Pemkab Musirawas bentuk tim untuk selesaikan konflik MHP

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan terkait areal izin PT Musi Hutan Persada (MHP).

“Selama konflik itu berlangsung kegiatan masyarakat dan perusahaan terganggu dan dikhawatirkan berujung pada adu fisik dan korban jiwa,” kata Asisten II Sekretaris Daerah Pemkab Musirawas Saipul Ibna di Musirawas, Sabtu.

Ia menjelaskan tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 560/KPTS/KEHUT/2013 itu, telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai elemen terkait di wilayah itu.

“Kita sudah melibatkan camat, danramil, Polsek Muara Lakitan dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, yang berasal dari enam desa trans hutan tanaman industri (HTI) di Kantor Camat Muara Kelingi beberapa hari lalu,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, antara lain menghasilkan keputusan bahwa PT MHP melakukan penataan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas areal seluas 296.400 hektare.

Selain itu, PT MHP juga lebih intensif melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, khususnya untuk wilayah konservasi yang sudah dirambah oleh warga dan mengefektifkan segala kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kehutanan Musi Rawas Basroni Cik Ubit melalui Kepala Humas Dinas Kehutanan Musi Rawas Arief Candra mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama tim terpadu melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.

Rapat koordinasi tersebut, katanya, telah membahas pemasangan portal jalan perkebunan dan masyarakat umum yang dilakukan warga Teras Samsuri di delapan tempat.

Berdasarkan hasil pengambilan titik melalui global positioning system (GPS), pemortalan jalan tersebut di lahan PT MHP dan secara administrasi masuk dalam wilayah Desa SP 9 Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan.

“Akibat pemortalan ini aktivitas PT MHP dan warga sekitar menjadi terganggu dan perlu secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Tim terpadu mengharapkan agar portal tersebut segera dicabut atau dibongkar karena mengganggu ketertiban umum dan merupakan tindakan pelanggaran hukum atas penggunaan kawasan yang merupakan wilayah kerja PT MHP.

“Kita berharap warga yang terlibat konflik agar dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah, sehingga penyelesaian konflik ini dapat berjalan dengan baik dan cepat,” ujar Chandra.

Tim juga banyak menemukan kejanggalan di lapangan, antara lain keberadaan warga di Teras Samsuri itu, yang bukan warga setempat, akan tetapi pendatang yang merambah kawasan hutan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan seorang tokoh masyarakat Desa SP 9 Harapan Makmur, bahwa warga Teras Samsuri bukan warga SP 9 maupun SP 10 HTI, melainkan warga pendatang dari luar desa, seperti Warga SP 9 Cecar, Sukakarya, Lubuklinggau, bahkan dari Lampung.

Warga pendatang itu diduga kuat dalang pemortalan jalan perkebunan dan jalan warga setempat, sehingga aktivitas masyarakat dan perusahaan perkebunan terganggu.

Staf CSR PT MHP Sujadi mengharapkan pemortalan dan konflik di wilayah MHP itu dapat diselesaikan pemerintah daerah dan DPRD setempat dengan solusi terbaik.

“Kami mengharapkan konflik ini dapat berakhir dengan tidak merugikan pihak manapun, dan kami siap menjalankan atau mematuhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Sujadi menjelaskan, pihak perusahaan selain membayar pajak ke negara dan telah melakukan berbagai hal untuk pembangunan di Musi Rawas, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan penghubung, jalan poros, jalan desa di enam desa HTI Trans sejak 1993 hingga saat ini.

Selain itu, PT MHP juga membantu rehabilitasi sekolah, rumah ibadah, dan berbagai kegitaan sosial lainnya.

google.co.id

Warga delapan desa di Musirawas tolak BLSM

(ANTARA News) – Warga di delapan desa Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan menolak bantuan langsung sementara masyarakat tahun 2013 karena dinilai tidak tepat sasaran.

Penolakan itu warga sampaikan langsung ke Kantor Pos Muara Beliti dengan alasan penerima bantuan langsung sementara (BLSM) tersebut tidak tepat sasaran, kata Kepala Desa Rantau Serik, Komala Sari di Muara Beliti, Senin.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama kepala desa (Kades) lainnya telah sepakat menolak BLSM tersebut untuk menghindari gejolak masyarakat miskin yang tidak menerima jatah bantuan tersebut.

Warga melalui sejumlah kepala desa yang menyampaikan penolakan itu antara lain Kades Kebur Umar, Kades Kebur Jaya Suhardi, dan Kades Batu Bandung Saiful serta Kades Rantau Bingin Nazarudin.

