Kemenristek-Dikti Buka Lowongan Pejabat Eselon I

lelang jabatan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi mengadakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya (eselon 1). Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 07/M/KP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, membuka kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri.

Jabatan pimpinan tinggi madya (JPT) yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini antara lain staf ahli bidang akademik, staf ahli bidang infrastruktur dan staf ahli biang relevansi dan produktifitas. Seleksi terbuka ini juga membuka kesempatan pagi PNS untuk mengisi posisi sebagai direktur jendral dan inspektorat jendral.

Untuk bisa mengikuti seleksi ini, calon peserta harus berstatus sebagai PNS, serta belum berusia 58 tahun. Calon peserta juga harus mendapatkan persetujuan langsung untuk mengikuti serangkaian seleksi. Lebih lengkap, persyaratan bia disimak di laman kemenristek dikti di www.ristek.go.id dan www.dikti.go.id

 

 

republika.co.id

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

Headline

Juru bicara KPK Johan Budi SP – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi terhadap dua pejabat Kementerian Agama ke luar negeri. Hal ini untuk kepentingan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer.

“Dua pejabat itu Ahmad Jauhari dan Abdul Karim, mereka dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan kedepan setelah KPK mengirimkan surat permintaan pencegahan sejak tanggal 16 Januari 2013 lalu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Ia menjelaskan, Ahmad Jauhari merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag, kemudian Abdul Karim adalah Sekretaris Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag. “Keduanya nonaktif,” kata Johan.

KPK telah menetapkan Ahmad Jauhari sebagai tersangka terkait kasus ini. Jauhari disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar beserta anaknya, Dendy Prasetya. Keduanya telah ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • KESDM Harap Industri Migas Tak Terpengaruh

    KESDM Harap Industri Migas Tak Terpengaruh

  • Inilah Tampilan GT-R di Film Fast & Furious 6

    Inilah Tampilan GT-R di Film Fast & Furious 6

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

Headline

Juru bicara KPK Johan Budi SP – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi terhadap dua pejabat Kementerian Agama ke luar negeri. Hal ini untuk kepentingan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer.

“Dua pejabat itu Ahmad Jauhari dan Abdul Karim, mereka dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan kedepan setelah KPK mengirimkan surat permintaan pencegahan sejak tanggal 16 Januari 2013 lalu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Ia menjelaskan, Ahmad Jauhari merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag, kemudian Abdul Karim adalah Sekretaris Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag. “Keduanya nonaktif,” kata Johan.

KPK telah menetapkan Ahmad Jauhari sebagai tersangka terkait kasus ini. Jauhari disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar beserta anaknya, Dendy Prasetya. Keduanya telah ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Kembangkan Bandara, Angkasa Pura II Butuh Rp8,6 T

    Kembangkan Bandara, Angkasa Pura II Butuh Rp8,6 T

  • Parpol Berebut Hary Tanoe

    Parpol Berebut Hary Tanoe

KNPI Dukung Pejabat DKI Laporkan LHKPN ke KPK

KNPI Dukung Pejabat DKI Laporkan LHKPN ke KPK

Headline

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pejabat di lingkungan pemerintah provinsi melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KNPI mendukung upaya Jokowi menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Langkah Jokowi meminta pejabat DKI untuk segera melaporkan harta kekayaannya, sudah tepat,” tandas Ketua DPD KNPI DKI Jakarta, Dody Rahmadi Amar, Kamis (1/11/2013).

Dody menegaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya format Jokowi dan wakilnya, Ahok dalam pemberantasan korupsi ditubuh pemerintah provinsi. Ketegasan serta transparansi dalam penggunaan anggaran APBD DKI harus terus dikedepankan Jokowi-Ahok.

Telah ditetapkannya 10 pejabat di jajaran Pemprov DKI dalam kasus dugaan korupsi, kata dia, merupakan bagian dari upaya Jokowi-Ahok dalam pemberantasan korupsi dengan menjalin kerja sama dengan lembaga terkait di antaranya KPK, kejaksaan, maupun BPK.

KNPI juga mengkritik upaya KPK dalam menyita harta kekayaan tersangka korupsi. Menurut Dody, dalam melakukan pemeriksaan atau proses hukum terhadap tersangka korupsi, KPK harus berlandaskan praduga tak bersalah.

“Jangan sampai aset yang disita lebih dari yang disangkakan. Pemeriksaan harta kekayaan harus dilakukan dengan teliti. Jangan sampai penegakan hukum seakan-akan membabibuta,” tuturnya.

