BK DPR Periksa 4 Anggota Komisi XI

BK DPR Periksa 4 Anggota Komisi XI


Jakarta: BK DPR memeriksa empat orang anggota Komisi XI DPR yang dilaporkan Dahlan Iskan atas dugaan pemerasan terhadap BUMN, Rabu (28/11). Keempat anggota Komisi XI DPR itu adalah Linda Megawati dan Saidi Butar Butar dari Fraksi Parta Demokrat, Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan I Gusti Agung Rai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejak pukul 10.00 WIB hingga saat ini BK DPR sudah memeriksa tiga orang anggota Komisi XI DPR. I Gusti Agung Rai akan menjadi orang terakhir yang diperiksa karena belum hadir. Pemeriksaan terhadap I Gusti Agung Rai direncakan akan dilaksanakan setelah istirahat makan siang. Ketiga anggota Komisi XI DPR yang telah diperiksa membantah telah meminta upeti pada Rudi Setya Purnomo pada pertemuan dengan Dirut Merpati pada 1 Oktober 2011 lalu.(***)

Aksi Protes PPI Berlin-Jerman terhadap komisi I DPR-RI

Aksi Protes PPI Berlin-Jerman terhadap komisi I DPR-RI


Facebook PPI Berlin : www.facebook.com Anggota DPR yang hadir pada saat itu: LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. TRI TAMTOMO, SH; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF,M.SI; Fraksi Partai Demokrat H. HAYONO ISMAN. S.IP, Fraksi Partai Demokrat VENA MELINDA, SE.; Fraksi Partai Demokrat AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus; Fraksi Partai Golongan Karya Drs. HA MUCHAMAD RUSLAN; Fraksi Partai Golongan Karya IR. NEIL ISKANDAR DAULAY; Fraksi Partai Golongan Karya TANTOWI YAHYA; Fraksi Partai Golongan Karya YORRYS RAWEYAI; Fraksi Partai Golongan Karya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi ini yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat. Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retorik untuk menyentil kedatangan Komisi 1, antara lain mempertanyakan sikap anggota DPR

Nasional | Komisi VIII DPR Sepakat Kaderisasi Seribu Ulama

Komisi VIII DPR Sepakat Kaderisasi Seribu Ulama

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid

, JAKARTA — Komisi VIII DPR dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sepakat untuk merealisasikan program kaderisasi 1.000 ulama.

Kaderisasi itu dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada 10 persen calon ulama untuk mengambil studi S2 dan S3 ilmu keislaman di universitas-universitas ternama di luar negeri. Diharapkan, program ini menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan ilmu tentang zakat.

“Diharapkan kesepakatan ini membuat program Baznas untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan ilmu-ilmu tentang zakat akan mudah terwujud,” tegas Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Baznas, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/1).

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua Baznas, Didin Hafidhuddin dan jajarannya. Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR itu mengusulkan agar Baznas merealisasi program kaderisasi 1.000 ulama dalam lima tahun. Setidaknya dalam setahun dilahirkan 200 ulama baru yang mumpuni dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk tentang zakat.

Hidayat juga mengusulkan agar Baznas memberi beasiswa kepada 10 persen di antara target kaderisasi ulama tersebut untuk menuntut ilmu di level S2 dan S3 di universitas Islam ternama di luar negeri, seperti di Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, dan negara-negara lain.

Program ini diyakini akan melahirkan ulama-ulama baru dengan wawasan mendalam dan mengglobal yang siap berdarma bakti untuk Indonesia. “Dengan realisasi program ini, kepercayaan umat kepada Baznas juga akan meningkat, sehingga menambah jumlah umat yang sadar zakat. Secara tidak langsung, akan meningkatkan pula jumlah penerimaan zakat,” ujarnya.

Ketua Baznas Didin Hafidhuddin menyatakan sepakat dengan usulan Hidayat. Karena itu, program kaderisasi ulama ini menjadi kesepakatan bersama Komisi VIII dengan Baznas. “Saya berharap Baznas segera mengambil langkah-langkah operasional agar program ini bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 ini,” harap Hidayat lagi.

