Tingkatkan Kualitas, Akademisi Dukung Moratorium Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah, melalaui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikri) memberlakukan kembali moratorium pendirian Fakultas Kedokteran per Maret 2014. Moratorium atau penghentian sementara dilakukan untuk mengevaluasi dan membenahi fakultas kedokteran  yang telah ada. 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Agung Pranoto mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurut Agung, kebijakan moratorium tepat digulirkan untuk memastikan kualitas fakultas kedokteran yang telah ada beserta kualitas lulusannya. Hal tersebut juga penting sebagai modal Indonesia membangun daya saing di sektor kesehatan dengan negara-negara lain. 

Agung menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki 75 fakultas kedokteran. Dari jumlah tersebut, kualitas kelembagaan, tenaga pengajar hingga lulusan masih belum merata. “FK Unair, selaku pengampu FK-FK baru, cukup merasa kerepotan. Kita sudah membantu kanan-kiri, tetapi masih belum beres semua,” ujar Agung, Kamis (19/3). 

Menurut Agung, saat ini, ketersediaan dokter bukan persoalan utama dalam pembangunan dunia kesehatan di Indonesia. Hal yang lebih penting, menurut Agung, adalah distribusi dokter ke daerah-daerah. “Sekarang dokter diberikan hak untuk memilih tempat praktik yang diinginkan, sehingga dokter menumpuk di kota-kota saja,” ujar dia. 

Menurut Agung, pemerintah harus memfasilitasi, termasuk memberikan penghargaan dan insentif lebih agar para dokter mau menjalani praktik di daerah-daerah. 

 

republika.co.id

Moratorium Maskapai Tak Jamin Kualitas Lebih Baik

Moratorium Maskapai Tak Jamin Kualitas Lebih Baik

Headline

(Foto : istimewa)

inilah.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menghentikan pemberian izin kehadiran maskapai penerbangan baru di Indonesia. Alasannya, sumber daya manusia di sisi pemerintah selaku regulator terbatas.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V yang juga membidangi perhubungan, Saleh Husin menilai alasan itu menunjukkan pemerintah tidak fokus mengurusi sektor perhubungan.

“Alasan moratorium kok SDM di sisi regulator. Seharusnya juga berani menyoroti masalah kemampuan manajemen dan SDM di perusahaan maskapai,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (15/10/2013).

Jika soal kemampuan karyawan maskapai yang menjadi alasan utama, lanjut dia, publik dan terutama pengguna layanan penerbangan jangan terlalu berharap kualitas maskapai yang beroperasi di Indonesia membaik.

Menurut Saleh, moratorium seharusnya merupakan kebijakan atas tidak seimbangnya jadwal penerbangan yang padat dengan masih buruknya manajemen maskapai. Apalagi pemerintah masih membolehkan maskapai menambah armada.

“Sayangnya, Kementerian Perhubungan saya lihat kurang berani tegas mengawasi dan memberi sanksi pada maskapai yang tidak mampu tepat waktu, sering delay dan sering mendapat keluhan dari para penumpang,” tutur Sekretaris Fraksi Hanura ini.

Saleh juga menegaskan, tidak masalah para maskapai penerbangan agresif berekspansi, menambah rute, jadwal, dan jumlah armada. Asalkan, mampu mengimbanginya dengan jumlah serta kualitas SDM termasuk pilot dan awak kabin yang mumpuni.

“Dirjen Perhubungan Udara harus mengawasi ekspansi mereka. Bahkan merumuskan rasio-rasio variabel misalnya jumlah armada, rute, jadwal dan jumlah pilot agar layanan, kenyamanan dan tentunya keamanan penerbangan terjamin,” terang dia.

Pekan lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengungkapkan penghentian pemberian ijin baru maskapai penerbangan baru.

Namun pemerintah akan tetap mengizinkan perusahaan penerbangan memperbanyak armada pesawat. Selain itu, moratorium hanya berlaku untuk maskapai penerbangan berjadwal, alias tidak berlaku untuk maskapai penerbangan carter atau penyewaan jet pribadi.[jat]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Skala IHSG Naik Lebih Besar, 2 Saham Jadi Pilihan

    Skala IHSG Naik Lebih Besar, 2 Saham Jadi Pilihan

  • Puncaki Grup I, Spanyol Lolos Otomatis ke Brasil

    Puncaki Grup I, Spanyol Lolos Otomatis ke Brasil

Inilah.com

Akbar Tanjung: Pemilu Ideal tentukan kualitas demokrasi negara

LENSAINDONESI.COM: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) yang ideal adalah Pemilu yang bisa menentukan kualitas demokrasi suatu negara.

