Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang

Berkas Lengkap, Neneng Menunggu Jadwal Sidang


Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, berkas tersangka kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, sudah lengkap atau P-21. Berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diproses selama 14 hari. Demikian dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (10/10). Selain Neneng, berkas dua tersangka lain sudah P-21. Kedua tersangka merupakan warga negara Malaysia yang membantu Neneng dalam pelarian. Neneng beserta kedua tersangka tinggal menunggu jadwal sidang. Neneng diduga menerima uang Rp2 miliar sebagai perantara proyek. Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu sempat kabur keluar negeri selama 10 bulan. Aksinya di luar negeri dibantu dua warga Malaysia. Pelarian istri terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin, itu berakhir pada 13 Juni 2012. Selama pelariannya, Neneng diduga memindahkan aset suaminya senilai Rp1 triliun.

Nasional | Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Rusli Zainal

Rusli Zainal

, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai saksi untuk tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6/2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

Dalam pemeriksaan, Rusli Zainal membantah telah memerintahkan untuk memberi suap kepada anggota DPRD Riau.

“Saya tidak ikut memerintahkan dan sudah terbukti (terdakwa) yang sudah incraht,” kata Rusli Zainal usal pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1).

Rusli Zainal diperiksa penyidik KPK sekitar enam jam. Ia keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.10 WIB. Dalam pemeriksaan, ia sudah ditanyakan kesaksian untuk tujuh orang anggota DPRD Riau yang sudah jadi tersangka.

Selain itu, ia juga membantah telah memberikan perintah untuk melakukan suap kepada anggota DPRD Riau karena telah membahas Perda Nomor 6/2010. Mengenai pengakuan dalam persidangan yang mengatakan adanya perintah dari dirinya, ia berkelit dalam putusan tiga orang terdakwa yang sudah diputus vonisnya, sudah tidak ada lagi namanya.

“Tentu saya membantah, tidak ada perintah saya. Saya masih saksi, saya kan baru dimintai keterangan sebagai saksi, lanjutan dari yang kemarin,” jelasnya.

Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya untuk Gubernur Riau, Rusli Zainal terdiri dari pemeriksaan pertama pada saat kasusnya masih dalam penyelidikan dan dua kali dalam penyidikan. Dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan penyidik KPK, tinggal tersisa tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau yang masih ditangani KPK.

Ketujuh anggota DPRD itu adalah Adrian Ali (Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddik (Partai Golkar), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku Muazza (Partai Demokrat), Mohammad Roem Zein (Partai Persatuan Pembangunan), dan Turoechman Asy’ari (PDI-Perjuangan). Mereka ditahan KPK di tiga rutan secara terpisah sejak 15 Januari 2013 lalu.

Nama Rusli Zainal kerap disebut dalam persidangan para tersangka di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Kemudian dalam surat dakwaan Lukman Abbas, jaksa KPK menyebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dolar AS kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.

Nasional | Gubernur Riau Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Riau Penuhi Panggilan KPK

Gubernur Riau, Rusli Zainal

,JAKARTA–Gubernur Riau Rusli Zainal memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tujuh tersangka kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

“Insya-Allah nanti saya sampaikan yang sebenanrnya,” ucap Rusli saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau itu tiba sekitar pukul 09.10 WIB. Rusli datang ditemani seorang ajudannya dan tidak mau banyak berkomentar terkait pemeriksaannya. “Hari ini sebagai saksi.. Nanti ya..nanti,” kata Rusli yang mengenakan batik warna kuning ini.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan Rusli Zainal diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Benar, KPK akan periksa Gubernur Riau, kapasitas sebagai saksi untuk 7 tersangka anggota DPRD Prov Riau,” tutur Johan.

KPK menilai kasus ini akan terus berkembang dan tidak berhenti pada penetapan ke tujuh tersangka dari anggota DPRD Provinsi Riau itu. Proses penyidikan menurut Johan tidak mengarahkan kepada siapapun tergantung temuan penyidik KPK.

