Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century

Ratusan Anggota DPR Mendukung Hak Angket Century


Dont Forget to give Rate for This Video ! Sebanyak 140 anggota dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak angket kasus dana talangan (bail-out) Bank Century, Jumat (13/11). Angka ini sudah lebih dari cukup sebagai persyaratan pengajuan hak angket seperti diatur undang-undang: 25 orang. Pendukung Hak Angket masing-masing 80 orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 24 orang dari Fraksi Partai Golkar, 14 dari Fraksi Gerindra, delapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, empat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan satu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hak Angket juga didukung dua Wakil Ketua DPR, Anis Mata (F-PKS) dan Pramono Anunga (Fraksi- PDI Perjuangan). Sementera Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat tak mau mendukung Hak Angket. Dijadwalkan usulan Hak Angket dibawa ke rapat paripurna DPR. Inisiatif Hak Angket Century mengemuka setelah pemerintah mengucurkan dana talangan lebih dari Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Padahal yang disetujui DPR hanya Rp 1,3 triliun. Dana dikucurkan empat tahap mulai 23 November 2008 hingga 21 Juli 2009.(***)

Nasional | Priyo: Enggar Hengkang ke Nasdem, Golkar tak Terpengaruh

Priyo: Enggar Hengkang ke Nasdem, Golkar tak Terpengaruh

Priyo Budi Santoso

,JAKARTA–Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai partainya tidak terlalu terpengaruh kepindahan Enggartiasto Lukita ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Partai Golkar masih memiliki segudang kader potensial yang siap menggantikan Pak Enggar,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Enggartiasto Lukita adalah anggota DPR RI dari Partai Fraksi Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat delapan yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Menurut Priyo, sebaliknya bagi Partai NasDem kehadiran Enggartiasto justru menambah derajat dan meningkatkan amunisi bagi partai politik yang baru akan menjadi peserta pemilu legislatif tersebut.

Ia mengharapkan kehadiran Enggartiasto di Partai NasDem bisa banyak memberikan kontribusi gagasan positif untuk partai politik baru tersebut.

Enggartiasto yang sudah duduk di parlemen sejak 1997, menurut Priyo, merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar dan telah mengundurkan diri secara resmi dari Partai Golkar karena ingin pindah ke Partai NasDem. “Pimpinan Partai Golkar sudah menerima surat pengunduran dirinya, kemarin,” kata Priyo.

Wakil Ketua DPR RI ini, menegaskan atas nama pribadi maupun atas nama partai, menghargai langkah Enggartiasto untuk beralih ke partai politik lain.

Namun demikian, kata dia, kepergian Enggartiasto tidak berpengaruh apa-apa terhadap Partai Golkar, karena sangat banyak kader potensial yang siap menggantikannya.

“Bahkan Partai Golkar harus mencermati satu per satu untuk menempatkan kader-kader potensial di daerah pemilihannya,” katanya.

Perihal posisi Enggartiasto Lukito sebagai anggota Komisi I DPR RI, menurut dia, akan segara digantikan oleh calon anggota legislatif dari daerah pemilihan yang sama.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita secara terbuka menyampaikan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dan keanggotaan di DPR RI dan selanjutnya memilih bergabung dengan Partai NasDem.

“Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, serta Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Kamis (24/1).

Enggartiasto Lukita menjadi anggota Partai Golkar sejak 1979 dan kemudian menjadi anggota MPR RI dari Partai Golkar pada periode 1997-1999. Dia menjadi anggota DPR RI pada tiga periode berturut-turut? pada 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie Sindir Pengkritik DPR

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyindir para elit dan pimpinan lembaga negara yang seperti memposisikan DPR sebagai musuh dan siap melawan hanya untuk pencitraan.

Sehingga, jika melawan DPR, mereka merasa menjadi orang paling hebat. “Yah saya sangat menyesalkan dengan pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara yang seolah menempatkan DPR sebagai musuh, sehingga melontarkan yang tidak patut dilontarkan,” tutur Marzuki di Jakarta.

Marzuki mencontohkan sikap Ketua MK, Mahfud MD yang mengatakan akan melawan DPR dengan keputusannya dan akan mengetokkan palu keras-keras untuk melawan DPR.

