Pembekuan DPKP turunkan minat pekerja ikut jaminan sosial

(ANTARA News) – Minat pekerja menjadi peserta jaminan sosial pada 2014 akan menurun jika pemerintah menghentikan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) pada 1 Januari 2014 ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi.

Komisaris Independen PT Jamsostek Bambang Wirahyoso dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, menyatakan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) adalah salah satu daya tarik bagi pekerja menjadi peserta jaminan sosial.

Sumber DPKP adalah laba yang untuk pemerintah sebagai deviden tetapi dikembalikan kepada pekerja dalam sejumlah program seperti pinjaman uang muka perumahan.

Sebagaimana lazim operator jaminan sosial maka semua hasil investasi dana jaminan sosial dikembalikan kepada pekerja dengan berbagai skema, termasuk pemberian manfaat melalui DPKP.

Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan diminta untuk tidak membekukan penyaluran dan mengurangi manfaat yang diberikan kepada pekerja ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (kini PT Jamsostek) beroperasi.

“Jika DPKP dibekukan maka upaya peningkatan kepesertaan yang lebih luas akan terganjal,” kata Wirahyoso.

Dia mendengar terbetik rencana Kemenkeu akan menghentikan program DPPK dengan argumen dan alasan yang yang belum jelas.

Diingatkannya, pekerja membayar untuk peserta jaminan sosial dengan berbagi besaran iuran dengan pengusaha. Kondisi itu berbeda dengan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial dari pemerintah.

“Kemenkeu hendaknya memahami bahwa DPKP merupakan “pemanis” sebagai manfaat tambahan untuk menarik pekerja dan pengusaha menjadi peserta jaminan sosial. Jika manfaat tambahan itu ditiadakan, maka akan banyak pekerja dan pengusaha yang enggan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Wirahyoso yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional.

Dia juga mengingatkan bahwa transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan harus memberi pelayanan dan manfaat jauh lebih baik, bukan mengurangi fasilitas yang sudah ada.

Manfaat tambahan yang diterima pekerja peserta jaminan sosial selama ini diantaranya pinjaman uang muka perumahan (PUMP), bea siswa bagi anak pekerja berprestasi, pinjaman berbunga lunak bagi koperasi karyawan, ambulans, pelatihan dan peralatan K3.

Manfaat pasti lainnya yang diterima pekerja peserta jaminan sosial adalah imbal hasil pada dana Jaminan Hari Tua yang selalu di atas bunga deposito.

“Kondisi itu terancam jika investasi BPJS Ketenagakerjaan dibatasi. BPJS itu harus mengelola dananya dengan prinsip kehati-hatian agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pesertanya. Jika, berinvestasi dibatasi bagaimana bisa memberikan manfaat tambahan?” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan jika manfaat tambahan itu berkurang maka akan terjadi gelombang demo besar-besaran mempertanyakan hal tersebut. “Serikat pekerja siap bergerak agar manfaat yang mereka terima tidak berkurang,” katanya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Jamsostek mengkritisi anggota tim pembahasan rancangan peraturan pemerintah badan penyelenggara jaminan sosial dari Kementerian Keuangan yang relatif muda dan dinilai minim pengetahuan dan pengalaman tentang jaminan sosial.

google.co.id

Ribuan Pekerja Kepung Kantor Pemkab Jombang

Metrotvnews.com, Jombang: Sekitar 2.000 pekerja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali berunjuk rasa di kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, Jumat (1/11). Mereka menuntut pemkab merevisi nilai upah minimum 2014 yang ditetapkan Dewan Pengupahan.

Para pekerja dari berbagai perusahaan itu sebelumnya sempat melakukan long march melintasi jalan-jalan protokol di ibu kota Kabupaten Jombang, termasuk Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim.

Unjuk rasa digelar ribuan pekerja karena upah miminum Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Dewan Penguahan setempat untuk 2014 hanya sebesar Rp1.300.000 per bulan.

Menurut para pekerja, upah sebesar itu tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di Jombang yang mencapai Rp1.730.300. Angka tersebut diambil berdasarkan naiknya harga kebutuhan pokok saat ini.

Koordinator lapangan pengunjuk rasa Samsul Huda mengatakan, jika pemkab tidak merevisi ketetapan upah, para pekerja akan bertahan dan terus melakukan unjuk rasa.

