Nasional | Dahlan Iskan akan Pamerkan 30 Mobil Listrik di APEC

Dahlan Iskan akan Pamerkan 30 Mobil Listrik di APEC

Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat mencoba mobil listrik buatan Dasep Ahmadi

, JAKARTA — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan siap memamerkan sekaligus menggunakan mobil listrik hasil ciptaan Dasep Ahmadi, pada penyelenggaraan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Oktober 2013, di Bali.

“Mobil listrik yang nanti akan digunakan para delegasi dan tamu negara sedang disiapkan. Mobil listrik sekelas Alphard, hingga bus untuk rombongan peserta APEC,” kata Dahlan, di Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Dahlan, mobil listrik akan dikerahkan ke Bali, yang terdiri atas mobil sejenis Alphard sebanyak 10 unit, sedangkan untuk bus listrik sebanyak 20 unit.

“Selain membantu dari sisi mobilitas para delegasi, mobil listrik yang kita siapkan juga bisa sebagai promosi bahwa kita sudah mampu memproduksi mobil listrik,” tegas Dahlan.

Hal itu diutarakan Dahlan, juga sejalan dengan ketentuan panitia APEC bahwa mobil yang digunakan para delegasi diupayakan yang tidak berbahan bakar minyak (BBM), atau lebih pada konsep “green car”.

“Panitia merencanakan untuk melarang penggunaan mobil berbahan bakar minyak, kecuali mendapat izin khusus. Untuk itu kita siapkan mobil listrik,” ujarnya.

Untuk membuat mobil bus dan mobil sekelas Alphard tersebut, Dahlan mempercayakannya kepada Dasep Ahmadi, yang sudah berhasil menciptakan mobil listrik jenis “city car” Evina Ahmadi.

Ia mengakui kendala saat ini adalah pasokan baterai jenis lithium atau baterai khusus mobil listrik.

“Tapi tidak masalah karena PT Nipress Tbk, produsen baterai nasional siap menjadi pemasoknya,” ujar Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini juga sudah memastikan kesiapan Nipress memproduksi baterai mobil listrik secara massal dengan investasi sekitar Rp 15 miliar.

Dahlan sendiri sudah mendatangi langsung pabrik aki Nipress di kawasan Narogong, dan siap memproduksi baterai khusus untuk mobil listrik sebanyak 20 juta unit per hari.

Senang mendapat kesempatan untuk menunjukkan hasil karya anak bangsa tersebut, Dahlan pun mengaku juga akan memamerkan mobil listrik lainnya seperti Evina Ahmadi.

73 Anggota DPR Setuju Hak Angket Century

73 Anggota DPR Setuju Hak Angket Century


Usaha membentuk panitia hak angket DPR dalam kasus dana talangan ke Bank Century mulai mendapat dukungan dari sejumlah fraksi. Fraksi PDI Perjuangan sebagai penggagas berhasil mengumpulkan 73 tandatangan dari tujuh fraksi di DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengatakan, ke-73 orang yang menandatangani pembentukan panitia hak angket tersebut berasal dari tujuh fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hati Nurani Rakyat dan Gerakan Indonesia Raya. Fraksi PDI Perjuangan berharap Fraksi Demokrat mau mendukung angket Bank Century sebagai bukti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemberantasan korupsi. Gayuus menambahkan, ada tiga orang yang perlu diperiksa dalam kasus Bank Century, yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan pemilik atau pimpnan Bank Century. Rencananya, sore ini tim kecil akan menyempurnakan laporan untuk dibawa ke Badan Musyaarah DPR, Kamis (12/11/2009) besok. Desakan membentuk panitia angket DPR mencuat setelah ada dugaan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun penuh penyelewengan. —

