PDI Perjuangan Pilih Sikap Oposisi

PDI Perjuangan Pilih Sikap Oposisi


Hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung wacana agar PDI Perjuangan beroposisi. Hal itu terungkap dalam laporan dan pandangan perwakilan dari 33 DPD yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Lentengagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2009). Selain itu, pengurus PDI Perjuangan di daerah berharap upaya mengusut kecurangan dalam Pemilihan Presiden 8 Juli lalu terus dilanjutkan. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang akan diambil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan terkait kecurangan selama pilpres.

Partai Oposisi juga Dukung Pencalonan Komjen Sutarman

Partai Oposisi juga Dukung Pencalonan Komjen Sutarman
Sabtu, 28 September 2013 , 22:55:00 WIB

Laporan: Ujang Sunda

SALEH HUSIN/NET
  

RMOL. Partai di luar pemerintahan, Hanura, yang biasanya kurang sepaham dengan kebijakan Pemerintahan SBY, juga mendukung pencalonan Komjen Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menyatakan, pencalonan Sutarman adalah langkah yang paling tepat.

“Ini langkah tepat yaitu the right man in the right place. Saya kira proses fit and proper test di DPR akan berjalan mulus mengingat track record-nya cukup bagus dengan pengalaman jabatan yang sangat lengkap. Saya juga melihat gesekan di internal Polri hampir tidak ada,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 28/9).

Politisi Hanura yang juga pakar intelijen, Susaningtyas Kertopati juga menilai Sutarman sebagai sosok yang layak.

“Dilihat dari aspek track record-nya, seperti senioritas angkatan, kepangkatan, pendidikan, jenjang karier, varitas penugasan, dan jalinan koordinatif antar lembaga, saya rasa cukup bagus. Dia juga dekat dengan juniornya dan berkomunikasi dengan baik,” ujarnya.

Namun, sambung Nuning, kalau terpilih sebagai Kapolri, masa tugas Sutarman akan sangat singkat. Sebab, dia akan masuk masa pensiun pada 2015. “Yang perlu dipertanyakan adalah masa jabatannya yang kurang dari dua tahun pada masa pensiun. Apakah ini tak menyalahi peraturan pengangkatan Kapolri?” ujarnya.

Nuning tahu, Presiden memang berhak memperpanjang masa pensiun pejabat tertentu. Tapi dia khawatir akan menjadi preseden buruk ke depannya.

Kalau sudah terpilih menjadi Kapolri, sambung Saleh, Komjen Sutarman diharapkan mampu menata Polri menjadi polisi yang diidamkan dan menjadi pengayom masyarakat. “Kedepan tantangan dan permasalahan semakin kompleks sehingga perlu polisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai masalah misalnya terorisme juga dapat menciptakan rasa aman buat masyarakat,” demikian Saleh. [zul]


Baca juga:

Partai Kabah Masih Mau Pelajari Semua Sisi terkait Komjen Sutarman
Demokrat dan Golkar Siap Muluskan Jalan Komjen Sutarman
Komjen Sutarman: Mohon Dukungannya
Priyo Yakin Penetapan Sutarman Berjalan Lancar
GMII Dukung Penuh Sutarman Jadi Kapolri


Komentar Pembaca

Oposisi Thailand Protes RUU Amnesti

Metrotvnews.com, Bangkok: Sekitar 2.000 pendukung oposisi Thailand berkumpul dekat gedung parlemen, Rabu (7/8), untuk memprotes satu rancangan undang-undang (RUU) amnesti bagi aksi kekerasan politik di negara itu.

Ratusan polisi anti-huruhara yang membawa perisai dan pentungan  membarikade  jalan parlemen dengan blok-blok beton dan pagar kawat berduri, untuk mencegah para pengunjuk rasa mencaai gedung yang terletak di satu tempat bersejarah Bangkok.

Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dilanda aksi unjuk rasa selama beberapa hari, yang meningkatkan kekhawatiran bagi meletusnya kembali kerusuhan baru di negara mengalami perpecahan politik sementara parlemen akan melakukan sidang membahas satu RUU amnesti Rabu petang.

Para anggota parlemen dari Demokrat yang oposisi, termasuk mantan perdana menteri dan pemimpin partai itu sekarang Abhisit Vejjajiva,memimpin para pendukung datang mendekati barikade 200 meter dari pintu gerbang parlemen dalam satu tindakan yang menyulut bentokan dengan polisi.
Di lokasi dilaporkan tiga truk meriam air dan sejumlah kendaraan polisi berada di belakang garis polisi. “Mengapa pemerintah ini ingin mengampuni mereka yang telah melanggar hak-hak asasi manusia?” tanya Abhisit kepada wartawan saat ia bergerak ke lokasi itu.