Pada Kamis (31/10), ribuan pekerja itu juga melakukan hal serupa dan hingga kini tidak ada perwakilan Pemkab Jombang yang menemui pengunjuk rasa.

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Freport dan Serikat Pekerja Sepakati Penaikan Upah

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Freeport Indonesia (PTFI) danPengurus Unit Kerja-Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2013-2015.

Dalam PKB ke-18 itu kedua pihak menyepakati kenaikan upah dan sinergi kemitraan antara perusahaan dan pekerja.

Direktur Utama PTFI Rozik B Soetjipto mengatakan dalam PKB ini perusahaan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan upah, benefit, bantuan perumahan, cuti, kesehatan, di samping kenaikan gaji.

“Kenaikan rata-rata 10 persen untuk upah dasar. Tahun pertama 10 persen, tahun kedua 10 persen, akumulatifnya 20 persen,” ujar Rozik usai acara penandatanganan PKB di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa (22/10).

Ia menambahkan PKB ini menjadi era baru dalam membina suasana kerja yang harmonis sejalan dengan visi PTFI mengubah hubungan antara perusahaan dengan para pekerja dari hubungan antara atasan dan bawaan menjadi hubungan kemitraan yang penuh kesetaraan.  (Ayomi Amindoni)

Editor: Edwin Tirani

metrotvnews.com

Pekerja informal khawatirkan kualitas layanan jaminan kesehatan

(ANTARA News) – Pekerja sektor informal yang tergabung dalam sejumlah paguyuban mempertanyakan konsep jaminan kesehatan bagi pekerja sektor informal mulai 1 Januari 2014 saat BPJS Kesehatan melayani semua komponen rakyat Indonesia.

Pekerja Sektor Informal yang tergabung dalam wadah Paguyuban Marsudi Agawe Rumaketing konco (Marko), Paguyuban Paguyuban Supir Taksi Jombor dan paguyuban Tridarma Malioboro dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan hingga saat ini konsep layanan dan besaran iuran belum jelas.

Ketua Paguyuban Marko, Prayitno, mengatakan kualitas layanan kesehatan pada Januari 2014 harus sama dengan layanan kesehatan PT Jamsostek. Anggota paguyuban sudah merasakan manfaatnya dalam empat tahun ikut Jamsostek dan menginginkan kualitas layanan yang sama.

Dia menjelaskan PT Jamsostek memberikan pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung, hemodialisa maupun penyakit menahun lainnya yang membebani keuangan. Permasalahan itu menjadi pembicaraan Prayitno dan teman-teman di acara High Level Forum on Expanding Coverage to The Informal Sector di Yogyakarta (30/09).

Paguyuban mengkhawatir pelayanan dan manfaat yang diterima selama ikut Jaminan Kesehatan di Jamsostek malah berkurang, ungkap Prayitno.

Hal Senada pun dikeluhkan oleh Paguyuban Tridarma, Rudiarto, yang menyatakan pekerja sektor informal sangat berbeda dengan pekerja formal, sehingga seyogyanya pemerintah mempertimbangkan besaran biaya premi yang berbeda.

Premi pekerja sektor formal dibayar oleh perusahaan, sedangkan pekerja informal harus membayar sendiri. Perlu diketahui tidak semua pekerja sektor informal itu adalah orang mampu, ujarnya.

Di forum High Level Forum on Expanding Coverage to The Informal Sector, Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron Mukti dalam jumpa press, mengatakan saat ini instansinya masih melakukan pembahasan guna menemukan formulasi terhadap konsep Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal.

Pada implementasinya nanti dilakukan evaluasi secara bertahap, yaitu per enam bulan akan dievaluasi program Jaminan Kesehatan ini, ujar Ali.

High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector digagas Kementerian Kesehatan dilaksanakan selama tiga hari dan melibatkan 100 peserta dari berbagai negara serta menghadirkan narasumber dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, PT Jamsostek, PT Askes, Dinas Kesehatan provinsi Jateng dan lembaga lain yang kompeten.

Kegiatan itu diharapkan mampu memberi masukan yang positif tentang formulasi penerapan Jaminan Kesehatan bagi pekerja sektor Informal.

