Muncul 193 Honda ‘siluman’, DPRD Nganjuk minta tes CPNS ditunda

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Nganjuk meminta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 ditunda.

Permintaan ini diminta sebab, proses rekrutmen CPNS jalur tenaga honorer daerah (Honda) kategori 2 (K-2) yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Nganjuk diperkirakan bakal menuai masalah. Sebab, data yang dimiliki badan kepagawaian daerah (BKD) Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Baca juga: Telah muncul ratusan Honda K2 siluman, dalam perekrutan CPNS Nganjuk

Anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Gundi Sintara meminta kepada badan kepegawaian daerah (BKD) tidak main-main, dalam memasukan data siluman dalam honorer K-2 yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Masalahnya, data siluman tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Lebih baik untuk menunda terlebih dahulu proses rekrutmen, menunggu BKD benar-benar melakukan verifikasi terhadap data tenaga honorer tersebut,” jelas Gundi Sintara di ruang kerjanya, kemarin.

Jangan-jangan, lanjut Gundi, tenaga honorer ‘siluman’ tersebut diambil dari para tenaga honorer yang baru masuk kerja di instansinya masing-masing. Masalahnya, tambahan data tersebut bila diambilkan dari luar, jelas-jelas tidak bisa, termasuk dari honorer K-1.

Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penambahan jumlah honorer K-2 yang tidak jelas (siluman,red) diduga dapat dijadikan ajang bermain lewat pintu belakang saat perekrutan awal Nopember mendatang.

“Justru itu yang akan kami cari masalahnya, jangan sampai proses rekrutmen menimbulkan masalah baru di belakang hari,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Gundi menyayangkan, adanya data yang masih terkesan amburadul tersebut, padahal, jadwal tahapan untuk proses rekrutmen sudah dibuat. Hal itu akan sangat berisiko di kemudian hari.

“Kalau sampai ada masalah di belakang nanti, siapa yang akan tanggung jawab?,” tegasnya.

Lebih lanjut Gundi mengatakan, BKD Nganjuk sudah terlanjur mengeluarkan jadwal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur K-2. Rencananya tes akan dilaksanakan pada 3 Nopember 2013 nanti. “Kalau bisa diselesaikan lebih dulu masalah data, baru membuka tes,” sambungnya.

Komisi A sendiri, kata Gundi sebelumnya tidak tahu menahu terkait data tersebut. Hal itu baru diketahui setelah dilakukan rapat kerja dengan komis A beberapa waktu lalu. Sehingga komis A juga tidak akan bertanggung jawab jika ternyata nanti ada protes dari pada tenaga honorer K-2.

Sementara, di pihak Pemkab Nganjuk hingga saat ini masih belum memberikan keterangan terkait data tersebut. Meskipun sebelumnya Kepala BKD Nganjuk, Suroso sudah menegaskan bahwa data tersebut sudah diverifikasi dan tidak mungkin terjadi kesalahan.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Abdul Wakid saat dikonfirmasi juga mengaku baru mendengar mengenai adanya dugaan tenaga honorer siluman. Jika memang ada kejanggalan, Wakid mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Yang jelas mengenai data tersebut, kami akan coba untuk komunikasikan terlebih dahulu,” tutur  wakid singkat.

Diketahui, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil jalur tenaga honorer K-2 di Nganjuk disinyalir menuai masalah.

Itu bisa diketahui, adanya data yang dimiliki BKD Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Dari formasi honorer K-2 yang diusulkan ke pemerintah pusat seharusnya adalah 1.064 orang, lalu ditambah dengan hasil audit tujuan tertentu (ATT) tenaga honorer katagori 1 (K- 1) sebanyak 110 orang. Sehingga total jumlah tenaga honorer K-2 menjadi 1174 orang.

Namun belakangan diketahui jumlah formasi tenaga honorer K-2 yang ada di BKD Nganjuk berjumlah 1.371 orang. Dari jumlah itu, ada selisih sebanyak 193 orang yang tidak diketahui dasar hukumnya.@sahinlensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Telah muncul ratusan Honda K2 siluman, dalam perekrutan CPNS Nganjuk

LENSAINDONESIA.COM: Diduga telah muncul honorer daerah (Honda) katagori 2 (K2) siluman, menjelang perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013, di lingkup Pemkab Nganjuk awal Nopember nanti.

