan ke dalam format pdf dan dapat pula dicetak.

Setelah  Kode Billing diperoleh, pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Pos dan bank persepsi. Penggunaan ATM maupun Internet Banking untuk pembayaran pajak dapat dilakukan dengan memasukkan Kode Billing ini, namun masih terbatas pada Bank Mandiri. Sebagai bukti pembayaran, Anda akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara. Untuk transaksi melalui teller, bukti yang diterbitkan berupa Dokumen Bukti Penerimaan Negara. Apabila transaksi dilakukan melalui ATM, bukti transaksi berupa struk ATM, sementara apabila pembayaran dilakukan melalui Internet banking, Bukti Pembayaran yang diterbitkan dalam format elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk salinan dan fotokopinya merupakan ‘sarana administrasi lain’ yang kedudukannya disamakan dengan SSP. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Sehingga dalam praktek perpajakan, untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan, pemindahbukuan, bukti pemotongan dan pemungutan, Bukti Penerimaan Negara tersebut mempunyai kedudukan hukum yang setara dengan SSP. Layanan pembayaran pajak secara elektronik melalui e-Billing ini merupakan perwujudan komitmen pelayanan prima Ditjen Pajak.

Dapatkan kemudahan pembayaran pajak melalui e-Billing saat ini juga! Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Kring Pajak 500200.

google.co.id

Dokter Spesialis Protes Pembayaran Sistem Ina CBGs

Dokter Spesialis Protes Pembayaran Sistem Ina CBGs

Petugas memperlihatkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Sekitar 30 dokter yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Juli 2013. Mereka memprotes penggunaan pola pembayaran Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) dalam program Kartu Jakarta Sehat karena dianggap merugikan dokter.

“Dokter spesialis di RSUD itu hanya dibayar Rp 10.000 per pasien, kalau begini kami mau dibayar berapa?” kata Iaman Gantina Barus, anggota ADFI dari RSUD Koja, Jakarta Utara, yang aktif dalam unjukrasa itu.

Para dokter sendiri sudah meminta agar pemerintah mengembalikan pembayaran dengan pola PPE (Paket Pelayanan Esensial) yang digunakan pada program Jamkesda dan awal program KJS. Mereka menilai penerapan Ina CBGs saat ini dipaksakan. Soalnya belum ada Peraturan Gubernur yang mengaturnya.

Selain itu besaran biaya yang dibayarkan pemerintah dengan pola Ina CBGs berbeda dengan PPE. Dalam pola INA CBGs pemerintah hanya membayar sesuai paket pelayanan yang ditentukan. Jika ada selisih, dokter juga akan ikut menanggungnya.
Menurut dia, sistem Ina CBGs hanya mengakomodir kendali mutu dan biaya kesehatan. “Tetapi tidak ada kendali sumber daya manusia untuk tenaga medisnya,” kata Iaman.

Menurut Gantina Barus,  penggunaan Ina CBGs membuat kualitas pelayanan ke masyarakat menurun. Untuk menekan biaya, mereka harus mengurangi jumlah obat. “Obat yang seharusnya diberikan 10 hari hanya diberikan untuk 4 hari, setelah itu pasien harus balik lagi,” katanya. “Ini tidak efektif, pasien bolak-balik,” kata dia.

Saat ini, perwakilan rombongan itu sedang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati dan Gubernur Joko Widodo.

ANGGRITA DESYANI

Topik Terpanas:
Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri

Berita Terpopuler:
Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`
Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat

Google.co.id

10 Modus Perusahaan Hindari Pembayaran THR

Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya/THR. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Menjelang Hari Raya Lebaran, para karyawan/buruh dari berbagai perusahaan berhak menerima THR. Namun, untuk menghindari pengeluran berlebih hanya untuk dana tersebut, perusahaan umumnya melakukan 10 modus sebagai berikut.

Pertama, alasan pekerja merupakan pegawai harian lepas atau outsourching, sehingga tidak ada kewajiban mendapat tunjangan terkait status kerjannya. Kedua, perusahaan berdalih sedang mengalami defisit dan tidak mampu membayarkan THR.

Ketiga adalah pekerja yang umumnya sedang terlibat perselisihan dan proses PHK oleh perushaan. Keempat yakni modus pemberhentian kerja sebelum memasuki bulan puasa, dan perekrutan kembali setelah lebaran.

Kelima, THR diberikan tapi dalam bentuk barang yang jumlahnya tidak sesuai nominal aturan ketenagakerjaan. Keenam, meski pada akhirnya dibayarkan, namun sudah dianggap terlambat, itu pun dengan desakan mogok dan unjuk rasa.

Ketujuh adalah pembayaran dengan cara dicicil. Kedelapan, ada pemotongan THR lantaran tidak masuk kerja tanpa keterangan. Kesembilan, besaran nilai THR yang lebih, dikurangi sepihak. Dan terakhir, mereka yang melaporkan penunggakan pembayaran THR terancam dipecat.

Kordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Jamalludin mengatakan, modus tersebut didapat berdasarkan aduan para pekerja yang mendapat perlakukan tidak adil terkait THR. Dan modus yang digunakan oleh perusahaan selama puluhan tahun terakhir ini selalu sama.

“Untuk masalah THR, seharusnya pemerintah memberikan sanksi tegas ke perusahaan, bukan hanya surat edaran ataupun ancaman yang dinilai tidak mempengaruhi kinerja produksinya,” kata Jamalludin.

Sebelumnya, sekitar 3.750 buruh Jawa Timur dipecat oleh perusahaannya demi menghindari pembayaran THR. Ada tujuh perusahaan besar dengan total omset miliyaran rupiah per bulan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Dan jumlah itu terus meningkat di banding tahun sebelumnya yang hanya 20.493 orang dari 39 perusahaan. 

google.co.id