DPP PKS di demo massa mahasiswa (2)

DPP PKS di demo massa mahasiswa (2)


Hari Kamis, (24/02), sore hari, sekitar pukul 13.50an kantor DPP PKS dihadiri seratusan massa. Mereka menyatakan mengapresiasi PKS atas sikapnya dalam hak angket pajak, dan akan mengawal terus agar partai2 pendukung angket tetap konsisten …. aksi diramaikan dengan happening art menaruh karangan bunga kecil di depan pintu gedung MD. Selain itu mereka juga membagi2kan stiker bertemakan : PARTAI ANTI-MAFIA PAJAK yang berisi lambang partai-partai dan foto tokoh-tokoh dari partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera. Di dalam video ini pihak PKS menerima perwakilan rombongan untuk menaru karangan bunga di depan pintu masuk PKS

Tegangnya Jokowi-Ahok Vs Mafia dan `Pelengseran`

Tegangnya Jokowi-Ahok Vs Mafia dan `Pelengseran`
(Liputan6.com/Reza)
Tweet

Liputan6.com, Jakarta : Relokasi warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, untuk menangkal banjir menjadi ujian cukup berat bagi Jokowi-Ahok. Begitu menegangkan saat keduanya gertak-gertakan dengan Komnas HAM, warga, dan mafia.

Berita Terkait

[VIDEO] Setahun Jokowi Ahok, Wajah Tanah Abang Tak Ruwet Lagi

[VIDEO] Setahun Jokowi Ahok, Wajah Tanah Abang Tak Ruwet Lagi

[VIDEO] Setahun Jokowi Ahok, Ini Harapan Warga DKI

[VIDEO] Setahun Jokowi Ahok, Ini Harapan Warga DKI

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ricuh. Sejumlah rumah sakit mengundurkan diri. Jokowi pun nyaris dilengserkan. Belum lagi ada sindiran rasis. Menegangkan!

Berikut flashback sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama pada bulan kedelapan memimpin DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 Mei hingga 14 Juni 2013:

Komnas HAM memanggil Jokowi untuk membahas relokasi warga Waduk Pluit. Jokowi malah bertanya, “Undangannya mana?” Menurut Jokowi, yang menduduki tanah negara yang malah berteriak, dan mereka adalah para developer.

Jokowi mengungkapkan, memang ada banyak orang kaya yang menguasai lahan di Waduk Pluit. Aparat Brimob pun ditempatkan di Waduk Pluit lantaran warga melempar batu.

Bagi Ahok, pembersihan Waduk Pluit harus beres 2-3 bulan. Soal undangan Komnas HAM? “Diskusi apaan? Warga yang mana? Komnas HAM jawab dulu!” cetus Ahok. Aksi telanjang dada warga Waduk Pluit pun dianggap lucu. “Ya bagi kita sih itu perbuatan yang sebetulnya lucu. Ya kan? Nggak betul gitu lho mau telanjang-telanjang, apa yang salah dari kita gitu?” ujar Ahok.

Jokowi dijadwalkan memenuhi panggilan Komnas HAM pada 16 Mei untuk membahas Waduk Pluit. “Ya deg-degan,” komentarnya. Apalagi Komnas HAM mengeluarkan pernyataan, “Jokowi jangan hanya manis di media.”

Lucunya, saat tiba waktunya harus di Kantor Komnas HAM, Jokowi malah ke Universitas Tarumanegara. Setelah itu Jokowi bergegas, “Ayo cepat kita jalan ke Komnas HAM.” Namun karena tidak membawa data, Jokowi batal ke Kantor Komnas HAM.

Meski Jokowi batal datang, Komnas HAM tetap menunggu hingga tengah malam. Namun tak bertahan lama, akhirnya Komnas HAM pulang. “Jokowi tidak mengerti prioritas,” cetus komisioner Komnas HAM Siane Indriani. Menurut Komnas HAM, ada pihak ketiga di balik kisruh Waduk Pluit.

Sementara warga Waduk Pluit menyatakan tidak ingin ganti rugi, melainkan ingin bersua Jokowi. Mereka juga patungan membeli tiket pulang kampung untuk Ahok. “Boleh!” komentar Ahok santai.

Ahok mempertanyakan Komnas HAM, sebenarnya HAM apa yang dilanggar pihaknya? “Hamburger?” gurau Ahok. “Nggak heran kalau Komnas HAM rebutan Camry,” sindir Ahok. Disindir demikian, Komnas HAM tidak terima. “Jangan tuduh macam-macam,” ketus Siane. “Saya naik KRL, Ahok jangan sewot!”