Oleh sebab itu menurut Akbar, ada beberapa syarat yang harus di miliki dalam setiap penyelenggaraan Pemilu 2014 di Indonesia.

Baca juga: Akbar Tandjung tidak tahu alasan Rapimnas Golkar diundur dan Akbar Tandjung: KPU harus jamin data hasil pemilu terbuka

Syarat pertama, menurutnya, penyelenggaraan Pemilu harus selaras dengan standar internasional Pemilu.

Syarat kedua, adalah, independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk partai politik, dan lembaga-lembaga lainnya.

Syarat ketiga, Akbar Tanjung menyebut, hak-hak politik sipil harus dijamin, agar semua warga negara dapat terpenuhi hak suaranya.

Syarat terakhir, Akbar Tanjung mengatakan, KPU harus memperkuat koordinasinya dengan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Tentu saja kita berharap Pemilu 2014 akan berjalan baik, karena Pemilu ideal akan memantapkan kualitas demokrasi suatu negara,” ujar Akbar Tanjung dalam Diskusi Publik Tentang Pemilu, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta, Senin (14/10/2013).

Menurut Akbar Tanjung, sistem dan pengawasan Pemilu harus diperketat agar tidak ada celah bagi kecurangan-kecurangan.@yudisstira

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Dadang Kahmad: Pajak Bisa Memaksimalkan Kualitas Pendidikan

Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi

REPUBLIKA.CO.ID,Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Sekitar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dialokasikan untuk mendanai pendidikan. Salah satu program yang dapat dirasakan langsung dalam bidang pendidikan adalah bebas biaya untuk anak-anak Indonesia usia SD dan SMP. Para orang tua bisa bernafas lega karena Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan yang memberlakukan sekolah gratis, terutama pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar mulai SD sampai SMP

Tahun ini berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), alokasi dana sektor pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp 345,335 triliun dari sebelumnya Rp 336,848 triliun. Kenaikan ini mengikuti meningkatnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun.

Dana pendidikan ini kemudian mengalir melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana pengembangan pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya alokasi untuk anggaran pendidikan yang tersebar di 18 kementerian negara/lembaga (K/L) dan alokasi gaji guru.

Secara kuantitas, jumlah ini menurut Dadang Kahmad Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi sudah tepat. Hanya saja jatah untuk sektor-sektor pendidikan ini yang masih harus mendapat perhatian. Misalnya, pencampuran antara gaji tenaga pengajar dan biaya pengembangan pendidikan nasional.

Ada baiknya menurut Dadang, alokasi dana tenaga pengajar bisa terpisahkan dari 20 persen dana APBN. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kualitas sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari peningkatan kualitas pengajar, sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kurikulum. Pemerintah diminta untuk lebih jeli dalam menilai sektor pendidikan. “Ke depan kita mengharapkan lebih banyak dana untuk peningkatan kualitas pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

“Karena itu, pendidikan dan pelatihan untuk guru itu menjadi hal yang penting. Agar, tercipta standirisasi tenaga pengajar baik di desa maupun di kota,” ujarnya.

“Jadi, bayarlah pajak dengan kesadaran bahwa ini akan berguna untuk meningkatkan pendidikan generasi bangsa ini di masa depan,” katanya. (adv)

google.co.id

Pekerja informal khawatirkan kualitas layanan jaminan kesehatan

(ANTARA News) – Pekerja sektor informal yang tergabung dalam sejumlah paguyuban mempertanyakan konsep jaminan kesehatan bagi pekerja sektor informal mulai 1 Januari 2014 saat BPJS Kesehatan melayani semua komponen rakyat Indonesia.

Pekerja Sektor Informal yang tergabung dalam wadah Paguyuban Marsudi Agawe Rumaketing konco (Marko), Paguyuban Paguyuban Supir Taksi Jombor dan paguyuban Tridarma Malioboro dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan hingga saat ini konsep layanan dan besaran iuran belum jelas.

Ketua Paguyuban Marko, Prayitno, mengatakan kualitas layanan kesehatan pada Januari 2014 harus sama dengan layanan kesehatan PT Jamsostek. Anggota paguyuban sudah merasakan manfaatnya dalam empat tahun ikut Jamsostek dan menginginkan kualitas layanan yang sama.

Dia menjelaskan PT Jamsostek memberikan pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung, hemodialisa maupun penyakit menahun lainnya yang membebani keuangan. Permasalahan itu menjadi pembicaraan Prayitno dan teman-teman di acara High Level Forum on Expanding Coverage to The Informal Sector di Yogyakarta (30/09).

