Plus Minus Hary Tanoe di Nasdem

Plus Minus Hary Tanoe di Nasdem

Headline

Hary Tanoesoedibjo, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem – Inilah.com/Ardhy Fernando

inilah.com, Jakarta – Pekan depan atau minggu ketiga Januari ini, ada kegiatan politik yang ditunggu para pelaku politik. Yaitu pertemuan petinggi Nasdem yang akan menentukan nasib kolaborasi Surya Paloh dan Hary Tanoe di partai yang baru berusia 'seumur jagung' itu.

Maklum sudah sejak akhir 2012, santer beredar bahwa hubungan Surya dan Hary di Partai Nasdem, sudah mengalami keretakan. Dan keretakan itu disebut-sebut sangat serius.

Surya sebagai pendiri Nasdem, dikabarkan sangat tersinggung dengan manuver Hary, pengusaha sukses yang baru didaulat sebaga pakar politik setelah ada Nasdem. Hary disebut-sebut ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Sesuatu yang bagi Surya, penentuannya secara etika dan psikologis, hanya ada di tangan dia.

Sehingga yang dinanti adalah apakah keretakan Surya dan Hary dapat dihindari atau akan berujung dengan 'perceraian'? Yang berkepentingan melihat terjadinya 'perceraian' Surya dan Hary banyak pihak. Tidak hanya 9 partai politik lainnya yang sudah dipastikan lolos mengikuti Pemilu Legilslatif April 2014.

'Perceraian' atau perpecahan di dua petinggi Partai Nasdem itu, jika terjadi, memang ada imbas positifnya terhadap kesembilan partai tersebut. Setidaknya, kekuatan Partai Nasdem dalam bertarung memperebutkan suara pemilu, bakal melemah.

Kabar keretakan itu memang tidak pernah memperoleh pembenaran ataupun konfirmasi dari Surya maupun Hary apalagi oleh kedua-duanya. Bahkan sejumlah fungsionaris Nasdem berusaha membantahnya. Boleh jadi karena Surya dan Hary sama-sama menyadari, jika mereka memberi komentar, kegaduhan di luar dan di dalam Nasdem, tak terhindarkan.

Tetapi dengan sikap diam Surya dan Hary dalam menghadapi isu keretakan itu, semakin membuat orang non-Nasdem berspekulasi bahkan percaya bahwa keretakan duet mereka, memang valid. Bukan sekadar kabar burung. Keretakan itu digembar-gemborkan cukup serius. Karena masing-masing memiliki pendukung yang sama-sama kuat.

Surya didukung oleh anggota Nasdem yang tergolong senior, sementara Hary oleh kelompok muda. Pengelompokan itu seakan mewakili usia dari kedua tokoh Nasdem itu. Surya yang berusia di atas 60 tahun didukung oleh mereka yang sudah lebih lama terjun di dunia politik dan organisasi kemasyarakatan. Sementara Hary yang baru berusia 40-an, didukung oleh kekuatan muda.

Sebagai satu-satunya partai baru di antara 10 partai politik yang lolos untuk mengikuti Pemilu Legislatif April 2014, sesungguhnya tidak sedikit yang berharap agar Nasdem bisa menjadi partai baru alternatif.

Sekalipun di Partai Nasdem juga terdapat sejumlah bekas kader dari 9 partai yang saat ini memiliki perwakilan di DPR-RI, tetapi kehadiran mereka, tidak mengurangi daya tarik Partai Nasdem sebagai sebuah partai baru.

Jargon restorasi! yang diusung Partai Nasdem, memiliki daya magis tersendiri. Selain itu adanya keberanian dan kemampuan Surya Paloh menjadikan Nasdem dari “nothing” menjadi “something”, telah membangunkan kesadaran banyak orang. Bahwa memang benar dalam hidup manusia, tidak ada sesuatu yang mustahil. Selama masih ada kemauan, di sana masih ada peluang keberhasilan.

