Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century

Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century


Dont Forget to give Rate for This Video ! Sebanyak 140 anggota dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak angket kasus dana talangan (bail-out) Bank Century, Jumat (13/11). Angka ini sudah lebih dari cukup sebagai persyaratan pengajuan hak angket seperti diatur undang-undang: 25 orang. Pendukung Hak Angket masing-masing 80 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 24 orang dari Fraksi Partai Golkar, 14 dari Fraksi Gerindra, delapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan satu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hak Angket juga didukung dua Wakil Ketua DPR, Anis Mata (F-PKS) dan Pramono Anunga (Fraksi- PDI Perjuangan). Sementera Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat tak mau mendukung Hak Angket. Dijadwalkan usulan Hak Angket dibawa ke rapat paripurna DPR. Inisiatif Hak Angket Century mengemuka setelah pemerintah mengucurkan dana talangan lebih dari Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Padahal yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. Dana dikucurkan empat tahap mulai 23 November 2008 hingga 21 Juli 2009.(***)

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi

Tidak Terbukti Peras BUMN, Empat Anggota DPR Direhabilitasi


Keempatnya terbukti tidak bersalah. Sidang Paripurna DPR RI akan merehabilitasi empat nama anggota dewan yang terseret kasus pemerasan BUMN. Yakni, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Saidi Butar-butar, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Linda Megawati, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Pan Muhammad Hatta, anggota DPR komisi XI dari Fraksi PDI-P I Gusti Agung Ray Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa keempat anggota dewan tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap BUMN. Dan tidak pula terbukti bersalah melanggar kode etik. “Terus terang DPR sangat dirugikan secara kelembagaan karena berita yang masif setiap hari sangat memukul DPR. Dan itu sangat menyakitkan dan kami yang tidak disebut juga merasa sangat terpukul,” kata Marzuki.

Doa KH.Noer Iskandar SQ_Pengukuhan PP.wmv

Doa KH.Noer Iskandar SQ_Pengukuhan PP.wmv


Sebelum melihat ke depan mau ke mana PARMUSI ini akan di bawa, ada baiknya menengok latar belakang sejarah perkembangan organisasi dan gerakan Islam ini yang sering dipersepsikan sebagai kelanjutan dari sejarah perkembangan perjuangan politik kaum muslimin Indonesia. Pemahaman ini penting karena kebanyakan masyarakat pada umumnya, terutama generasi muda, kurang mengetahui asal usul Persaudaraan Muslimin Indonesia. PARMUSI merupakan kelanjutan historis dari keberadaan Muslimin Indonesia (MI), sebagai salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah fusi politik pada tanggal 5 Januari 1973, yaitu kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia. Untuk itulah perlu ditelusuri asal-usul berdirinya Parmusi ini. Banyak kalangan yang memiliki pemahaman dan pemikiran, bahwa setelah Partai Masyumi membubarkan diri karena tekanan Presiden Soekarno tahun 1960, diperlukan suatu wadah baru berupa partai politik yang sedikit banyak memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Berbagai pertemuan sebagai upaya untuk itu pun dilakukan. Pada awalnya, dibentuk Badan Koordinasi Amal Muslimin bulan Desember 1965 untuk menjajaki pendirian Partai Islam baru guna mewadahi aspirasi umat yang belum tersalurkan dalam suatu partai politik yang telah ada pada waktu itu. Setelah melalui rapat-rapat persiapan maka pada tanggal 7 Mei 1967 terbentuklah Panitia Tujuh, yaitu: KH. Faqih Usman (Ketua), Anwar Harjono (Wakil Ketua), Agus Sudono (Sekretaris), Nj. RAB Sjamsuridjal, Marzuki Jatim

Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Headline

Marzuki Alie-Aceng HM Fikri

inilah.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta agar Bupati Garut Aceng HM Fikri ditangkap.