Kongres PAN Ricuh

Kongres PAN Ricuh


Menjelang pemilihan ketua umum, suasana kongres PAN di Batam, Riau mulai memanas. Hal itu ditandai dengan munculnya sikap protes yang disampaikan pendukung Drajad Wibowo. Puluhan pendukung Darajad terutama dari bagian Indonesia bagian Timur, seperti DPD dan DPW Maluku, Sulut dan Jawa Timur berkumpul di depan ruang kongres lantai 3 Hotel Planet Holiday, Batam, tempat kongres berlangsung. Mereka meneriakkan protes bahwa panitia tidak fair dan dipimpin orang yang tidak bertangungjawab. Panitia dinilai bekerja di bawah iming-iming salah seorang calon tertentu. Indikasinya, banyak persoalan di internal partai di daerah justru tak diselesaikan dan panitia terkesan menggiring pemenangan Hatta Rajasa. —

KPK Tahan Tujuh Anggota DPRD Riau

KPK Tahan Tujuh Anggota DPRD Riau



Headline

Gedung KPK – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh orang anggota DPRD Riau yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau.

Ketujuh anggota DPRD itu antara lain, Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP), dan Turoechan Asyari (PDIP). Mereka ditahan di tempat terpisah.

Adrian Ali, Abu Bakar Sidik, Tengku Muhazza, dan Zulfan Heri dibawa menuju Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan bus tahanan KPK. Dua orang DPRD lain yang ditahan rutan KPK yakni Syarif Hidayat dan Muhammad Rum Zen. “Satu lagi, TA (Turoechan Asyari) kita tahan di Rutan Guntur,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Menurut Johan, ke tujuh orang tersebut diperiksa hampir delapan jam. Johan juga mengungkapkan, penahanan ketujuh orang yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi perda PON ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan. “Ini akan ditahan selama 20 hari ke depan. Demi kepentingan penyidikan,” kata Johan. [mvi]

Panitia Diskusi Ingin Subur Jelaskan Sejarah Politik Demokrat

 Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso batal berbicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) besutan Anas Urbaningrum. Apa sebenarnya yang akan dibicarakan Subur di diskusi Jumat (18/10) siang itu?

Moderator diskusi, M Rahmad menjelaskan pada Republika, tema diskusi politik itu adalah ‘Dinasti dan Meritokrasi Politik Indonesia’. Diskusi sedianya mengundang tiga pembicara. Yakni pengamat politik UI Chusnul Mariyah, Subur Budhisantoso, dan anggota DPR Bambang Soesatyo. Namun Bambang dan Subur berhalangan hadir.

Subur batal hadir karena ia mengaku ada rapat di markas Badan Intelijen Negara (BIN), Jumat siang. Panitia juga mendapat informasi dari ajudan Subur, kalau yang bersangkutan sudah dijemput oleh staf BIN sejak Jumat pagi.

Apa yang akan dibicarakan Subur di diskusi tersebut? Moderator mengaku tidak tahu. Apakah Subur membawa makalah? Rahmad juga mengatakan, sampai saat terakhir Subur tidak memberitahukan akan membawa makalah.

“Kita tidak tahu apa yang akan disampaikan Prof Subur. Tapi ini kan diskusi biasa, sederhana. Tidak ada yang perlu ditakutkan,” kata Rahmad.

Subur mendapat tema diskusi dari komunikasi dengan Anas yang menyatakan akan membahas hal umum soal dinasti politik dan meritokrasi politik di Indonesia. Pemberitahuan awal itu, kata Rahmad, tidak membahas hal spesifik soal dinasti politik.

Tapi moderator memang punya pertanyaan khusus pada Subur. Ini karena Subur adalah salah satu pendiri dan ketua umum Partai Demokrat pertama periode 2001-2005. Apa yang akan ditanyakan ke Subur? Rahmad menjawab, “Apakah semasa menjabat dulu Partai Demokrat ditradisikan untuk meritokrasi atau dinasti politik?” kata Rahmad. 

Pertanyaan khusus ini, katanya lagi, belum pernah disampaikan ke Subur. Sedangkan kolega Subur yang jadi pembicara tunggal di diskusi itu, Chusnul Mariyah, mengatakan diundang untuk membicarakan soal dinasti politik di alam demokrasi Indonesia. Chusnul membahas soal rekrutmen politik dan amanat reformasi yang tidak dijalankan pemerintah.