Ironis memang, belum tuntas permasalahan honorer K1, kini giliran honorer K2 yang bermasalah. Komisi A DPRD Nganjuk menemukan adanya kejanggalan dalam data formasi honorer K2. Setidaknya, ada ratusan nama yang masuk dalam formasi, namun tidak jelas asalnya.

Hal itu terungkap, setelah rapat kerja antara Komisi A, dengan badan kepegawaian daerah (BKD) Nganjuk. Kejanggalan yang ditemukan adalah, munculnya 193 nama baru yang masuk tenaga honorer K2, yang tak jelas.

“Ini aneh, tiba-tiba muncul selisih honorer K2 sebanyak itu, dari mana asalnya?” tutur anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Gundi Sintara, di ruang kerjanya.

Menurut Gundi, berdasarkan data yang ada, formasi tenaga honorer K2 yang diajukan oleh BKD ke pemerintah pusat, awalnya 1.064 orang. Selanjutnya jumlah tersebut bertambah 110 orang, merupakan hasil ATT yang dilakukan terhadap honorer K1. Sehingga, seharusnya jumlah formasi tenaga honorer K2 Nganjuk saat ini, adalah 1.174 orang.

Namun, data yang dimiliki BKD menunjukkan, bahwa jumlah formasi tenaga honorer K2 Nganjuk adalah 1.371 orang. Angka itu janggal, karena ternyata ada 193 orang yang tidak jelas asal-usulnya.

“Bagaimana kok bisa muncul nama-nama ‘siluman’ sebanyak itu?,” tandas politis Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu, formasi rekrutmen CPNS di Nganjuk juga belum jelas, kuota yang diterima dan formasi apa saja yang dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS nanti?. Untuk itu, secepatnya dewan minta penjelasan kepada BKD, terkait 1.374 nama yang tiba-tiba muncul dari BKN pusat tersebut.

“Kita minta kejelasan semua nama-nama itu,” ujarnya.

Di Nganjuk, masalah K1 sudah berakhir dan tidak ada lagi ATT tahap kedua. Apabila kelebihan data tersebut diambilkan dari honorer K1 atau dari luar, dasar hukumnya tidak ada.

“Jangan-jangan, honorer yang baru masuk, diikutkan ke dalam data honorer K2,” tegasnya.

Karena itu, Gundi menduga ada yang tidak beres dalam data honorer K2 yang dimiliki BKD Nganjuk. Bahkan, Gundi juga menduga bahwa nama-nama tersebut merupakan titipan yang dibawa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pasalnya, saat ditanya dalam rapat, BKD Nganjuk tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya 193 orang tersebut. Kami tidak ingin permasalahan seperti kasus tenaga honorer K1 terulang kembali,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BKD Nganjuk,Suroso, mengaku tidak tahu asal mula munculnya 193 nama dalam daftar tenaga honoer K2 tersebut. Dia berdalih bahwa formasi tenaga honorer K2 berasal dari pusat.

“Tidak mungkin ada kesalahan, karena sudah melalui proses verifikasi,” kata Suroso.

Selain itu, lanjut Suroso, data tenaga honorer K2 tersebut berasal dari pusat. Daerah hanya mengirimkan formasi berupa nama-nama untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat.

“Kami malah belum mengetahui secara pasti perhitungan adanya selisih sebanyak 193 nama tersebut,” pungkas Suroso.@sahinlensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Telah muncul ratusan Honda K2 siluman, dalam perekrutan CPNS Nganjuk

LENSAINDONESIA.COM: Diduga telah muncul honorer daerah (Honda) katagori 2 (K2) siluman, menjelang perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013, di lingkup Pemkab Nganjuk awal Nopember nanti.

Ironis memang, belum tuntas permasalahan honorer K1, kini giliran honorer K2 yang bermasalah. Komisi A DPRD Nganjuk menemukan adanya kejanggalan dalam data formasi honorer K2. Setidaknya, ada ratusan nama yang masuk dalam formasi, namun tidak jelas asalnya.

Hal itu terungkap, setelah rapat kerja antara Komisi A, dengan badan kepegawaian daerah (BKD) Nganjuk. Kejanggalan yang ditemukan adalah, munculnya 193 nama baru yang masuk tenaga honorer K2, yang tak jelas.