Diperkirakan terdapat 86,4 juta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan nasional dengan total iuran mencapai Rp19,9 triliun. Jika, pemerintah juga harus membayar iuran 32 juta pekerja sektor informal sebagai penerima bantuan iuran (PBI), maka diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp7,6 triliun setahun.

Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G Masassya di paparannya mengatakan saat ini sudah menyiapkan pemindahan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ke PT Askes selaku BPJS Kesehatan.

Terdapat tiga tahapan, pertama, memindahkan program JPK, kedua memindahkan peserta JPK dan yang terakhir memindahkan provider kesehatan, sesuai, komitmen dengan PT Askes (Persero) yang nanti akan menjadi BPJS Kesehatan.

Peralihan ini tidak akan mengurangi manfaat yang sudah ada, baik dari layanan maupun bentuk pengobatannya, kata Elvyn.

google.co.id

Catatan atas Pembatalan Aturan Daluarsa Hak Pekerja Oleh: Juanda Pangaribuan *)

MK kembali membuat kejutan baru. Melalui putusan No. 100/PUU-X/2012, MK mempreteli kembali pasal krusial dalam UU Ketenagakerjaan. Kali ini, MK membatalkan Pasal 96 yang mengatur daluwarsa hak pekerja/buruh menuntut pengusaha untuk membayar kekurangan hak untuk waktu paling lama dua tahun.   

Permohonan uji materi ini diajukan Marten Boiliu, seorang Satpam yang mengaku bekerja dan sudah menandatangani tujuh kali kontrak kerja dengan PT Sandhy Putra Makmur. Saat uji materi diajukan, hubungan kerja Marten dengan PT Sandhy Putra Makmur sudah putus. Marten mendalilkan masih ada sejumlah hak yang harus dibayarkan PT Sandhy Putra Makmur sebelum PHK itu terjadi.

Pada pertimbangan hukumnya, MK menilai Pasal 96 yang menjadi objek permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Konklusi itu mengakomodasi dalil Pemohon. Relevan dengan dampak yang ditimbulkan Pasal 96, MK menutup pertimbangan hukumnya dengan mengatakan: 

…upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja….Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu….Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan perundang-undangan….

Pasal spekulasi
Memperhatikan redaksi Pasal 96 UU Ketenagakerjaan secara cermat, ketentuan itu memberi kesempatan kepada pengusaha untuk berspekulasi dengan cara mencoba tidak membayar hak pekerja.

Ketika pekerja meminta pembayaran hak sesuai peraturan, pengusaha melaksanakannya. Namun bila pekerja tidak menuntut hak atau kekurangan hak, sikap diam pekerja otomatis memberi keuntungan kepada perusahaan.

Ilustrasinya seperti ini. Kalau pengusaha tidak membayar upah lembur selama 10 tahun, atau membayar upah lebih rendah dari upah minimum propinsi (UMP), pekerja hanya boleh menuntut haknya selama dua tahun. Sisa delapan tahun hangus karena dianggap daluwarsa. Keuntungan selama delapan tahun dikategorikan sebagai tindakan spekulasi yang menguntungkan pengusaha.

Ketika pelanggaran hak buruh berlangsung lebih dari dua tahun, sulit mengatakan tindakan itu sebagai kehilafan belaka.Terhadap realita seperti itu, yang patut disalahkan adalah pengusaha. Sikap diam buruh terhadap pelanggaran haknya tidak bisa dikualifikasi sebagai pelepasan hak. Dalam praktik hubungan kerja, pekerja tidak menagih haknya dalam waktu yang singkat karena :

a.     Tidak mengetahui dasar hukum dari haknya;
b.     Takut dikenakan hukuman mutasi, demosi dan PHK;
c.      Tidak mengerti mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU. 

Kerugian yang muncul dalam dugaan di atas paralel dengan penjelasan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa daluwarsa dapat menghapuskan hak karena lampaunya waktu (Sudikno Mertokusumo, 2006:113).    

Bicara soal kerugian yang dialami buruh, Marten sang pemohon judicial review tak perlu repot-repot. Sebab, pihak pengusaha yang diwakili Apindo sudah lebih dulu menyodorkan sejumlah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan MA yang menunjukkan bahwa pada praktiknya pengadilan mengakui keberadaan pasal 96 UU Ketenagakerjaan ini.

