Pembangunan Tol Sumatra Wajib Hindari Tiga Kawasan

A toll road project is under construction. (illustration)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG — Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pembangunan jalan tol Sumatera harus bebas dari wilayah kawasan hutan, irigasi dan perkebunan.

“Pembangunan tol dilakukan sebagai salah satu penunjang percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya petani dan pekebun di provinsi ini,” ujarnya di Bandarlampung, Jumat (2/10).

Menurutnya, apabila rencana pembangunan yang melintasi masing-masing kabupaten itu lewat wilayah perkebunan dan sawah irigasi tentunya tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu dicapai kesepakatan.

“Alhamdulillah, beberapa waktu lalu sudah dicapai kesepakatan untuk rencana pembangunan tol Sumatera yang melalui Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat,” ujar Arinal.

Ia menambahkan, rencana awal terdapat beberapa wilayah kawasan dilalui, namun setelah adanya rapat koordinasi semua dapat diselesaikan tanpa mengurangi wilayah-wilayah tersebut.

“Terlaksananya pembangunan ini diharapkan dapat mempermudah dan lebih efisien serta murah untuk digunakan masyarakat sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia menerangkan.

Dia juga menyebutkan, tahap awal pembangunan adalah Bakauheni hingga Terbanggi Besar dan ini sudah dapat dilaksanakan asalkan pembebasan lahannya dapat segera terpenuhi.

“Seluruh dokumen pelaksanaan pembangunan akan dikebut hingga akhir 2013 sehingga awal 2014 dan semua pemerintah daerah yang wilayahnya akan dilewati jalan tol tersebut dapat mendukung dengan mempercepat pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.

Arinal menjelaskan untuk tahap awal pembangunan dari Bakauheni Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah dapat segera terealisasikan sehingga selanjutnya tinggal meneruskan hingga ke Provinsi Sumatera Selatan.

Menurutnya, dalam pembangunan tol yang paling utama adalah masalah pembebasan lahan, seperti yang tengah di bahas dalam rapat saat ini yaitu masih menentukan lahan yang akan dibebaskan,

Ia mengharapkan, efektivitas jalan-jalan yang sudah lama dibangun juga harus menjadi perhatian sehingga dapat terlaksana pembangunan jalan yang sesuai dengan kebutuhan serta peruntukannya guna kemajuan transportasi antar daerah di Indonesia.

google.co.id

Kemnakertrans Mulai Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Perbatasan

Salah satu kawasan transmigrasi di Indonesia timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) mulai mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (kawasan transmigrasi) di perbatasan.

Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Jamaluddin Malik mengatakan, pengembangan KTM di perbatasan untuk menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

“Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara,” kata Jamaluddin pada keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (13/10).

Salah satu contoh kawasan transmigrasi yang berada relatif cukup dekat dengan perbatasan negara lain, Jamaluddin mengungkapkan, adalah Salor, sebuah KTM yang di berada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Kawasan KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha. Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis di KTM Salor adalah padi, tebu dan palawija.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State) yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.

“Terjadi perubahan pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan,” kata Jamaluddin.

Jamaluddien mengatakan diperlukan adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi perbatasan.

Dukungan tersebut agar potensi daerah kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, lanjut Jamaluddin, diperlukan juga adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kondusif  dalam pengembangan usaha dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan.

Sebelumnya, Jamaluddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua khususnya ke lokasi transmigrasi Tanah Miring pada Selasa- Jumat (8-12/10) lalu. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan program pembangunan kawasan transmigrasi KTM Salor.

google.co.id

Dua Destinasi Wisata NTB Dikembangkan untuk Kawasan Asia Tenggara

Pulau Lombok

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA – Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menggandeng investasi-investasi baru di sektor pariwisata berbasis lingkungan (ekowisata). Konferensi Tri Hita Karana memperluas kesempatan untuk dua destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa untuk dikembangkan dalam proyek ekowisata untuk regional Asia Tenggara.

“Setidaknya ada dua lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang dikembangkan untuk menjadi eco region di kawasan Asia Tenggara,” kata Direktur Eksekutif Eco Region Indonesia, organisasi pengembang master plan pariwisata, John Higson di Nusa Dua, Bali, Ahad (6/10).

Kedua eco region NTB itu berlokasi di utara dan selatan NTB, yaitu Eco Region Tanjung Ringgit di Lombok, dan Eco Region Pulau Delapan. Higson mengatakan rencana induk (master plan) untuk Eco Region Tanjung Ringgit sudah selesai, sedangkan Pulau Delapan masih dalam tahap pengembangan.

Landasan pengembangan untuk kedua wilayah ini adalah pembangunan berkelanjutan dengan infrastruktur hijau. Bersama masyarakat dan investor, kedua wilayah yang tempatnya sangat indah ini akan segera dibuat ground breaking. Setidaknya, ada 10 pantai yang potensial memobilisasi ekonomi kawasan. Kawasan pertanian dan perikanan masyarakat setempat yang berkelanjutan menjadi wisata pendukung.

Higson mengakui tak mudah untuk berinvestasi pariwisata di Indonesia disebabkan panjangnya proses negosiasi di negara ini. Ia mencontohkan Swedia awalnya menghadapi permasalah serupa, namun terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen membuat Undang-Undang (UU) Ekowisata.

“Jika Indonesia mengadopsi hal yang sama, dengan memiliki UU Ekowisata, maka permasalahan wisata berkelanjutan akan sejalan dengan industri lokal, serta mendorong banyak manfaat bagi masyarakat,” papar Higson.

google.co.id

AS apresiasi peran Indonesia jaga stabilitas kawasan

(ANTARA News) – Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi peranan Indonesia dalam menciptakan situasi damai di kawasan serta senantiasa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.

