Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Ketua Partai Nasdem, Patrice Rio Capella.

,JAKARTA–Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengembalikan jabatanya kepada Ketua Majelis Nasional partai politik tersebut Surya Paloh pada pembukaan kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jumat malam.

“Tugas saya untuk mewujudkan Partai NasDem sebagai peserta pemilu legislatif bersama para kader sudah kita lalui,” kata Patrice Rio Capella ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan kongres Partai NasDem.

Patrice menegaskan, tugas yang diembannya bersana para kader untuk membangun Partai NasDem berawal dari sebuah mandat.

Karena itu, di hadapan para kader dan simpatisan Partai NasDem, Patrice menegaskan, mengembalikan mandat tersebut kepada Surya Paloh sebagai pemberi mandat.

Pada kesempatan tersebut, Patrice juga menyatakan terima kasih kepada para kader, para pejuang partai, dan para peserta kongres, atas kerja keras sehingga terwujudnya Partai NasDem sebagai peserta pemilu 2014.

“Selanjutnya, Partai NasDem akan menghadapi tantangan yang lebih berat di medan yang berbeda untuk memenangkan pemilu legislatif 2014.

Patrice menegaskan, untuk memenangkan pemilu legislatif 2014, Partai NasDem harus menyiapkan pimpinan yang tepat, visioner dan berwibawa.

“Saya Patrice Rio Capella, mendukung Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Nasional Partai saat ini untuk diangkat sebagai Ketua Umum Partai NasDem melalui forum kongres ini,” katanya.

Patrice juga meyakini kepemimpinan Surya Paloh akan membawa Partai NasDem menuju kemenangan dan kejayaan.

Sementara itu, Surya Paloh mengucapkan terima kasih kepada Patrice Rio Capella dan para kader yang berjuang bersama-sama hingga Partai NasDem menjadi peserta Pemilu 2014.

Surya Paloh menilai para kader NasDem tidak hanya menjadi penonton, tapi turut berpartisipasi atif untuk membangun Indonesia lebih baik, melalui restorasi Indonesia.
“Perubahan itu, paling tidak perubahan paradigma masyarakat,” katanya.

Usai rampok negara, banyak koruptor tak mau kembalikan uang negara

LENSAINDONESIA.COM: Meski pelaku korupsi berani mengakui kesalahan di depan Majelis Hakim, kenyataannya masih banyak uang negara berada di tangan para terpidana koruptor. Hal ini karena terdakwa lebih memilih dihukum penjara dibanding mengembalikan uang negara yang dirampoknya.

Hal itu terungkap dari beberapa terpidana korupsi di Jawa Timur, salah satunya terpidana kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) senilai Rp 425 juta, Lambertus Lewis Wayong. Mantan anggota DPRD Jatim dari partai Golkar ini hingga kini belum membayar denda yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA) atas kerugian negara yang disebabkannya.

Baca juga: Kejari Surabaya tunggu pelimpahan pembobol bank dari Kejagung dan Berkas dakwaan pembobol Bank BJB Surabaya tak kunjung rampung

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo, mengatakan Lambertus menyerahkan diri 1 Oktober lalu dan menjalani masa tahanan di Lapas Porong setelah divonis MA bersalah melakukan korupsi dana P2SEM senilai Rp 425 juta dengan hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

“Selain dijatuhi hukuman pidana penjara, berdasarkan putusan MA Nomor 87K/Pid.Sus/2012, Lambertus juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, serta membayar uang ganti rugi Rp 160 juta atau kurungan 6 bulan,” katanya.

Untuk ganti rugi, diinformasikan Lambertus telah mengembalikan kerugian negara saat perkaranya sedang dalam penyidikan. “Kalau dendanya yang sebesar Rp 50 juta itu saya pastikan belum bayar,” ujar Nurcahyo.

Menurutnya, kalau tidak mampu bayar denda Rp 50 juta, Lambertus bisa menggantinya dengan hukuman subsidair 3 bulan negara. “Atau asetnya disita negara lalu dilelang senilai dendanya. Tapi kebanyakan terpidana korupsi memilih menjalani tahanan subsidair daripada membayar denda. Belum tahu kalau Lambertus ini nanti mau bayar denda atau mau menjalani tahanan subsidair. Saat ini dia masih menjalani masa tahanan pokoknya,” jelas Nurcahyo.

