METRO TV-NASDEM (Nasional Demokrat) Vs LUVIANA

METRO TV-NASDEM (Nasional Demokrat) Vs LUVIANA


Pernyataan Sikap Aliansi METRO: “Pekerjakan Kawan Kami Kembali” Pernyataan Sikap Aliansi METRO (Melawan Topeng Restorasi) “Pekerjakan Kawan Kami Kembali” Konstitusi menjamin hak setiap warga negara dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Begitu pun dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tapi yang dilakukan manajemen Metro TV terhadap jurnalis perempuannya, Luviana, seperti telah membalikkan tatanan nilai itu. Ia dibebastugaskan lantaran menuntut perbaikan kesejahteraan, manajemen ruang redaksi, serta tengah menggagas berdirinya organisasi pekerja yang mampu memperjuangan aspirasi karyawan di perusahaan televisi milik Surya Paloh, seorang pengusaha yang juga pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan tengah gencar menggaungkan slogan Restorasi Indonesia itu. Sudah hampir tiga bulan Luviana dibebastugaskan tanpa alasan yang jelas. Manajemen Metro TV yang semula menyatakan Luviana tidak melakukan kesalahan apa pun, baik secara administratif maupun tugas jurnalistik, kini menganggap Luviana telah melakukan kesalahan karena dianggap telah berupaya mereformasi manajemen, mengajak karyawan Metro TV untuk memprotes manajemen, serta telah melakukan pencemaran nama baik karena menceritakan kepada orang lain tentang kasus kesewenang-wenangan yang ia alami. Tak hanya itu, tatkala dukungan publik kepada Luviana semakin deras mengalir, justru secara kasar Luviana malah dirumahkan oleh pihak manajemen

MPR Dukung Pemecatan Aceng Fikri

MPR Dukung Pemecatan Aceng Fikri

Headline

Wakil Ketua MPR Hajriyanto dukung Aceng Fikri dipecat – IST

inilah.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Hajriyanto, mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) atas permohonan DPRD Garut yang meminta Bupati Aceng Fikri diberhentikan terkait dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keputusan MA itu harus dihormati. Sebab, putusan itu sebagai bukti konsistensi bangsa Indonesia terhadap penegakan hukum. “Penghormatan kepada keputusan MA merupakan pengejawantahan dari konsistensi dan komitmen kita untuk menegakkan hukum,” kata Hajriyanto kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Dijelaskan Hajriyanto, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, yakni negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Dan oleh karena itu supremasi hukum harus ditegakkan.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan hukum tersebut. Apabila ada ketidakpuasan terhadap keputusan MA tersebut maka hendaklah juga ditempuh cara-cara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur. “Dalam kaitan ini maka semua pihak harus terus melaksanakan asas due process of law, bahwa penegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, MA akhirnya mengeluarkan putusan atas permohonan DPRD Garut yang meminta Bupati Aceng diberhentikan terkait dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan. MA mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan permohonan pemberhentian itu berdasar hukum.

“Mengabulkan permohoanan DPRD Kabupaten Garut No.172/139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur membacakan putusan MA di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Putusan tersebut diambil pada Selasa (22/1/2013) dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diketuai Paulus Efendie Lotulung dengan hakim anggota Yulius dan Mohammad Supadi.

Ridwan lantas menerangkan posisi MA dalam kasus tersebut. Menurutnya, MA hanya mengadili permohonan DPRD dari sudut yuridis. Nah, sedangkan, pelaksanaan diserahkan ke pemohon. “Hasil putusan ini akan disampaikan para pihak pada hari ini (Rabu),” katanya. [tjs]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Respons ECB dan Inflasi Australia, Rupiah Melandai

    Respons ECB dan Inflasi Australia, Rupiah Melandai


  • “Jatuhkan Sanksi, PSSI Bisa Perkeruh Konflik”

MK: Dewan Etik Hakim Konstitusi Bukan Manuver Politik

MK: Dewan Etik Hakim Konstitusi Bukan Manuver Politik
(Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Dewan Etik dinilai sebagai manuver Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang MK yang diterbitkan Presiden Yudhoyono. Dewan etik yang bertujuan menindak hakim nakal itu dibentuk menyusul penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang diduga menerima suap sengketa pilkada.