Para pemrotes dari Demokrat menargetkan  satu rancangan undang-undang yang didukung pemerintah, yang mengusulkan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam aksi kekersan politik sejak kudeta militer yang menggulingkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra hampir tujuh tahun lalu.

RUU akan mencabut tuduhan-tuduhan terhadap para pemrotes yang terlibat dalam insiden-insiden dari kudeta September 2006 sampai Mei 2012– yang mengecualikan para pemimpin itu.

Tetapi faksi-faksi anti-pemerintah khawatir undang-undang itu akan dimanipulasi oleh pemerintah partai Peau Thai yang berkuasa untuk membebaskan Thaksin.

Thailand  dilanda ketegangan politik sejak penggulingan Thaksin, abang PM Yingluck, yang tinggal di luar negeri tetapi masih mendapat dukungan dari rakyat miskin negara itu dan kelas pekerja pedesaan.

Unjuk-unjukrasa massa, sering dengan pertumpahan darah berulang-ulang terjadi  dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan kelompok “Baju Kuning” yang nasionalis ultra-royalis” dan seteru mereka “Baju Merah” yang pro-Thaksin di jalan-jalan ibu kota Bangkok.

Satu usaha untuk memberlakukan  rancangan undang-undang amnesti  tahun lalu gagal setelah kelompok Baju Kuning  dan kaum ultra nasionalis– yang mendukung Partai Demokrat yang oposisi — melakukan unjuk rasa dekat gedung parlemen.

Para pemrotes Demokrat berunjuk rasa sepanjang malam beberapa kilometer dari parlemen. Satu unjuk rasa anti-pemerintah oleh Tentara Rakyat Thailand  juga terjadi sejak Ahad di satu taman di tengah ibu kota itu, yang diikuti ratusan orang setengah baya. (Antara)

Editor: Agus Tri Wibowo

metrotvnews.com

Pilpres 2104, Partai Oposisi dan Koalisi Bersatu

Pilpres 2104, Partai Oposisi dan Koalisi Bersatu

Headline

(Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga, PDI Perjuangan,Partai Golkar,Partai Gerindra, dan Partai Demokrat diyakini akan masuk empat besar partai pemenang Pemilihan Umum 2014 mendatang. Dan sekitar 50-65 persen suara pemilih akan dikuasai dan dibagi oleh keempat partai itu.

Seperti halnya disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies, Andi Saiful Haq yang mengatakan, “Masih sisa kurang lebih 30 persen suara yang harus dibagi oleh 8 partai sisanya,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Menurutnya, PDIP dan Partai Demokrat memiliki peluang untuk berkoalisi. Tapi jika PDIP tidak bisa menggandeng Demokrat atau Gerindra, pilihannya lain adalah Golkar. Hal itu agar ada perimbangan kekuatan partai koalisi dan oposisi.

“Ini sebenarnya positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Akan ada koalisi pemerintahan dan oposisi yang sederhana dan efektif. Dan ini membuat demokrasi akan berjalan lebih stabil hingga 2019,” jelasnya.

Untuk menggandeng Golkar, dia mengakui, ganjalannya ada pada figur Aburizal Bakrie, Ketua Umum yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden. Karena itu, PDIP, yang diyakininya akan mengusung Joko Widodo, harus mencari tokoh Golkar lainnya untuk dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Tokoh (Golkar) ini tentu harus punya karakter yang cukup kuat. Karena punya dua tugas berat sekaligus, mendampingi Jokowi dan memenangkan Munas Golkar 2015,” ungkapnya.

Menurutnya, tokoh Golkar yang harus dibidik PDIP dan Jokowi itu harus berkarakter Proklamator RI Mohammad Hatta. Karena bagi Saiful, pasangan paling ideal dalam politik nasional adalah Sukarno-Hatta. Sukarno berasal Jawa, nasionalis, mengurus urusan dalam negeri sampai ke hati rakyat Indonesia.

“Sementara Hatta non-Jawa, diplomasi luar negerinya sangat kuat, disegani karena inteletualitasnya, dan juga orang yang sangat humanis. Mungkin figur Bung Hatta inilah yang harus ditemukan,” tandasnya.