Sangat dipahami apabila Surya Paloh cukup tersinggung dengan manuver Hary Tanoe di Nasdem. Bahkan kalau mau lebih provokatif, bisa diterima bila Surya merasa sangat tersengat dengan keinginan Hary menjadi orang nomor satu di Partai Nasdem.

Sekalipun tidak diucapkan, tetapi kesediaan Surya menerima atau menampung Hary Tanoe di Partai Nasdem, tidak dalam arti untuk memberi panggung kepada bos RCTI itu menjadi orang nomor satu di Nasdem.

Surya butuh Hary. Tetapi itu tidak berarti, Surya-lah yang sangat membutuhkan. Sebab tanpa Hary, Surya tetap akan bisa berpolitik dan menjalankan Nasdem. Surya butuh Hary dalam rangka sebuah sinerji, di antaranya menghadapi kekuatan Partai Demokrat plus SBY dan loyalisnya. Kebetulan Surya dan Hary yang sudah pecah kongsi dengan Presiden, pernah menjadi “darling”-nya SBY.

Surya menerima Hary di Nasdem dilandasi oleh pemikiran konstruktif bahwa Hary bergabung untuk membangun dan memperkuat pesatuan di Nasdem. Bukan dengan agenda lain. Sementara Surya menyerahkan jabatan Ketua Umum Partai Nasdem kepada Rio Capelle, tidak berarti penyerahan itu sudah dengan harga mati dan totalitas. Surya pasti berpikir bahwa Hary Tanoe, sebagai sahabat baik dari iparnya, pasti tidak akan datang dengan agenda untuk menggesernya.

Tetapi begitulah manusia. Seperti pepatah tua yang mengatakan bahwa dalam politik, tidak ada sahabat dan musuh yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Demikianlah persoalan yang terjadi dalam persaingan Surya dan Hary.

Sewaktu Surya dan Hary berada di kubu berseberangan dengan Presiden SBY, keduanya masih memiliki kepentingan yang sama. Tetapi begitu Hary berniat menjadi orang nomor satu di Partai Nasdem, kepentingan mereka berdua sudah berbeda.

Boleh jadi Hary Tanoe tergoda dengan daya tarik jabatan Ketua Umum partai politik, sebab selama 10 tahun terakhir ini, hampir semua cita-citanya berhasil ia wujudkan. Semua kendala ia singkirkan dengan mudah.

Atau mungkin juga Hary Tanoe terlanjur percaya diri. Demikian besar rasa percaya dirinya, sehingga Hary tidak melihat lagi Surya sebagai sosok yang harus dia tenmpatkan pada posisi yang semestinya, pendiri Nasdem. Mungkin saja, besarnya kekayaan materi, aset dan perusahaan Hary, telah mengubah cara pandangnya terhadap Surya.

Hary mungkin sudah mensejajarkan Surya dengan salah seorang Presiden Direktur dari salah satu anak perusahaan MNC Group. Sebab diakui atau tidak, kewenangan Hary di semua perusahaannya, serba tak terbatas. Tak ada yang bisa mengatakan “tidak” kepada Hary. Bahkan Hary bisa mempekerjakan siapa saja yang dianggap bisa dikendalikannya.

Keberhasilan Hary di dunia bisnis, ibarat keberhasilan seorang juara di sebuah cabang olahraga. Dalam pertandingan olahraga yang menggunakan sistem gugur, Hary telah berubah menjadi seorang pendatang baru yang mampu menyingkirkan lawan-lawanya di babak penyisihan secara mudah.

Hary sudah pernah mengalahkan Mbak Tutut dalam “pertandingan” memperebutkan stasiun TV, TPI. Hary, berhasil bebas dari kasus Sisminbakum dan NCD (Negotiable Certificate Deposit) bodong.

Hary yang tidak pernah dikenal sebagai pengusaha besar, tiba-tiba sudah menjadi pemilik baru dari semua bisnis yang dikuasai oleh Bimantara. Hary berhasil menenggelamkan kharisma Bambang Trihatmodjo, pendiri Bimantara, termasuk Anthony Salim, sahabat Bambang. Kesuksesannya di dunia bisnis telah melambungkan namanya tercatat sebagai salah seorang manusia terkaya di Indonesia.