Kak Seto: Kita Ingin Ada Komisi Perlindungan Anak di RT dan RW


Foto: Aksi 'Gerakan Sayang Anak' di bundaran HI

Jakarta – Beberapa elemen masyarakat dan KPAI terjun ke Bundaran HI untuk menyampaikan kepeduliannya terhadap Iqbal Saputra (3,5), korban penyiksaan Dadang Supriatna (29). Untuk melindungi anak Indonesia, pemerhati anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto berencana menciptakan Komisi Perlindungan Anak hingga tingkat RT dan RW.

“Akibat kasus Iqbal, kita ingin ada sejenis komisi perlindungan anak sampai tingkat RT dan RW,” kata Kak Seto usai aksi ‘Gerakan Sayang Anak’ di Bundaran HI, Jakarta (20/3/2014).

Kak Seto menuturkan, jika setiap kasus penyiksaan terhadap anak harus lapor ke KPAI ataupun Komnas Perlindungan Anak, dinilai tidak efisien. “Kalau apa-apa (kasus penyiksaan anak) ke KPAI itu kan jauh dan susah, kalau ditemukan kekerasan terhadap anak segera laporkan kepada polisi terdekat, jangan menunggu untuk melapor ke KPAI dulu, ” terangnya.

Adapun Kak Seto mengharapkan agar pemerintah peduli terhadap anak Indonesia. Hal tersebut dapat dijalankan dengan pemerintah membuat gerakan nasional perlindungan anak.

“Kita ingin mendorong kepada pemerintahan agar mencanangkan gerakan nasional perlindungan anak, seperti yang dulu pernah dicanangkan oleh Presiden Soeharto, sehingga sempat terbentuk Komnas PA, KPAI dan sebagainya,” jelasnya.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 – 05.30 WIB hanya di Trans TV

(tfn/mok)

Punya informasi penting yang ingin Anda laporkan? Atau punya #FotoUnik? Kirim ke PASANGMATA.COM .

google.co.id

Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Komisi III: Penetapan Ketua MK tak Terkait Perppu

Headline

Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli – ist

inilah.com, Jakarta – Pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Hamdan Zoelva sebagai ketua MK, sah. Bahkan penetapan Hamdan tak berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang MK.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III asal Partai Demokrat, Pieter Zulkifli. Menurutnya, proses pemilihan ketua MK tidak ada kaitannya dengan Perppu MK. Karena, Perppu MK focus kepada dua hal yakni mengatur proses rekrutmen serta pengawasan hakim kontitusi.

“Jadi, kalau ada yang bilang tidak sah (proses pemilihan ketua MK), mengaitkan Perppu MK, dasar alasannya apa. Perppu MK sudah jelas kok, tidak mengatur soal pemilihan ketua MK,” terangnya di Jakarta, Sabtu (02/10/2013).

Sekedar diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPR asal PAN Taufik Kurniawan meminta proses pemilihan ketua MK ditunda, karena menunggu disahkannya Perppu MK itu oleh DPR.

Kembali dijelaskan Pieter, Perppu itu termasuk hak istimewa presiden yang dilindungi konstitusi. Dalam situasi genting, presiden memang memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu.

“Hanya saja, DPR diberikan waktu untuk mengkaji secara mendalam, apakah perppu tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya. Tapi, bukan berarti perppu harus mendapat persetujuan DPR. Tidak ada itu dalam konstitusi,” paparnya.

Meski demikian, terang Pieter, Perppu MK bisa saja ‘naik kelas’ menjadi undang-undang. Nah, disinilah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

“Saya himbau kepada seluruh pihak, jangan asal bicara. Kalau memang tidak paham, lebih baik diam saja. Masalah perppu MK sudah jelas dan tegas, sah. Tidak perlu ada perdebatan lagi,” pungkasnya.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol

    Baru Satu Babak, MU Sudah Pesta Gol


  • “Chelsea Layak Kalah dari Newcastle United”

Inilah.com