Presiden minta pembahasan sejumlah RUU dilakukan optimal

(ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri untuk optimal membahas sejumlah rancangan undang-undang bersama mitra mereka dari DPR RI sehingga tidak ada pembahasan yang terkatung-katung.

“Jadi sebelumnya presiden sudah rapat dengan para menteri. Apa yang kami sampaikan tadi sudah dibahas dengan para menteri, kami perdalam. Insya Allah besok Wapres mulai memimpin untuk menyelesaikan yang sudah disepakati tadi, yang kami lihat semua itu domainnya ada di pemerintah. Tapi, yang terkait DPR akan kami sampaikan ke panja atau pansus untuk menyelesaikan RUU,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie usai rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI di Kantor Presiden Jakarta, Senin petang.

Ia mengatakan ada pembahasan beberapa RUU yang belum selesai dan masing-masing pihak baik DPR RI maupun pemerintah akan melakukan introspeksi dimana titik lemahnya sehingga pembahasan belum tuntas sepenuhnya.

“Lebih kurang ada 10 yang harus dikerjakan bersama pemerintah dan DPR. Kita koreksilah kalau kesalahan DPR kami perbaiki, kalau kesalahan pemerintah, pemerintah yang perbaiki. Ada RUU Jalan, RUU Tapera, Perjanjian Internasional, Percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kepulauan, RUU Desa, RUU Pilkada,” kata Marzuki.

Marzuki mengharapkan sejumlah RUU yang dibahas itu dapat segera diselesaikan sehingga dapat menyelesaikan sejumlah masalah yang bisa ditangani dengan RUU itu.

“Yang kami tahu sekarang ini masih dalam krisis yang harusnya juga mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Jangan sampai krisis tidak ada payung hukum bagi pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan mengamankan perekonomian nasional. Kami sepakat hal-hal yang harus segera diselesaikan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR,” tegasnya.

Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah juga memiliki semangat yang sama untuk segera menuntaskan RUU yang tengah dibahas.

“Bukan mandeg, pembahasannya harus teliti, harus cermat. Tidak boleh membuat rancangan undang-undang yang nantinya ada implikasi yang sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan. Itu tidak boleh sembarangan oleh karena itulah proses pembicaraan dengan DPR dengan pemerintah harus teliti dan cermat. Tidak boleh kemudian menimbulkn komplikasi-komplikasi yang tidak baik dikemudian hari,” katanya.

Rapat konsultasi tersebut selain dihadiri Presiden Yudhoyono, Wapres Boediono, para Menko, Menlu, Menakertrans, Menag, Wamenkeu juga dihadiri oleh Kepala BNPTKI Jumhur Hidayat dan para pejabat terkait.

Selain masalah TKI di Arab Saudi juga dibicarakan masalah lainnya seperti optimalisasi pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR, pelaksanaan ibadah Haji dan juga masalah lainnya.

(P008/Z003)

google.co.id

Sosialisasi DCS Optimal, Penyaringan Kualitas Caleg Terjaga

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana mengatakan, keberadaan DCS masih tetap menjadi instrumen penting untuk menyaring kualitas bakal calon yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu bisa terlaksana apabila keberadaan DCS disosialisasikan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengakui bahwa minimnya respon masyarakat terhadap DCS juga dapat menjadi indikasi apatisme masyarakat untuk terlibat dalam fenomena politik belakangan ini.

“Saya kira apatisme masyarakat juga menjadi faktor penyebab minimnya respon DCS. Sebab, kebanyakan respon terhadap DCS juga diberikan oleh lembaga yang memang focus pada pemilu,” katanya kepada Media Indonesia, Minggu (28/7).

Pihaknya berharap KPU dapat lebih menggencarkan lagi sosialisasi DCS kepada masyarkat. Menurutnya, sosialisasi bukan hanya sekedar memppublikasikan DCS di media.

“Sosialisasi DCS masih setengah-setengah. Hal itu mengakibatkan tidak efektifnya respon masyarakat terhadap bakal calon. Sosialisasi juga harus memiliki muatan mendorong masyarakat untuk berkomentar sesuai etika serta metode yang ditentukan,” tungkasnya.

Hingga saat ini, jumlah total laporan masyarakat terkait DCS mencapai 270 buah yang melingkupi 12 parpol. Dari seluruh laporan tersebut, terdapat 30 laporan yang terkait masalah hukum, 108 masalah administrasi, 30 laporan terkait etika, dan 102 aduan terkait masalah-masalah lain.