Sesungguhnya sinerji Surya dan Hary di Partai Nasdem, sangat baik. Kalau saja Hary mau memahami obsesi, visi dan perspektif Surya Paloh tentang politik dan bisnis, keretakan di antara mereka tidak perlu terjadi.

Bagi Surya, dengan usianya yang sudah tidak muda, Pemilu 2014 boleh dibilang merupakan panggung politiknya yang paling akhir. Sedangkan Hary yang belum berusia setengah abad semestinya bersabar sedikit, jangan mempercepat perputaran jarum jam seperti berputarnya jarum detik.

Hary harus sadar akan plus minusnya di Partai Nasdem. Di luar Nasdem, Hary akan lebih sulit serta terbebani dengan berbagai liability. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • BBM, Hanya Seram di Atas Kertas

    BBM, Hanya Seram di Atas Kertas

  • Wenger Pertanyakan Dua Gol Chelsea

    Wenger Pertanyakan Dua Gol Chelsea

MK: Dewan Etik Hakim Konstitusi Bukan Manuver Politik

MK: Dewan Etik Hakim Konstitusi Bukan Manuver Politik
(Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Dewan Etik dinilai sebagai manuver Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang MK yang diterbitkan Presiden Yudhoyono. Dewan etik yang bertujuan menindak hakim nakal itu dibentuk menyusul penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang diduga menerima suap sengketa pilkada.

Namun, tudingan itu dibantah Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Hamdan Zoelva.

“Sama sekali tidak ada manuver politik. Itu proses biasa saja justru kami menunjukkan bahwa kami ingin segera dijaga integritasnya oleh suatu lembaga,” kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Hamdan juga menampik pembentukan dewan etik sia-sia karena pihaknya menyusun secara dewan etik secara matang tugas dan fungsi dewan etik.

“Sama sekali tidak, makanya kami akan diskusikan secara detail dengan KY apakah nanti dewan kehormatan itu tugasnya itu day to day atau hanya mengadili jika ada pelanggaran berat,” imbuh Hamdan.

Ia menambahkan pihaknya hanya memiliki Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk setelah ada pelanggaran berat. Dengan alasan itulah pihaknya membentuk dewan etik.

“Kalau orang bilang MK membentuk dewan etik mengabaikan perppu itu tidak benar, karena dalam peraturan MK dewan etik salah satu konsiderasinya merujuk peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2013,” tukas Hamdan. (Adi)

google.co.id

Media Massa Jangan Terpancing Manuver Politisi

Media Massa Jangan Terpancing Manuver Politisi

Citizen6, Jakarta: Sebuah situs berita pada 30 Agustus 2013 mengangkat berita berjudul “Nama SBY disebut di sidang Tipikor, PKS minta KPK mengusutnya” yang intinya pemberitaan tersebut adalah nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut anak Ketua Majelis Syuro PKS, Ridwan Hakim, saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, dalam kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Pengadilan Tipikor semalam. PKS pun tidak khawatir akan disudutkan oleh Istana, terkait penyebutan nama orang nomor satu di Tanah Air itu. “Kalau fakta persidangan (begitu),” kata Ketua DPP Bidang Humas PKS, Mardani Ali Serra saat dihubungi, Jumat (30/8). Alih-alih tak takut disudutkan, Mardani justru meminta agar KPK segera menindaklanjuti fakta yang muncul dalam persidang itu. Termasuk penyebutan nama SBY yang dilakukan oleh Ridwan. “Didalami saja fakta-fakta yang muncul di persidangan,” terang dia.

Sebelumnya, Ridwan yang merupakan putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, memang tidak menyebut langsung nama SBY. Dia hanya menyebut utusan SBY yang bernama Sengman Tjahja. Pengusaha asal Palembang itu disebut Ridwan membawa duit Rp 40 miliar yang hendak diberikan PT Indoguna Utama ke Hilmi. “Kalau soal Rp 40 miliar itu dibawa sama Sengman. Sengman sendiri sudah saya jelaskan ke penyidik. Jadi kalau mau tahu Rp 40 miliar itu tanyakan saja ke Sengman,” ujar Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta (29/8). Hakim Ketua Nawawi Pomolango menanyakan lagi siapa yang dimaksud dengan Sengman. “Sengman itu utusan Presiden, yang mulia,” ujar Ridwan menjawab pertanyaan Hakim Ketua. “Presiden apa?” tanya hakim Ketua lagi. “Ya Presiden SBY,” jawab Ridwan lagi.

