Nasional | Pledoi Pengacara Hartati: Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti



Jakarta – Tim penasihat hukum Siti Hartati Murdaya menyanggah dakwaan jaksa penuntut umum atas perkara suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran Batalipu terkait pengurusan surat rekomendasi izin usaha perkebunan. Anggota tim penasihat hukum Hartati, Patra M Zen menjelaskan, tiga surat rekomendasi yang dikeluarkan Amran tidak terkait dengan PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Ketiga surat itu adalah surat rekomendasi Amran perihal izin usaha perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya, surat Amran kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional perihal permohonan kebijakan hak guna usaha atas nama PT CCM, dan surat Amran kepada Direktur PT Sebuku Inti Plantation, tidak dibutuhkan PT HIP.

Menurut Patra, proses perizinan PT CCM/PT HIP sudah dilakukan sejak 1998 sebelum penerbitan Peraturan Kepala BPN 2/1999 yang membatasi lahan perkebunan maksimum 20.000 ha untuk satu perusahaan.

“Tiga surat yang ditandatangani oleh Amran itu merupakan permintaan arahan dan kebijakan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Agraria/Kepala BPN terkait dengan perubahan regulasi mengenai pembatasan penguasaan,” kata Patra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Selain itu, keterangan saksi yang dihadirkan saling bersesuaian dengan keterangan Hartati mengenai ketidaktahuan Hartati atas pemberian uang dan urusan pengurusan surat rekomendasi. Kubu Hartati juga menyebut pemutaran rekaman percakapan Hartati dengan Amran hanya ingin mengesankan Hartati bersalah.

“Dalam hukum acara pidana, bukti rekaman merupakan alat bukti petunjuk yang hanya dapat dipergunakan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Rekaman percakapan tanpa didukung persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan terdakwa bukanlah alat bukti,” terangnya.

“Jika perbuatan dan unsur-unsur pasal tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan demi hukum,” sebut Patra.

Hartati dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Hartati terbukti menyuap Bupati Buol, Sulteng, Amran sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini sebut jaksa terkait dengan penerbitan surat izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit dan surat rekomendasi dari Bupati Buol terkait permohonan kebijakan mengenai hak guna usaha kepada Kepala BPN. Surat rekomendasi ini dimaksudkan agar BPN tidak mengeluarkan HGU untuk PT Sonokeling.

(fdn/lh)

Nasional | Hartati: 3 Surat Bupati Buol Tidak Ada Gunanya



Jakarta – Siti Hartati Murdaya membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang mengaitkan tiga surat rekomendasi dari Bupati Buol Amran Batulipu untuk pengurusan ijin usaha perkebunan PT Hardaya Inti Plantation (HIP) dengan suap Rp 3 miliar yang didakwakan kepadanya. Tiga surat tersebut sama sekali tidak ada relevansinya.

Di dalam pledoinya, Hartati menjelaskan surat rekomendasi Amran perihal izin usaha perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya, surat Amran kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional perihal permohonan kebijakan hak guna usaha atas nama PT CCM. Juga ada surat Amran kepada Direktur PT Sebuku Inti Plantation, tidak dibutuhkan PT HIP.

“Dikarenakan PT HIP punya izin-izin lengkap, izin lokasi, izin usaha perkebunan. Saat ini PT HIP hanya menunggu klarifikasi BPN. Dengan demikian dapat dibuktikan ketiga surat bupati, tidak ada gunanya, tidak menciptakan hak atas lahan baru, tidak dapat digunakan oleh PT HIP karena bukan prasyarat untuk penerbitan HGU,” terang Hartati di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2013).

“Keseluruhannya tidak ada kaitannya dengan sumbangan pilkada Bupati Buol,” tegas dia.

Hartati menerangkan, Amran berulang kali meminta sumbangan kepada dirinya. “Jika permintaan sumbangan tidak disetujui maka pabrik akan diganggu keamanannya,” ungkap Hartati tentang ‘ancaman’ dari Amran.