Kata pengamat politik UI ini, amanat reformasi ada tiga. Yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Tapi yang dijalankan pemerintah sekarang hanya memberantas korupsi. Kolusi dan nepotismenya tidak. Mengapa?” katanya. 

google.co.id

Panitia 17 Dinilai Ceroboh Bawa Nama Soeharto ke Jalan Medan Merdeka

Ilustrasi Jl.Medan Merdeka Barat

Jakarta – Keinginan Komite 17 agar Pemerintah segera mengganti nama salah satu jalan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka dengan Jalan Soeharto dinilai sebagai sebuah hal yang ceroboh.

“Ini seperti bermaksud mengorek kembali perdebatan yang tak perlu, lagi-lagi memperlihatkan ketidakadilan sekaligus kecerobohan,” tegas Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, di Jakarta, Minggu (1/9).

Menurutnya, pemberian suatu nama jalan dengan tokoh nasional tertentu, apalagi merupakan jalan protokol dan negara, harus didahului dengan pengakuan nasional terhadap peran dan sumbangan positif besar tokoh yang bersangkutan kepada bangsa dan negara.

Dalam posisi itu, keberadaan sang tokoh bukan saja karena terkait dengan jabatan yang pernah diembannya, tapi sekaligus bagaimana jabatan itu dikelola.

“Bila merujuk ke nama Soeharto, kelemahan ini menjadi terlihat. Apakah bangsa ini mau diajarkan bahwa model 32 tahun kekuasaan dan pemerintahan otoriter Soeharto adalah model yang sah bagi republik ini?” Tegas Ray.

“Pelajaran seperti apa yang hendak disampaikan oleh Tim 17?” tanyanya lagi.

Selain itu, apabila pemberiaan nama jalan Soeharto didasarkan pada semangat rekonsiliasi, semestinya harus didasarkan prosedur-prosedur substansial dan adil dalam pelaksanaan rekonsialiasi. Setidaknya, kata Ray, harus dimulai dari ungkapan permohonan maaf dari pelaku, lalu penggantian kerugian dalam bentuk material kepada para korban selama rezim yang bersangkutan.

“Plus pernyataan bahwa kasus dan tindakan yang sama tidak akan diulangi kembali. Ini satupun dari prosedur ini belum dilaksanakan, tiba-tiba pelaku yang disebut oleh TAP MPR harus diadili, begitu saja dimaafkan,” tegasnya.

Sebelumnya, MPR menginisiasi pertemuan yang dinamakan Tim Panitia 17, yang bertujuan membahas kemungkinan mengubah nama-nama jalan di sekitaran Istana Presiden RI, yang selama ini dinamai Jalan Medan Merdeka.

Pertemuan itu dilakukan di Gedung MPR RI, Jakarta, dipimpin oleh Ketua MPR RI, Sidharto Dhanusubroto, yang dihadiri sejumlah tokoh termasuk Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, alias Jokowi. Di luar itu, ada tokoh lain semacam Permadi, dan Jimly Asshidiqie.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyatakan empat ruas jalan di sekitaran Istana Presiden, yang sekarang dinamai Jalan Medan Merdeka, kemungkinan akan segera diganti menjadi nama pahlawan.

Empat nama jalan yang disiapkan adalah Jalan Ir. Soekarno, Jalan Mohammad Hatta, Jalan H.M. Soeharto, dan Jalan Ali Sadikin.

Jokowi tak menolak bila dua dari nama itu, yakni Jalan H.M. Soeharto dan Jalan Ali Sadikin mungkin masih akan dianggap ada kontroversi. Apabila benar demikian, dia menilai rencana takkan berhenti karena Pihaknya bisa fokus terlebih dahulu dengan pergantian nama jalan ke Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Mohammad Hatta.

“Saya setuju kalau SK-nya keempatnya sekalian. Tapi kalau yang dua masih ramai, yang dua ini gol dulu sebelum September,” katanya.

Google.co.id