KSPI Nilai Upah Rp2,4 Juta tidak Layak untuk Hidup di Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,4 juta sangat tidak layak untuk hidup di Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran tertulisnya menyebutkan, keputusan Gubernur Jokowi tentang upah minimum provinsi (UMP) tersebut telah mengembalikan rezim upah murah. Sebab, beberapa daerah lainnya akan terkena dampak negatif oleh keputusan itu.

Menurutnya, upah minimum Rp2,4 juta tidak layak untuk hidup di Jakarta, sebab biaya sewa rumah saat ini mencapai Rp600.000, biaya transortasi Rp500.000, dan biaya makan Rp990.000 (makan warteg).

Said Iqbal juga gubernur tidak memahami tentang penetapan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan untuk menghitung nilai upah minimum. Karena KHL yang diputuskan pemerintah sebesar Rp2,29 juta adalah nilai KHL 2013.

Oleh karena itu, ujarnya, KHL uyang diusulkan serikat pekerja sebesar Rp2.767.320 dari menghitung nilai KHL pada 2014 secara regresi, dan bukan 2013. (RO)

Editor: Patna Budi Utami

google.co.id

Guruh: Jokowi, Puan, Megawati Tidak Layak Nyapres

Guruh Soekarnoputra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guruh Soekarnoputera menegaskan sikapnya menolak Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) murni sikap pribadi.

“Iya benar (tidak mau Jokowi nyapres). Tapi itu murni pendapat saya pribadi lho. Jangan dibuat seolah-olah ada yang mengendalikan saya. Tidak ada satu partai pun atau organisasi atau pihak mana pun yang bisa mengendalikan saya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/10).

Kapasitas dan kapabilitas Jokowi belum memenuhi syarat menjadi capres. Guruh mengatakan Jokowi masih perlu banyak hal yang harus dipelajari Jokowi. Dia mengatakan Jokowi sebaiknya menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Apalagi kalau jadi presiden itu kan harus tahu semua masalah. Harus tahu permasalahan internasional juga,” ujarnya.‚Ĩ

Tingginya elektabilitas Jokowi dalam survei bukan ukuran dia layak menjadi pemimpin. Hal ini karena, menurut Guruh, mayoritas masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami politik. “Ya itu kan masalah survei. Hanya karena sering muncul di media kemudian jadi dipilih?,” kata Guruh.

Guruh mengatakan, pemahaman politik yang rendah di masyarakat terjadi karena selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru masyarakat hanya diajak berpikir pada hal-hal yang bersifat materialistis. Pemerintahan Orde Baru tidak pernah berupaya memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat.

Dia menilai, tidak ada satu pun figur nasional yang saat ini pantas diusung menjadi capres. “Tidak ada. Bahkan Puan pun menurut saya belum cocok untuk jadi capres. Masih banyak yang harus dia pelajari,” katanya.

Bagaimana dengan Megawati? Guruh mengatakan Megawati sudah tidak cocok lagi maju menjadi capres.  “Juga tidak cocok. Sudah bukan zamannya lagi buat dia. Saya ini kan yang paling mengerti Ibu Mega,” ujarnya.

Guruh mengatakan, yang penting dilakukan di PDI Perjuangan sekarang adalah menguatkan konsolidasi di tingkat internal. Menurutnya perlu ada upaya keras untuk menjadikan ideologi Pancasila hidup dalam sikap politik partai maupun perilaku kader. “Kalau dari PDIP saat ini masih belum ada nama lah. Di partai lain juga,” katanya.

Republika.co.id

Mensos Bantu 100 KK Rumah tak Layak Huni

Mensos, Salim Segaf Al Jufri

REPUBLIKA.CO.ID, WONOGIRI — Tercatat 100 KK (Kepala Keluarga) menerima bantuan hibah bedah rumah tak layak huni dari Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Salim Segaf Saleh Al Jufri menyerahkan dana masing-masing KK Rp 10 juta di Lapangan Desa Pediso, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Sabtu (19/10).

Mensos selain memberi bantuan pugar 100 unit rumah tak layak huni, juga menyerahkan bantuan dana pembangunan sarana lingkungan dua paket, bedah kamar lanjut usia (Lansia) 30 unit, bantuan sepuluh Kelompok Usaha Bersama (Kube), serta bantuan untuk 348 anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Wonogiri sekitar Rp 2 milyar. Bantuan serupa juga diberikan untuk diberikan pada kelompok warga miskin, Lansia, Kube di Kabupaten Karanganyar yang mencapai total Rp 3,1 milyar.

Mensos menjelaskan, bedah rumah tidak layak huni diberikan untuk 100 KK di Kabupaten Wonogiri 100 KK. Setiap KK menerima jatah Rp 10 juta. Total bantuan khusus bedah rumah tidak layak huni di sini mencapai Rp 1 milyar.