Sikap Marzuki ini menanggapi sikap Aceng yang mengancam akan kerahkan massa guna mempertahankan jabatannya. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang melengserkan Aceng dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Marzuki mengatakan jika benar bupati yang beken lantaran nikah kilat 4 hari ini mengerahkan massa, maka harus ditangkap dan diadili.

“Kalau mengerahkan massa ya tidak boleh, ini negara hukum. Itu cacat politik tidak boleh itu, tangkap saja. Tidak ada ceritanya melawan negara (putusan MA) dengan mengerahkan massa. Negara tidak bisa dilawan,” kata Marzuki, Jakarta, Kamis (24/1/2013).

“Dia boleh melaksanakan langkah-langkah hukum. Silahkan, mau menuntut MA juga silahkan. Tapi kalau mengerahkan massa untuk mempertahankan jabatan, itu lain persoalan. Itu tindakan melanggar hukum,” lanjut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Menurutnya, ada persepsi yang berbeda mengenai pernikahan siri Aceng dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fani Oktora. Kata Marzuki, siapapun yang ingin menjadi pejabat publik tentunya ada aturan-aturan negara yang harus dipenuhi. Jadi hukum agama harus dihargai, tetapi hukum publik harus diikuti.

“Kalau dari sisi hukum negara ya tidak patut lah. Kan ada UU tentang perlindungan anak. Nah ini yang harus di pahami bahwa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap hukum negara dan harus dipatuhi dan itu perintah nabi. Jangan sampai kita melanggar hukum negara. Jadi saya mengapresiasi putusan MA,” jelas Marzuki. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

    Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

  • Buffon Layak Dapat Ballon d'Or Sebelum Pensiun

    Buffon Layak Dapat Ballon d’Or Sebelum Pensiun

Kerusuhan Sumbawa Akibat Tokoh Agama tak Didengar

Kerusuhan Sumbawa Akibat Tokoh Agama tak Didengar

Headline

Ketua DPR Marzuki Ali – inilah.com/Ardy Fernando

inilah.com, Jakarta – Ketua DPR Marzuki Ali menilai kerusuhan yang kerap terjadi di Indonesia membuat miris kondisi Indonesia saat ini. Hal itu menyikapi kerusuhan antaretnis yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Selasa (22/1/2013). Bentrokan itu terjadi antara etnis Bali dan etnis Sumbawa.

Menurut Marzuki, kerusuhan yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menandakan bahwa peran tokoh agama dan masyarakat tak lagi didengar.

“Ada persoalan-persoalan yang selalu terjadi konflik horizontal, terus terang membuat miris kenapa hal ini selalu saja terejadi. Artinya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, kelihatannya sudah mulai tidak banyak didengar sehingga terjadi konflik,” kata Marzukil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Karena itu, dia meminta pihak kepolisian dapat merespon cepat apabila terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. “Kepolisian harus respon cepat apabila terjadi konflik yang mengakibatkan korban dan kerugian yang besar,” tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Sebagaimana diberitakan, akibat kerusuhan antaretnis di Sumbawa, tercatat lima mobil dan empat rumah serta satu Hotel Tambora milik warga Bali dirusak dan dibakar warga Sumbawa. Meski begitu, dilaporkan belum ada korban jiwa maupun luka dari etnis Bali akibat kerusuhan ini.

Kerusuhan itu berawal dari adanya informasi meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan, sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang polisi dari etnis Bali.

Akibatnya, siang tadi warga unjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa Besar. Namun, karena jawaban dari pihak kepolisian tetap sama, warga akhirnya melakukan perusakan dan pembakaran di sepanjang Jalan Baru dan Jalan Tambora yang letaknya tak jauh dari Mapolres Sumbawa Besar. [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda



  • “Masyarakat Sudah Lakukan Praktek Redenominasi”

  • JK: Dana Perbaikan Jakarta Bisa Dari Subsidi BBM

    JK: Dana Perbaikan Jakarta Bisa Dari Subsidi BBM

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyindir para elit dan pimpinan lembaga negara yang seperti memposisikan DPR sebagai musuh dan siap melawan hanya untuk pencitraan.