“Kok seperti ini? DPR ini lembaga demokrasi, tapi diposisikan sebagai lembaga yang harus dihancurkan. DPR seharusnya dibangun bukan dihancurkan,” ujar Marzuki.

Marzuki mengimbau masyarakat dan para pengkritik DPR harus sadar, jika DPR sebagai lembaga diposisikan sebagai musuh dan DPR dihancurkan, maka tidak akan ada lagi demokrasi. Padahal, demokrasi adalah pilihan kita dalam bernegara.

“Saya heran, DPR terus-terusan digempur seolah apa yang kita lakukan disini salah semuanya. Kalau ada angota yang tidak benar, maka laporkan. Kalau ada yang korupsi kita dorong agar hal itu dilaporkan ke KPK, jika ada yang melanggar etika maka bisa dilaporkan ke BK. Kita pun sudah berkoordinasi dengan BK untuk berani menindak anggota yang melanggar etika. Jadi untuk apa cuap-cuap memojokkan lembaga DPR,” papar Marzuki.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan seluruh pimpinan DPR sudah sepakat dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi lembaga DPR.

“Yang bisa mengatur anggota DPR itu fraksi, dan kita selalu mengadakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengatur anggota-anggotanya seperti jika ada yang malas datang ke rapat. Kita juga melakukan koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR,” tegasnya.

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Ungkap Prestasi DPR yang tak Diketahui Publik

Marzuki Alie

, JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengaku bangga, lantaran sejak 2009 sampai 2011, DPR RI/Setjen DPR RI selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI.

Ya, menurut Marzuki, prestasi dari lembaga pimpinannya itu tertutup kasus-kasus korupsi oleh segelintir oknum anggota DRP. Sehingga publik terbutakan.

Marzuki mengatakan Kesekjenan yang menjadi kewenangan pimpinan, sudah banyak kemajuan yang dicapai, meski belum sepenuhnya bisa dijalankan.

”Sekjen sendiri selama ini sudah berusaha untuk melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Tapi memang organisasi kesektjenan DPR itu besar sehingga belum semua bisa dilaksanakan,” tegasnya Marzuki di Jakarta.

Marzuki mengaku sejak awal penugasannya sebagai Ketua DPR pada 2009, ia sudah memanggil sekjen dan seluruh deputinya.

”Saya tegaskan bahwa tidak ada satupun proyek saya di DPR. Itu saya pesankan sehingga jangan sampai ada diterima jika ada orang yang mengaku-aku membawa proyek Ketua DPR. Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya, saya tidak mau ada pejabat kesetjenan yang harus ‘sekolah’ karena kasus korupsi,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ”Setjen DPR RI juga meraih penghargaan dari menteri keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” imbuhnya.

Prestasi lain DPR/Setjen, masih kata Marzuki, yakni menerima penghargaan yang tinggi dari Komisi Informasi Pusat RI, sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”DPR/Setjen juga menerima penghargaan dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas preestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2012 dengan predikat nilai ‘CC’,” selorohnya.

Tak hanya itu, kita, kata Marzuki, juga menerima award dari Menteri Keuangan atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara pada 2011, sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementrian dan lembaga.

“Kami juga telah secara menyeluruh menerapkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). Kita juga menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online, menyelenggarakan pelayanan informasi publik berbasis online,” tegasnya.

Karena itu, Marzuki berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya pembenahan yang kini dilakukan. ”Ya makanya kita berharap upaya pembenanah mendapat dukungan dan bukan hanya tudingan saja. Kami masih ada kekuarangan makanya kami membangunnya dan bukan menghancurkannya,” kata Marzuki menandaskan.

Masuk Partai, Sekjen DPR ke Demokrat?

Masuk Partai, Sekjen DPR ke Demokrat?

Headline

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh – Inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie merestui keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh, masuk partai politik. Nining akan ke Partai Demokrat?

Nining mengaku, punya pengalaman panjang sebagai sorang birokrat. Dijelaskannya, selama 9 tahun menjadi Eselon I dan 5 tahun dipercaya menjadi Sekjen DPR.

“Apalagi calon perempuan masih kurang,” kata Nining.

Nining mengaku, mendapatkan dukungan dari semua pimpinan DPR. Bahkan, Ketua DPR Marzuki Alie menganggap positif keputusan itu.