Menurut pengamat politik yang sedang sekolah di Australia National University (ANU), Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi awal Agustus 2013 menyebutkan, saat ini setiap politisi dan parpol akan saling menyandera untuk kepentingan Pemilu 2014 mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. “Jika parpol melalui media massa tidak bisa mengupgrade nama besar parpol atau politisinya, maka parpol juga melalui media massa akan mendown grade parpol atau politisi lainnya, jika mereka mempersoalkan urusan internal mereka,” tambah Burhanuddin Muhtadi selanjutnya.

MEDIA MASSA JANGAN TERJEBAK

Sejak ditahan dan ditangkapnya Luthfi Hassan Ishaq LHI), waktu itu masih menjabat sebagai Presiden PKS, PKS merasa LHI telah diperlakukan berbeda dengan kasus tokoh yang lain yang juga ada masalah dengan KPK, yang kebetulan dari Partai Demokrat, yaitu Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum. Sama-sama sebgai tersangka, LHI ditahan sedangkan Andi Malarangeng dan Anas Urbanigrum dibiarkan bebas.

PKS menuduh fihak yang berkuasa (dengan menggunakan KPK) ada upaya untuk dengan sengaja merusak nama baik PKS. Lebih-lebih dengan publikasi yang hebat tentang terkaitnya berbagai nama wanita sebagai saksi kasus Akhmad Fathanah, PKS merasa sangat terpukul dan benar-benar merasa disudutkan. Dengan posisinya yang semakin disudutkan dalam hubungan status PKS sebagai anggota Kelompok Koalisi, PKS semakin nampak agresif dalam menghadapi fihak yang dianggap penguasa tersebut.

Dengan disebutnya nama Presiden SBY dalam suatu kesaksian yang diberikan oleh anak Ketua Majelis Syuro PKS aas nama Ridwan Hakim dalam Pengadilan yang menempatkan Akhmad Fatahanah sebagai terdakwa, meskipun dalam konteks yang tidak jelas, dikhawatirkan akan dieksploatsi oleh politisi-politisi terutama dari PKS ataupun yang pro terhadap PKS untuk juga mengeksploitasi fakta pengadilan disebutnya nama Presiden SBY, dengan motif semata-mata untuk meringankan dakwaan terhadap Akhmad Fathanah, namun jelas akan bisa juga mencoreng nama baik Presiden SBY.

Perlu dicatat di lingkungan PKS terdapat seorang politisi yang duduk sebagai anggota DPR dari Komisi III, yang sangat aktif berusaha membela LHI, dengan melakukan kritikan-kritikan yang tajam yang diarahkan kepada fihak penguasa dengan menggunakan KPK sebagai alamat kritikan dan serangan.

Dalam menyikapi masalah ini, tentu kepada media massa dalam kebijakan pemberitaaannya untuk bersikap bijak, obyektif dan realistis, serta dewasa dengan media massa perlu menahan diri dengan menyerahkan permasalahannya kepada KPK yang pasti akan mendalami kesaksian yang mucul dalam pengadilan Akhmad Fathanah tersebut, agar tidak ditunggangi atau “dimainkan” oleh permainan politik yang akhir-akhir ini semakin menegang dan mengeras.

Media massa perlu menahan diri tidak berandai-andai dan mereka-reka berbagai skenario cerita agar bisa mengkaitkan Sengman dalam kasus yang melibatkan Akhmad Fathanah didalamnya. Hal ini penting bagi media massa, agar dapat terus menjaga netralitas dan independensi pemberitaannya, karena di era konglomerasi media sekarang ini sudah ada “penyakit media” yang kemungkinan dapat membahayakan Pemilu 2014 dan perjalanan demokrasi ke depan yaitu netralitas media massa hilang tatkala berhadapan dengan kasus-kasus atau perintah yang dikemukakan oleh ownership media tersebut.

