Surya Paloh: Bangsa Ini Sakit

Surya Paloh: Bangsa Ini Sakit


Uploaded by www.indonology.com. Serang Indonesia merupakan bangsa yang sakit. Untuk mengobati bangsa yang sakit itu dibutuhkan pemikiran yang bisa merubah sesuai tuntutan zaman. Perubahan tidak bisa dilakukan secara emosional seolah-olah bisa dilakukan semalam atau secara instant. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan Gedung Restorasi Partai Nasdem Provinsi Banten di Serang, Banten, Sabtu (7/4). Menurut Surya Paloh, perubahan sejati harus dilakukan dengan berbagai upaya dan melalui proses berkelanjutan. Pada bagian lain, Surya Paloh mengkritik tingkah sejumlah tokoh yang menganjurkan sesuatu. Hidup sederhana dan perilaku tidak korup misalnya. “Kalau ingin melakukan hidup sederhana, berikanlah contoh. Kalau ingin menyatakan tidak korupsi, lakukanlah tidak koruopsi. Lakukanlah dengan keteladanan,” kata Surya Paloh.

CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPR / DPRD INDONESIA PEMILU 2009 UNTUK DPRD JAKARTA TIMUR / JAKTIM PMB Hj.LENDA ARIYATI BcAk:YUSUF EMIR FAISAL ANGGOTA DPR RI DARI PKB DITAHAN KPK SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI ALIH FUNGSI HUTAN BAKAU TANJUNG API API.

CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPR / DPRD INDONESIA PEMILU 2009 UNTUK DPRD JAKARTA TIMUR / JAKTIM PMB Hj.LENDA ARIYATI BcAk:YUSUF EMIR FAISAL ANGGOTA DPR RI DARI PKB DITAHAN KPK SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI ALIH FUNGSI HUTAN BAKAU TANJUNG API API.


Click: lendaariyati.wordpress.com untuk KENAL LEBIH TELITI dengan Hj.LENDA ARIYATI BcAk,CALON LEGISLATIF DPRD JAKARTA TIMUR, DPRD JAKTIM PMB / DKI 3 DAPIL III,PARTAI MATAHARI BANGSA,INTISARIKAN TENTANG YUSUF EMIR FAISAL ANGGOTA DPR RI DARI PKB DITAHAN KPK SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI ALIH FUNGSI HUTAN BAKAU TANJUNG API API YANG DISIARKAN METRO TV.

# INDONESIA TANPA MAKSIAT – TOLAK KENAIKAN BBM

# INDONESIA TANPA MAKSIAT - TOLAK KENAIKAN BBM


HABIB RIZIEQ DALAM AKSI SEJUTA UMAT DALAM ORASINYA: HARAM BAGI PEMERINTAH MEMUNGUT PAJAK DARI RAKYAT KECIL, MENAIKAN BBM, TARIF DASAR LISTRIK DAN TELEPON, MENGURANGI SUBSIDI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, MENYUSUTKAN DANA PELAYANAN MASYARAKAT SELAMA KORUPSI TIDAK DIBERANTAS Fatwa Al-Imam ‘Izzuddin ibnu ‘Abdissalam rhm untuk Sultan Qaths di Mesir : “Sesungguhnya jika musuh masuk menyerang negeri Islam maka wajib atas ulama untuk memerangi mereka. Dan bolehlah bagi engkau sekalian para penguasa mengambil pungutan dari rakyat apa yang bias membantu jihadmu melawan musuh, dengan syarat tidak ada suatu apapun di kas Negara, dan engkau harus menjual terlebih dahulu segala emas perhiasan dan segala harta benda mahal milikmu, dan setiap tentara diberikan tidak lebih dari sekedar kebutuhan perangnya seperti kendaraan dan senjata, serta mereka disamakan dengan masyarakat biasa. Adapun mengambil pungutan dari harta milik umat dengan tetap membiarkan kelebihan dan kemewahan ditangan para penguasa dan tentara maka hukumnya tidak boleh”. Fatwa Al-Imam an-Nawawi rhm untuk sultan Zhohir di Damaskus — Syiria : “Aku tahu bahwa engkau wahai sultan, dulunya hanya seorang budak milik Amir Bandaqdar. Kala itu engkau tidak memiliki harta sedikit pun juga, kemudian Allah mengaruniakanmu berbagai kenikmatan dan menjadikanmu sebagai Raja. Dan kini di sisimu ada seribu budak laki-laki yang masing-masing mengenakan pakaian yang berhiaskan emas, dan dua ratus budak perempuan yang masing-masing mengenakan

Iklan Demokrat: Katakan Tidak, Pada(HAL) Korupsi!