Namun, tudingan itu dibantah Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Hamdan Zoelva.

“Sama sekali tidak ada manuver politik. Itu proses biasa saja justru kami menunjukkan bahwa kami ingin segera dijaga integritasnya oleh suatu lembaga,” kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Hamdan juga menampik pembentukan dewan etik sia-sia karena pihaknya menyusun secara dewan etik secara matang tugas dan fungsi dewan etik.

“Sama sekali tidak, makanya kami akan diskusikan secara detail dengan KY apakah nanti dewan kehormatan itu tugasnya itu day to day atau hanya mengadili jika ada pelanggaran berat,” imbuh Hamdan.

Ia menambahkan pihaknya hanya memiliki Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk setelah ada pelanggaran berat. Dengan alasan itulah pihaknya membentuk dewan etik.

“Kalau orang bilang MK membentuk dewan etik mengabaikan perppu itu tidak benar, karena dalam peraturan MK dewan etik salah satu konsiderasinya merujuk peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2013,” tukas Hamdan. (Adi)

google.co.id

Olahraga Perlu Diatur dalam Konstitusi

Olahraga Perlu Diatur dalam Konstitusi

Profesor Hukum dari Dongguk University Seoul Korea Selatan, Kee –Young Yeun (berdiri). Foto: SGP

Sejumlah pakar hukum olahraga dari berbagai negara berkumpul di Bali, Indonesia. Mereka berdiskusi dan bertukar pikiran bagaimana mengembangkan olahraga melalui instrumen hukum. Beberapa gagasan pun dilontarkan dalam Kongres International Association of Sports Law (IASL) ke-19 ini.

Salah satunya datang dari Profesor Hukum dari Dongguk University Seoul Korea Selatan, Kee –Young Yeun yang menegaskan perlunya mengatur olahraga ke dalam konstitusi di setiap negara.

“Ada dua jenis pengaturan olahraga di konstitusi. Ada negara yang secara langsung menyebutkan olahraga sebagai hak konstitusional. Dan ada negara yang hanya menyebutkan pemerintah mempromosikan olahraga,” ujarnya, Selasa (29/10).

Kee –Young Yeun menjelaskan di Korea Selatan, hak olahraga tak disebut secara langsung ke dalam konstitusi, melainkan hanya dianggap sebagai bagian dari hak untuk mengejar kebahagian. “Hak olahraga tak ditulis dalam Konstitusi Korea,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Kehormatan Dongguk University di Seoul Korsel ini mengatakan sudah banyak negara yang memasukkan olahraga secara tersurat ke dalam konstitusi mereka. Di antaranya, adalah Yunani, Portugal, Spanyol, Belanda, Aljazair dan sebagainya.

Ia menambahkan Pasal 59 Undang-Undang Dasar Negara Turki 1982 bahkan secara tegas mengatur negara mengembangkan olahraga dan melindungi olahragawan-olahragawan yang sukses.

Karenanya, ia berpendapat dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, maka memasukkan olahraga ke dalam hukum tertinggi akan membuat posisi tawarnya lebih baik. “Bila disebut dalam konstitusi, olahraga akan menjadi fundamental rights (hak yang fundamental),” tuturnya.

Sekretaris Jenderal IASL Olga Shevchenko menjelaskan beberapa ahli mengatakan bahwa olahraga dan hak asasi manusia (HAM) memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Dalam konferensi antar negara, lanjutnya, olahraga bahkan dianggap bisa memenuhi hak-hak fundamental lainnya.

“Pada 2005, dalam World Summit Kepala Negara dan Pemerintahan ditegaskan bahwa olahraga diakui sebagai alat untuk pendidikan, pembangunan dan perdamaian, kerjasama, solidaritas, toleransi, kesepahaman dan sebagainya,” ujar Asisten Profesor di Moscow State Law University ini.