Mengingat fakta yang benar harus menjadi prinsip dalam membuat pemberitaan masalah ini, maka media massa sebaiknya tidak mengembangkan upaya mencari klarifikasi, prengembangan informasi apalagi hanya sekedar perndapat dan komentar dari berbagai kalangan yang mempunyai antusiasme dibidang hukum, lebih-lebih dari kalangan politisi-politisi PKS, atau dari fhak-fihak lain yang dduga mempunyai kepentingan-kepentingan politik tertentu. (Masdarsada/kw)

*) Penulis adalah alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com

*image diambil dari corbis.com

liputan6.com

Kalla [Bakal] Gandeng PKS

Kalla [Bakal] Gandeng PKS


Liputan6.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang akan digelar Kamis (25/2) sore nanti. Pertemuan membicarakan kemungkinan koalisi kedua partai dan arah pemerintahan bila koalisi itu berhasil merebut kekuasaan. Sebelumnya, Jusuf Kalla telah menegaskan keseriusan mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk membela harga diri Partai Golkar. Hal itu disampaikan di hadapan kadernya di Sulawesi Selatan. Penegasan itu sekaligus menepis penilaian para petinggi Partai Demokrat yang menganggap pencalonan dirinya sebagai capres hanya manuver politik untuk menaikkan popularitas Partai Golkar [baca: Harga Diri, Kunci Pencalonan Kalla]. Namun soal capres dan calon wakil presiden, PKS masih akan menunggu hasil pemilu legislatif. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Burhanudin Napitupulu [baca: Usulan JK-HNW Baru Sebatas Wacana] Penjajagan semakin sering dilakukan antarparpol. Namun, semua masih bisa berubah tergantung seberapa besar kursi yang diperoleh sebuah partai. Semakin banyak kursi diperoleh, semakin tinggi posisi tawar partai itu.(UPI/Tim Liputan 6 SCTV)

Capres 2014 Jangan Remehkan Jabatan RI-1

Capres 2014 Jangan Remehkan Jabatan RI-1

Headline

Rhoma Irama dan Farhat Abbas – IST

inilah.com, Jakarta – Rhoma Irama dan Farhat Abbas mencalonkan diri sebagai Presiden RI dalam Pemilu Presiden (Pilpres 2014). Rhoma seorang pedangdut terkenal dan Farhat seorang pengacara yang populer di kalangan selebriti. Secara normatif keduanya memiliki rekam jejak sesuai dunia dan profesi mereka masing-masing.

Sekalipun hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden merupakan hak azasi setiap orang dan merupakan bukti hadirnya demokrasi di Indonesia, tetapi pencalonan mereka terkesan 'tidak serius' atau masih terlalu prematur.

Sehingga tidak heran bila deklarasi pencalonan diri mereka tidak menimbulkan reaksi seperti halnya deklarasi Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Golkar dan Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra.

Deklarasi pencalonan Rhoma dan Farhat lebih dilihat seperti sekadar mau menguji reaksi masyarakat. Sejauh mana masyarakat akan bereaksi terhadap manuver (politik) mereka. Kalau dalam istilah yang sedang trending, pencalonan itu baru untuk 'test the water' saja.

Kesan lainnya, Rhoma dan Farhat sedang 'jualan' wacana sekaligus menguji tingkat popularitas mereka di tengah masyarakat. Apakah masyarakat yang galau karena tengah menghadapi keadaan yang serba gaduh bisa melirik dan terpengaruh dengan manuver mereka? Atau apakah masyarakat yang merasa banyak dikecewakan oleh kepemimpinan SBY mau melirik mereka sebagai calon alternatif ?

Rhoma dan Farhat bukanlah orang yang tidak paham terhadap sistem politik di Indonesia. Momentum yang mereka pilih, didasarkan pada pemahaman politik yang mereka kuasai.