Dua paket sarana lingkungan Rp 100 juta, bantuan untuk 10 Kube senilai Rp 200 juta, bantuan bedah kamar Lansia Rp 300 juta. Bantuan untuk anak melalui LKSA Rp 262,8 juta.

Proyek bedah rumah tak layak huni, kata Mensos, sebagai salah satu upaya memotong mata rantai kemiskinan. Bagi warga miskin, mendapatkan rumah layak merupakan sebuah kebahagiaan. Sehingga setiap KK berikut  penghuninya bisa fokus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Pembangunan rumah itu, katanya lagi, tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang hidup secara gotong-royong dan semangat kesetiakawanan sosial.

Dalam hidup kegotong-royongan itu ada keterlibatan berbagai unsur. Seperti, pemerintah daerah, LSM, pengusaha, tokoh agama dan masyarakat, pemuda, serta kepolisian dan TNI. ”Semangat kebersamaan masih ada hidup di tengah masyarakat inilah yang kita bangun lagi,” tambahnya.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonogiri Suwartono, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan dan Bantuan Sosial, Jarot Kristanto, tercatat 10 desa di Kecamatan Jatiroto yang memperoleh bantuan bedah rumah.

Adapun alasan pemilihan lokasi di sana berdasarkan pengusulan Pemkab Wonogiri kepada Kemensos. Tapi, tetap divalidasi dan dicek langsung ke lapangan oleh tim dari Kemensos.

google.co.id

Politisi PKS: Secara hukum Sutarman layak jadi Kapolri

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan sikap persetujuannya atas pencalonan tunggal Komjen, Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jendral Timur Pradopo. sikap persetujuannya ini Fahri sampaikan usai Komisinya menggelar Rapat Dengar Pendatap (RDP) dengan Kompolnas dan PPATK yang digelar secara tertutup.

“Secara hukum kami dan PPATK menilai¬† layak Pak Sutarman, kita lihat ada komitmen bersih-bersih dari beliau,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/10/2013),

Baca juga: Politisi PKS: Ditangan Presiden kasus korupsi banyak yang hilang dan Jelang pergantian Kapolri, Golkar: Jangan jadi alat kekuasaan!

Menurut politisi PKS ini, bahwa ada beberapa isu miring yang memang ditujukan Kepada Sutarman, namun sudah diklarifikasi.

” Ada laporan tentang pembalakan, itu hanya isu koran yang sudah diklarifikasi,” terang Politisi PKS ini.

Bagi Fahri, kehadiran sosok Sutrman nantinya bisa diharapakan sebagai momentum kebangkitan lembaga Polri yang saat ini mendapatkan penilaian buruk dimata publik. Bahkan Fahri mengungkapkan, sesungguhnya Polisi jauh memiliki peran vital dari KPK.

“Bersih-bersih harus dimulai dari polisi. Polisi beres dengan mudah kita berekan persoalan negara ini. Lembaga ini lebih urgen dari KPK. Bahkan andai KPK bubar negara ini tidak akan runtuh, tetapi jika lembaga Polri hancur, kacaulah negara ini,” tegasnya. @firdausi

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Sutarman layak Kapolri, meski banyak pekerjaan belum selesai

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih nama Kabareskrim Komjen Pol. Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, Sutarman layak menjadi Kapolri.

“Layak karena calon tunggal. Meski saat memimpin di Bareskrim banyak pekerjaan yang belum diselesaikannya,” kata Anas usai penyerahan hewan kurban di rumah pergerakan PPP Duren Sawit Jakarta Timur, Selasa (15/10/2013).

Baca juga: Anas: Bunda Sri tahu, tapi Bunda Putri saya belum kenal dan SBY setengah hati soal dinasti politik

“Tidak ada yang tidak ada kekurangannya. Tapi jika ditimbang-timbang, Komjen Sutarman layak jadi Kapolri, yang paling penting adalah yang kurang-kurang dari periode Timur Pradopo itu secara sungguh diperbaiki pada masa Sutarman,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli Simabuea dan para anggota Komisi III beberapa waktu yang lalu mengunjungi kediaman Komjen Sutarman. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian tes kelayakan seorang calon nomor satu di Polri. Untuk kemudian saat tanggal 17 Oktober nanti, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan.

“Di sana seluruh anggota komisi akan menggali lebih dalam lagi, apakah pantas Sutarman menduduki Kapolri yang baru. Kemudian tanggal 17 Oktober malamnya, baru kami mengambil keputusan,” ujarnya.@endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Pramono: Sutarman Layak Jadi Kapolri

Pramono: Sutarman Layak Jadi Kapolri

Headline

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung – (Foto : inilah.com/Wirasatria)

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mendukung pencalonan Kabareskrim Komjen Pol Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Alasannya, Sutarman memiliki track record yang bagus dan merupakan figur yang modern.

