METRO TV-NASDEM (Nasional Demokrat) Vs LUVIANA

METRO TV-NASDEM (Nasional Demokrat) Vs LUVIANA


Pernyataan Sikap Aliansi METRO: “Pekerjakan Kawan Kami Kembali” Pernyataan Sikap Aliansi METRO (Melawan Topeng Restorasi) “Pekerjakan Kawan Kami Kembali” Konstitusi menjamin hak setiap warga negara dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Begitu pun dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tapi yang dilakukan manajemen Metro TV terhadap jurnalis perempuannya, Luviana, seperti telah membalikkan tatanan nilai itu. Ia dibebastugaskan lantaran menuntut perbaikan kesejahteraan, manajemen ruang redaksi, serta tengah menggagas berdirinya organisasi pekerja yang mampu memperjuangan aspirasi karyawan di perusahaan televisi milik Surya Paloh, seorang pengusaha yang juga pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan tengah gencar menggaungkan slogan Restorasi Indonesia itu. Sudah hampir tiga bulan Luviana dibebastugaskan tanpa alasan yang jelas. Manajemen Metro TV yang semula menyatakan Luviana tidak melakukan kesalahan apa pun, baik secara administratif maupun tugas jurnalistik, kini menganggap Luviana telah melakukan kesalahan karena dianggap telah berupaya mereformasi manajemen, mengajak karyawan Metro TV untuk memprotes manajemen, serta telah melakukan pencemaran nama baik karena menceritakan kepada orang lain tentang kasus kesewenang-wenangan yang ia alami. Tak hanya itu, tatkala dukungan publik kepada Luviana semakin deras mengalir, justru secara kasar Luviana malah dirumahkan oleh pihak manajemen

Mess Bebek Kaleyo Terbakar, Satu Karyawan Tewas

TEMPO.CO, Jakarta–Kebakaran melahap rumah yang digunakan untuk mess karyawan Restoran Bebek Kaleyo di Jalan Cempaka Putih Barat 25 no. 7 RT 005 RW 07, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (2/10) sekitar pukul 02.30 WIB. Dalam kebakaran itu, satu orang menjadi korban.

Husein, 22 tahun, karyawan Bebek Kaleyo, menuturkan, dia sempat terbangun pada jam 2 dinihari. Saat itu, sebagian dari penghuni mess yang berjumlah 30 orang masih terjaga. “Pas saya tidur lagi, anak-anak pada berisik,” kata Husein kepada Tempo saat ditemui di lokasi kejadian.

Mendengar keributan itu, Husein pun segera bangun. Kala itu, Husein menceritakan kondisi di rumah yang juga dijadikan gudang makanan itu sudah gelap. “Asap sudah mengelilingi semua ruangan,” ucap pemuda yang mengaku sudah sembilan bulan bekerja di Bebek Kaleyo itu.

Kondisi tersebut membuat para penghuni berhamburan keluar rumah. Meski dalam kondisi panik, mereka masih sempat menyelematkan sejumlah barang berharga. “Pertama-tama kita keluarkan barang yang bisa diselamatkan, kaya motor dan mobi,” ujar Husein. “Api sudah besar banget,” dia menambahkan.

Menurut Husein, kebakaran disebabkan oleh korsleting. Hanya selang beberapa menit, api pun mulai membesar. Hal itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB. “Kurang lebih seperempat jam, api menghabiskan semua ruangan,” ujar Husein. “Kemudian juga terjadi ledakan tabung gas.”

Di saat karyawan lainnya telah menyelamatkan diri, Husein menuturkan, Bramono masih berada di ruangan kantor, tempat pria 30 tahun itu beristirahat. Husein mendapatkan kabar dari temannya bahwa Bramono sudah di luar rumah. “Pas dicari nggak ada,” tuturnya. “Mungkin ke jebak karena banyak asap yang dihirup.”

Sebanyak 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Damkar dan Penanggulangan Bencana Jakarta Pusat, Sugeng, mengucapkan terima kasih kepada warga yang memberikan informasi dengan cepat. “Sehingga api berhasil kami padamkan sebelum menyebar ke rumah lain,” ucapnya.

