KPK Didesak Selidiki Tata Niaga Kedelai

 Seorang petani kedelai tengah memanen hasil tanamannya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Naiknya harga kedelai akibat dolar naik yang membuat perajin tempe menjerit, terjadi berulang setiap tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengendus ada unsur kejahatan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Oleh karena itu, Ia meminta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK menyelidiki masalah ini. ”Ini kejahatan ekonomi, aparat hukum, KPK, kejaksaan harus masuk. Karena, ada oknum yang terlibat pada masalah ini,” ujar Firman pada acara diskusi tentang kedelai bertema “Lunglai karena Kedelai”, Sabtu (7/9).

Menurut Firman, kalau menggunakan aturan terkait perdagangan kartel, sanksi bagi pengusaha mungkin tidak akan terlalu berat. Namun, kalau diproses secara pidana, terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, maka sanksinya akan lebih berat. ”Bisa masuk di situ (kejahatan ekonomi). Asal, saya harap aparat penegak hukumnya tidak terkontiminasi,” katanya.

Menurut Firman, aparat penegak hukum harus bisa mengungkap perusahaan besar mana yang terkait dengan masalah tata niaga kedelai ini. Karena, kemungkinan besar ada kongkalikong, koalisi berjamaah yang melibatkan oknum. Selama ini, yang menguasai perdagangan kedelai di Indonesia ada enam perusahaan.
”Bisa saja ada oknum. Kan kalau membina petani, pejabat tidak dapat apa pun. Kalau kebijakan, malam hari teken bisa dapat,” katanya.

Firman mengatakan, dari hasil perhitungannya, carut-marut perdagangan kedelai yang terjadi pada 2012 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar. Tahun inipun akan ada kerugian negara lagi tapi nilainya harus dihitung dulu.

republika.co.id

KPK Didesak Selidiki Tata Niaga Kedelai

 Seorang petani kedelai tengah memanen hasil tanamannya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Naiknya harga kedelai akibat dolar naik yang membuat perajin tempe menjerit, terjadi berulang setiap tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengendus ada unsur kejahatan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, Ia meminta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK menyelidiki masalah ini. ”Ini kejahatan ekonomi, aparat hukum, KPK, kejaksaan harus masuk. Karena, ada oknum yang terlibat pada masalah ini,” ujar Firman pada acara diskusi tentang kedelai bertema “Lunglai karena Kedelai”, Sabtu (7/9).

Menurut Firman, kalau menggunakan aturan terkait perdagangan kartel, sanksi bagi pengusaha mungkin tidak akan terlalu berat. Namun, kalau diproses secara pidana, terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, maka sanksinya akan lebih berat. ”Bisa masuk di situ (kejahatan ekonomi). Asal, saya harap aparat penegak hukumnya tidak terkontiminasi,” katanya.

Menurut Firman, aparat penegak hukum harus bisa mengungkap perusahaan besar mana yang terkait dengan masalah tata niaga kedelai ini. Karena, kemungkinan besar ada kongkalikong, koalisi berjamaah yang melibatkan oknum. Selama ini, yang menguasai perdagangan kedelai di Indonesia ada enam perusahaan.
”Bisa saja ada oknum. Kan kalau membina petani, pejabat tidak dapat apa pun. Kalau kebijakan, malam hari teken bisa dapat,” katanya.

Firman mengatakan, dari hasil perhitungannya, carut-marut perdagangan kedelai yang terjadi pada 2012 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar. Tahun inipun akan ada kerugian negara lagi tapi nilainya harus dihitung dulu.

republika.co.id

Poempida Desak Pemerintah Bentuk Tata Niaga Tembakau Sendiri

Contoh kemasan rokok kemasan polos dengan gambar bahaya kesehatan.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi yang menargetkan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dilakukan sebelum masa kerja kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada Oktober 2014.

Poempida menilai Indonesia justru perlu mengikuti Amerika Serikat yang tidak meratifikasi FCTC, dan membuat aturan sendiri mengenai pengendalian tembakau serta tata niaganya.

“Indonesia dapat membuat langkah-langkah strategis dengan membuat aturan khusus yang mengatur tentang industri tembakau dalam negeri yang lebih menguntungkan industri dalam negeri,” ujar Poempida di Jakarta, Senin (26/9).

Poempida menyatakan bahwa di pasal 28 A UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam konteks FCTC, para pihak yang paling dirugikan jika FCTC diratifikasi adalah para pihak di usaha tembakau di sektor kecil dan menengah yang akan kehilangan penghidupannya, sehingga tidak dapat lagi dapat mempertahankan hidupnya.

“Apalagi, di wilayah Temanggung yang mana wilayahnya hanya dapat ditanami dengan tembakau yang akan tumbuh dengan baik dibandingkan tanaman lainnya,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“Pasalnya, jika FCTC diratifikasi, maka Pemerintah justru membuat ketidakseimbangan ekonomi nasional yang bertentangan dengan visi Presiden yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor,” tegasnya.

Padahal, Presiden SBY dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya sustainable growth with equity. Pertumbuhan ekonomi harus berkesinambungan dan merata. Presiden juga acap melontarkan visi pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga sering ditekankan kepala negara.

