Nasional | Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Jalan rusak, ilustrasi

, JAKARTA — Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya pekan lalu telah mengakibatkan kerusakan jalan di berbagai tempat. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut mencapai Rp55 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, dana sebesar Rp 55 miliar itu diperlukan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan dan perbaikan saluran samping serta trotoar. Menurut dia, dari 453 Km panjang jalan nasional di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), 106 Km diantaranya mengalami kerusakan akibat banjir. Namun kerusakan tersebut berupa spot-spot, bukannya menyeluruh pada sepanjang 106 Km tersebut.

“Kerusakan tersebut sebagian hanya kerusakan ringan yang bukan kerusakan struktural sehingga bisa ditangani melalui pemeliharaan rutin,” kata Djoko.

Ia menjelaskan, kerusakan paling banyak dialami jalan nasional di Jakarta. Bahkan, untuk jalan di daerah Marunda, Jakarta Utara perbaikannya memerlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui penanganan yang tepat. “Marunda sempat tenggelam, itu sebelumnya sudah kita naikkan, masih harus pakai kajian lebih lanjut dahulu apakah akan kita naikkan alagi atau mau diapakan,” ucap Djoko.

Adapun beberapa jalan nasional di ibukota yang mengalami kerusakan antara lain jalan TB. Simatupang, Jalan Raya Bogor, jalan Trans Yogi dan jalan Mayjen Sutoyo. Kerusakan juga terjadi pada jalan S. Parman, jalan Latumenten, jalan Pluit Selatan Raya, jalan Lodan Raya serta jalan Taman Stasiun Priok.

Mengenai sumber dana perbaikan darurat jalan-jalan di Jakarta, menurut Dirjen Bina Marga, dari kebutuhan dana perbaikan tanggap darurat Rp 55 miliar tersebut, sebanyak Rp 23 miliar akan diambil dari dana pemeliharaan rutin jalan Jakarta. Sementara sisa kekurangannya, akan dicarikan dari pos anggaran lain di Ditjen Bina Marga.

Setelah selesainya perbaikan tanggap darurat, menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, jalan-jalan tersebut juga memerlukan perbaikan permanen.“Perbaikan permanen jalan kawasan Jabodetabek memerlukan Rp 90 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan berupa peningkatan jalan senilai Rp 80 miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat dan Rp 10 miliar untuk perbaikan di daerah Puncak, Jawa Barat,” pungkas Djoko.

Nasional | DPR Meminta Pos Pengungsian Banjir Dilengkapi MCK


Pengungsian banjir pada Rabu (16/1) lalu (Foto: Ramses/detikcom)

Jakarta – Komisi VIII DPR turut memantau banjir dan pos pengungsian di DKI Jakarta dan Banten. DPR prihatin karena posko pengungsian yang ada rata-rata minus fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

“Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah koordinasi dengan BNPB pertama yaitu tanggap darurat, emergency dievakuasi, makanan, kesehatan, selimut dan lain-lain. Tapi kita nggak berpikir ada posko tapi nggak ada MCK-nya. Itu kan aneh juga. Makanya kita semua gerakkan untuk tahap-tahap emergency,” kata Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah.

Hal itu disampaikan Ida dalam jumpa pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2013). Ida didampingi anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini.

Ida dan koleganya di Komisi VIII sudah memantau banjir Jakarta dan Banten dari udara dan darat. Pihaknya juga sudah melakukan pemantauan ke posko pengamanan bencana nasional dan sempat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala BNPB.

“Kami setelah mengikuti rapat koordinasi kami melihat bahwa sudah dilakukan koordinasi di bawah BNPB. Apabila koordinasi ini dilakukan, saya kira persoalan banjir bisa dilakukan dengan baik. Karena persoalan kita selama ini adalah masalah koordinasi. Di situ ada persoalan bagaimana penanganan infrastruktur, penananganan kesehatan dan melibatkan pengusaha karena memang butuh keterlibatan masyarakat,” papar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ida mengimbau Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk bekerja sama untuk mengatasi banjir ini.

“Bagaimana Pemda dan Pempus memikirkan banjir ini tidak terjadi lagi di berbagai pihak.
Pemerintah pusat dan pemprov tidak saling melempar dan mendahulukan,” imbau Ida.

(nwk/nrl)

Nasional | KPK dan 12 Kementerian Tanda Tangani Kesepakatan, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – KPK dan 12 Kementerian/Lembaga menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama di Istana Negara. MoU tersebut berkaitan dengan Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan.

Penandatanganannya disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Ke-12 K/L yang menandatangani nota kesepakatan bersama itu diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Siswono, Menteri Kehutanan Zulkifli,  Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan penandatanganan MoU Bersama adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.

“Rencana aksi bersama ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” katanya, Senin (11/3).

KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Total luas kawasan hutan mencapai 128 juta hektare, meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia.

Tekanan populasi yang mencapai 240.271.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,13 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2 persen per tahun mengakibatkan konflik dalam penggunaan ruang.

Sisa wilayah darat non-kawasan hutan itu tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar.

Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. “Persoalan ini menyebabkan tidak hanya terganggunya peri kehidupan bangsa dari 31.000 desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41 persen,” jelas Abraham Samad.