Sehingga, jika melawan DPR, mereka merasa menjadi orang paling hebat. “Yah saya sangat menyesalkan dengan pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara yang seolah menempatkan DPR sebagai musuh, sehingga melontarkan yang tidak patut dilontarkan,” tutur Marzuki di Jakarta.

Marzuki mencontohkan sikap Ketua MK, Mahfud MD yang mengatakan akan melawan DPR dengan keputusannya dan akan mengetokkan palu keras-keras untuk melawan DPR.

“Kok seperti ini? DPR ini lembaga demokrasi, tapi diposisikan sebagai lembaga yang harus dihancurkan. DPR seharusnya dibangun bukan dihancurkan,” ujar Marzuki.

Marzuki mengimbau masyarakat dan para pengkritik DPR harus sadar, jika DPR sebagai lembaga diposisikan sebagai musuh dan DPR dihancurkan, maka tidak akan ada lagi demokrasi. Padahal, demokrasi adalah pilihan kita dalam bernegara.

“Saya heran, DPR terus-terusan digempur seolah apa yang kita lakukan disini salah semuanya. Kalau ada angota yang tidak benar, maka laporkan. Kalau ada yang korupsi kita dorong agar hal itu dilaporkan ke KPK, jika ada yang melanggar etika maka bisa dilaporkan ke BK. Kita pun sudah berkoordinasi dengan BK untuk berani menindak anggota yang melanggar etika. Jadi untuk apa cuap-cuap memojokkan lembaga DPR,” papar Marzuki.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan seluruh pimpinan DPR sudah sepakat dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi lembaga DPR.

“Yang bisa mengatur anggota DPR itu fraksi, dan kita selalu mengadakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengatur anggota-anggotanya seperti jika ada yang malas datang ke rapat. Kita juga melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR,” tegasnya.

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengaku bangga, lantaran sejak 2009 sampai 2011, DPR RI/Setjen DPR RI selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI.

Ya, menurut Marzuki, prestasi dari lembaga pimpinannya itu tertutup kasus-kasus korupsi oleh segelintir oknum anggota DRP. Sehingga publik terbutakan.

Marzuki mengatakan Kesekjenan yang menjadi kewenangan pimpinan, sudah banyak kemajuan yang dicapai, meski belum sepenuhnya bisa dijalankan.

”Sekjen sendiri selama ini sudah berusaha untuk melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Tapi memang organisasi kesektjenan DPR itu besar sehingga belum semua bisa dilaksanakan,” tegasnya Marzuki di Jakarta.

Marzuki mengaku sejak awal penugasannya sebagai Ketua DPR pada 2009, ia sudah memanggil sekjen dan seluruh deputinya.

”Saya tegaskan bahwa tidak ada satupun proyek saya di DPR. Itu saya pesankan sehingga jangan sampai ada diterima jika ada orang yang mengaku-aku membawa proyek Ketua DPR. Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya, saya tidak mau ada pejabat kesetjenan yang harus ‘sekolah’ karena kasus korupsi,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ”Setjen DPR RI juga meraih penghargaan dari menteri keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” imbuhnya.

Prestasi lain DPR/Setjen, masih kata Marzuki, yakni menerima penghargaan yang tinggi dari Komisi Informasi Pusat RI, sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”DPR/Setjen juga menerima penghargaan dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas preestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2012 dengan predikat nilai ‘CC’,” selorohnya.

Tak hanya itu, kita, kata Marzuki, juga menerima award dari Menteri Keuangan atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara pada 2011, sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementrian dan lembaga.

“Kami juga telah secara menyeluruh menerapkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). Kita juga menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online, menyelenggarakan pelayanan informasi publik berbasis online,” tegasnya.

Karena itu, Marzuki berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya pembenahan yang kini dilakukan. ”Ya makanya kita berharap upaya pembenanah mendapat dukungan dan bukan hanya tudingan saja. Kami masih ada kekuarangan makanya kami membangunnya dan bukan menghancurkannya,” kata Marzuki menandaskan.