Apresiasi Gedung Putih itu disampaikan Menlu AS John Kerry dalam pertemuannya dengan Menlu Marty Natalegawa di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat, seperti dikutip pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Sabtu dini hari.

John Kerry menekankan peran dan kontribusi Indonesia yang selalu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.

“Kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB atas Mandat dan di bawah payung PBB merupakan kontribusi nyata dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Suriah,” katanya.

Selain itu, Pemerintah AS juga mengapresiasi posisi prinsipil Indonesia terkait dengan penolakan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa mengatakan dia dan Kerry membahas sejumlah isu global dalam pertemuan di New York itu.

Disamping perkembangan Suriah dan kawasan Timur Tengah lainnya, ia mengatakan mereka juga menyinggung upaya ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).

“Bagi Indonesia, diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tantangan global,” kata Menlu Marty.

Marty secara spesifik menyambut baik perkembangan positif berbagai tantangan global yang merupakan hasil upaya diplomasi dewasa ini, termasuk kemajuan terkait pemusnahan senjata kimia Suriah dan isu nuklir Iran.

Marty kemudian juga menyampaikan arti penting negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan stabilitas keamanan dan kesejahteraan Asia Pasifik.

“Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN akan melanjutkan kepemimpinan dalam membangun arsitektur regional di kawasan yang senantiasa mengedepankan stabilitas bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama,” kata Marty.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu juga membahas upaya meningkatkan hubungan kedua negara, termasuk pertemuan Komisi Bersama tingkat Menteri pada akhir 2013 di Indonesia.

Mereka juga membahas persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali pada 7-8 Oktober. (P012/R013)

google.co.id

Untuk Tata Kawasan Macet, Pemprov Harus Tegas Atas-Bawah

Suasana kemacetan di pasar Tanah Abang, Jakarta.

Jakarta – Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini giat menata berbagai kawasan yang rawan kemacetan. Meski demikian, DTKJ meminta Pemprov DKI agar tidak hanya tegas terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu dan trotoar jalan, tetapi juga terhadap para pemilik bangunan megah di sekitar kawasan tersebut.

“Jangan hanya tegas ke (kalangan) bawah, tapi tumpul ke (kalangan) atas,” kata Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan saat meninjau penataan Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, Jumat (13/9).

Tigor khawatir, ketidaktegasan Pemprov terhadap kehadiran bangunan-bangunan tersebut justru akan membuat permasalahan kemacetan tidak tuntas. Bangunan tersebut akan menjadi sumber kemacetan baru.

Salah satu bentuk ketegasan Pemprov DKI adalah dengan memastikan bangunan –terutama yang berada di sisi jalan– kawasan rawan kemacetan, mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin) sesuai Perda 12/2003 tentang transportasi.

“Kalau dilihat, ada upaya Pemda untuk merapikan arus lalin. Awalnya sudah bagus dengan penertiban PKL dan parkir, tapi ada apartemen seperti di Pasar Gembrong. Bangunan itu sudah memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin) atau belum? Jangan sampai Pedagang direlokasi tapi timbul permasalahan lalu lintas yang lain,” kata Tigor.

Tigor juga mempertanyakan separator yang dibangun di sekitar Pasar Gembrong. Menurutnya, kehadiran separator seperti menegaskan keberpihakan Pemprov DKI terhadap pemilik modal.

“Siapa yang membuat separator itu dan apa maksudnya harus jelas. Terkesan untuk memperlancar lalu lintas, tapi justru menguntungkan apartemen,” katanya.

Selain ke Pasar Gembrong, Azas Tigor Nainggolan bersama beberapa anggota DTKJ lainnya juga meninjau kawasan Pasar Burung Pramuka dan Pasar Jatinegara Barat.

Suara Pembaruan

Google.co.id

DPR-RI dorong Trowulan sebagai kawasan budaya

(ANTARA News) – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah menetapkan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, sebagai kawasan budaya dalam upaya melestarikan peninggalan Kerajaan Majapahit.

Ketua Rombongan Komisi X DPR RI Agus Hermanto di Mojokerto, Kamis, menjelaskan hingga sekarang Trowulan masih memiliki peninggalan bersejarah Kerajaan Majapahit.

“Kami akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan salah satu mitra kerja kami, untuk terus melestarikan peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Untuk itu, Trowulan sebaiknya dijadikan sebagai kawasan budaya,” ujarnya usai mengunjungi Museum Majapahit di Trowulan, Mojokerto.

Dengan penetapan sebagai kawasan budaya, kata dia, seluruh kebudayaan di Trowulan dan sekitarnya bisa lebih terjaga dan dilestarikan, termasuk peninggalan Kerajaan Majapahit.

“Contohnya, kawasan Bubat yang sebelumnya terkenal sebagai tempat pelatihan para prajurit Majapahit kini menjadi ladang tebu. Penetapan kawasan budaya itu memang perlu dilakukan, karena masih banyak peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan yang harus dilestarikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Aris Sofyan menjelaskan, saat ini pemerintah mendayagunakan warga setempat untuk beralih profesi dari pembuat batu bata menjadi pemandu wisata.

“Kami berharap dengan adanya dorongan dari pemerintah ini akan memberikan efek positif bagi perkembangan Trowulan untuk lebih baik lagi pada masa mendatang,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, terdapat tiga ribu lebih tempat pembuat batu bata (linggan) di kawasan Trowulan, dan di masing-masing linggan terdapat tiga hingga lima tenaga kerja.

“Nantinya mereka akan diberdayakan sebagai pemandu wisata atau pengantar para wisatawan yang datang ke Trowulan,” ujarnya.

(KR-DYT/M008)

google.co.id