KPK resmi menahan tujuh anggota DPRD Provinsi Riau terkait dugaan kasus korupsi PON XVIII di Riau pada Selasa (15/1).

Ketujuh anggota DPRD Riau tersebut yaitu Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP). Ketujuh Anggota dewan yang merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON itu.

Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Menurut Johan, satu tersangka akan ditahan di rutan Guntur yakni Turoechan Asyari, dan Empat tersangka yang ditahan di Rutan Cipinang yaitu Andrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza, serta Zulfan Heri. Sedangkan dua tersangka yang ditahan di rutan KPK yakni, Syarif Hidayat dan Muh Rum Zen.

Nasional | Diimbau Ajukan Caleg Bersih, Golkar Yakin Metode Rekrutmen Sudah Tepat


Ilustrasi

Jakarta – Diimbau untuk mengajukan calon legislatif (caleg) yang lebih berintegritas dan lebih intelek dalam pemilu 2014, Partai Golongan Karya (Golkar) menyanggupi. Golkar sendiri meyakini metode rekrutmen yang dilakukannya sudah tepat.

“Golkar punya metode penjaringan caleg, sehingga rasanya kecil kemungkinan. Namun, bukan berarti tidak ada caleg yang tidak intelek, tidak integritas, tidak loyal,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Tantowi Yahya dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (24/1/2013).

Lebih lanjut, Tantowi menjelaskan, metode rekrutmen Golkar yang mengedepankan penggodokan karakter para calegnya. Menurutnya, caleg Golkar dibekali dengan serangkaian orientasi yang mendalam.

“Untuk jadi caleg Golkar, yang bersangkutan harus berkiprah secara politik di organisasi, baik organisasi yang didirikan partai maupun organisasi sayap. Mereka sudah melalui penggodokan dalam waktu lama,” jelasnya.

Para caleg-caleg tersebut kemudian akan mengikuti orientasi dan kemudian diturunkan ke dapil masing-masing sebagai praktik lapangan. “Mereka bekerja dalam payung kekaryaan dan dimonitor oleh DPP,” imbuh Tantowi.

Kemudian, untuk mengetahui elektabilitas para caleg, mereka akan disurvei oleh kalangan internal partai.

“Disurvei, jadi tingkat elektibiltas ketahuan siapa kader yang disukai,” tandasnya.

Ketua KPK Abraham Samad mengharapkan agar parpol merekrut caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual. Hal ini merujuk pada banyaknya anggota dewan yang diseret ke pengadilan oleh KPK.

Sejak KPK berdiri pada tahun 2002 sampai saat ini, tak ada satupun terdakwa yang dihadirkan KPK, dibebaskan oleh pengadilan. Terakhir, Angelina Sondakh diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh pengadilan negeri Tipikor Jakarta.

Hal ini cukup mengkhawatirkan menjelang pemilu legislatif yang semakin dekat. Terlebih pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU. Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai.

Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS). Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi caleg pada 16-22 April 2013. Penetapan daftar caleg tetap untuk tingkat DPR akan dilakukan pada 4 Agustus 2013.

(nvc/rvk)

Nasional | Demokrat Janji Selektif Rekrut Caleg yang Berjiwa Anti-Korupsi


Saan Mustopa (dok. detikcom)

Jakarta – Setiap partai politik (parpol) diimbau untuk mengajukan calon legislatif (caleg) yang lebih berintegritas dan lebih intelek dalam pemilu 2014 mendatang. Menanggapi hal ini, Partai Demokrat menjanjikan rekrutmen caleg yang lebih selektif, termasuk dengan menyelidiki rekam jejak masing-masing caleg.

“Intinya pandangan sama, kami juga ingin ke depan calon memiliki integritas tinggi dan kapabiltas tinggi, sehingga potensi negatif yang membuat politisi tersangkut masalah bisa diatasi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wassekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/1/2013).

Lebih lanjut, Saan menjelaskan, rekrutmen caleg dalam tubuh Demokrat didasarkan pada sistem yang sudah berjalan. Proses rekrutmen, menurut Saan, akan dilakukan dengan sangat objektif dan sangat selektif.