Iklan Demokrat: Katakan Tidak, Pada(HAL) Korupsi!


Iklan tersebut adalah senjata paling ampuh yang dipakai Demokrat untuk membuktikan betapa konsistennya partai itu memberantas korupsi. Namun kenyataannya slogan tersebut menjadi sebuah “BUNGKUS KEPALSUAN” sekaligus berbohong terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Betapa tidak, sejumlah besar kasus korupsi di Indonesia ternyata melibatkan kader partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Slogan pemberantasan korupsi serta pemerintahan yang bersih hanyalah sekedar konsumsi janji-janji tipuan belaka. Pada masa kampanye Pemilu 2009 silam. Kala itu, Partai Demokrat merayu rakyat Indonesia lewat semboyan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Harus diakui, rayuan yang disebar luaskan melalui media massa itu memang cukup menarik perhatian. Ini karena SBY, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh turut serta membintangi iklan kampanye itu.. KATAKAN TIDAK PADA(HAL) KORUPSI!

Pesan Prabowo Subianto untuk Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki

Pesan Prabowo Subianto untuk Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki


Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto berpesan kepada Jokowi dan Basuki agar tidak korupsi, tidak mencuri uang rakyat, tidak akal-akalan proyek, karena rakyat menuntut pemimpin yang bersih, jujur dan profesional. Jika Jokowi dan Basuki tidak amanah, Prabowo yang akan memimpin demonstrasi untuk menurunkan Jokowi dan Basuki. Namun Prabowo yakin ia tidak akan pernah perlu melakukan hal tersebut, karena Jokowi dan Basuki memiliki integritas, jejak rekam yang baik, serta pengalaman sebagai walikota dan bupati dengan bersih.

Nasional | LPSK Gagas Penjara Khusus Bagi Justice Collaborator


ilustrasi (hasan/detikcom)

Jakarta – Jaminan hukum bagi justice collaborator dan whistle blower semakin kuat. Komitmen para penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi para pembongkar fakta inipun semakin tinggi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana membuat lapas khusus bagi para justice collaborator ini.

“Diharapkan lapas khusus ini juga bisa ditempati oleh justice collaborator lainnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK,” ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam jumpa pers di Kantor LPSK, Jalan Proklamator, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013).

Ia mengatakan, lapas khusus ini hanya akan diberikan kepada saksi-saksi yang penting dan berhak mendapatkan perlindungan. LPSK akan bekerjasama dengan penegak hukum untuk menentukan saksi yang berhak memperoleh perlakuan istimewa tersebut.

“Biasanya LPSK meminta kepada institusi yang menangani untuk memberikan penilaian. Seberapa penting keterangan dari orang tersebut,” ujarnya.

Sebab LPSK tidak memiliki kewenangan untuk membaca semua berkas. Sehingga penilaian dari penegak hukum sangat menjadi pertimbangan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi justice collaborator maupun whistle blower.

Justice collaborator yang melaporkan sendiri akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada penegak hukum yang menanganinya. Benar tidak keterangan dia dan ada dampaknya atau tidak bagi kasus itu,” tuturnya.

Karena itulah, untuk justice collaborator yang mendapatkan rekomendasi dari penegak hukum, perlindungannya akan lebih cepat. LPSK akan langsung menangani.

“Dengan begitu kita juga mendukung penegak hukum untuk menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi,” tuturnya.

Ia berharap, dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap justice collaborator, akan semakin banyak kasus yang terungkap. Sehingga penegakan hukum di negeri ini akan semakin baik.

(asp/asp)