Ia meyakini proses penetapan Komjen Sutarman sebagai Kapolri, termasuk proses fit and proper test di Komisi III DPR akan berjalan lancar.

“Apalagi sesuai pernyataan Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa rekening yang bersangkutan (Sutarman) clear dan clean, artinya wajar saja kalau beliau dicalonkan sebagai Kapolri dan menempati jabatan itu,” kata Pramono, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Untuk itu, Pramono secara personal mendukung Sutarman untuk menjabat sebagai orang nomor satu di institusi Bhayangkara itu. “Jadi menurut saya, beliau ini memang pilihan presiden yang perlu diapresiasi karena sangat tepat,” kata politisi PDIP ini.

Sebelum ditetapkan di Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri, Sutarman akan terlebihdulu dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Setelah dirapatkan di Bamus baru kemudian dibawa ke Komisi III lagi untuk dimatangkan. Dan kami akan menugaskan Komisi III untuk mengadakan proses selanjutnya yaitu uji kelayakan dan kepatutan,” urai Pramono.

Selanjutnya, kata Pramono, proses uji kelayakan dan kepatutan Sutarman di Komisi III akan berjalan lancar. “Saya yakin Komisi III sudah mengenal rekam jejaknya sejak menjadi Kapolda Jabar,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses penetapan itu sendiri akan dilakukan paling cepat pekan depan. “Yang jelas nama yang diajukan presiden itu sudah melalui pertimbangan matang. Dan beliau adalah sosok tepat menjabat sebagai Kapolri,” katanya.

Pramono pun sangat percaya pengalaman menjadi ajudan Gus Dur bakal membuat Sutarman berlaku seimbang saat menjadi Kapolri. Namun ditegaskan Pramono, ada sejumlah tantangan yang siap menghadang Sutarman jika menjadi kapolri.

Misalnya membenahi internal kepolisian agar maksimal menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan seksual, terorisme, perdagangan manusia, dan premanisme.

Kemudian, kata Pramono, meningkatkan akuntabilitas internal lembaga Polri, reformasi kultur agar tidak korup, transparansi, profesional, dari meritokrasi sistem dalam kenaikan kepangkatan.

“Khusus bagi PDIP, yang terpenting adalah bagaimana kedepan Sutarman dapat mengarahkan Polri agar berfungsi secara independen dan netral selama Pemilu 2014,” pungkasnya.

Sebelumnya. Ketua PPATK M.Yusuf di gedung DPR RI menegaskan kalau pihaknya sudah memeriksa dan menelusuri rekening Sutarman.
Hasilnya rekening Sutarman dinyatakan clean and clear bebas dari dugaan isu rekening gendut jendral polisi.

“PPATK tidak menemukan di rekening beliau (Sutarman) sesuatu yang mencurigakan, beliau calon yang clear,” tegas Yusuf.[jat]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Ini Cara PSSI Tentukan Tim IPL yang Lolos ke ISL

    Ini Cara PSSI Tentukan Tim IPL yang Lolos ke ISL

  • Andik Vermansyah Dilirik Klub Asal Jepang

    Andik Vermansyah Dilirik Klub Asal Jepang

Inilah.com

Politikus PKS; SBY & JK Layak Raih HC Perdamaian

Politikus PKS: SBY & JK Layak Raih HC Perdamaian

Headline

Presiden SBY dan mantan Wapres Jusuf Kalla – (Foto:inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Gelar Doctor Honoris Causa yang diberikan kepada Presiden SBY oleh Universitas Syah Kuala (Unsyiah), mendapat sambutan baik dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“SBY dan JK pantas mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa sebagai bentuk penghargaan rakyat Aceh kepada keduanya yang menggagas serta mempertahankan perdamaian di Aceh,” jelas politikus PKS asal Aceh, Nasir Djamil kepada inilah.com, Jumat (20/9/2013).

Dalam kasus penyelesaian konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nasir mengaku memang Jusuf Kalla yang paling terlihat berperan.

“SBY hanya memberikan restu saja. Begitupun sejak SBY masih menjabat Menkopolhukam di masa almarhum Gus Dur (Presiden Abdurahman Wahid, red) menjadi Presiden, SBY sudah melakukan pembicaraan dengan para pimpinan GAM, baik di Aceh maupun yang berada di luar negeri,” jelas anggota Komisi III DPR ini. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • BI: Fed Masih Berpotensi Kurangi Stimulus AS

    BI: Fed Masih Berpotensi Kurangi Stimulus AS

  • Pria Indonesia Pemilik iPhone 5S Pertama di Dunia

    Pria Indonesia Pemilik iPhone 5S Pertama di Dunia

Inilah.com