Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century

Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century


Dont Forget to give Rate for This Video ! Sebanyak 140 anggota dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak angket kasus dana talangan (bail-out) Bank Century, Jumat (13/11). Angka ini sudah lebih dari cukup sebagai persyaratan pengajuan hak angket seperti diatur undang-undang: 25 orang. Pendukung Hak Angket masing-masing 80 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 24 orang dari Fraksi Partai Golkar, 14 dari Fraksi Gerindra, delapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan satu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hak Angket juga didukung dua Wakil Ketua DPR, Anis Mata (F-PKS) dan Pramono Anunga (Fraksi- PDI Perjuangan). Sementera Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat tak mau mendukung Hak Angket. Dijadwalkan usulan Hak Angket dibawa ke rapat paripurna DPR. Inisiatif Hak Angket Century mengemuka setelah pemerintah mengucurkan dana talangan lebih dari Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Padahal yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. Dana dikucurkan empat tahap mulai 23 November 2008 hingga 21 Juli 2009.(***)

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi


Keempatnya terbukti tidak bersalah. Sidang Paripurna DPR RI akan merehabilitasi empat nama anggota dewan yang terseret kasus pemerasan BUMN. Yakni, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Saidi Butar-butar, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Linda Megawati, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Pan Muhammad Hatta, anggota DPR komisi XI dari Fraksi PDI-P I Gusti Agung Ray Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa keempat anggota dewan tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap BUMN. Dan tidak pula terbukti bersalah melanggar kode etik. “Terus terang DPR sangat dirugikan secara kelembagaan karena berita yang masif setiap hari sangat memukul DPR. Dan itu sangat menyakitkan dan kami yang tidak disebut juga merasa sangat terpukul,” kata Marzuki.

Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang

Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang


Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, berkas tersangka kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, sudah lengkap atau P-21. Berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diproses selama 14 hari. Demikian dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (10/10). Selain Neneng, berkas dua tersangka lain sudah P-21. Kedua tersangka merupakan warga negara Malaysia yang membantu Neneng dalam pelarian. Neneng beserta kedua tersangka tinggal menunggu jadwal sidang. Neneng diduga menerima uang Rp2 miliar sebagai perantara proyek. Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu sempat kabur keluar negeri selama 10 bulan. Aksinya di luar negeri dibantu dua warga Malaysia. Pelarian istri terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin, itu berakhir pada 13 Juni 2012. Selama pelariannya, Neneng diduga memindahkan aset suaminya senilai Rp1 triliun.

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

DPR Minta KPK Profesional Periksa Choel

Headline

Choel Mallarangeng – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap Andi Zulkarnaen Mallarangeng, terkait kasus korupsi pembagunan komplek olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

“Kita jangan beropini, kita hormati saja KPK melakukan proses hukum. KPK juga harus bekerja secara profesional” kata Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika, ketika dihubungi inilah.com, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut dia menegaskan, KPK harus transparan dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng itu. “Biarkan KPK bekerja secara profesional,” tegas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Andi Zulkarnaen atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng, berjanji akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Dihadapan penyidik dia mengaku akan kooperatif.

“Nanti di hadapan KPK, saya akan memberitahukan apapun yang pernah saya alami, dengar, dan lihat, saya akan menyampaikan dengan sebenarnya,” kata Choel.

KPK memeriksa Choel sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga nasional, di Hambalang, Jawa Barat. Kedatangan Choel hari ini menyusul dibatalkannya pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu

Dalam kasus Hambalang, Choel diduga menerima sejumlah uang dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya. Choel berstatus sebagai saksi. Dia dicekal bepergian ke luar negeri oleh Direktorat jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) atas permintaan KPK awal Desember 2012.[bay]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

    Mancini: Balotelli Tidak Akan Kami Lepas

  • Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

    Kursi Kosong Warnai Kongres NasDem

AKHIRNYA SBY BICARA – METRO TV, FEB 2009

AKHIRNYA SBY BICARA - METRO TV, FEB 2009


Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)menghormati sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang siap maju sebagai calon presiden Partai Golkar di pemilu 2009. Pernyataan Presiden ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan reporter Metro TV Najwa Shihab di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Wawancara ini ditayangkan di Metro TV, Rabu (25/2) pukul 19.00 WIB, lewat acara “Akhirnya SBY Bicara”. Nasib duet Presiden Yudhoyono dan Jusuf Kalla menghadapi ujian berat. Sudah lama dikabarkan hubungan keduanya tidak akur. Keretakan tersebut mencapai puncaknya saat Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar mentahbiskan diri siap menjadi calon presiden. Ini semua berawal dari sikap sembrono Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok mengatakan, bila Golkar meraih 2,5 persen suara, Partai Keadilan Sejahtera 20 persen suara dan Demokrat 20 persen suara, Demokrat akan meminang pendamping capres SBY dari partai yang memperoleh suara lebih banyak. Mubarok mengirim sinyal duet SBY-JK berakhir. Jusuf Kalla yang ketika itu dalam lawatan dinas di Den Haag, Belanda, berang. Pucuk pimpinan Golkar juga tersulut amarah. Bagi Kalla, pengandaian Mubarok itu sebagai mimpi buruk Demokrat. Kalla merasa Demokrat mengecilkan Golkar. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY gerah. Ia tak hanya menegur anak buahnya, Mubarok, tapi juga menggelar konferensi pers. Terkait pencalonan JK dalam pemilu 2009 nanti, kepada Metro TV SBY mengatakan, sangat

Nasional | Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Rusli Zainal

, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai saksi untuk tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6/2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

Dalam pemeriksaan, Rusli Zainal membantah telah memerintahkan untuk memberi suap kepada anggota DPRD Riau.

“Saya tidak ikut memerintahkan dan sudah terbukti (terdakwa) yang sudah incraht,” kata Rusli Zainal usal pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1).

Rusli Zainal diperiksa penyidik KPK sekitar enam jam. Ia keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.10 WIB. Dalam pemeriksaan, ia sudah ditanyakan kesaksian untuk tujuh orang anggota DPRD Riau yang sudah jadi tersangka.

Selain itu, ia juga membantah telah memberikan perintah untuk melakukan suap kepada anggota DPRD Riau karena telah membahas Perda Nomor 6/2010. Mengenai pengakuan dalam persidangan yang mengatakan adanya perintah dari dirinya, ia berkelit dalam putusan tiga orang terdakwa yang sudah diputus vonisnya, sudah tidak ada lagi namanya.

“Tentu saya membantah, tidak ada perintah saya. Saya masih saksi, saya kan baru dimintai keterangan sebagai saksi, lanjutan dari yang kemarin,” jelasnya.

Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya untuk Gubernur Riau, Rusli Zainal terdiri dari pemeriksaan pertama pada saat kasusnya masih dalam penyelidikan dan dua kali dalam penyidikan. Dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan penyidik KPK, tinggal tersisa tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau yang masih ditangani KPK.

Ketujuh anggota DPRD itu adalah Adrian Ali (Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddik (Partai Golkar), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku Muazza (Partai Demokrat), Mohammad Roem Zein (Partai Persatuan Pembangunan), dan Turoechman Asy’ari (PDI-Perjuangan). Mereka ditahan KPK di tiga rutan secara terpisah sejak 15 Januari 2013 lalu.

Nama Rusli Zainal kerap disebut dalam persidangan para tersangka di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Kemudian dalam surat dakwaan Lukman Abbas, jaksa KPK menyebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dolar AS kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.