Selain Lambertus, dalam perkara yang sama ada nama Fathorrasjid mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim 2004-2009 yang juga terpidana kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) senilai Rp 14 miliar.

Berbeda dengan Lambertus, Fathorrosjid telah membayar denda Rp 100 juta, dan diperkirakan segera menghirup udara bebas dengan keluar dari penjara tahun ini. Sayangnya, pembebasan itu terkendala dikarenakan Fathor belum membayar ganti rugi uang negara sebesar Rp 5,89 miliar, untuk itu dia harus masih di Rutan Medaeng untuk jalani subsider 1,5 tahun penjara. “Kalau pak Fathor, kemungkinan besar pilih hukuman penjara daripada bayar uang miliaran ganti rugi, ” kata Jungkung.

Sebelumnya, Fathorrasjid divonis empat tahun penjara oleh putusan kasasi MA dengan denda Rp 100 juta. Fathorrasjid juga diharuskan membayar ganti rugi uang negara sebesar Rp 5,89 miliar subsider 1,5 tahun penjara. @ian_lensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Malaysia Kembalikan Tiga Orangutan Sitaan ke Indonesia

Orangutan Rawa Tripa

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN– Tiga Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) yang disita oleh Malaysian Departement of Wildlife and National Parks (DWNP), sudah dikembalikan ke Indonesia untuk dilepaskan kembali ke Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Jambi.

“Orangutan itu diterima Kamis, 10 Oktober 2013, tiga ekor sitaan DWNP dari pemilik ilegalnya sebelumnya dititipkan di Kebun Binatang Malaka Malaysia (Malaka Zoo Malaysia),” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara (Sumut), Istanto di Medan, Jumat (11/10).

DWNP menyita Orangutan itu dari pemiliknya karena diketahui diimpor tanpa izin resmi dan melanggar Konvensi perdagangan internasional terhadap satwa terancam punah (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species). Orangutan terdaftar di appendix I dalam CITES sehingga impor /ekspor tanpa izin dan dokumentasi resmi dilarang.

DWNP Malaysia menyampaikan informasi Orangutan Sumatera hasil sitaan itu Malaysia yang diberi nama Fazren (jantan berumur antara 10-12 tahun), Sen/Sam (betina, 7-8 tahun) serta Suzie (betina, 8-9 tahun).

DWNP Malaysia bersama Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementerian Kehutanan Indonesia sepakat untuk  mengembalikan ketiga Orangutan ini kepada habitat aslinya dengan melalui program pelepasliaran.

Pengembalian Orangutan itu dilakukan dengan bantuan teknis dan logistik dari Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) yang merupakan Yayasan Ekosistem Lestari di Medan dan PanEco Foundation dari Swiss.

Pengangkutannya dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia juga dibantu dengan penerbangan gratis sebagai hibah dari Malaysian Airlines.

Dia menyebutkan, pengembalian Orangutan Sumatera itu adalah bentuk kerja sama yang ketiga antara Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Indonesia. Sebelumnya pada Desember 2005 dilakukan pemulangan dengan jumlah sebanyak lima ekor dan Juni 2006 sejumlah satu ekor.

Orangutan Sumatera yang masih tersisa di alam liar diperkirakan hanya tinggal sekitar 6.600 ekor dan terdaftar sebagai spesies paling terancam punah oleh IUCN. Karena semakin langka, maka kedua spesies itu juga dilindungi oleh undang undang Indonesia No 5, tahun 1990, yang melarang pembunuhan, penangkapan, pemeliharaan dan perdagangan Orangutan.

google.co.id

Kembalikan Pengawasan Hakim MK ke KY

Kembalikan Pengawasan Hakim MK ke KY

Headline

Mantan Ketua MK Akil Mochtar – (Foto : inilah.com/Agus Priatna)

inilah.com, Jakarta – Kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar seharusnya tidak perlu terjadi bila pengawasan terhadap hakim konstitusi berjalan.

Mantan anggota Komisi III DPR, Firman Djaya Daeli menjelaskan bahwa UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudusial, mengatur adanya wewenang dalam mengawasi hakim konstitusi.

Termasuk juga memberikan sangsi kepada hakim konstitusi yang nakal. Namun, wewenang tersebut dibatalkan oleh MK melalui putusan judicial review pada 2006.

