Gara-Gara Tak Kuorum, RUU Pilpres Batal Dicabut

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang paripurna DPR gagal mencabut rancangan RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini terjadi karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan (tidak kuorum). 

“Kami Baleg selaku pengusul meminta dicabut, tapi tidak disetujui karena tidak kuorum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anna Mu’awanah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10).

Saat membacakan keputusan Baleg soal RUU Pilpres di sidang paripurna, Anna menjelaskan rapat pleno terakhir pada 3 Oktober lalu telah memuntuskan penghentian penyusunan RUU Pilpres. Artinya, Baleg menginginkan agar RUU Pilpres yang masuk dalam prolegnas prioritas 2013 dicabut lewat sidang paripurna. 

“Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan atau dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar prolegnas RUU prioritas 2013,” ujar Anna.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat pleno baleg 3 Oktober lalu. Dia mengatakan hanya ada dua fraksi yang menginginkan agar RUU Pilpres terus dibahas, yakni Fraksi PPP dan Hanura. 

Dua fraksi tersebut, kata Anna, memilih meninggalkan rapat pleno (walkout) baleg. “Fraksi PPP dan Hanura tetap minta untuk dilanjutkan,” kata Anna.

Fraksi PKS dan Gerindra sebenarnya juga menolak pembahasan RUU Pilpres dihentikan. Namun bedanya dua fraksi tersebut menyertakan pertimbangan atas sikap mereka. Fraksi PKS dan Gerindra beralasan penghentian pembahasan RUU Pilpres tidak harus dihentikan karena proses pembahasan sudah berlangsung panjang dan menelan biaya besar.

Selain itu, Fraksi PKS dan Gerindra juga berpandangan, pembahasan RUU Pilpres sudah menyepakati perubahan terhadap 262 pasal yang ada di UU Pilpres. Jangan hanya karena belum ada titik temu dalam pasal yang menyangkut presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) seluruh pembahasan yang disepakati ditiadakan.

Fraksi PKS dan Gerindra mengusulkan agar pasal presidential threshold yang menjadi satu-satunya hambatan diputuskan lewat sidang paripurna DPR. “Satu pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di baleg hendaknya diputuskan dalam rapat paripurna DPR,” kata Anna membacakan pandangan Fraksi PKS dan Gerindra.

Sementara itu lima fraksi lainnya yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan PKB sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres dan mencabutnya dari prolegnas 2013.

Kelima fraksi tersebut, kata Anna, berpandangan kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu presiden 2009 cukup diselesaikan lewat peraturan KPU tanpa mesti merevisi UU Pilpres. “Ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 2008 masih relevan untuk pelaksanaan pemilu presiden 2014,” katanya.

Republika.co.id

Rapat Banmus tidak kuorum, proses PAW Musyafak Rouf gagal

code: 160×600, idcomsky1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Meski gubernur Jawa Timur telah menurunkan surat pemberhentian Musyafak Rouf sebagai anggota DPRD Surabaya, namun proses Pergantian Antar Waktu (PAW) politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lagi-lagi tidak berjalan mulus.

Terbukti, rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dijadwalkan hari ini, Jumat (26/07/2013) pukul 09.00 gagal terlaksana karena tidak kuorum.

Baca juga: Musyafak Rouf resmi dipecat dengan tidak hormat dari DPRD Surabaya dan DPC PKB desak Walikota Surabaya tak hambat proses PAW Musyafak Rouf

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Surabaya, M. Machmud mengaku kecewa karena agenda rapat paripurna Pergantian PAW Musyafak Rouf sekaligus pelantikan Muhammad Syaifi sebagai penggantinya tidak terlaksana.

“Padahal undangan sudah dikirim jauh hari kepeda pimpinan dan anggota Banmus. Saya menyesalkan karena Banmus yang seharusnya dilaksanakan pukul 09.00 karena tidak kuorum,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam rapat banmus yang gagal sebenarnya akan membahas agenda penting. Laporan pansus pemilihan wakil walikota serta penetapan jadwal PAW Musyafak Rouf sekaligus pelantikan Muhammad Syaifi sebagai penggantinya. Penetapan jadwal ini tindak lanjut turunnya SK gubernur.

“Karena rapat banmus hari ini (kemarin) gagal, rapat kami jadwalkan ulang Senin lusa (29/7). Jika rapat banmus menyepakati paripurna PAW dan pelantikan dilaksanakan Selasa, maka langsung kami gelar. Kami tidak akan memperlambat, apalagi menghalang-halangi,” kata Machmud.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya Masduki Toha membenarkan jika dirinya sebagai anggota Banmus mendapat undangan.

“Jam 09.00 lebih, saya baru tahu ada undangan di rumah. Itu pun diletakan di atas pintu,” jawab Masduki.

Anggota komisi D ini menepis keras jika keterlambatannya datang sebagai bagian menyabotase pelaksanaan rapat banmus.

“Untuk apa saya menghalang-halangi. Toh SK Gubernur Jatim soal Musyafak Rouf sudah turun,” ungkapnya.@iwan_christiono

lensaindonesia.com