Down Syndrome Belum Miliki Akses Kuliah

Bersama anak-anak pengungsi down syndrome di RS MER-C Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Sebagian besar anak-anak dengan down syndrome memilih di rumah saja selepas menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Hal ini lantaran aksesibilitas pendidikan di jenjang selanjutnya bagi anak ini masih cukup minim.

Ketua Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) Kota Yogyakarta Sri Rejeki Ekasasi mengatakan, selama ini sebagian besar anak down syndrome disekolahkan di Sekolah Luar Biasa dan sebagian di sekolah inklusi. Namun yang menjadi masalah adalah setelah anak down syndrome lulus dari jenjang SMA. Pasalnya jenjang berikutnya tidak aksesibilitas. Di sisi lain jika harus bekerja, tidak semua perusahaan atau lapangan kerja bisa menerima down syndrome karena keterbatasan kemampuannya.

“Pemerintah perlu ada regulasi yang mengakui keberadaan dan menjamin hak anak down syndrome. Kami senang sekarang sudah ada sekolah inklusi. Yang jadi masalah adalah setelah SMA, sehingga down syndrome  memilih di rumah saja,” katanya dalam peringatan hari down syndrome di Titik Nol Yogyakarta, Ahad (22/3).

Menurutnya dengan down syndrome atau memiliki keterbelakangan mental belum semuanya dipahami masyarakat. Keberadaan anak dengan down syndrome sebenarnya sama dengan anak lainnya yang berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap kegiatan peringatan hari down syndrome dunia itu memberikan kepedulian masyarakat terhadap down syndrome. “Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi akan kita mantabkan. Berikan ruang yang lebih baik bagi down syndrom,” ujar Haryadi.

republika.co.id

Pemkab Akan Biayai Kuliah Gurdacil

Seorang guru sedang mengajar.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, akan memberikan beasiswa bagi guru daerah terpencil (Gurdacil). Beasiswa tersebut, berupa biaya kuliah di perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan SDM guru meningkat. Sehingga, kedepan pendidikan di wilayah ini akan semakin berkualitas.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, tahun depan pemkab akan terus meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan. Terutama, pendidikan di daerah terpencil. Karena itu, mulai tahun depan sekolah maupun guru yang ada di daerah terpencil akan diperhatikan. “Salah satunya, bagi guru akan mendapatkan beasiswa,” ujar Dedi, Rabu (9/10).

Beasiswa yang dimaksud, yaitu tidak berbentuk uang, melainkan bantuan pembiayaan kuliah. Ke depan, pemkab akan menjajaki kerja sama dengan Univesitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang ada di Purwakarta. Jadi, gurdacil yang sudah PNS, tapi belum mengantongi ijazah strata satu (S1), akan dikuliahkan oleh pemkab.

Bantuan ini, lanjut Dedi, sebagai upaya pemkab dalam menyelaraskan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sebab, ke depan sekolah dasar (SD) yang ada di daerah terpencil akan dikembangkan jadi sekolah terpadu satu atap. Dengan kata lain, ada SD juga ada SMP.

Dengan begitu, di sekolah tersebut akan ada kelas tujuh sampai sembilan. Untuk mengejar ke arah sana, maka guru-guru yang mengajarnya harus memiliki kelayakan, terutama dalam bidang pelajaran yang diajarkan untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP). “Makanya, guru-guru di daerah terpencil, minimalnya harus sarjan,” ujar Dedi.

google.co.id

Batal Naik Pangkat Karena Kuliah Kelas Jauh

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan kenaikan pangkat sembilan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang mengunakan ijazah perguruan tinggi yang membuka kuliah kelas jauh. “Mereka telah naik pangkat dari golongan II menjadi III a mengunakan ijazah kelas jauh tetapi dibatalkan oleh BKN,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko, Ruslan, di Mukomuko, Senin (12/7).

Ruslan mengatakan hal itu menjawab permintaaan dari ratusan PNS alumni perguruan tinggi yang membuka kuliah kelas jauh di daerah itu yang menuntut penyesuaian ijazah mereka. Ia menyebutkan, bahwa mayoritas PNS yang dibatalkan penyesuaian ijazah oleh BKN itu berasal dari golongan II.

Menurut dia, BKN membatalkan kenaikan pangkat sembilan PNS itu karena ada aturan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang tidak memperbolehkan perguruan tinggi membuka kelas jauh. Kendati demikian, pihaknya akan tetap memperjuangkan aspirasi dari ratusan PNS pemerintah setempat telah menyelesaikan jenjang pendidikan SI di perguruan tinggi yang membuka kuliah kelas jauh.

“Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan uang agar dapat menyelesaikan kuliahnya dan tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya lagi.

Apalagi, kata dia, pemerintah setempat saat ini masih sangat membutuhkan SDM terutama S1 untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kami di daerah ini tidak bisa berbuat hanya berusaha maksimal mengusulkan kepada BKN agar ijazah PNS itu dapat penyesuaian,” ujarnya menegaskan.

hukumonline.com