Berdasarkan data yang Media Indonesia peroleh, PKB mendapat 10 laporan dari masyarakat terkait administrasi pencalonan, yang meliputi masalah ijazah dan dugaan pencalonan ganda, 3 laporan yang menyangkut status hukum dan 3 orang yang mendapat laporan terkait etika. Sementara PAN tercatat banyak mendapat 13 laporan terkait administrasi pencalonan, 2 laporan yang menyangkut status hukum dan 1 laporan terkait dengan masalah etika.

Partai Golkar, dalam data tersebut, mendapat 5 laporan terkait administrasi pencalonan, 2 lapotan tentang status hukum dan 2 laporan terkait etika. Adapun Partai Hanura mendapat 6 laporan administrasi pencalonan dan 4 laporan terkait masalah etika. Sementara, PPP mendapat 3 laporan terkait administrasi pencalonan, 3 laporan soal status hukum dan 1 laporan terkait etika. (Astri Novaria)

Editor: Afwan Albasit

metrotvnews.com

Indonesia berupaya optimal hentikan penyebaran asap

(ANTARA News) – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mengupayakan tindakan optimal untuk menghentikan penyebaran kabut asap ke wilayah Singapura.

“Presiden telah memberikan instruksi agar semua pihak terkait segera melakukan upaya optimal mengatasi masalah utamanya, yaitu kebakaran yang menyebabkan asap tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Marty mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dan memberikan penjelasan kepada pemerintah Singapura agar masalah yang mengakibatkan gangguan lingkungan ini dapat terselesaikan.

“Pemerintah Singapura bisa melihat konteks selama ini dan mendorong ada upaya yang telah kita lakukan. Mereka juga tahu Indonesia yang paling ingin masalah diatasi, jadi semangatnya kebersamaan dan kemitraan,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah kedua negara juga membuat forum pertemuan teknis yang melibatkan kementerian terkait untuk mengatasi masalah asap.

Dalam forum untuk bertukar pikiran dan mencari solusi ini, pemerintah Indonesia menampilkan situasi terkini dan langkah yang telah ditempuh, sedangkan Singapura menampilkan kondisi negaranya yang terkena dampak asap.

“Saya kira saat ini momen tepat untuk melakukan komunikasi dan berbagi informasi tentang perkembangan terkini, karena Indonesia sudah bergerak untuk mengatasi bencana ini,” ujar Marty.

Sejak Senin (17/6), wilayah Singapura diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Riau, Sumatera.

Menurut laporan AFP yang mengutip Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura, Indeks Standar Polutan saat itu menujukkan level 80.

Namun, pada hari Rabu, menurut media The Strait Times, indeks standar polutan sudah melebihi level 100 dan dianggap tidak sehat.

Hingga saat ini, asap dan kabut itu terlihat di jalan-jalan pada kawasan pusat bisnis Singapura.

google.co.id

Wakil Ketua DPR: Pemerintah Tak Optimal Layani TKI


TKI yang mengantre pengurusan SPLP di KJRI Jeddah (Foto: Istimewa)

Jakarta – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pemerintah tidak optimal melayani TKI. Ini terbukti dari kerusuhan para TKI yang mengantre pengurusan surat perjalanan laksana paspor di kantor KJRI di Jeddah.

“Penyediaan loket yang tidak memadai dengan overstayer ribuan, tidak ada tenda, tidak ada konsumsi sehingga dapat dipahami kemudian TKI terkesan tidak diurusi,” kata Taufik saat dihubungi detikcom, Senin (10/6/2013) malam.

Pihak KJRI dibantu KBRI Arab Saudi seharusnya sigap mengantisipasi membludaknya pengantre SPLP terkait amnesti. “Ini sebetulnya hanya permasalahan teknis, tapi kalau tidak optimal akan jadi masalah besar,” tuturnya.

Taufik berharap permasalahan terhadap TKI yang tidak memiliki dokumen kerja resmi dan overstay segera ditangani Kemenakertrans, BNP2TKI termasuk Kemenlu.

“TKI overstayer jadi masalah rutin tiap tahun. Moratorium ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah dan belum ada jalan keluarnya. Ini yang harus dicarikan solusi bersama,” ujar dia.

Ribuan TKI mengamuk di kantor KJRI Jeddah saat mengantre pengurusan SPLP, Minggu (9/6). Mereka mengamuk karena loket pelayanan tak kunjung dibuka dari jadwal yang ditentukan.