Pentingnya PDIP dan Jokowi menggaet tokoh Golkar disampaikan Jeffrie Geovanie sebelumnya. Agar, lanjut Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu, agar memiliki dasar mengambil-alih Golkar pada Munas 2015 dan kemudian berkoalisi dengan PDIP.

“Kalau itu terjadi, partai penguasa pasca 2014 adalah PDIP didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat. Kita lihat saja tidak lama lagi, satu tahun lagi,” sambung Jeffrie. [ton]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Duo McLaren Start Terdepan di GP Inggris

    Duo McLaren Start Terdepan di GP Inggris

  • Valentino Rossi Akhirnya Juara Lagi

    Valentino Rossi Akhirnya Juara Lagi

Inilah.com

2014, Partai Oposisi dan Koalisi Bersatu

2014, Partai Oposisi dan Koalisi Bersatu

Headline

Pemilu 2014 – (Foto: ilustrasi)

inilah.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi dinilai lebih terbuka untuk menjalin koalisi dengan Partai Demokrat ketimbang dengan partai Gerindra pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq menjelaskan, PDIP dan Gerindra sulit untuk berkoalisi. Karena PDIP punya pengalaman buruk dengan Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Yaitu soal klaim Gerindra tentang kemenangan Jokowi-Ahok di DKI,” kata Saiful, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Sementara Gerindra yang juga sebagai partai oposisi lebih terbuka untuk menjalin koalisi dengan Partai Golkar. Namun demikian, kata Saiful, perolehan suara pemilu legislatif 2014 akan menjadi penentu negosiasi menuju koalisi di Pilpres.

“Golkar adalah partai yang selalu realistis menetapkan keputusan politiknya. Elektabilitas Aburizal Bakrie yang jauh di bawah Prabowo dan Jokowi, akan membuat Golkar berhitung seribu kali untuk memaksakan diri merebut kursi capres. Yah cawapres akan menjadi pilihan yang rasional bagi Golkar,” ujarnya.

Penilaian kemungkinan Demokrat-PDIP akan berkoalisi juga disampaikan Jeffrie Geovanie sebelumnya. Bagi Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu, koalisi kedua partai itu karena adanya kesamaan untuk mendorong tokoh muda maju pada Pilpres 2014 mendatang.

“Kenegarawanan Megawati dan SBY, juga kebesaran hati mereka berdua yang sama-sama tulus menyiapkan pemimpin muda di 2014 ini yang justru menjadi modalitas kedua partai tersebut berkoalisi, kita lihat saja, tidak lama lagi,” ungkapnya. [mes]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Arsenal Disarankan Boyong Bomber MU

    Arsenal Disarankan Boyong Bomber MU

  • Inilah Saham Pilihan Jumat (21/6/2013)

    Inilah Saham Pilihan Jumat (21/6/2013)

Inilah.com

Golkar Tak Yakin PKS jadi Oposisi

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari membantah kalau Partai Golkar dianggap meraup keuntungan politik atas sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, anggapan itu terlalu sederhana karena pemerintahan tinggal setahun lagi.

"Golkar akan meraup keuntungan? Saya pikir itu cara berpikir yang terlalu sederhana. Apalagi usia pemerintahan sekarang hanya tinggal satu tahun," kata Hajriyanto Y Thohari, menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).

Terlepas dari Golkar akan diuntungkan, Hajriyanto sendiri belum yakin betul dengan sikap politik PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun sudah menyebarkan pesan penolakan kenaikan BBM melalui spanduk yang direncanakan naik pada 17 Juni mendatang.

“Lain halnya kalau sampai batas waktu harga BBM resmi dinaikkan dan PKS tetap menolak, itu baru ada kepastian politik dari PKS dan Presiden SBY pasti melakukan langkah-langkah politik sebab bagaimana pun yang namanya koalisi itu ya sama-sama. Bukan berbeda sikap,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Hajriyanto menjelaskan keluar atau dikeluarkan PKS dari koalisi, maka kekuatan oposisi akan bertambah. Tapi, Golkar tak khawatir dengan bertambahnya kekuatan oposisi oleh PKS itu.

“PKS bisa saja jadi oposisi di DPR, tapi kekuatannya tetap akan berada di bawah Setgab koalisi. Dan, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah atau check and balances, itu baik agar pemerintahan ke depan tidak otoriter dalam membuat berbagai kebijakan,” ujarnya. (fas/jpnn)

JPNN.COM