Adapun penyebab kebakaran, Sugeng menduga karena adanya hubungan pendek arus listrik. Percikan api dari korsleting itu menyambar uap gas dari tabung gas yang bocor. “Petugas masih mendalami penyebab kebakaran ini, termasuk kerugian materi yang ditimbulkan,” ujar Sugeng.

Sedangkan jasad Bramono sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Menurut Ageng, adik kandung dari pemilik Bebek Kaleyo, Paulus, jenazah Bramono sudah dibawa ke kampung halamannya, Serang, Banten. “Dapat informasi, almarhum sudah dimakamkan,” tutur pria 42 tahun itu.

Berdasarkan pantauan, rumah berpargar putih itu sudah dipasang garis polisi. Di bagian depannya terdapat sejumlah bahan makanan, seperti jahe dan mentimun yang terhampar di teras rumah. Sementara di dekat pagar berjejer beberapa tabung gas.

SINGGIH SOARES

Google.co.id

Nasional | BNPB: Korban Meninggal Akibat Banjir Jakarta jadi 15 Orang



Jakarta – Banjir yang melanda Jakarta menimbulkan belasan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 15 orang meninggal dunia dalam bencana banjir besar yang melanda tahun 2013 ini.

Bertambahnya korban jiwa ini setelah ditemukannya dua jasad yang berhasil tim evakuasi SAR gabungan di Plaza UOB Sabtu (19/1/2013).

“Sampai sore ini (19/1) korban yang telah di temukan di basement gedung UOB berjumlah 4 orang, 2 orang selamat dan 2 orang lagi dalam keadaan meninggal dunia. Dua orang yang selamat telah dirawat di rumah sakit dan kesehatanya berangsur-angsur mulai membaik,” jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2013).

Korban meninggal yang berhasil dievakuasi pertama adalah sekitar pukul 05.30 WIB. Korban kedua yang diketahui bernama Herdia Eko (27), karyawan dari Plaza UOB, ditemukan sore harinya pukul 15.05 WIB.

Hingga saat ini banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Jakarta, sebagian besar daerah Pluit mengalami banjir yang bervariasi tingginya hingga 2 meter.

“Kepala BNPB dan tim BNPB melakukan kunjungan ke lokasi banjir Pluit untuk mengkaji dan mencari solusi banjir di Pluit dari meluapnya Waduk Pluit,” terang Sutopo.

Dalam keterangan tertulis sebelumnya, Sutopo merinci penyebab 14 korban meninggal, 6 orang karena kesetrum listrik, 4 orang karena usia dan sakit, 2 orang anak-anak, 1 orang hanyut ke sungai, dan 1 orang terjebak di basement gedung.

(ahy/edo)

BP Migas Ganti Casing Jadi SKK Migas, Karyawan: Ada Perubahan

BP Migas Ganti Casing Jadi SKK Migas, Karyawan: Ada Perubahan
(Antara/Dhoni Setiawan)

Liputan6.com, Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) inkonstitusional sehingga dibubarkan. Pengelola migas itu pun berganti menjadi Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.

Belum lama beroperasi dengan nama baru itu, Rudi Rubiandini yang menjabat sebagai Kepala SKK Migas saat itu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap. MK sendiri menyatakan, tertangkapnya Rudi merupakan buah dari ketidakpatuhan mereka terhadap putusan MK yang meminta pengelolaan migas dikelola secara baik, bukan sekadar ganti ‘casing’.

Dinilai seperti itu, Kepala Sub Dinas Hubungan Sosial Masyarakat SKK Migas, Ryan B Wurjantoro mengaku tetap ada perubahan di dalam tubuh SKK Migas dari BP Migas.

“Dari sisi karyawan, perubahan itu ada,” kata Ryan dalam sebuah wawancara di Gedung Patrajasa, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Meski begitu, Ryan tidak menjelaskan detil apa perubahan itu. Apakah perubahan itu benar-benar nyata atau hanya perubahan elementer layaknya perubahan nama dari BP Migas menjadi SKK Migas.

“Yang jelas (perbuahan) itu terus dilakukan. Rasanya kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan manajemen yang disampaikan ke karyawan, perubahan itu terus dilakukan. Ada progress-lah,” ujar dia.