Sementara, Profesor asal Erlangen University Jerman, Klaus Vieweg mengatakan di Jerman posisi olahraga sebagai bagian dalam hak asasi manusia (HAM) sudah diatur dalam undang-undang. Klaus mengungkapkan meski kadang bisa menjadi acuan, tetapi aturan ini kadang hanya sebagai penghias.

“Di Jerman kadang seperti itu. Aturan HAM dalam olahraga kadang tidak terlalu membantu,” ujarnya.

Sebagai informasi, UUD 1945 tak mengatur secara tersurat olahraga. Namun, ahli HAM – dalam pengujian UU Keolahragaan di MK – pernah mengklasifikasi bahwa olahraga masuk ke dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh konstitusi Indonesia tersebut.

hukumonline.com

KY: hakim konstitusi harus steril dari parpol

(ANTARA News) – Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mengatakan setiap calon hakim konstitusi harus steril dari partai politik dalam jangka waktu lama, untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

“Hakim MK harus steril dari parpol karena potensi konflik parpol di MK cukup besar. Kan ada sengketa pemilu, pilkada, semua disidangkan MK, maka hakimnya harus steril dari parpol,” ujar Taufiqurrahman kepada Antara seusai menjadi pembicara dalam diskusi “Menyelamatkan MK, Menyelamatkan Pemilu 2014“, di Jakarta, Kamis.

Di dalam Perppu MK yang diterbitkan 17 Oktober 2013 oleh pemerintah disebutkan untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”.

Menurut Taufiqurrahman, ketentuan itu jelas menimbulkan konsekuensi yang harus diterima para guru besar berusia relatif tua, yang saat ini masih menjadi kader partai politik.

Dia mencontohkan saat ini ada kader parpol berkompeten yang berusia 60 tahun dan ingin menjadi hakim konstitusi, maka yang bersangkutan harus melepaskan keanggotaannya di partai politik dan menunggu tujuh tahun untuk bisa mencalonkan diri.

Setelah tujuh tahun, maka usia yang bersangkutan menjadi 67 tahun. Otomatis dia tidak layak lagi menjadi calon hakim konstitusi, karena batas usia calon hakim konstitusi adalah 65 tahun.

“Tapi itu konsekuensi yang harus diterima, karena aturan ini bagus sebagai antisipasi konflik kepentingan parpol dengan Hakim MK. Lagi pula MK ini kan pengadilan, maka kalau bisa yang duduk di sana dari elemen ilmuwan,” ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma juga sependapat. Pertimbangan Alvon, bahwa transaksi politik terkadang dilakukan partai politik, maka seorang calon hakim konstitusi harus dijauhkan dari keterlibatan parpol.

“Calon hakim konstitusi memang harus tidak menjadi anggota parpol selama tujuh tahun. Saya mendukung itu, bukan karena saya membenci parpol, tetapi persoalannya kadang kala transaksi politik dilakukan oleh parpol,” kata Alvon.

Sebelumnya, pada Kamis (17/10) malam, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto membacakan Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu itu berisi tiga substansi utama yakni penambahan persyaratan calon hakim konstitusi, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan pengawasan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa butir Perppu MK itu mengatur antara lain terkait calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi, pembentukan Majelis Kehormatan MK yang tadinya `ad hoc` menjadi permanen, serta pembentukan panel ahli untuk menguji calon hakim konstitusi ke depannya.

Perppu tersebut dikeluarkan untuk kembali menegakkan wibawa MK menyusul tertangkapnya Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar oleh KPK, terkait dugaan suap perkara sengketa pilkada.(*)

google.co.id

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perppu presiden

(ANTARA News) – Pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra, menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I/2013 Tentang MK, karena tidak diatur dalam UUD 1945.

“Tidak satu pun pasal UUD 1945 maupun UU yang mengatur bahwa Perppu dapat diuji MK,” ujar dia, melalui akun twitter-nya, yang dikutip, di Jakarta, Selasa.