“Ini aneh, tiba-tiba muncul selisih honorer K2 sebanyak itu, dari mana asalnya?” tutur anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Gundi Sintara, di ruang kerjanya.

Menurut Gundi, berdasarkan data yang ada, formasi tenaga honorer K2 yang diajukan oleh BKD ke pemerintah pusat, awalnya 1.064 orang. Selanjutnya jumlah tersebut bertambah 110 orang, merupakan hasil ATT yang dilakukan terhadap honorer K1. Sehingga, seharusnya jumlah formasi tenaga honorer K2 Nganjuk saat ini, adalah 1.174 orang.

Namun, data yang dimiliki BKD menunjukkan, bahwa jumlah formasi tenaga honorer K2 Nganjuk adalah 1.371 orang. Angka itu janggal, karena ternyata ada 193 orang yang tidak jelas asal-usulnya.

“Bagaimana kok bisa muncul nama-nama ‘siluman’ sebanyak itu?,” tandas politis Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu, formasi rekrutmen CPNS di Nganjuk juga belum jelas, kuota yang diterima dan formasi apa saja yang dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS nanti?. Untuk itu, secepatnya dewan minta penjelasan kepada BKD, terkait 1.374 nama yang tiba-tiba muncul dari BKN pusat tersebut.

“Kita minta kejelasan semua nama-nama itu,” ujarnya.

Di Nganjuk, masalah K1 sudah berakhir dan tidak ada lagi ATT tahap kedua. Apabila kelebihan data tersebut diambilkan dari honorer K1 atau dari luar, dasar hukumnya tidak ada.

“Jangan-jangan, honorer yang baru masuk, diikutkan ke dalam data honorer K2,” tegasnya.

Karena itu, Gundi menduga ada yang tidak beres dalam data honorer K2 yang dimiliki BKD Nganjuk. Bahkan, Gundi juga menduga bahwa nama-nama tersebut merupakan titipan yang dibawa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pasalnya, saat ditanya dalam rapat, BKD Nganjuk tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya 193 orang tersebut. Kami tidak ingin permasalahan seperti kasus tenaga honorer K1 terulang kembali,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BKD Nganjuk,Suroso, mengaku tidak tahu asal mula munculnya 193 nama dalam daftar tenaga honoer K2 tersebut. Dia berdalih bahwa formasi tenaga honorer K2 berasal dari pusat.

“Tidak mungkin ada kesalahan, karena sudah melalui proses verifikasi,” kata Suroso.

Selain itu, lanjut Suroso, data tenaga honorer K2 tersebut berasal dari pusat. Daerah hanya mengirimkan formasi berupa nama-nama untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat.

“Kami malah belum mengetahui secara pasti perhitungan adanya selisih sebanyak 193 nama tersebut,” pungkas Suroso.@sahinlensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Korupsi Jembatan Karangsemi seret tiga pejabat Nganjuk

code: 300×250, idcomsensebox1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Tiga pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terseret dugaan tindak korupsi proyek pembangunan Jembatan Karangsemi di Kecamatan Gondang Rp 6,5 miliar.

Ketiganya pejabat tersebut yakni, Asisten Pemerintahan Drs. Gunawan Widagdo. Mantan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk, Masduqi yang kini menjabat sebagai Plt Sekda dan Nurhadi mantan Kepala Dinas PU Binamarga yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.

Baca juga: Dana bansos sapi betina Nganjuk diduga diselewengkan dan Fraksi PKB Minta Proses Perizinan di Nganjuk Tak Dipersulit

Sementara ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk masih menunggu keterangan saksi ahli yang akan didatangkan paling lambat pekan ini.

Jika dalam penelitian nanti ditemukan kesalahan bestek, maka tiga pejabat yang telah diperiksa bersama 17 staf operasional dari instansi terkait, akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

“Dan pastinya, kalau nanti berkas sudah lenkap (P21), mereka akan ditahan bersamaan dengan penyerahan berkas,” jelas Kepala seksi Pidana Khusus (Kasi pidsus) Kejari Nganjuk M Iqbal kepada LICOM beberapa saat lalu.