Untuk itu, Dody meminta, dalam melaksanakan tugasnya KPK melakukan pola yang humanis. “Jangan menuntut pihak kepolisian untuk bersikap humanis, tapi KPK juga harus humanis,” jelasnya. [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Browser Terbaru Firefox Dukung Teknologi Web Audio

    Browser Terbaru Firefox Dukung Teknologi Web Audio

  • Tahun Kedua di Arsenal, Giroud Kian Percaya Diri

    Tahun Kedua di Arsenal, Giroud Kian Percaya Diri

Inilah.com

Rusli Zainal, Gubernur Tercatat Paling Sering Rotasi Pejabat?

 Gubernur Riau Rusli Zainal mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6).    (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Gubenur Riau Rusli Zainal telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di penjara dan segera mengakhiri masa jabatan pada 21 November 2013. Meski demikian ia paling sering melakukan rotasi penjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Setidaknya Rusli Zainal telah melakukan rotasi pejabat Pemprov Riau sebanyak tiga kali terhitung mulai penetapan status tersangka korupsi suap PON dan izin kehutanan oleh KPK pada 8 Februari lalu hingga ditingkatkan menjadi tahanan tanggal 14 Juni 2013.

Rotasi jabatan kerap dilakukan di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Wan Syamsir Yus pada Kamis (28/3). Ada sekitar 200 pejabat dari eselon II, III dan IV yang dirotasi.

Kemudian pada Kamis (13/9), Sekdaprov Riau Zaini Ismail melakukan pelantikan yang terkesan diam-diam karena dilakukan sore hari atau sekitar pukul 17.00 Wib yang merotasi terhadap tujuh pejabat eselon II Pemprov Riau.

Terakhir pada Jumat (25/10), mendadak gubernur Riau di sisa masa jabatan yang tidak sampai satu bulan lagi melakukan mutasi besar-besaran dari mulai eselon II, III dan IV yang berjumlah 109 orang oleh Sekdaprov Riau Zaini Ismail.

Padahal Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengeluarkan surat edaran akhir tahun lalu Nomor 800/5335/SJ tanggal 27 Desember 2012 yang melarang mutasi jabatan menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah termasuk Provinsi Riau.

Dosen hukum tata Negara dari Universitas Riau Mexasai Indra mengatakan, mutasi yang dilakukan diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terutama pasal 12 yang menjelaskan pejabat menduduki jabatan struktural harus sesuai dengan pangkatnya.

“Mesti harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seorang kepala daerah dalam melakukan proses mutasi jabatan itu harus terukur. Dalam artian pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk efektifitas dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah,” katanya.

Sementara yang terjadi selama ini, lanjutnya, ada kecendrungan proses pengisian jabatan penuh dengan unsur politis dengan adanya dugaan-dugaan yang melanggar atau keluar dari norma yang berlaku.

Ia juga menduga banyak kasus khususnya pada level jabatan eselon II seperti kepala dinas, birokrat cenderung diseret masuk dalam wilayah politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah.

“Ini yang berbahaya. Proses pergantian yang sering dilakukan tanpa motivasi yang jelas, juga berbahaya terhadap pengembangan karier seorang Pengawai Negeri Sipil,” jelasnya.

republika.co.id

Korupsi Alquran, KPK Tahan Mantan Pejabat Kemenag

Korupsi Alquran, KPK Tahan Mantan Pejabat Kemenag

Liputan6.com, Jakarta : Mantan pejabat Kementerian Agama Ahmad Jauhari resmi ditahan penyidik KPK. Ia diduga tersangkut korupsi penggandaan dan pengadaan Kitab Suci Alquran di Kemenag.

Jauhari dijebloskan ke penjara setelah diperiksa sekitar 5 jam lebih, sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.40 WIB. Mantan Direktur Urusan Agama Islam urusan syariah Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam itu ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta untuk 20 hari ke depan, terhitung hari ini.

“Dia ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Pantauan Liputan6.com, Jauhari sebelum dijebloskan ke tahanan terlihat tegang. Mengenakan kemeja corak batik ungu dilapisi rompi warna orange bertuliskan tahanan KPK Jauhari menuju ke tahanan. Ia membantah melakukan tindakan korupsi seperti tudingan KPK.

“Saya sebagai pejabat pembuat komitmen dianggap telah melakukan sesuatu yang merugikan negara. Yang penting dicatat buat Anda, saya tidak pernah punya niat korupsi sedikit pun hanya sebagai pejabat pembuat komitmen dianggap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian negara,” kata Jauhari, lantang.

Ketika ditanyakan, soal dugaan keterlibatan Menteri Agama Suryadharma Ali, dia mengaku tidak mengetahui. “Itu saya tak mengerti. Itu nanti urusan KPK,” ujar Jauhari.

KPK telah menetapkan Jauhari sebagai tersangka sejak 10 Januari lalu. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penetapan Juhari sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus yang juga menjerat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar beserta anaknya, Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra. (Rmn/Mut)

liputan6.com