Namun, Apindo tampaknya tidak menyadari bahwa putusan yang disajikan itu justru akan memperkuat dalil pemohon (pekerja). Dalam pandangan MK, penerapan hukum yang kurang tepat dalam putusan PHI, dinilai sebagai pembenar atas dalil pemohon uji materi.

Mencermati beberapa putusan MK terdahulu, penilaian seperti itu bukan yang pertama terjadi. Hal ini terjadi misalnya dalam putusan MK tentang upah proses, putusan tentang efisensi karena perusahaan tutup sebagai alasan PHK, dan putusan tentang alasan PHK karena perusahaan tak membayar upah selama tiga bulan berturut-turut.

Dalam ketiga putusan itu, MK menggunakan putusan PHI dan MA sebagai alasan pembenar untuk mengatakan bahwa ketentuan yang diuji terbukti merugikan hak konstitusional para pekerja/buruh.

Perdebatan baru
Dalam hukum ketenagakerjaan substansi Pasal 96 bukan hal baru. Hakikat  ketentuan itu sudah dikenal sejak pemerintah memberlakukan PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang masih berlaku sampai sekarang. Ketentuan Pasal 96 merupakan ‘copy paste’ dari Pasal 30 PP No. 8 tahun 1981.

Keberadaan PP Perlindungan Upah bisa memicu perdebatan baru. Pengusaha berpeluang mengatakan, masa daluwarsa hak selama dua tahun masih berlaku dengan mendasarkan argumen pada Pasal 30 PP Perlindungan Pemerintah. 

Pekerja bukan pihak yang tepat disalahkan manakala pengusaha tidak membayar sesuai peraturan yang berlaku. Otoritas membayar hak pekerja berada di tangan pengusaha.

Anggapan negatif terhadap penerapan daluwarsa sudah mengemuka sebelum putusan MK dibacakan. Pemikiran untuk meninjau ulang ketentuan daluwarsa dalam hubungan kerja dijelaskan dalam buku yang dibuat oleh penulis terkait tentang ulasan atas putusan MK di bidang ketenagakerjaan. Penulis mengatakan, ketentuan daluwarsa merugikan buruh. Ketentuan daluwarsa bisa digunakan melanggar hak buruh dan melindungi pengusaha menggelapkan hak buruh. Penulis menegaskan, tidak ada daluwarsa terhadap  hak normatif (Juanda Pangaribuan, 2012:89).

Uraian di atas meretas delapan catatan penting. Pertama, ketentuan daluwarsa   tentang hak normatif terakhir kali berlaku pada tanggal 18 September 2013. Kedua, berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori, ketentuan daluwarsa hak dalam Pasal 30 PP Perlindungan Upah tidak dapat diberlakukan sebagai pengganti dari Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

Ketiga, perusahaan tidak perlu resah dengan pembatalan ketentuan daluwarsa sebab dalam perkembangan masyarakat dan industri, pemerintah dan masyarakat mengharapkan kepatuhan pengusaha menjalankan peraturan yang berlaku. Keempat, pihak yang keberatan dengan pembatalan ketentuan daluwarsa, secara a contrario dianggap sebagai pihak yang berkeinginan membayar hak pekerja/buruh menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Kelima, putusan MK dapat dimaknai sebagai motivator ke arah perubahan budaya hukum di sektor ketenagakerjaan sehingga di masa mendatang akan muncul pengusaha-pengusaha yang taat hukum. Ketiadaan peraturan mengatur batas daluwarsa hak pekerja/buruh justeru akan mendorong pengusaha mematuhi semua norma hukum dan bertindak secara hati-hati.

Kenam, MK tidak mengatakan putusan itu berlaku surut (retroaktif). Terhitung sejak putusan itu dibacakan, pekerja tidak boleh menggunakan putusan itu sebagai dasar menuntut pengusaha untuk membayar hak atau kekekurangan pembayaran hak sampai waktu tidak terbatas.

Ketujuh, putusan MK berlaku di masa yang akan datang, sepanjang pembentuk UU tidak mengatur lain dalam regulasi terbaru. Kedelapan, pasca putusan MK pengusaha tidak perlu kuatir menghadapi tuntutan pekerja. Karena pekerja tidak mungkin mengajukan tuntutan bila pengusaha sudah membayar hak pekerja sesuai hukum yang berlaku.

*) Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

hukumonline.com