“Dalam konteks ratifikasi FCTC, rencana Menkes sama halnya mengingkari visi Presiden,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rokok menewaskan hampir enam juta orang setiap tahun. Mirisnya, kebanyakan korban (80 persen) berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah di negara-negara dengan kategori berkembang.

Jika kecenderungan ini terus terjadi, jumlah kematian yang disebabkan oleh rokok diperkirakan bakal terus mengalami kenaikan hingga delapan juta orang setiap tahunnya, pada tahun 2030 yang akan datang.

WHO juga mengatakan langkah-langkah antirokok – yang di dalamnya termasuk pelarangan penayangan iklan tembakau serta promosi dan penggunaan produk rokok sebagai sponsor acara – berhasil menyelamatkan 700 juta orang sejak 2007.

Sementara itu perusahaan-perusahaan rokok tetap mendulang untung, meski cukai sudah dinaikkan. PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) mencetak laba bersih sebesar Rp79 miliar pada kuartal II tahun 2013, meningkat 108 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp38 miliar. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) sepanjang tahun lalu berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp9,95 triliun, naik 23,3 persen.

Google.co.id

Jaga Inflasi, Pemerintah Ubah Tata Niaga Impor

Bawang jadi kontributor utama inflasi Maret 2013.

Jakarta – Pemerintah akan menjaga inflasi dengan menjaga gejolak harga pangan yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

Caranya, kebijakan impor bahan pangan diubah dari semula tata niaga kuota menjadi mekanisme harga.

“Terkait inflasi, kita koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), dimana terdapat bagian dari pemerintah yang dikerjakan yakni impor pangan, harga daging dan holtikultura,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8).

Dia menuturkan, inflasi bisa menyebabkan harga saham dan pasar utang tidak lagi menarik bagi investor. Untuk itu diperlukan tata niaga impior yang mendukkung inflasi.

“Selama ini tinggi karena tata niaga kuota impor, sekarang dihapuskan digantikan menjadi mekanisme harga. Misalnya yang normal itu daging Rp 70.000, mau dikasih perlindungan, jadi harga di pasar itu, harga plus perlindungan proteksi,” ujar Chatib

Menurut Chatib, meski kebijakan mekanisme harga, namun perlindungan pasar dalam negeri tetap ada, dimana dalam mekanisme harga terdapat varitas harga.

“Dengan dilakukan ini, maka akan menjaga stabilisasi harga, kalau impor terlalu tinggi, naikkan saja proteksi tarif,” ungkap dia.

Investor Daily

Google.co.id

Tekan Inflasi, Ubah Tata Niaga Impor Pangan

Tekan Inflasi, Ubah Tata Niaga Impor Pangan

Headline

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri menuturkan, tata niaga pangan akan dirubah. Pengubahan tata niaga bertujuan untuk mengurangi inflasi tinggi, sebab sumber inflasi berasal dari pangan.

Untuk itu tata niaga sangatlah penting dirubah. Pemerintah mengubah tata niaga pangan dari sistem kuota menjadi sistem tarif. Pengubahan ini diharapkan mampu menstabilkan harga. Stabilitas inflasi dengan pengelolaan tata niaga pangan yang baru diharapkan memacu investor berdatangan.

“Sesuatu yang membuat market nervous itu inflasi. Kalau inflasi naik, harga saham tidak gitu menarik. Maka tentu bicara inflasi, apalagi kurs itu ngomongnya di Bank Indonesia. Jadi yang kita lakukan di impor makanan, karena ini kuota tata niaga. Kita buat pada hari ini adalah bahwa tata niaga dalam bentuk kuota dihapuskan, diubah jadi mekanisme harga,” ujar Chatib di kantornya, Jumat (23/8/2013).

Chatib menyontohkan pengubahan tata niaga impor terjadi pada daging sapi dan produk hortikultura. Untuk daging sapi, diharapkan dengan bentuk ini dapat turun dari Rp100 ribu per kg menjadi Rp75 ribu per kg.

Penurunan harga yang diharapkan pemerintah, nantinya tetap berpijak pada kepentingan peternak dan konsumen. “Dengan begini tidak ada lagi prosedur izin, harga daging sapi bisa meluncur ke Rp75 ribu per kg,” ungkap Chatib.

Ide pengubahan tata niaga ini, lanjut Chatib datangnya dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. “Ini munculnya dari Pak Gita dan Pak Suswono. Ini di paket ini. Kalau mau detil kejar Pak Gita,” jelas Chatib. [hid]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Jarang Bermain, Bek MU Ini Berniat Hengkang

    Jarang Bermain, Bek MU Ini Berniat Hengkang

  • Hatta Minta Kader Kerja Keras

    Hatta Minta Kader Kerja Keras

Google.co.id

DKI Akan Bangun “Centra Primer Niaga Terpadu”

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta – Dalam upaya penataan dan pengembangan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL), tetapi juga berencana membangun kawasan niaga terpadu dengan nama “Centra Primer Niaga Terpadu”.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan rencana tersebut. Namun, dia belum mengetahui detail pengembangan kawasan Tanah Abang. Pastinya, di sana akan dibangun semacam hotel dan terminal transit angkutan umum di Blok G seperti terminal transit yang ada di Pasar Blok M.