Mafia

Bagi Komnas HAM, Jokowi lebih mementingkan pencitraan daripada menyelesaikan problem yang dihadapi rakyat. Namun pada 17 Mei, Jokowi mendatangi Kantor Komnas HAM dan membeberkan keberadaan mafia Waduk Pluit. “Ada Joko, Alex, Ibrahim,” ungkap Jokowi.

Komnas HAM meragukan data yang dimiliki Jokowi. “Ndak resmi gimana?” sergah Jokowi. Ternyata data yang dimiliki Jokowi berbeda dengan Komnas HAM. “Jangan-jangan itu dari mafia,” ucap Jokowi. Meski demikian Jokowi menggandeng Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah Waduk Pluit. Di hadapan Jokowi, Komnas HAM ‘berkelit’ pernah menyindir pria bertubuh kurus itu.

Ahok menyatakan tak takut bila Komnas HAM menuntutnya karena kalimat-kalimat keras dirinya. Sekalipun nanti keamanannya terancam. “Anda bisa ngoceh, saya juga bisa emosi. Kalau mau, Anda seret saya, silakan datang, saya tunggu,” tantang Ahok.

Warga Waduk Pluit melaporkan adanya intimidasi karena keberadaan aparat Brimob. “Kami minta di-back up Brimob. Katanya warga diintimidasi. Intimidasi? Siapa yang intimidasi? Kamu lebih galak dari saya kok! Alat berat masuk ditimpuk, 1 kaca pecah,” ujar Ahok.

Meski warga menolak direlokasi, Ahok menetapkan relokasi kelar 2 bulan. Ahok pun menguak sosok pengusaha T agar segera mengosongkan tanah. “Pemakai lahan Waduk Pluit mafia!” seru Ahok. Pengusaha Teddy menampik tudingan Ahok dan tak melawan saat digusur.

Jokowi bertemu muka dengan warga Waduk Pluit pada 20 Mei. Sambil memantau pengerukan Waduk Pluit, Jokowi membagikan buku tulis. Tempat relokasi warga bisa di Rusun Marunda dan Cakung. Jokowi diingatkan agar membongkar bangunan BUMD yang ada di Waduk Pluit. Ahok mencabut BUMD Jakpro dan mengungkap ada permainan orang dalam.

Warga Waduk Pluit Dijamu makan oleh Jokowi. “Jangan lempar batu lagi,” wanti-wanti Jokowi. Warga kemudian curhat kepada Jokowi.

Ahok ditantang PBHI memberi kuliah umum HAM ke Komnas dan pegiat. Ahok menolaknya. “Nonton di YouTube aja,” cetus Ahok. Tanggapan PBHI ditolak Ahok? “Sakit hati sih nggak, bete aja…”

Jokowi diminta menegur Ahok yang kerap berkomentar keras. “Maaf! Saya nyambuk buat diobatin, bukan matiin,” tegas Ahok. Pssttt… Gaji Komnas HAM naik. “Terserah, bukan urusan saya,” cetus Ahok.

KJS

KJS disinyalir malah digunakan orang kaya. “Kalau tiba-tiba kaya masak masih pakai KJS,” seloroh Ahok. Pada 17 Mei, 11 RS swasta menghentikan kerja sama KJS. “Apa boleh buat…” ucap Ahok santai. Lalu jumlahnya menjadi 16 RS swasta dengan berbagai alasan.

“Kenapa RSCM bisa terima?” heran Ahok. Dia pun segera mengeluarkan tarif baru. “Kami sudah tahu ini pasti terjadi,” imbuhnya. Kalau sudah begini, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diakui memang tidak bisa jalan.

Jokowi dituding terlalu terburu-buru menerapkan KJS, sehingga 16 RS ‘pamit’ dari KJS. Ratusan dokter yang berdemo di Istana pun memprotes KJS Jokowi-Ahok. “RS yang mundur KJS orientasinya keuntungan,” ungkap Jokowi.

Buktikan kenapa rugi, kita suruh hitung!” sergah Ahok. Sedangkan Jokowi mengoreksi kalkulasi angkanya. Ahok pun mengevaluasi KJS. “Supaya rumah sakit itu jangan cuma ngomong!” cetus Ahok.

