Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Marzuki: Bupati Aceng Ditangkap Saja!

Headline

Marzuki Alie-Aceng HM Fikri

inilah.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta agar Bupati Garut Aceng HM Fikri ditangkap.

Sikap Marzuki ini menanggapi sikap Aceng yang mengancam akan kerahkan massa guna mempertahankan jabatannya. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang melengserkan Aceng dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Marzuki mengatakan jika benar bupati yang beken lantaran nikah kilat 4 hari ini mengerahkan massa, maka harus ditangkap dan diadili.

“Kalau mengerahkan massa ya tidak boleh, ini negara hukum. Itu cacat politik tidak boleh itu, tangkap saja. Tidak ada ceritanya melawan negara (putusan MA) dengan mengerahkan massa. Negara tidak bisa dilawan,” kata Marzuki, Jakarta, Kamis (24/1/2013).

“Dia boleh melaksanakan langkah-langkah hukum. Silahkan, mau menuntut MA juga silahkan. Tapi kalau mengerahkan massa untuk mempertahankan jabatan, itu lain persoalan. Itu tindakan melanggar hukum,” lanjut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Menurutnya, ada persepsi yang berbeda mengenai pernikahan siri Aceng dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fani Oktora. Kata Marzuki, siapapun yang ingin menjadi pejabat publik tentunya ada aturan-aturan negara yang harus dipenuhi. Jadi hukum agama harus dihargai, tetapi hukum publik harus diikuti.

“Kalau dari sisi hukum negara ya tidak patut lah. Kan ada UU tentang perlindungan anak. Nah ini yang harus di pahami bahwa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap hukum negara dan harus dipatuhi dan itu perintah nabi. Jangan sampai kita melanggar hukum negara. Jadi saya mengapresiasi putusan MA,” jelas Marzuki. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

    Pemain Madrid Diklaim Minta Mourinho Dipecat

  • Buffon Layak Dapat Ballon d'Or Sebelum Pensiun

    Buffon Layak Dapat Ballon d’Or Sebelum Pensiun

MPR Dukung Pemecatan Aceng Fikri

MPR Dukung Pemecatan Aceng Fikri

Headline

Wakil Ketua MPR Hajriyanto dukung Aceng Fikri dipecat – IST

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Hajriyanto, mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) atas permohonan DPRD Garut yang meminta Bupati Aceng Fikri diberhentikan terkait dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keputusan MA itu harus dihormati. Sebab, putusan itu sebagai bukti konsistensi bangsa Indonesia terhadap penegakan hukum. “Penghormatan kepada keputusan MA merupakan pengejawantahan dari konsistensi dan komitmen kita untuk menegakkan hukum,” kata Hajriyanto kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Dijelaskan Hajriyanto, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yakni negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Dan oleh karena itu supremasi hukum harus ditegakkan.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan hukum tersebut. Apabila ada ketidakpuasan terhadap keputusan MA tersebut maka hendaklah juga ditempuh cara-cara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur. “Dalam kaitan ini maka semua pihak harus terus melaksanakan asas due process of law, bahwa penegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, MA akhirnya mengeluarkan putusan atas permohonan DPRD Garut yang meminta Bupati Aceng diberhentikan terkait dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan. MA mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan permohonan pemberhentian itu berdasar hukum.

“Mengabulkan permohoanan DPRD Kabupaten Garut No.172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur membacakan putusan MA di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Putusan tersebut diambil pada Selasa (22/1/2013) dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diketuai Paulus Efendie Lotulung dengan hakim anggota Yulius dan Mohammad Supadi.

Ridwan lantas menerangkan posisi MA dalam kasus tersebut. Menurutnya, MA hanya mengadili permohonan DPRD dari sudut yuridis. Nah, sedangkan, pelaksanaan diserahkan ke pemohon. “Hasil putusan ini akan disampaikan para pihak pada hari ini (Rabu),” katanya. [tjs]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Respons ECB dan Inflasi Australia, Rupiah Melandai

    Respons ECB dan Inflasi Australia, Rupiah Melandai


  • “Jatuhkan Sanksi, PSSI Bisa Perkeruh Konflik”

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Hukuman Nazaruddin Ditambah Tiga Tahun

Headline

M Nazaruddin – inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazaruddin, dan mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah masa hukumannya.

Majelis hakim yang terdiri atas Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua serta Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme sebagai anggota pada Selasa (22/1/2013) memutuskan menambah masa tahanan Nazaruddin dari empat tahun 10 bulan menjadi tujuh tahun.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar di Jakarta, Rabu (23/1/2013), majelis hakim juga menambah pengenaan denda bagi Nazaruddin menjadi Rp300 juta.