Yusril yang mempersilahkan media mengutip pernyataannya itu menjelaskan, secara pribadi dirinya berpendapat MK tidak berwenang menguji Perppu. Kewenangan MK yang diberikan UUD 1945 adalah menguji Undang-undang.

“Saya berpendapat jiwa Perppu setara dengan Undang-undang, tapi bagaimanapun juga Perppu bukanlah Undang-undang,” ujar dia.

Dia mengatakan, Perppu diterbitkan Presiden Susilo Yudhoyono dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan masa berlakunya terbatas sampai masa sidang DPR berikutnya.

Apabila DPR setuju dengan Perppu tersebut, maka disahkan menjadi UU, dan sebaliknya apabila DPR menolak, Perpu harus dicabut.

“Jadi mekanisme menguji Perppu ada pada DPR, bukan pada MK. Sifat pengujian oleh DPR lebih luas daripada MK,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, MK hanya menguji norma UU terhadap norma UUD. Jika MK menganggap satu UU bertentangan dengan UUD, maka MK berwenang membatalkan norma UU tersebut.

Sementara pengujian oleh DPR dapat mempersoalkan sejauh mana validitas Perppu itu dilihat dari sifat kegentingan memaksanya.

Dia mencontohkan kalau DPR menganggap tidak ada sifat kegentingan memaksa dalam Perppu itu maka DPR dapat menolak pengesahan perpu tersebut. “MK tidak dapat menguji hal seperti ini,” kata dia.

Selain itu, penerbitan Perpu oleh presiden,  menurut dia, merupakan beleid atau pilihan subyektif presiden. Dan yurispudensi menyatakan, tetaplah pengadilan yang diwarisi sejak zaman Hindia Belanda, tidak bisa menilai beleid pemerintah.

Lebih jauh dia menjelaskan pasal 7 UU Nomor 12/2011 mengatur, dalam hirarki peraturan perundang-undangan, huruf c adalah Undang-undang/Perppu, sehingga Perppu memang setara dengan Undang-undang.

Sementara pasal 9 ayat 1 UU Nomor 12/2011 mengatakan, dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan MK.

Namun di sana tidak disebutkan bahwa jika Perppu diduga bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya (dapat) dilakukan MK.

“Baik UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, maupun UU Nomor 12/2011, semuanya mengatur MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Tidak satu pun pasal UUD 45 maupun UU yang mengatur bahwa Perppu dapat diuji oleh MK,” kata dia.

google.co.id

Komisi III DPR: Perppu MK sudah sesuai konstitusi

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli menilai, penerbitan Perppu nomor 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai konstitusi.

Menurutnya, urgensi penerbitan Perppu itu sudah tepat, karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga yudikatif tersebut terkikis. Penyebabnya, Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar terjerat dua kasus suap sengketa Pilkada.

Baca juga: Gerindra: SBY masih tebang pilih soal korupsi dan Perppu, obat yang keliru untuk penyakit korupsi

“Yang bilang inkonstitusional itu salah besar. Konstitusi kita sudah menjelaskan, di saat urgent (penting-red), Presiden bisa mengeluarkan Perppu, itu hak prerogratif. Jadi Perppu yang dikeluarkan Presiden itu konstitusional,” tandasnya kepada LICOM, Senin (21/10/2013).

Pieter pun mempertanyakan sikap para penolak Perppu yang mengatakan jika hal itu inkonstitusional. “Belum apa-apa sudah bicara inkonstitusional. Bagaimana bisa bicara begitu?” Paparnya.

Politisi Demokrat yang berhasil menggeser posisi Gede Pasek Suardika ini menambahkan, seharusnya semua pihak mendukung langkah Presiden dalam menerbitkan Perppu tersebut untuk menyelematkan MK.

“Bukannya mengkritik atau menghakimi. Enggak bisa begitu. Berpikir tentang kebangsaan itu tidak boleh berpikir masuk kepada wilayah politik praktis. Mereka seharusnya langsung melakukan respon untuk melakukan ini-itu, tapi enggak ada kan?” Katanya.@endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com