Setelah dilakukan evaluasi, Jokowi mengumumkan, “KJS sudah benar, jangan coba-coba hambat!” Namun 2 RS tetap mundur dari KJS. “Semoga sadar,” ucap Jokowi. Dia pun menyebar 1,7 juta KJS model baru di 3 puskesmas.

Namun DPR DKI mengkritik sistem KJS. Ahok mengingatkan mereka malah bisa melawan UU. Jokowi tetap membagikan KJS di RS. “Jangan sampai diganggu secara politis,” wanti-wanti Jokowi.

`Pelengseran`

Jokowi diancam dilengserkan DPR DKI pada 24 Mei. “Siap grak!” seru Jokowi. Respons Ahok? “Belagu banget!” Lebih dari 30 anggota DPR DKI meneken `pelengseran` Jokowi. FPKS menyatakan fokus mencari solusi KJS. Demokrat punya alasan tersendiri mendukung interpelasi ‘pelengseran’ Jokowi. Cek di sini.

Mantan rival Jokowi yakni Fauzi Bowo alias Foke sampai angkat bicara. “Beri kesempatan Jokowi bekerja,” imbau Foke. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso juga geram. “DPRD tanya langsung ke Jokowi, tak perlu interpelasi!” Sementara upaya pelengseran disinyalir dilakukan oleh anggota dewan pemain anggaran yang gelap mata.

Warga mengecam upaya pelengseran Jokowi. Bahkan dinilai sebagai ide kerdil. Foto 32 anggota dewan pengusul interpelasi Jokowi pun akan disebar. Muncul pertanyaan apakah KJS dituntaskan di tingkat komisi atau Jokowi benar-benar dilengserkan? “Kecepetan hajarnya,” ledek Ahok. “Tapi bagus, biar bisa langsung capres,” selorohnya.

Facebooker berseru, “Jangan pilih parpol yang lengserkan Jokowi!” Golkar menarik dukungan menginterpelasi Jokowi. Pada 28 Mei, rapat digelar di DPR DKI soal KJS. Namun tak ada kata ‘interpelasi’ yang terucap. “Ya mereka rasional,” komentar Jokowi.

Rasis

Farhat Abbas menjadi tersangka gara-gara nge-twit ‘Ahok Cina’. Farhat cuek. “Jalani saja,” ucapnya. Farhat pun diminta menghormati Ahok. Sedangkan Anton Medan menyerukan penahanan Ahok.

Meski menjadi tersangka rasis ke Ahok, Farhat tak dicoret kendaraan politiknya, Demokrat. “Dia sudah minta maaf, tak perlu dicoret,” ucap Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Ahok bersyukur Farhat bukanlah kader Gerindra. Dendamkah Ahok kepada Farhat? “Kasihanlah!

Meski menjadi tersangka twit rasis ke Ahok, Farhat Abbas tidak ditahan. Anton Medan protes. “Ini teguran,” ucap Anton Medan. Farhat Abbas pun terancam gagal nyaleg.

Jadi Anchor & Difilmkan

Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan `duet maut` menjadi anchor Liputan 6 SCTV. “Gantian kita wawancara wartawan… Biar kapok!” seru Jokowi senang. Meski gugup, Jokowi kemudian membaca berita. Dia sempat ngakak melihat ‘Bloopers’ Liputan 6 SCTV.

“Liputan 6 menusuk tajam,” kesan Jokowi. Dia kemudian menikmati permainan keyboard Gita Wirjawan. Bagaimana rasanya jadi anchor? “Ndak mau lagi,” cetus Jokowi.

Jokowi dibuatkan film bertajuk ‘Jokowi’. Senang, Pak? “Saya tidak mau dibuatin seperti itu,” cetus Jokowi. Kenapa, Pak? “Malu dong!” seru Jokowi. “Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil,” ucap Jokowi. (Sss)

liputan6.com

Wakil Sekjen PDIP Siap Jadi Saksi soal Mafia Kasus di MK

Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP sudah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengakuan Rieke Dyah Pitaloka yang sempat dimintai dana Rp20 miliar oleh mafia Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengurusi gugatan sengketa hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

“Senin (7/10), kami sudah datang ke KPK. Saya siap jadi saksi di KPK, negara dan KPK tidak boleh kalah agar RI tidak runtuh,” tegas Wasekjen PDIP Hasto Kristyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Rieke sebelumnya mengaku pernah dimintai dana Rp20 miliar dalam sengketa Pilgub Jabar. Rieke pun langsung menolak permintaan itu.