Dari foto yang dikirim ke redaksi detikcom, tampak ribuan TKI berjejal mengantre. Mereka yang mengantre kebanyakan para wanita. Ribuan TKI wanita berdesakan di jalan selebar 20 meter. Antreannya terlihat panjang, diperkirakan hingga ratusan meter ke belakang.

Tak ada garis pembatas antrean ataupun tenda di lokasi. Petugas KJRI juga tidak terlihat mengatur barisan antrean TKI. Dalam kondisi demikian, TKI dipaksa mengantre berjam-jam di bawah sinar terik matahari. Pengantre yang lelah pun terpaksa duduk seadanya di jalanan beraspal. Banyak di antara mereka yang bersandar di seng karena lelah berdiri lama.

10 Keping Jengkol Dibandrol Rp.15.000, Itupun Laku Keras. Saksikan Liputan Lengkapnya di "Reportase Siang" mulai pukul 10.15 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/nvc)

google.co.id

‘Ganjar-Heru Menang karena Partai Pendukung HP-Don Tak Optimal’

Pasangan cagub dan cawagub Jateng nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dan Heru Sudjatmoko (kanan) saat mengikuti debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jateng, di Semarang, Jumat (10/5) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy mengatakan, kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko di Pemilukada Jawa Tengah tidak lepas dari tak bekerjanya mesin partai pendukung Hadi Prabowo dan Don Murdono.

Selain itu, menurutnya, mesin partai PDI Perjuangan bergerak optimal memenangkan Ganjar dan Heru. “Harus diakui ini karena kerja keras seluruh kader PDIP,” kata pria yang akrab disapa Romy ini ketika dihubungi wartawan, Senin (27/5).

Di saat kader PDI Perjuangan solid memenangkan Ganjar, hal sebaliknya justru terjadi di tim pemenangan Hadi Prabowo dan Don Murdono yang diusung PPP, Gerindra, PKS, PKB, dan PKNU.

Menurut Romy, mesin partai pendukung Hadi Prabowo dan Don Murdono tidak bergerak optimal. “Tidak dioptimalkannya mesin partai pengusung HP-Don di sisi lain,” ujarnya.

Romy mengatakan selama masa kampanye tim pemenangan Hadi Prabowo dan Don Murdono sama sekali tidaak membangun dan menggerakkan sosialisasi melalui partai pengusung.

Padahal jumlah kursi yang dimiliki partai pengusung mendominasi wilayah Jawa Tengah. “PPP tidak kaget dengan hasil hitung cepat (memenangkan Ganjar,” katanya.

Romy menyatakan partai secara sportif mengakui kemenangan Ganjar dan Heru. Dia mengatakan PPP siap bekerjasama untuk masa depan Jawa Tengah yang lebih baik.

“Selamat untuk Ganjar dan Heru. PPP sportif mengakui kekalahan dan siap bekerja sama untuk Jateng yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Republika.co.id

Hadi-Don Kalah Karena Mesin Partai Pengusung Tak Optimal

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy mengakui kekalahan calon yang diusungnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah, Hadi Prabowo dan Don Murdono. Menurut dia, kekalahan Hadi-Don  karena tidak optimalnya mesin partai pengusung. Di sisi lain, seluruh kader PDI Perjuangan bekerja keras untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko.

"Selama masa kampanye, tim Hadi-Don sama sekali tidak membangun dan mengerakkan sosialisasi melalui partai pengusung, padahal jumlah kursinya mayoritas. Karenanya, PPP tidak kaget dengan kenyataan hasil hitung cepat ini," ucap Romahurmuziy saat dihubungi, Minggu (26/5).

Romahurmuziy mengatakan partainya sportif mengakui kekalahan calon yang diusungnya dalam Pilkada Jawa Tengah. Mereka kata dia, siap berkerja sama untuk Jawa Tengah yang lebih baik.

Seperti diketahui, dalam hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang diusung PDI Perjuangan menempati posisi teratas.

Sementara itu tempat kedua diduduki oleh pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmojo yang diusung Demokrat, Golkar dan PAN. Tempat terakhir diduduki oleh pasangan Hadi Prabowo dan Don Murdono yang diusung PKS, PKB, PPP, PKNU, Gerindra dan Hanura. (gil/jpnn)

JPNN.COM