Sebelumnya, lanjut Iqbal, pihaknya telah melakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Asisten II Pemkab Nganjuk Gunawan Widagdo yang dalam pembangunan jembatan 2012 itu sebagai leading sektor, Nur Hadi menjadi pihak penanggungjawab opereasional kegiatan (PJOK), serta Masduqi sebagai pihak peneliti hasil pekerjaan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut,sudah mengarah adanya pelanggaran mekanisme pembelanjaan keuangan, pelaksanaan teknis pembangunan yang tidak sesuai prosuder bestek, ada ada indikasi melanggar pasal 2 dan 3 UU Korupsi No 31 tahun 1999,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya masih belum berani menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, karena masih menunggu hasil penelitian ahli.

“Jika terbukti menyimpang mereka akan kami sikapi sesuai aturan hukum korupsi, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan jembatan itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui jembatan itu ambruk pada April 2011. Mulai dibangun pada pertengahan 2012 dan selesai akhir tahun lalu.
Dalam pembangunannya sebagai leading sektor bukan Dinas PU Bina Marga, melainkan BPBD Nganjuk.

Dana pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 6,8 miliar.

Sejak awal proses pembangunan Jembatan Karangsemi itu sudah menimbulkan polemik. Pasalnya, pada 2011 lalu Pemkab sempat membangun fondasi jembatan yang menghubungkan Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang dan Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom.

Dugaan korupsi terhadap proyek yang awalnya menggunakan dana bencana alam itu mengarah keterlibatan sejumlah pejabat di jajaran birokrasi Pemkab Nganjuk sudah terindikasi sejak awal proyek pembangunan jembatan.

Saat itu, dengan alasan terkena bencana alam, Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman memerintahkan untuk menggunakan anggaran darurat untuk bencana alam dan menunjuk langsung (tanpa tender) rekanan untuk membangun jembatan Karangsemi.

Namun saat itu, proyek pembangunan berhenti tanpa alasan jelas, meskipun sejumlah tiang pondasi jembatan telah terpasang.
Setelah berhenti beberapa lama, jembatan ambrol lagi. Kemudian diusulkan tiga alternatif pembangunan jembatan tersebut.
Alternatif pertama, tetap memanfaatkan bangunan lama dengan membenahi bagian jembatan yang masih layak digunakan.
Pada alternatif pertama ini, pemerintah tidak terlalu banyak menggunakan keuangan negara, sehingga tidak mengurangi kas daerah.

Alternatif kedua, membangun bagian atas jembatan namun tetap memanfaatkan pondasi jembatan lama disetiap ujungnya. Baik alternatif pertama dan kedua ini tidak diterima, namun yang menjadi pilihan adalah alternatif ketiga, yakni membangun total seluruh jembatan dengan dana sekitar Rp 6,8 miliar.

Anehnya, meski dalam rencana proyeknya membangun jembatan baru, namun pondasi di kedua ujung jembatan menggunakan pondasi lama tanpa melakukan perubahan.

Dan dari situlah timbul dugaan adanya kesalahan prosedur atau tindak korupsi dalam proyek pengerjaan jembatan tersebut.@sahinlensa

lensaindonesia.com

Dewan soroti jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk


Dewan soroti jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk - Posisi strategis diukur uang - Jual beli jabatan

Jual beli jabatan(Foto: Ilustrasi-LICOM)

LENSAINDONESIA.COM: Jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur bukan lagi sekadar isu.

Semenjak pemerintahan Bupati Nganjuk H. Taifiqurrahman, jabatan strategis selalu diukur dengan uang.

Baca juga: Bupati Nganjuk Lindungi Koruptor dan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Meubelair Nganjuk Naik Status

“Berilah pegawai penghargaan untuk menempati jabatan tertentu karena kemampuan, jangan menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu karena kedekatan atau keuangan,” tutur anggota Fraksi Golkar DPRD Nganjuk, Maria Anang Muryadi, Senin (10/06/2013).

Dampaknya, lanjut Maria, penempatan pegawai jabatan struktural tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni daftar urutan kepangkatan (DUK) dan Golongan. Hal ini diakibatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu pilar terwujudnya good governance, Pemkab Nganjuk tidak dijalankan secara serius.