Hasto mengatakan, adanya indikasi permintaan uang membuat PDIP berhati-hati untuk membawa berbagai gugatan ke MK.

Editor: Henri Salomo Siagian

metrotvnews.com

Ketua Ditangkap, MK Bantah Ada Mafia Peradilan

Ketua Ditangkap, MK Bantah Ada Mafia Peradilan
Akil Mochtar (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) menepis dugaan adanya mafia peradilan di dalam tubuh lembaga itu. Kasus suap 2 pilkada yang melilit Ketua Umum MK nonaktif Akil Mochtar dinilai sebagai masalah perseorangan saja.

Salah satu hakim konstitusi MK, Harjono meyakini, kasus Akil tak terkait mafia peradilan. Harjono sendiri mengaku, belum pernah ikut mencicipi aliran suap. “Yakin banget. Kalau mafia peradilan saya belum pernah terima,” kata Harjono di Jakarta, Sabtu (5/10/2013).

Namun Harjono menduga, ada segelintir pihak yang biasa membocorkan putusan-putusan MK sebelum putusan itu dibacakan. Dalam kasus sengketa 2 pilkada yang menjerat Akil, Harjono mengendus, setiap putusan yang ada telah diinformasikan kepada pihak yang berperkara sebelum pembacaan vonis.

“Kemungkinan besar seperti itu ada. Kita tinggal cari tahu saja siapa yang membocorkan, siapa yang melakukan seperti itu,” kata Ketua Majelis Kehormatan MK bagi Akil Mochtar itu.

“Saya tahu putusan yang belum ke luar, saya mencoba mengatakan informasi itu. Anda kalau kasih saya, saya menangkan. Padahal putusan sudah ada,” pungkas Harjono.

Namun, lanjut dia, hanya karena modus itu dilakukan oleh 1 orang, maka tidaklah tepat jika dijadikan alasan untuk membubarkan MK.

Akil dibekuk dalam operasi tangkap tangan KPK di rumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta, Rabu malam, 2 Oktober 2013 lalu. Mantan politikus Partai Golkar itu kini resmi menjadi tersangka dalam 2 kasus suap pilkada di Gunung Mas dan Lebak. (Ndy)

liputan6.com

Beda Dahlan Iskan & Imam Anshori Ungkap Mafia DPR

Beda Dahlan Iskan & Imam Anshori Ungkap Mafia DPR

Headline

Dahlan Iskan & Imam Anshori – (Foto:inilah.com/ist)

inilah.com, Jakarta – Hiruk-pikuk soal upaya suap oknum anggota DPR ke Komisi Yudisial (KY) yang diungkap komisioner KY Imam Anshori Saleh mengingatkan langkah serupa yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan akhir tahun lalu. Hanya saja, keduanya memiliki cara dan strategi berbeda.

Dahlan saat itu menyebut ada sejumlah oknum DPR melakukan pemerasan kepada BUMN. Sedangkan Imam justru menyebutkan ada oknum DPR yang berusaha menyuap KY agar meloloskan kandidat tertentu untuk calon hakim agung. Titik persamaannya, obyek keduanya sama-sama oknum anggota DPR.

Yang menarik dari hiruk-pikuk dua peristiwa tersebut sejatinya terletak pada gaya Dahlan Iskan dan Imam Anshori Saleh dalam mengungkap dugaan mallpraktik anggota DPR ini. Kedua tokoh itu memiliki perbedaan yang mencolok.

Dahlan Iskan saat itu membuka satu per satu inisial sejumlah anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN. Sayang, Dahlan tak melampirkan satu buktipun. Alih-alih membongkar mafia di parlemen, Dahlan justru dipermalukan di DPR. Nama-nama inisial yang disebut Dahlan semua membantah. Bahkan, Dahlan sempat salah sebut inisial yang seharusnya laki-laki disebut perempuan.

Sedangkan Imam, tak satu katapun menyebut inisial oknum anggota DPR maupun asal fraksi oknum anggota DPR tersebut. Imam beralasan dirinya tidak memiliki bukti apapun. “Saya orang hukum dan pernah menjadi anggota DPR,” kata Imam sebelum memasuki ruang Badan Kehormatan (BK) DPR.