“Saat itu, memang ada keganjilan. Masak MK menguji dirinya sendiri serta membatalkan kewenangan pengawasan KY. Melalui putusan judisial review. Jelas, putusan tersebut layak dipertanyakan aspek keadilannya. Sayangnya, tak ada satupun yang mengkritiknya,” tutur politisi asal PDIP itu kepada inilah.com, Jumat (04/10/2013).

Padahal, lanjut Firman, pengawasan hakim konsitusi di MK, merupakan hal penting. Ke depan, hak pengawasan hakim oleh KY harusnya bisa ‘dihidupkan’ lagi.

“Pengawasan ataupun sangsi terhadap hakim (hakim konstitusi) yang terbukti melanggar aturan, bisa ditegakkan. Ini sangat positif agar kredibilitas lembaga bisa terjaga,” ungkap anak buah Megawati itu.[jat]

Rekomendasi Untuk Anda


  • KPK Gelar Rekonstruksi Terkait Suap Migas

    KPK Gelar Rekonstruksi Terkait Suap Migas

  • Martino Berharap Barca Terpengaruh Cedera Messi

    Martino Berharap Barca Terpengaruh Cedera Messi

Inilah.com

‘Kembalikan Fungsi KY untuk Awasi MK’

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mendesak pengembalian mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi ke Komisi Yudisial. Seruan itu menyusul penangkapan Ketua MK AM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan menerima suap.

Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie dalam siaran pers yang diterima Antara Jawa Timur di Surabaya, Kamis (3/10)  malam mengatakan, penangkapan tersebut menjadi pukulan telak dalam dunia peradilan, mengingat MK adalah  The Guardian of Constitution yang diyakini sebagai lembaga yang independen dan kredibel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi AM yang diduga menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III No.7, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) malam.

Meski Hamim tetap menekankan agar MK membentuk dahulu majelis kehormatan untuk memberhentikan AM. Ia juga mengingatkan pembentukan MK merupakan mandat konstitusi dan keberadaannya sangat dibutuhkan, sehingga harus diselamatkan.

Langkah selanjutnya, imbuhnya, yakni menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap hakim MK. “Di era demokrasi seperti saat ini, tidak boleh ada satupun institusi yang tidak diawasi. Hakim MK bukan malaikat, sehingga perlu pengawasan,” ujarnya.

republika.co.id

MA Lepaskan Koruptor Rp 369 Miliar, Negara Kembalikan Harta yang Disita?


Basrief Arief (ari/detikcom)

Koruptor Rp 369 Miliar Lepas

Jakarta – Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini pepatah yang tepat bagi Republik Indonesia (RI) setelah Sudjiono Timan lepas. Selain negara kalah, pemerintah juga harus mengembalikan harta Timan yang telah disita.

Timan sendiri saat ini masih buron dalam kasus korupsi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 369 miliar. Di tingkat kasasi pada 2004 lalu, Timan divonis 15 tahun penjara. Namun dia dibebaskan Mahkamah Agung (MA) lewat putusan Peninjaun Kembali (PK) pada 31 Juli 2013.

Padahal Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tim eksekutor telah melakukan penyitaan aset berupa aset bergerak dan tidak bergerak dalam jumlah miliaran rupiah sejak 2004. Dengan adanya putusan bebas ini bagaimanakah nasib aset yang telah disita kejaksaan?

“Jika berkaitan dengan barang bukti apabila sudah kita eksekusi tentu sudah dimasukkan ke kas negara,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Basrief mengatakan akan membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan. Apakah aset yang sudah dijadikan barang bukti itu jadi sengketa atau tidak.

“Akan kita bicarakan dengan Menteri Keuangan. Jadi barang bukti itu mudah-mudahan tidak ada masalah,” ujar Basrief.

Timan mengkorupsi uang negara di BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 120 miliar dan USD 98,7 juta.

Timan dilepaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2002 lalu. Lantas jaksa kasasi dan dikabulkan MA. Pada 3 Desember 2004 MA mengganjar Timan dengan hukuman 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti ke negara Rp 369 miliar. Di tingkat PK, Timan kembali lepas.

Bus Giri Indah yang Mengalami Kecelakaan di Cisarua Ternyata Lolos Uji Kir. Bagaimana Bisa Terjadi? Simak penelusuran kecurangan Uji Kir di "Reportase Sore" pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/asp)

google.co.id