Untuk mencegah gangguan keamanan di pabrik, Hartati menyiapkan Rp 1 miliar sebagai dana corporate social responsibility (CSR). Tapi di dalam pelaksanaanya, dana tersebut kata Hartati diberikan ke Amran untuk sumbangan Pilkada oleh anak buahnya Totok Lestiyo.

“Saya tidak pernah memerintahkan atau memberi izin penyerahan uang kepada Amran. Dana Rp 1 miliar bukan untuk Amran, melainkan CSR,” ujar Hartati.

(fdn/lh)

Nasional | BNPB Kesulitan Tempatkan MCK Darurat untuk Korban Banjir



Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kesulitan mencari lahan untuk menempatkan MCK bagi korban banjir Jakarta. Sehingga BNPB terpaksa menempatkan MCK dekat dengan lingkungan tempat evakuasi korban banjir.

“MCK portable PU banyak sekali, tetapi ditempatkan di mana? kita menggali aspal itu tidak mungkin,” kata Kepala BNPB Syafii Maarif.

Hal itu disampaikan dalam presentasinya kepada Presiden SBY di posko pengungsian banjir Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Oleh karena kesulitan mencari tempat, akhirnya MCK-MCK portable tersebut ditempatkan di dekat pengungsian. Padahal hal itu meningkatkan resiko penyakit.

“Terpaksa kami memanfaatkan tempat dimana lingkungan mereka berada,” ujarnya.

Syafii menerangkan saat ini proses evakuasi terus dilakukan. Jumlah titik pengungsian juga terus ditambah.

“Sekarang ini 121 titik pengungsian, baik itu yang disediakan oleh pemerintah maupun yang terpaksa ad hoc dilakukan oleh masayarakat. Demikian juga yang dilakukan oleh Basarnas telah melakukan evakuasi lebih dari 400 orang dengan overcraft, boat, rescue car, dan membantu distribusi,” paparnya.

(fjr/jor)

Kemenhut Segera Batasi Lahan HTI Demi Hutan Rakyat

Hutan Rakyat (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kehutanan akan melakukan pembatasan luas lahan hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Bogor, Kamis (24/10, mengatakan kebijakan itu guna memberi peluang yang sama kepada pengusaha hutan rakyat untuk memperoleh lahan sebagaimana pengusaha besar.

“Kami akan mengatur pengawasan lahan untuk bisnis agar pengusaha hutan rakyat memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam berusaha,” katanya saat kunjungan ke Taman Safari Indonesia (TSI), Bogor.

Pada kesempatan itu, Zulkifli memberikan nama bagi anak gajah Sumatera yang baru lahir dengan nama Raja. Anak gajah tersebut anak pertama dari pasangan gajah jantan bernama David (53 tahun) dan gajah betina bernama Indah (36 tahun). Kelahiran berjalan normal. Bayi gajah itu merupakan kelahiran ke-23 gajah Sumatera di TSI bogor.

Dulu satu perusahaan dibolehkan mengelola 1 juta hektare (ha) lahan, seluas 1/5 Provinsi Bali. Wacana pembatasan luas lahan HTI dan HPH tersebut merupakan revisi dari peraturan pemerintah (PP) 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

Menurut Zulkifli, jika izin pengusahaan hutan diberikan terlalu luas, umumnya akan ada “land banking” atau semata menguasai lahan tanpa dimanfaatkan sehingga tidak aktif secara ekonomi.

Agar hal itu tidak terjadi, izin pengusahaan hutan akan dibatasi agar bertambah kesempatan bagi pengusaha lain untuk memanfaatkan areal tersebut.

Hingga saat ini, menurut dia, pembatasan lahan HTI dan HPH rencananya seluas 100 ribu ha per group perusahaan. “Program itu memang mengurangi izin HTI, namun secara signifikan dapat menekan konflik lahan. Kalau tahun depan bisa (bertambah) 500 ribu ha sudah luar biasa,” katanya.

Berdasarkan data Kemenhut, luas konsesi HTI saat ini 13,3 juta ha dan HPH 22,09 juta ha.

google.co.id