“Memiliki integritas tinggi, tidak hanya moralitas, tapi juga etika yang baik. Kemudian track record mereka juga akan diinvestigasi,” terangnya.

Menurut Saan, ada dua hal utama yang diinvestigasi dalam setiap proses rekrutmen. Pertama, lanjut Saan, apakah caleg tersebut pernah melakukan perbuatan tercela, baik dari segi moral maupun kriminal. Kedua, apakah caleg tersebut pernah melakukan korupsi.

“Investigasi masa lalu mereka,” ucapnya.

Saan menyadari, citra Demokrat di mata masyarakat tidak begitu baik. Terlebih, akhir-akhir ini Demokrat sering menjadi sorotan dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Ke depan, kita tidak mau kekeliruan lagi, kita akan memulihkan kepercayaan publik dengan cara itu tadi,” tegas Saan.

Ketua KPK Abraham Samad mengharapkan agar parpol merekrut caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual. Hal ini merujuk pada banyaknya anggota dewan yang diseret ke pengadilan oleh KPK.

Sejak KPK berdiri pada tahun 2002 sampai saat ini, tak ada satupun terdakwa yang dihadirkan KPK, dibebaskan oleh pengadilan. Terakhir, Angelina Sondakh diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh pengadilan tipikor Jakarta.

Hal ini cukup mengkhawatirkan menjelang pemilu legislatif yang semakin dekat. Terlebih pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU. Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai.

Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS). Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi caleg pada 16-22 April 2013. Penetapan daftar caleg tetap untuk tingkat DPR akan dilakukan pada 4 Agustus 2013.

(nvc/rvk)

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

Nasional | Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Riau

Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Riau

Corruption Eradication Commission (KPK) is an extraordinary government law-enforcement body set up at the end of 2003 to fight corruption. (illustration)

, PEKANBARU — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Riau HM Rusli Zainal pada Jumat (25/1), sebagai saksi untuk tujuh anggota DPRD Riau, tersangka suap PON XVIII 2012.

“Jadwal pemeriksaan untuk Gubernur Riau dimulai pada pukul 10.00 WIB di Gedung KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi ketika dihubungi ANTARA Pekanbaru per telepon, Kamis.

Rusli Zainal menurut Johan diperiksa sebagai Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB-PON) XVIII 2012.

Ditanya mengenai “Jumat kramat”, Johan mengaku segala sesuatunya bisa terjadi kapan saja, termasuk pada Jumat 25 Januari.

Kemungkinan juga, kata dia, Rusli bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Riau, menyangkut dugaan suap atas rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) No.6 2010 tentang Proyek Arena Menembak dan Perda No.5 2008 tentang Stadion Utama PON.

“Tidak tahu apakah besok itu penyidik menahan Rusli, karena statusnya juga masih sebagai saksi,” katanya.

Kasus suap PON XVIII awalnya terbongkar saat KPK menangkap tujuh anggota DPRD Riau dengan barang bukti uang tunai senilai Rp900 juta pada 3 April 2012. Kemudian dua di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka, yakni Faizal Azwan dari Partai Golkar dan M Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga setempat, Eka Darma Putra, dan Manajer Pemasaran PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syaputra, ikut tertangkap dan dijadikan tersangka.

Kemudian menyusul Lukman Abbas selaku mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta delapan anggota DPRD Riau, yaitu Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhaza, Zulfan Heri, Syarief Hidayat, Moh Roem Zein, dan Turoechsan Asyari.

Terkait dengan peran Rusli, sejumlah saksi maupun petunjuk menguatkan keterlibatan politisi Partai Golkar itu. Semisal saat dipersidangan, Lukman Abbas yang mengaku diperintah gubernur untuk memberi uang lelah kepada anggota DPRD Riau terkait dengan pembahasan anggaran tambahan PON. Gubernur juga diduga menerima uang senilai Rp500 juta dari rekanan proyek.