Saat di ruang BK DPR, Imam juga tetap bersikukuh tidak menyebut nama anggota DPR yang melakukan upaya penyuapan terhadap komisioner KY. “Tidak menyebut nama. Jadi cuma ceritanya saja,” ujar Imam usai bertemu dengan BK DPR RI.

Menurut dia, pertemuan dirinya dengan oknum anggota DPR di restoran di sebuah mall di Jakarta Selatan bukanlah bukti. Menurut dia, satu orang saksi saja tidak bisa disebut bukti. “Apalagi yang tidak ada saksinya,” tegas Imam merujuk pertemuan dirinya dengan oknum anggota DPR RI.

Meski terjadi perbedaan mencolok antara Dahlan Iskan dan Imam Anshori Saleh, keduanya sama-sama bersitegang dengan DPR. Dahlan Iskan pun sempat diancam DPR RI terkait penyebutan sejumlah oknum DPR.

Hal yang sama menimpa Imam Anshori Saleh. Ia pun tengah diancam untuk dilaporkan ke penegak hukum. Ketua BK DPR Trimedya Pandjaitan menyebutkan Imam Anshori Saleh telah mencemarkan nama baik DPR. Pihaknya telah meminta Tenaga Ahli BK untuk membuat kajian tentang langkah yang bisa diambil BK DPR terhadap Imam Anshori Saleh. “Karena dia sudah cemarkan nama baik DPR,” tegas Trimedya. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Inilah Pemain Dengan Akesoris Eksentrik

    Inilah Pemain Dengan Akesoris Eksentrik

  • Zanetti: Tak Banyak Presiden Klub seperti Moratti

    Zanetti: Tak Banyak Presiden Klub seperti Moratti

Inilah.com

DKI Ditipu Mafia Tanah, Ahok Geram

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta – Dalam pembebasan seluas 7.320 meter persegi untuk pembangunan kupingan fly over (FO) Pramuka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah membayarkan pada mafia tanah. Alhasil, uang dibayarkan Rp 35 miliar jatuh ke pihak yang salah, tanah pun tidak didapatkan.

Penipuan tersebut terungkap Ny Masuroh, yang mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut melaporkan Tatang Sutarna (58) kepada Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat-surat yang dimiliki kedua pihak, Polda menyatakan Ny Musaroh pemilik yang sah dan Tatang telah melakukan pemalsuan terhadap surat tanah.

Polda Metro Jaya melakukan penangkapan mafia tanah, Tatang Sutarna beberapa waktu lalu. Tatang yang merupakan warga Kampung Babakan, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat kini sudah mendekam di LP Cipinang sambil menunggu proses pengadilan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan telah mendengar laporan tersebut. Kejadian ini menjadi bukti lemahnya kinerja Biro Hukum DKI sehingga dengan mudah tertipu oleh mafia tanah. Untuk kejelasan kasus ini, Ahok akan meminta penjelasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI sebagai pengguna anggaran tersebut.

“Jelas ini memprihatinkan. Saya telah memerintahkan Biro Hukum untuk melakukan pengecekan terhadap masalah ini. Saya juga akan meminta penjelasan dari Kepala Dinas PU terkait masalah ini,” kata Ahok saat mengunjungi kampung halamannya di Desa Gantong, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Minggu (15/9).

Terhadap uang yang sudah dibayarkan ke Tatang, politisi dari Partai Gerindra ini mengharapkan uang tersebut dikembalikan, sehingga dapat dibayarkan kepada pemilik yang sah.

“Tapi semuanya itu akan diputuskan dalam pengadilan. Karena dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta juga merupakan korban. Jadi untuk urusan itu kita serahkan kepada proses hukum yang dilakukan kedua belah pihak,” ucapnya.

Seperti diketahui, meski telah beroperasi sejak Februari 2012 namun pembangunan kupingan FO Pramuka-Jalan Ahmad Yani sempat terhenti hampir sekitar 6 tahun. Hal tersebut terjadi lantaran terjadi sengketa kepemilikan lahan.

Saat itu Dinas PU DKI Menitipkan uang sebagai pengganti lahan sebedar Rp35 miliar kepada Pengadilan Jakarta Timur.
Saat itu, lahan yang tepatnya di RT 012/09 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman diperebutkan ahli waris Almarhum Amat yang mengaku pemilik sah tanah, dengan pihak yang mengaku pembeli, Ismail Bandi. Namun akhirnya uang itu dibayarkan kepada Tatang.

Google.co.id