Hakim Agung yang mengadili perkara itu menyatakan Nazaruddin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 20 April 2012, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkeputusan secara bulat bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terbukti bersalah karena menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp4,6 miliar berupa cek dari PT Duta Graha Indah, rekanan Kemenpora dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Pelembang, Sumatra Selatan senilai Rp191 miliar. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih karena Nazaruddin sudah mengupayakan PT DGI mendapatkan proyek tersebut.

Majelis hakim menghukumnya selama empat tahun dan 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider empat bulan kurungan penjara. [ant/mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

    Besok Bursa Libur, Jumat Beroperasi Kembali

  • Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

    Kalah di Pilkada, Partai Demokrat Dibenci Rakyat

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry

KY Jangan Melempem Usut Penggelapan BlackBerry



Headline

Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin meminta Komisi Yudisial (KY) segera menindak pejabat eselon dua di Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko yang diduga melakukan kongkalikong dengan Jonny Abbas pelaku penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras senilai Rp 500 miliar.

Azis berharap KY tidak melempem dalam mengusut tuntas dugaan keterlibatan bekas hakim agung itu. “KY harus tetap mengusut tuntas kasus itu. Mengapa KY melempem menangai kasus tersebut,” kata Aziz, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Ketua DPP Partai Golkar itu juga meminta agar KY berlaku sama seperti yang telah dilakukannya kepada Hakim Agung Achmad Yamanie yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“KY juga harus progresif seperti kasus hakim Yamanie,” tegasnya.

Sekadar informasi, apabila hal ini terbukti maka ini menjadi kali kedua seorang hakim agung mencorengkan noda di lembaga itu. Hakim Agung Achmad Yamanie diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yamanie terbukti mengubah putusan peninjauan kembali terpidana kasus narkoba Hanky Gunawan dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara.

Sementara itu, terkait dugaan permainan putusan Blackberry, pelapor bernama Agus Asep Sunarya membeberkan kasus ini . “Ada uang jutaan dolar Amerika untuk memenangkan perkara ini,” kata Agus Asep Sunarya.

Dia telah meneken surat tanpa kop berisi perincian permainan gelap mafia hukum di Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Surat itu tertanggal 27 Agustus 2012 dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Peninjauan kembali diajukan oleh Jonny Abbas, terpidana kasus penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras. Surat itu menyebutkan, operasi pembebasan Jonny dilakukan oleh seorang pejabat eselon dua di Mahkamah Agung. Djoko Sarwoko merupakan ketua majelis perkara ini. [rok]

Mahfud MD Soal Daming: Masa Gugup Ngomong Gitu

Mahfud MD Soal Daming: Masa Gugup Ngomong Gitu



Headline

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD – inilah.com/Ardhy Fernando

inilah.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku heran dengan pernyataan kontroversi calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi mengenai pemerkosaan.

Keheranan Mahfud karena Daming mengaku pernyataan pemerkosa dan korbannya sama-sama menikmati proses itu akibat kegugupannya dan bahkan bercanda untuk mencairkan suasana yang tegang saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

“Saya kira terlalu ceroboh mengatakan itu, masa orang gugup mengatakan seperti itu, katanya dia gugup,” kata Mahfud di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Mahfud menjelaskan, antara pemerkosaan dengan perzinaan adalah dua konteks yang berbeda. Pernyataan Daming lebih cocok kalau ditujukan pada konteks perzinaan. “Karena beda antara perzinaan dan perkosaan. Kalau perzinaan itu memang kedua duanya nikmat, kalau perkosaan yang satu itu tidak nikmat. Kalau perzinaan kan suka sama suka, kalau perkosaan yang satu memaksa yang lain,” jelas Mahfud.

Mengenai kelayakan sebagai hakim Agung, Mahfud menyerahkan kepada DPR yang saat ini sedang melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya DPR lebih tahu seperti apa sikap yang harusnya diambil. “Kalau soal itu saya enggak akan. Terserah saja, DPR kan bisa menilai sendiri,” kata Mahfud.

Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung oleh Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013), Daming mengutarakan pelaku pemerkosaan dan korban sama-sama menikmati. Daming secara resmi sudah menyampaikan permintaan maafnya ke publik. Termasuk mendatangi Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). [mvi]

Fraksi Demokrat Setuju Bupati Aceng Dipecat

Fraksi Demokrat Setuju Bupati Aceng Dipecat


Garut: Setelah Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap tegas memecat Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Sikap itu dinyatakan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/12). Rapat ini terkait nikah kilat Aceng dengan Fany Octora yang menghebohkan masyarakat. Sementara fraksi lain, seperti PKS dan Golkar mendesak DPRD membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Sedang PKB dan Gerindra memilih menyerahkan masalah itu ke Gubernur Jabar. Pasalnya, Aceng dianggap hanya melakukan pelanggaran etika. Partai Hanura merekomendasikan sanksi etika. PDIP serta PAN menyerahkan DPRD untuk menindaklanjuti laporan pansus. (****)