Paguyuban mengkhawatir pelayanan dan manfaat yang diterima selama ikut Jaminan Kesehatan di Jamsostek malah berkurang, ungkap Prayitno.

Hal Senada pun dikeluhkan oleh Paguyuban Tridarma, Rudiarto, yang menyatakan pekerja sektor informal sangat berbeda dengan pekerja formal, sehingga seyogyanya pemerintah mempertimbangkan besaran biaya premi yang berbeda.

Premi pekerja sektor formal dibayar oleh perusahaan, sedangkan pekerja informal harus membayar sendiri. Perlu diketahui tidak semua pekerja sektor informal itu adalah orang mampu, ujarnya.

Di forum High Level Forum on Expanding Coverage to The Informal Sector, Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron Mukti dalam jumpa press, mengatakan saat ini instansinya masih melakukan pembahasan guna menemukan formulasi terhadap konsep Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal.

Pada implementasinya nanti dilakukan evaluasi secara bertahap, yaitu per enam bulan akan dievaluasi program Jaminan Kesehatan ini, ujar Ali.

High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector digagas Kementerian Kesehatan dilaksanakan selama tiga hari dan melibatkan 100 peserta dari berbagai negara serta menghadirkan narasumber dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, PT Jamsostek, PT Askes, Dinas Kesehatan provinsi Jateng dan lembaga lain yang kompeten.

Kegiatan itu diharapkan mampu memberi masukan yang positif tentang formulasi penerapan Jaminan Kesehatan bagi pekerja sektor Informal.

Diperkirakan terdapat 86,4 juta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan nasional dengan total iuran mencapai Rp19,9 triliun. Jika, pemerintah juga harus membayar iuran 32 juta pekerja sektor informal sebagai penerima bantuan iuran (PBI), maka diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp7,6 triliun setahun.

Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G Masassya di paparannya mengatakan saat ini sudah menyiapkan pemindahan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ke PT Askes selaku BPJS Kesehatan.

Terdapat tiga tahapan, pertama, memindahkan program JPK, kedua memindahkan peserta JPK dan yang terakhir memindahkan provider kesehatan, sesuai, komitmen dengan PT Askes (Persero) yang nanti akan menjadi BPJS Kesehatan.

Peralihan ini tidak akan mengurangi manfaat yang sudah ada, baik dari layanan maupun bentuk pengobatannya, kata Elvyn.

google.co.id

Kemdikbud akui kualitas guru masih rendah

(ANTARA News) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan (BPSDMPK) dan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syahwal Gultom, mengakui mutu dan kualitas guru di Tanah Air saat ini masih rendah.

“Hasil uji kompetensi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir menunjukkan kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah,” kata Syahwal Gultom, di Ambon, Jumat.

Syahwal Gultom yang berada di Ambon sebagai pembicara pada Seminar Mutu Pendidikan Nasional yang digelar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku bekerja sama dengan Kemdikbud, mengakui masih banyak guru terutama di daerah-daerah yang tidak lulus uji kompetensi dan sertifikasi sebagai akibat rendahnya kualitas mereka.

Menurut dia, buruknya hasil Ujian Nasional (UN) pada beberapa provinsi juga sebagai salah satu indikator rendahnya kualitas guru. Banyak guru yang tidak memahami substansi keilmuan yang dimiliki maupun pola pembelajaran yang tepat diterapkan kepada anak didik.

Dia mencontohkan dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1.

Begitu pun dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat. Sedangkan 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional.

“Ada banyak masalah yang harus dibenahi dalam persoalan guru. Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi guru juga masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata tak sampai 50 persen soal yang bisa dikerjakan,” katanya.

Selain tingkat pendidikan yang belum memadai, pada 2010–2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar.

Dia menambahkan standar kualitas guru sudah menjadi fokus perhatian Kemdikbud sejak 2012, tetapi pemerintah juga tak ingin melukai guru yang sudah lama mengabdi.

“Standardisasi guru dimulai dengan melakukan uji kompetensi awal. Tujuannya untuk seleksi awal guru yang layak ikut proses sertifikasi dan pemetaan,” katanya.

Ke depan, Kemdikbud akan mengajukan tiga pola pembinaan guru, yakni uji kompetensi, penilaian kinerja, dan diklat secara berkelanjutan dan berjenjang, sehingga kualitas para pendidik semakin meningkat.

google.co.id