“Benar, ke depannya akan seperti itu. Saya belum tahu pengembangannya bagaimana,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (22/8).

Pembangunan “Centra Primer Niaga Terpadu” di Tanah Abang akan dikerjakan oleh PD Sarana Jaya. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar rapat pembahasan rencana tersebut di Balai Kota.

“Nanti yang membangun adalah PD Sarana Jaya. Untuk mewujudkan rencana ini, akan ada pembebasan lahan. Memang di daerah sana lagi mau kita bebaskan,” ujarnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mendukung rencana pembangunan “Centra Primer Niaga Terpadu” di kawasan Pasar Tanah Abang tersebut. Karena pembangunan tersebut akan semakin menambah nilai Pasar Tanah Abang menjadi lebih baik lagi.

“Saya sangat mendukung. Dengan ada rencana itu, Pasar Tanah Abang akan semakin bertambah maju dan layanannya semakin berkualitas,” kata Djangga.

Dia sendiri mengaku belum mengetahui detail pembangunan kawasan terpadu tersebut. Informasi yang dia dapatkan, kawasan terpadu ini akan dibangun di depan Stasiun Kereta Tanah Abang. Karena di sana banyak pemukiman padat, kemungkinan besar akan dilakukan penggusuran.

“Ya, hal itu nggak bisa dihindari. Tapi kita punya banyak rusun (rumah susun). Tapi semua itu ada di tangan PD Sarana Jaya. Saya enggak bisa ngomong lebih mendetail lagi. Enggak enak nanti sama PD Sarana Jaya,” tutur Djangga.

Google.co.id

Marwan Ja`far: Tinjau ulang tata niaga pangan nasional

code: 300×250, idcomsensebox1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI, Marwan Ja’far menilai, harga sembako pada pekan pertama Ramadhan semakin tak terkendali di pasaran. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal, bulan puasa masih tiga pekan ditambah hari raya Idul Fitri. Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah konkrit dikhawatirkan akan semakin liar dan terus naik.

“Pemerintah harus segera meninjau tata niaga pangan kita. Dengan melonjaknya harga sembako yang sangat liar menunjukkan ada yang salah dengan sistem tata niaga pangan kita, terutama yang berkaitan dengan distribusi dan produksi kebutuhan pangan nasional. Karena kenaikan harga sembako sangat terkait erat dengan keadilan,” ujar Anggota Marwan Ja’far kepada LICOM di Jakarta, Rabu (17/07/2013).

Baca juga: Pramono Anung: SBY terlalu sopan, Gita Wirjawan harusnya dipecat dan Kadin: Gita Wirjawan dan Suswono tak paham kebijakan pangan

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI ini, pemerintah harus memikirkan secara matang jika ingin mengubah sistem tata niaga dengan melakukan importasi pangan yang mengalami kenaikan di atas ambang batas yang telah ditentukan. Karena hal itu akan berdampak pada kesejahteraan petani lokal. Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan semangat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengutamakan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Jangan sampai kebijakan yang diambil berdampak negatif terhadap keberlanjutan usahat tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil.

“Jadikan kebijakan importasi pangan solusi terakhir jika pemerintah sudah melakukan hal yang maksimal namun masih tetap mengalami jalan buntu. Karena persepsi publik saat ini pemerintah belum maksimal menangani kenaikan harga sembako. Misalnya operasi pasar yang serius pada daerah-daerah yang rawan dipermainkan oleh tengkulak nakal atau intervensi pasar dengan menggelar pasar murah,” ungkapnya.

Pemerintah harus mengajak distributor sembako untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan kenaikan harga sembako yang semakin liar. Karena keadilan distribusi sembako di Indonesia tidak terlepas dari peran para distributor. Misalnya dengan melakukan sharing dan diskusi yang melibatkan asosiasi-asosiasi pedagang yang ada di Indonesia untuk mencari solusi kenaikan harga sembako ini.

“Pemerintah harus menindak tegas terhadap tengkulak yang mempermainkan harga seenaknya. Karena tanpa tindakan yang tegas dari pemerintah kejadian serupa akan terulang setiap ada momentum tertentu, seperti ramadhan dan lebaran atau hari-hari besar yang lain,” imbuhnya

Jika terindikasi adanya kartel atau mafia pangan dan sembako di Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus (KPPU) agar ikut mengambil peran. KPPU bisa menggunakan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menjerat para distributor yang melakukan praktek monopoli dan kartel. Karena kenaikan harga sembako saat ini sudah diluar kewajaran

“Tentunya koordinasi dengan semua stakeholder (Kementan, Kemendag, dan lain-lain) yang berkaitan dengan kebijakan pangan juga tidak boleh ditinggalkan. Karena koordinasi itu sangat penting untuk menyatukan langkah dalam menangani permasalahan kenaikan harga sembako ini. Karena tanpa koordinasi akan sangat sulit untuk mencapai solusi yang solutif dan efektif,” paparnya.@endang

lensaindonesia.com