Karenanya, lanjut Samad, KPK berharap penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia.

Sehingga, pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya menyampaikan penghargaannya atas inisiatif KPK menginsisiasi aksi bersama tentang Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan itu.

Presiden meminta kementerian yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama untuk melakukan aksi nyata, tidak hanya pada level pusat.

“Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian tapi di seluruh Indonesia,” kata Presiden SBY sembari meminta agara Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.

Nasional | KPK dan 12 Kementerian/Lembaga Tanda Tangani Kesepakatan, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – KPK dan 12 Kementerian/Lembaga menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama di Istana Negara. MoU tersebut berkaitan dengan Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan.

Penandatanganannya disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Ke-12 K/L yang menandatangani nota kesepakatan bersama itu diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Siswono, Menteri Kehutanan Zulkifli,  Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan penandatanganan MoU Bersama adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.

“Rencana aksi bersama ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” katanya, Senin (11/3).

KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Total luas kawasan hutan mencapai 128 juta hektare, meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia.

Tekanan populasi yang mencapai 240.271.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,13 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2 persen per tahun mengakibatkan konflik dalam penggunaan ruang.

Sisa wilayah darat non-kawasan hutan itu tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar.

Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. “Persoalan ini menyebabkan tidak hanya terganggunya peri kehidupan bangsa dari 31.000 desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41 persen,” jelas Abraham Samad.

Karenanya, lanjut Samad, KPK berharap penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia.

Sehingga, pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya menyampaikan penghargaannya atas inisiatif KPK menginsisiasi aksi bersama tentang Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan itu.

Presiden meminta kementerian yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama untuk melakukan aksi nyata, tidak hanya pada level pusat.

“Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian tapi di seluruh Indonesia,” kata Presiden SBY sembari meminta agara Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.

Nasional | Disaksikan SBY, MoU Reformasi Pebaikan Hutan Ditandatatangani

Hutan alam di TWNC, konservasi alam di Tambling, Lampung Barat.

Jakarta – Sejumlah menteri, dan kepala lembaga menandatangani nota kesepakatan aksi bersama tentang Reformasi tata kelola sektor kehutanan.

Penandatanganan nota yang diinisiatifkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bertujuan, agar seluruh komponen bangsa merasa memiliki hutan Indonesia sebagai aset yang harus dilindungi.

“KPK sadar upaya pencegahan sama pentingnya dengan upaya penindakan (korupsi). KPK melihat sektor Kehutanan menjadi sektor yang penting,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3).

Menurutnya, selama ini penggunaan lahan hutan banyak disalahgunakan. Hal ini kerap diperburuk dengan konflik para pengguna lahan hutan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamduddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Siswono, Menteri Kehutanan Zulkifli, Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Komnas HAM.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Wakil Presiden Boediono yang mendampingi Presiden SBY.

Samad mengatakan, hingga saat ini total wilayah hutan tercatat 128.225.145 hektar (ha) yang meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia.

Namun sisa wilayah darat non-hutan belum cukup memadai bagi rakyat, sehingga terjadi tumpang tindih hutan dan non-hutan sebagai wilayah pemukiman.”Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama,” kata Samad lagi.

Sementara itu Presiden SBY dalam sambutannya menghargai inisiatif KPK sekaligus meminta kementerian melakukan aksi nuata, tidak hanya pada level pusat.

“Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian tapi di seluruh Indonesia,” kata Presiden SBY.

Dia meminta agara Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.

Nasional | Menko Kesra: Kecelakaan Lalu Lintas Sebabkan Kemiskinan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas ternyata berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menko Kesra, Agung Laksono, menuturkan jumlah kecelakaan lalu lintas secara tidak langsung dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin.

“Banyak korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia ternyata tulang punggung keluarga,” ujar Agung dalam Rakor Tingkat Menteri Mengenai Dampak Lalu Lintas Darat Bagi Kesehatan dan Sosial, Selasa (5/3).

Agung mengungkapkan, kecelakaan lalu lintas 72 persennya atau 120.226 kejadian didominasi oleh kecelakaaan sepeda motor. Penyebabnya, menurut Kajian Balitbang Kementeria Pekerjaan Umum (PU) 67 persennya human error dan 33 persen kondisi jalan yang rusak atau bergelombang, lingkungan seperti cuaca atau hujan yang menyebabkan jalan menjadi licin, dan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan.

“Tingginya kematian dan kecacatan korban kecelakaan lalu lintas dan biaya tinggi penyelamatan korban kecelakaan lalu lintas menghabiskan dana kurang lebih Rp 200 triliun,” kata Agung.

Karena itu, Agung mengungkapkan, perlu ada gerakan nasional keselamatan lalu lintas agar jumlah korban kecelakaan lalu lintas semakin menurun. “Targetnya 50 persen penurunan fatalitas (kematian) dan disabilitas (cacat) korban kecelakaan lalu lintas.”

Agung mengatakan inpres tentang gerakan nasional untuk mengurangi fatalitas dan disabilitas akibat kecelakaan lalu lintas saat ini sedang dipersiapkan. “Sebanyak 30 ribu jiwa meninggal tiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas ini. Karena itu perlu ada penguatan sinergi berbagai sektor termasuk memberdayakan pemda,” tutur Agung.