Rhoma misalnya walaupun saat ini secara resmi tidak terikat pada satu di antara 10 partai politik peserta Pemilu Legislatif April 2014, tetapi sejatinya ia juga seorang politisi. Jadi Rhoma tergolong selebriti yang cukup melek politik.

Pada Pemilu di 1977 dan 1982, Rhoma sudah menjadi 'vote getter' bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga secara kontekstual, ia cukup paham tentang perpolitikan di Tanah Air.

Rhoma pasti mengerti tentang sistem pencalonan presiden di era Orde Baru di zaman reformasi. Di Pilpres Juli 2014 nanti, seorang figur hanya mungkin menjadi calon presiden (capres) apabila dicalonkan oleh partai yang meraih kursi di DPR-RI minimum 20% dari 560 kursi yang tersedia.

Ketentuan “Presidential Threshold” ini, bisa dilihat sebagai salah satu usaha dari parpol yang ada untuk mencegah calon-calon yang tidak punya kendaraan politik seperti Rhoma dan Farhat. Ini artinya, belum apa-apa, Rhoma dan Farhat jauh-jauh hari sudah terkendala.

Rhoma saat ini memang sudah dilirik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meskipun keputusan partai itu masih belum final. Kalaupun jadi dicalonkan PKB, belum tentu mulus menjadi Capres mengingat saat ini saja partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu baru memiliki 28 kursi, masih jauh dari minimal 112 kursi di DPR-RI. Rhoma sebenarnya sedang 'jualan' ke partai-partai politik lain peserta Pemilu Legislatif 2014 itu.

Farhat juga kurang lebih sama dengan Rhoma. Walaupun dari segi usia, suami penyanyi Nia Daniati ini, jauh lebih muda, tetapi cukup melek politik. Sebagai seorang pengacara tentu juga Farhat mengikuti semua perubahan dan perkembangan dalam sistem politik. Dia tahu dengan memasang baliho tentang dirinya di berbagai tempat, hal itu juga sama dengan baliho para tokoh lainnya yang juga tengah mengincer posisi RI-1. Semuanya sedang 'berjudi'.

Persoalan yang tiba-tiba mengemuka dari adanya pencapresan kedua selebriti itu adalah bukan soal pantas dan tidak patutnya mereka menjadi Presiden RI. Melainkan telah menimbulkan kesan jabatan RI-1 sudah didegradasi dan cukup diremehkan. Seolah-olah menjadi Presiden RI per tahun 2014 cukup bermodalkan popularitas dan tekad semata. Persyaratan-persyaratan yang tidak tertulis ataupun rekam jejak seorang capres, tidak lagi diperlukan.

Seseorang yang sudah populer, tak peduli popularitas itu dicapai dari segi apa, sudah cukup menjadi modal kuat untuk menjadi capres bahkan Presiden RI. Seorang figur, kalau sudah sering diberitakan oleh media atau menjadi “media darling”, otomatis sudah menjadi sosok yang diterima masyarakat.

Kalau sudah diterima masyarakat sebagai sosok yang terkenal, otomatis masyarakat sudah akan bersetuju untuk memilihnya sebagai Orang Nomor Satu di Indonesia. Begitu sederhana pola argumentasinya.

Rhoma dan Farhat sepertinya terpengaruh oleh kurang gregetnya Presiden SBY sebagai Presiden selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). Kritik masyarakat terhadap SBY mengalir terus, sehingga jika Rhoma dan Farhat menjanjikan akan lebih baik dari SBY, masyarakat pun otomatis akan melihat mereka sebagai figur yang lebih kapabel.

Atau karena di era SBY, korupsi tetap merajalela, maka kalau capres sudah bisa bersumpah pocong seperti janji Farhat di balihonya, sang sosok, otomatis sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden RI di 2014.

Rhoma dan Farhat mungkin lupa, di luar popularitas dan tekad, masih banyak persyaratan tak tertulis tapi sangat menentukan agar seseorang patut menjadi capres apalagi Presiden RI. Presiden RI di 2014 minimal harus punya konsep bagaimana NKRI lolos dari disintegrasi. Bagaimana membuat Indonesia punya kemampuan bersaing di dunia internasional.

Dan maaf beribu maaf, selama ini, Rhoma dan Farhat belum pernah sekalipun terdengar mewacanakan bagaimana konsep mereka dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus keutuhan NKRI.

Sejarah SBY, mulai dari mengapa ia terpilih sebagai Presiden untuk dua kali masa jabatan, termasuk keberhasilan bercampur kegagalannya memimpin Indonesia, sebetulnya sudah cukup berbicara.

Bahwa untuk terpilih di 2004, SBY memerlukan dukungan masif, tidak hanya dari pemilih dalam negeri. Tetapi termasuk non-pemilih yang berada di luar negeri. Non-pemilih atau faktor eksternal ini tidak kelihatan dan mereka pun tidak ingin terlihat atau diketahui. Tetapi peran mereka sebagai “invisible power', cukup menentukan. Belum lagi dukungan dari kalangan dunia usaha.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Rhoma dan Farhat memiliki dukungan atau jaringan seperti yang dimaksud di atas? Sejarah kepemimpinan SBY juga membuktikan, sekalipun Partai Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya, secara telak memenangkan Pemilu Legislatif 2009, tetapi kenyataannya, SBY tidak berani memimpin Indonesia jika hanya mengandalkan Partai Demokrat. Ia harus berkoalisi.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Rhoma dan Farhat sudah mendapat dukungan dari partai yang memiliki suara mayoritas di parlemen seperti yang diperoleh Presiden SBY? Atau siapakah kekuatan politik yang bersedia membentuk koalisi dengan mereka?

Tekad serta semangat Rhoma dan Farhat untuk menjadi Presiden RI di tahun 2014, perlu dihargai oleh siapapun. Tetapi pada saat yang sama mereka juga perlu diingatkan untuk bercermin diri.

Atau kalau Pilpres 2014 diumpamakan seperti sebuah pesta (demokrasi), maka untuk bisa hadir di hajatan nasional itu, Rhoma dan Farhat harus menjadi demokrat sejati. Mereka juga harus tahu ‘baju’ yang cocok yang mereka kenakan ke pesta demokrasi itu. Jangan sampai ‘baju’ yang dikenakan terlalu sempit ataupun kebesaran, sehingga tidak elok dipandang mata.

Keduanya juga perlu lebih tenang di dalam melihat dan menempatkan kursi RI-1. Kursi itu ada nilai sakralnya. Kursi itu hanya patut diduduki oleh figur yang berjiwa negarawan. Jangan sampai terjadi, hanya karena gara-gara semangat dan tekad yang terlalu menggebu, membuat mereka terlanjur meremehkan tugas, pekerjaan dan kewajiban seorang Presiden RI dan negarawan bangsa.

Pelajari ceritera dan filosofi “Telor Colombus”. Jangan sesekali meremehkan seorang “pemimpin” yang sudah mencetak prestasi. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Rooney Persembahkan Gol untuk Mendiang Adik Ipar

    Rooney Persembahkan Gol untuk Mendiang Adik Ipar

  • Parpol Diminta Tak Bawa Bendera

    Parpol Diminta Tak Bawa Bendera

FPDIP anggap perdebatan dalam Banmus Wawalikota hanya manuver

code: 300×250, idcomsensebox1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Molornya pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya akibat perdebatan revisi Tatib dalam rapat Banmus ditanggapi dingin Fraksi PDIP.

Anggota Fraksi PDIP Armuji, mengatakan perdebatan dalam rapat Banmus merupakan bentuk tingkah polah politisi yang hanya bermanuver saja. Bahkan, politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) ini menganggap perdebatan itu hanya main-main.

Baca juga: Banmus Wawalikota memanas, gagal bentuk Panlih dan DPRD usul logo Surabaya diganti, karena tak ada moto dan nama kota

“Biarkan saja, mereka itu kan mencoba untuk bermain-main saja di masalah ini. Kita lihat saja nanti ujungnya bagaimana. Batasnya kan sudah jelas yakni tanggal 2 Agustus 2013 yang merupakan akhir masa tugas Pansus pemilihan Wawalikota,” sahut Armuji.

Diketahui, dalam rapat Banmus yang digelar Senin (22/7/2013) yang membahas pemilihan Wawali terjadi perdebatan tentang salah satu Tatib. Bahkan, dikabarkan Wishnu Sakti Buana akan melenggang maju menjadi orang nomor dua di Surabaya karena calon lainya, Sarifudin Zuhri akan mengundurkan diri untuk memberi jalan. @iwan_christiono

lensaindonesia.com

Khofifah Tak Lolos Pilgub Jatim, Adhie Massardi: Manuver Demokrat

Khofifah Tak Lolos Pilgub Jatim, Adhie Massardi: Manuver Demokrat

Adhie Massardi (Liputan 6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Rapat Pleno KPU Jawa Timur memutuskan bakal pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja tidak lolos sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur. Muncul dugaan, ada permainan di balik keputusan yang diambil dengan cara voting itu.

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menilai, cara KPU Jawa Timur menyingkirkan pasangan Khofifah-Herman dari kontestasi Pilgub Jawa Timur tampak sangat vulgar, dan sudah melampaui batas. Demi menjaga perkembangan demokrasi ke depan, cara-cara KPU Jatim melibatkan diri dalam kontestasi demokrasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

“Ketika menerima pengaduan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, bahwa pasangan Khofifah-Herman sedang dizalimi KPU Jatim dan pasangan petahana (Karwo-Saiful) dukungan Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono, saya menduga itu hanya manuver kubu Partai Demokrat untuk mencuri waktu guna menghambat laju konsolidasi pasangan yang didukung PKB dan jaringan NU kultural itu,” ungkap Adhie di Jakarta, Senin (15/7/2013).

Jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan, pihaknya benar-benar terkejut ketika KPU Jatim mendepak pasangan Khofifah-Herman dari kepesertaan Pilgub Jatim. Ia melihat keberpihakan KPU Jatim kepada pasangan dukungan Partai Demokrat sudah sangat berlebihan.

“Saya sudah ngobrol sama pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Jimly Asshiddiqie, untuk kasus KPU Jatim, tidak cukup hanya sanksi administrasi sampai pemecatan. Harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera KPU di daerah lain. Misalnya, hukuman badan sampai masuk bui. Karena kalau mereka sudah terima uang miliaran rupiah, dipecat dari KPU malah alhamdulillah,” tutur Adhie.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini melihat jalan hukum yang akan ditempuh Khofifah-Herman tidak akan banyak manfaatnya, karena dahsyatnya permainan uang di lembaga hukum.

“Kecuali didorong dengan kekuatan politik massa yang riil dan terorganisasi dengan baik. Tanpa semua itu, upaya apa pun hanya akan melahirkan frustrasi yang dalam,” ujar dia.

Adhie mengaku, saat ini sedang mengonsolidasikan aktivis pergerakan pro-demokrasi untuk menyikapi dirusaknya jalan demokrasi di Jawa Timur itu.

Rapat pleno KPU Jatim pada Minggu 14 Juli kemarin berjalan sangat alot, bahkan baru diputuskan 5 menit menjelang batas waktu penetapan atau sekitar pukul 23.55 WIB. Alotnya pengambilan keputusan ketika membahas dukungan ganda dari DPD Partai Kedaulatan (PK) Jatim dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Jatim terhadap pasangan Khofifah-Herman dan pasangan Soekarwo-Saiful.

Akhirnya, KPU Jatim terpaksa melakukan voting atau pemungutan suara terbanyak secara tertutup. Hasilnya, 3 komisoner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, satu komisoner menyatakan Khofifah memenuhi syarat, dan satu komisioner berpendapat dukungan PK ke Khofifah memenuhi syarat dan PK pendukung Karsa tidak memenuhi syarat. Kemudian, PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat dan PPNUI dukung Karsa memenuhi syarat. (Mut/Ism)

news.liputan6.com