Hal ini terlihat pada penempatan pegawai dalam jabatan struktural, tidak sesuai hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh Baperjakat, sehingga profesionalitas dalam penempatan yang sesuai dengan standar evaluasi kompetensi pegawai jauh dari harapan.

Dewan menilai, ada sinyalemen jabatan tersebut diidentikan dengan rupiah. “Lantas, apa gunanya dibentuk Baperjakat kalau hasilnya tidak digubris untuk penataan birokrasi,” tegas Maria.

Maria menilai, penempatan pegawai dalam jabatan struktural di Nganjuk lebih mengedepankan kedekatan daripada kemampuan dari sisi keilmuan, profesi dan pengalaman kerja. Kebijakan tersebut memiliki dampak serius baik dari sisi kinerja maupun penghargaan terhadap profesionalisme pegawai.

Mirisnya, banyaknya jabatan yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt) yang waktunya lebih dari enam bulan.

“Hal ini jelas-jelas melanggar Permendagri, atas dasar itulah, maka DPRD meminta kepada bupati Nganjuk untuk melaksanakan penataan birokrasi secara serius agar kinerja birokrasi bisa maksimal dan masyarakat tidak dirugikan,” tandasnya.

DPRD Nganjuk melihat reward dan punishmen terhadap aparatur yang memiliki prestasi kurang mendapat perhatian. Kondisi ini membuat semangat birokrasi dalam melakukan pekerjaannya kurang optimal. Padahal, tradisi memberikan penghargaan merupakan salah satu cara untuk memacu peningkatan kinerja aparatur yang dengan kesadaran hatinya melakukan pekerjaan yang terbaik bagi masyarakat.

Dewan juga menyoroti banyaknya sekolah yang kepala sekolahnya kosong. Untuk itu, meminta kepada bupati Nganjuk untuk secepatnya mengisi dengan pejabat yang baru. Pasalnya, secara otomatis dapat memengaruhi kinerja pendidik yang implikasinya berdampak pada penurunan mutu pendidikan.

“Selain itu, masalah distribusi guru yang memiliki kompetensi profesional juga tidak menjangkau di semua lembaga pendidikan terutama di daerah pinggiran.Keadaan seperti ini kalau dibiarkan pada akhirnya bisa menimbulkan kesenjangan dari sisi kualitas pendidikan,” pungkasnya.@sahinlensa

Berita Terkait:

lensaindonesia.com

KPUD Nganjuk Tetapkan 100 PPK Pilgub Jatim 2013

Masih Didominasi Muka Lama

Editor: Achmad Ali | Jumat, 15 Maret 2013 21:27 WIB, 10 menit yang lalu



KPUD Nganjuk Tetapkan 100 PPK Pilgub Jatim 2013 - Masih Didominasi Muka Lama - Ilustrasi

Ilustrasi(Foto: Dok. Lensa)

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk telah menetapkan 100 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 nanti.

Namun, 100 orang PPK yang akan ditempatkan di 20 kecamatan se kabupaten Nganjuk itu yang terpilih sebagian besar masih di dominasi muka lama atau di dominasi petugas PPK dalam Pilbup 2012 yang lalu.

Baca juga: Said Abdullah Klaim Terima Rekom PDIP untuk Maju Pilgub Jatim dan KarSa Gunakan Strategi Kapal Rakyat dalam Pilgub Jatim

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nganjuk, Drs. Juwahir, mengakui kalau 80 persen anggota PPK yang diumumkan memang di dominasi muka lama. Penetapan itu bukan masalah seleksi tidak fair , tapi karena memang kompetensi dan hasil tesnya yang menjadikan mereka terpilih lagi.

“Dalam pelaksanaan tes seleksi berjalan fair tidak ada konspirasi atau nepotisme. Secara teknis dilakukan sesuai dengan tahapan KPU Jatim. Materi tertulis bukan kami yang membuat tapi dari propinsi,” jelasnya.

Juwahir berharap, PPK yang telah dilantik nantinya bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi KPUD, bisa bekerja secara profesional, mempunyai integritas, akuntabilitas dan netralitas, tidak mendukung salah satu calon atau partai tertentu.

“Pihaknya berharap, dalam rangka mensukseskan Pemilukada dan Pemilu Legeslatif nanti, mereka bisa amanah dalam mengemban tugasnya,” pungkas Juwahir.@sahin

Berita Terkait: