Mayoritas Fraksi DPR Tolak Perppu MK

Mayoritas Fraksi DPR Tolak Perppu MK

Headline

Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding

inilah.com, Jakarta – Mayoritas fraksi di DPR menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasannya, perppu yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono itu dianggap tidak begitu genting untuk diterbitkan

Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, mayoritas dari sembilan fraksi di DPR telah menyatakan sikapnya untuk menolak perppu penyelamatan lembaga tinggi negara itu.

“Fraksi-fraksi telah menyampaikan sikap apakah itu sikap pribadi atau fraksi tapi jelasnya hampir semua melakukan penolakan,” kata Sudding, Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Dia mengemukakan, beberapa fraksi di DPR memiliki pandangan agar pemerintah mengajukan untuk merevisi undang-undang (UU) MK. Merevisi UU MK justru dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi MK.

“Pemerintah kan mempunyai hak inisiatif kenapa nggak mengajukan revisi terhadap UU MK, untuk dituangkan pola rekruitmen, pola pengawasan dan pola persyaratan, itu lebih cepat bila dianggap mendesak,” kata anggota Komisi III DPR itu.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • 7 Kecelakaan Seks yang Berakibat Fatal

    7 Kecelakaan Seks yang Berakibat Fatal

  • Menang atas Malaga, Modal Madrid Hadapi Juve

    Menang atas Malaga, Modal Madrid Hadapi Juve

Inilah.com

Mayoritas Fraksi DPR Tolak Perpu MK

Mayoritas Fraksi DPR Tolak Perpu MK

Headline

Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding

inilah.com, Jakarta – Mayoritas fraksi di DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasannya, Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono itu dianggap tidak begitu genting untuk diterbitkan

Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, mayoritas dari sembilan fraksi di DPR telah menyatakan sikapnya untuk menolak Perpu penyelamatan lembaga tinggi negara itu.

“Fraksi-fraksi telah menyampaikan sikap apakah itu sikap pribadi atau Fraksi tapi jelasnya hampir semua melakukan penolakan,” kata Sudding, Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Menurutnya, beberapa fraksi di DPR memiliki pandangan agar pemerintah mengajukan untuk merevisi Undang-undang (UU) MK. Merevisi UU MK menurutnya justru dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi MK.

“Pemerintah kan mempunyai hak inisiatif kenapa ngga mengajukan revisi terhadap UU MK, untuk di tuangkan pola rekruitmen, pola pengawasan dan pola persyaratan, itu lebih cepat bila dianggap mendesak,” kata Anggota Komisi III DPR itu.[man]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Tilap Pajak, Silvio Berlusconi Dilarang Berpolitik

    Tilap Pajak, Silvio Berlusconi Dilarang Berpolitik

  • Gilas Norwich, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen

    Gilas Norwich, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen

Inilah.com

Mayoritas Publik Citra DPR Buruk

Mayoritas Publik Citra DPR Buruk
Minggu, 29 September 2013 , 11:17:00 WIB

Laporan: Ihsan Dalimunthe

  

RMOL. Citra dan kinerja anggota DPR periode 2009-2014 memprihatinkan dan masih jauh dari harapan. Sejumlah kasus suap, korupsi, dan tindakan asusila yang melibatkan anggota dewan terhormat itu dinilai publik telah mencoreng wajah parlemen Indonesia.

Demikian disampaikan peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS), Mochtar W Oetomo saat memaparkan hasil jajak pendapat “Potret Citra dan Evaluasi Kinerja DPR 2009-2014: Bagaimana Wajah Parlemen Indonesia 2014-2019” di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (29/9)

Dalam temuan jajak pendapat ini diketahui responden yang menjawab citra DPR tidak baik sebanyak 38,5 persen, semakin tidak baik 26,1 persen dan baik 29,2 persen, semakin baik 1,9 persen dan tidak menjawab 4,3 persen.

“Kalau diagregat maka publik menilai citra DPR tidak baik di atas 50 persen lebih. Ini bahaya buat wajah parlemen Indonesia masa kini dan masa mendatang,” papar Mochtar

Menurut Mochtar, buruknya citra DPR disebabkan beragam persoalan. Sebanyak 55,3 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan kapasitas anggota DPR. Adapun 79,5 responden tidak puasa dan sangat tidak puas mengenai moral anggota DPR (kasus Afrianto ataupun Ruhut Sitompul). Sementara sebanyak 81,4 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan komitmen pemberantasan korupsi (kasus Nazarudin, Wa Ode, Angelina Sondakh, Emir Moeis). Bahkan menurut Mochtar sebanyak 78,3 persen responden menegaskan tidak puas dan sangat tidak puas soal kehadiran anggota DPR yang dinilai hanya hadir mengisi absen saja.

“Anggota DPR tidak aspiratif, tidak ada komitmen terhadap janji berantas korupsi dan buruk dalam hal etika dan moral. Ini tugas berat buat anggota DPR kedepan terutama yang terpilih di 2014 nanti. 88 persen publik menolak kalau DPR minta naik gaji dan tunjangan demi menaikkan kinerja,” ujar Mochtar

Mochtar menambahkan sebanyak 77 persen reponden juga menyimpulkan kinerja anggota DPR 2009-2014 tidak baik. Hampir 50 persen publik menilai tidak puas terhadap kinerja DPR dalam membentuk UU, membahas APBN dan pengawasan UU dan APBN.

“73,9 persen mengaku tidak puas dengan kinerja DPR dalam hal menyerap aspirasi masyrakat dan 60,9 persen responden tidak puas terhadap kinerja DPR dalam memberi pendapat dan masukan kepada pemerintah,”demikian Mochtar

Jajak pendapat ini dilakukan pada 17 Agustus – 20 September di 34 provinsi dengan menggunakan metode rambang berjenjang jumlah responden 1.070 orang. Margin of error tiga persen. Pengumpulan data sendiri dilakukan melalui wawancara tatap muka.[wid]


Baca juga:

Priyo Janji Bantu Demokrat Selesaikan Kontroversi Ruhut
BK DPR Akan Sikapi Laporan Masyarakat Soal Ketuanya
Marzuki Alie: Informasi dari Penegak Hukum, Ruhut Bukan Makelar Kasus
PDIP Kecewa Isu Ruhut Bikin Rusak Fatsun Politik
Ngotot Jadi Ketua Komisi III, Ruhut Disuruh Berkaca


Komentar Pembaca

Mayoritas Partai Sudah Sepakat Dukung Sutarman, PKS Masih Abu-abu

Mayoritas Partai Sudah Sepakat Dukung Sutarman, PKS Masih Abu-abu
Sabtu, 28 September 2013 , 23:21:00 WIB

Laporan: Ujang Sunda

KOMJEN SUTARMAN/NET
  

RMOL. Bila mayoritas partai sudah menunjukkan sikap mendukung pencalonan Komjen Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo, PKS masih abu-abu.

Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III Naris Djamil menyatakan, PKS belum bisa menentukan sikap sekarang. Partainya akan menyatakan menerima atau menolak pencalonan Sutarman setelah proses fit and proper test beres.

“Terlalu dini kalau sekarang kita menyatakan menolak atau mendukung,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 28/9).

Nasir menambahkan, PKS juga akan membentuk tim kecil untuk mempelajari track record Sutarman selama ini. PKS akan meneropong Sutarman mulai saat masih menjabat Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, sampai Kabareskrim.

Nasir mengakui, selama ini belum pernah terdengar isu negatif yang menerpa jenderal bintang tiga tersebut. Namun begitu, tidak bisa jadi jaminan Sutarman langsung terpilih. “Sutarman memang layak menjadi Kapolri. Tapi, tentu belum menjadi alasan beliau akan langsung disetujui,” tandasnya. [zul]


Baca juga:

Partai Oposisi juga Dukung Pencalonan Komjen Sutarman
Partai Kabah Masih Mau Pelajari Semua Sisi terkait Komjen Sutarman
Demokrat dan Golkar Siap Muluskan Jalan Komjen Sutarman
Komjen Sutarman: Mohon Dukungannya
Priyo Yakin Penetapan Sutarman Berjalan Lancar


Komentar Pembaca

Wakil Ketua DPR: Mayoritas Fraksi Ingin UU Pilpres Tak Diubah

Pramono Anung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, mayoritas fraksi-fraksi yang ada di DPR menginginkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden tetap apa adanya seperti saat ini.

Fraksi-fraksi yang ingin UU Pilpres yang sekarang tetap digunakan antara lain PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN.

“Mereka ingin UU tersebut digunakan dalam pilpres mendatang. Mereka menilai tak ada yang perlu direvisi,” kata Pramono, Kamis, (26/9).

Terkait adanya tudingan arogansi parpol besar karena menolak merubah presidential threshold, Pramono mengatakan, saat ini pemilu legislatif juga belum dilakukan.

“Siapa yang akan menang pemilu juga tidak tahu, kalau sudah memenuhi syarat untuk ikut pemilu legislatif tidak ada lagi partai menengah, partai kecil atau partai besar,” katanya menegaskan.

Menurut Pramono, semua partai yang ikut pemilu 2014 adalah parpol yang ikut pemilu 2004 bahkan juga 2009. Sehingga tidak ada lagi terminologi partai besar dan partai kecil. Semua memiliki kesempatan yang sama.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, masalah dilanjutkan atau tidaknya pembahasan RUU Pilpres sebaiknya tidak perlu dibawa ke paripurna DPR. Kalau memang pembahasan RUU Pilpres mau dihentikan harus segera dikeluarkan dari prolegnas.

“Sebenarnya, keputusan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres itu cukup di Baleg saja. Namun kami memberikan kesempatan kepada empat fraksi yang ingin melakukan konsultasi kepada DPP-nya terkait perlu tidaknya RUU Pilpres dilanjutkan pembahasannya,” kata Arif.

Nanti, ujar Arif, pada 3 Oktober mendatang akan diputuskan bagaimana nasib RUU Pilpres. Kalau sejumlah fraksi masih ingin lakukan pembahasan RUU Pilpres ke paripurna, baginya tidak ada masalah. “Sejauh ada dasar hukumnya. Semua sah-sah saja,” kata Arif.

Republika.co.id

LSI: Mayoritas Publik Ingin Kepastian Lebaran Sejak Awal Tahun

Petugas Hisab Rukyat dari Lajnah Falakiyah PBNU meneropong posisi hilal (bulan)  di lantai 32 Seasons City, Jakarta Barat, Senin (8/7).  (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan survei terbaru yang diluncurkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebanyak 52,05 persen publik menginginkan kepastian waktu awal puasa dan Lebaran jauh hari sejak pergantian kalender Masehi 1 Januari.

Hanya 34,10 persen publik menginginkan kepastian Lebaran sehari sebelumnya (H-1) melalui sidang Isbat. Sementara, sebanyak 13,85 persen publik menyatakan tidak tahu.

Peneliti LSI, Rully Akbar mengatakan, survei ini dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013. Metode survei yang digunakan multistage random sampling dengan  1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. 

Ini, ujar Rully, merupakan survei pertama yang mensurvei mengenai soal waktu awal puasa dan Lebaran. Pada era modern, publik luas adalah stakeholder  bagian dari komunitas yang terkena efek kebijakan baik kebijakan pemerintah maupun ulama. “Mereka mempunyai hak untuk merespon kebijakan yang mempengaruhi mereka,” ujarnya.

Berdasarkan jenis kelamin, terang Rully, sebanyak  57,33 persen perempuan menginginkan kepastian awal puasa dan Lebaran jauh hari. Sedangkan laki-laki sebanyak 47,79 persen. 

“Ibu-ibu menginginkan kepastian awal Ramadhan dan Lebaran jauh hari karena mereka yang mengatur keuangan. Mereka harus menyiapkan dana untuk membeli baju baru, belanja Ramadhan, mudik Lebaran,” terangnya.

google.co.id

Mayoritas Fraksi Tolak Revisi UU Pilpres

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Ana Muawanah mengatakan 5 dari 9 fraksi yang ada di DPR sudah menyampaikan sikap menolak terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB sudah menyampaikan wacana penolakan terhadap revisi undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Ana Muawanah, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (8/7).

Sikap menolak revisi UU tersebut lanjut Muawanah terlihat saat rapat pleno terakhir minggu lalu. "Hanya Fraksi PKS, Gerindra, PPP dan Partai Hanura yang masih dalam posisi revisi. Lima fraksi lainnya memperlihatkan sikap menolak revisi. Alasannya, UU nomor 42 Tahun 2008 masih moderat dibanding undang-undang sebelumnya," ujar politisi PKB itu.

Dijelaskannya, parliamentary threshold (PT), Panitia Pemungutan Suara (PPS), teknis mencoblos atau mencontreng, sudah diatur secara jelas dalam UU Pemilu tersebut.

"Mayoritas fraksi berpandangan UU yang ada saat ini masih relevan. Termasuk PT 20 persen, itu artinya akan ada 5 pasang capres. Saya pikir 4 sampai 5 pasang bisa diajukan (Parpol) dengan 25 persen kursi nasional," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin pesimis jika pada pemilu 2014 mendatang akan ada partai yang memperoleh suara sampai 20 persen. Menyikapi hal tersebut menurut Saifuddin, PPP tidak buru-buru menggelar konvensi capres. (fas/jpnn)

JPNN.COM