Mereka menyampaikan penolakan menerima bantuan BLSM secara tertulis tidak hanya tanda tangan tapi disertai materai dan stempel desanya masing-masing, surat itu tertanggal 15 Juli 2013.

Kemudian surat pernyataan itu disampaikan ke Kantor Pos Muara Beliti akhir pekan lalu, dengan alasan data BLSM di delapan desa tersebut tidak benar dan belum tepat sasaran.

“Bila BLSM tidak kami tolak dikhawatirkan akan menjurus pada konflik di masyarakat setempat,” kata para Kades itu.

Hal senada juga dibenarkan Kades Batu Bandung, Syaiful yang menilai data penerima BLSM itu merupakan data lama, sehingga tidak berhak karena kondisi sekarang sudah mampu sementara warga betul-betul miskin tidak terdata.

Jika bantuan BLSM itu dipaksakan untuk diterima akan menjadi bumerang bagi pemerintah desa apalagi seorang kades harus bisa mengemban amanah masyarakat.

Kepala Kantor Pos Muara Beliti, Priyono Wismad membenarkan, pihaknya telah menerima surat dari Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan ditanda tangan oleh camat surat bernomor : 400/235/TPK/2013, yang juga dilampiran tanda tangan delapan kepala desa.

“Kami hanya menjalankan tugas bila ada kepala desa menolak BLSM itu, maka bantuan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak dikembalikan ke pemerintah pusat,” ujarnya. (Z005/M033)

google.co.id

Musirawas bebaskan lahan 120 ha untuk KTM

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumsel, mulai membebaskan lahan seluas 120 hektare untuk dibangun kawasan terpadu mandiri (KTM) 2014.

“Kami baru mendapatkan izin beberapa bulan lalu dan pembangunannya dimulai tahun anggaran 2014, sedangkan lahan yang baru dibebaskan 40 hektare,” kata Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja kabupaten Musirawas Murtin di Muara Beliti, Jumat.

Ia mengatakan bahwa kawasan KTM itu berada di satuan pemukiman (SP) IV D dan SP V dalam Kecamatan Muara Kelinggi yang sebagian besar masyarakatnya adalah ekswarga transmigrasi.

Pada tahap pertama pihaknya membangun sarana jalan,jembatan dan pembangunan dasar lainnya yang membutuhkan dana sekitar Rp20 miliar, tahun berikutnya membangun maskot KTM dan bangunan fisik lainnya.

Wilayah itu sangat cocok untuk lokasi KTM karena di samping perekonomian masyarakatnya sudah sangat baik, juga sekitarnya terdapat sumber minyak dan gas bumi.

“Kami optimistis KTM di wilayah itu cepat berkembang dan tumbuh menjadi wilayah baru yang sejahtera menuju Kabupaten Darussalam ke depan,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini untuk mendatangkan warga transmigrasi baru di daerah itu sudah tidak memiliki cadangan lahan. “Sekarang saja transmigrasi 2012 sebanyak 200 kepala keluarga terancam kesulitan lahan garapan,” ujarnya.

Sebelum ditempatkan warga trans itu, Kabupaten Musirawas masih memiliki cadangan lahan pada SP 10 dan SP 12, namun belakangan lahan tersebut sudah dibuka masyarakat dijadikan kebun kelapa sawit dan karet.

Transmigrasi 2012 itu berada di Desa Sungai Naik dalam Kecamatan BTS Ulu dan menggarap cadangan lahan jatah 2011, sedangkan tahun berikutnya daerah itu tidak mendatangkan lagi warga trans baru, ujarnya. (Z005/F002)

google.co.id

Tapal Batas Musirawas Utara Jadi Penyebab Konflik

Palembang, – Gubernur Sumsel diminta bersikap tegas atas persoalan tapal batas terkait pembentukan Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Persoalan tapal batas ini akhirnya berujung demonstrasi yang menyebabkan korban jiwa.

“Pemerintah pusat sudah setuju. Jika Kabupaten Muratara belum dikukuhkan, itu lantaran salah satu persayaratan yakni persoalan batas wilayah belum terselesaikan. Nah, persoalan batas wilayah itu tergantung ketegasan Gubernur Sumsel,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel MA Gantada kepada wartawan di kediamannya di Palembang, Rabu (01/05/2013) malam.

Gantada mengatakan, ketidaksetujuan warga terhadap pembentukan kabupaten Muratara tidak berpengaruh. “Sebab dewan dan pemerintah pusat sudah setuju. Tertunda karena persoalan tapal batas. Padahal persoalan tapal batas sudah dua tahun berjalan,” katanya.

Wilayah Muaratara berbatasan dengan Musirawas, Musi Banyuasin, Jambi, dan Bengkulu.

(tw/gah)

google.co.id