“Saya diberikan izin oleh pak Marzuki, katanya bagus berkiprah di politik,” akui Nining.

Dengan sinyal positif dari Marzuki, lantas apakah Nining akan ke Demokrat? Dengan diplomatis, Nining mengaku belum memutuskan.

“Masalah partai yang penting visi misinya, pilihan-pilihannya nanti saya lihat,” kata dia.

Nining beralasan, dia masih PNS saat sekarang. Jika nanti status PNS sudah lepas, maka dia akan memilih partai mana yang tepat. Tidak menutup kemungkinan akan masuk Demokrat.

“Saya masih PNS jadi belum bisa ngomong itu. Saya hanya PNS yang punya pengalaman,” pungkas Nining. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Juventus: Llorente <i>Yes</i>, Cavani <i>No</i>!

    Juventus: Llorente Yes, Cavani No!


  • “Guardiola Tidak Percaya kepada Chelsea”

Nasional | Wacana Pemindahan Ibu Kota Jangan Hangat-hangat Tahi Ayam

Wacana Pemindahan Ibu Kota Jangan Hangat-hangat Tahi Ayam

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

, JAKARTA — Wacana pemindahan Ibu Kota RI ke luar Jakarta terus menjadi pembicaraan hangat. Sejumlah tokoh politik tak alfa menyuarakan pendapatnya, termasuk Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan.

Taufik berharap pemindahan Ibu Kota tidak hanya sekadar wacana, tetapi harus dicari solusi yang nyata. Sayangnya, selama ini pembicaraan pemindahan ibu kota itu hanya hangat-hangat tahi ayam.

“Sebaiknya dicari solusinya yang nyata. Jangan sampai banjirnya sudah selesai kita lupa lagi, banjir lagi baru ingat lagi,” katanya di Jakarta, Senin (21/1).

Pemecahan tersebut harus dimulai dari penataan ruang terbuka hijau. “Jakarta ini kompleks. Yang paling penting, yakni konsistensi pemanfaatan daerah-daerah untuk menyangga hujan jangan lagi dipakai untuk seperti perumahan-perumahan di Puncak, Bogor,” katanya.

Terkait dengan kemacetan, ia menilai belum ada insfrasturktur yang benar-benar memadai seluruh kendaraan di Jakarta.

“Mau dibuat three, four, bahkan five in one pun tetap saja macet, karena lebar jalan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan,” imbuh Taufik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon juga mengusulkan pemisahan pusat dan bisnis sebagai alternatif dan solusi bagi permasalahan Ibu Kota Jakarta, seperti banjir.

“Pemindahan Ibu Kota ini merupakan wacana lama yang perlu dikaji secara mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung,” katanya berpendapat.

Rapat paripurna DPR Soal Kenaikan BBM

Rapat paripurna DPR Soal Kenaikan BBM


Uploaded by www.indonology.com. Jakarta Rapat paripurna DPR, Jumat (30/3), akan mengambil keputusan apakah Pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22 Tahun 2011 dicabut atau tidak. Ini menjadi penentu apakah harga bahan bakar minyak naik atau tidak. Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, pada rapat Badan Anggaran kemarin tidak semua fraksi sepakat soal pasal yang melarang kenaikan harga BBM itu. “Yang setuju dicabut lima fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PKB. Tiga fraksi yang tidak setuju dicabut Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura,” kata politikus Partai Golkar itu dalam rapat paripurna tentang pengambilan keputusan RAPBN Perubahan 2012 di DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (30/3). Mekeng mengatakan, Fraksi PKS mengusulkan adanya ayat baru, yakni pada Pasal 7 ayat 6 (a) yang memberikan diskresi kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) lebih lima persen. Menanggapi itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta fraksi di DPR menyampaikan sikapnya terlebih dahulu. “Sesuai tata tertib pimpinan meminta pendapat dari fraksi apakah apa yang disampaikan pimpinan Badan Anggaran setuju atau tidak. Tapi dari yang disampaikan kita tidak bisa mengambil keputusan setuju atau tidak. Apakah setuju kita dengarkan dulu pandangan dari fraksi-fraksi,” tanya Marzuki. Fraksi PAN mengusulkan pada Pasal 7 ayat 6 (a) dicantumkan pemerintah bisa menyesuaikan