“Mudah-mudahan ini salah satu yang membuat kita tetap semangat bekerja,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyatakan, SKK Migas tak ubahnya BP Migas yang sudah dibubarkan. Sebab mereka hanya berganti nama, berganti casing, sementara orang-orang di dalamnya tetap sama.

“Rudi itu kan sebelumnya Wakil Menteri ESDM, kemudian lebih milih jadi Kepala SKK kan. Berarti jelas loh. Karena dia dulu kan juga salah satu deputi di BP Migas. Karena bubar, lalu dibentuk SKK Migas dan dia jadi kepalanya,” tutur Akil beberapa waktu lalu.

Menurut mantan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, dalam putusan MK jelas ruhnya adalah agar dibuat undang-undang yang tata kelola migas itu harus dikuasai oleh pemerintah. Karena sebelumnya BP Migas diisi perwakilan perusahaan-perusahaan asing.

Akil pun menilai, keberadaan SKK Migas adalah bukti orang migas tidak mematuhi putusan MK karena tata kelola sumber daya migas tidak digenggam oleh pemerintah.

“Tidak sesuai dengan keputusan MK. Karena yang paling tinggi mengelola dan memegang adalah negara. Nah ukurannya bahwa itu dikelola secara benar dan efisien harus pada ukuran kemakmuran rakyat,” ucapnya.

KPK sendiri telah resmi menetapkan eks Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini sebagai tersangka. Mantan Wakil Menteri ESDM itu diduga menerima suap sebesar US$ 400 ribu dari perusahaan trader migas PT Kernel Oil Indonesia. KPK pun menjerat Rudi dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kernel Oil yang dipegang Widodo Ratanachaitong diketahui sudah berbisnis sejak era SKK Migas masih bernama BP Migas pimpinan R Prijono. Sejak era Prijono hingga Rudi, Kernel Oil pun diketahui sangat aktif berbisnis migas dari hulu sampai hilir. Menteri ESDM dikabarkan memainkan peranan sehingga Kernel Oil bisa berbisnis minyak kala itu, sehingga Kernel potensial menjadi kartel Migas. (Osc)

liputan6.com

Mantan Karyawan BRI Siap Ajukan Mediasi

Logo BRI

Jakarta – Polemik tuntutan pesangon pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) semakin menemukan titik terang. Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) yang awalnya getol merencanakan aksi unjuk rasa, mulai melunak dan siap berunding dengan pihak-pihak terkait.

Sinyalemen positif ini disambut baik oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang begitu proaktif memediasi kedua belah pihak yang bersengketa ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPPHI) Kemenakertrans, Sahat Sinurat, mengapresiasi sikap kooperatif kedua belah pihak. Menurutnya,kedewasaan pihak-pihak yang bersengketa dapat mempercepat upaya penyelesaian konflik ketenagakerjaan.

“Itu satu hal yang baik, karena kita berharap penyelesaian yang lebih baik, dengan jalan yang baik, tidak perlu demo. Kita nanti mau lihat titik temunya di mana,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/9).

Dari awal, pihaknya meyakini bahwa masalah pensiunan perbankan ini dapat diselesaikan melalui perundingan damai.

“Sejak dulu saya selalu optimistis bahwa masalah pensiunan BRI ini dapat dicari jalan tengahnya melalui dialog. Pemerintah siap menengahi, kalau keduanya sama-sama terbuka, beda penafsiran hukum yang selama ini terjadi pasti tuntas. Ini kasus soal pensiunan bagaimana perusahaan mengatasi urusan pensiunan. Sbenarnya,
perusahaan itu punya program pensiun. Manakala karyawan itu sudah dapat uang pensiun, ya jelas dia nggak bisa dapat pesangon,” tukasnya.

Hasil dari mediasi ini diharapkan akan ditaati oleh seluruh pihak, sehingga masalah tidak semakin berlarut-larut. Untuk itu ia meminta kepada seluruh pihak agar jangan menggunakan penafsiran hukum sepihak
dalam penyelesaian masalah ini.

“Semua harus mengacu pada UU tentang tenaga kerja. Aturannya jelas, tidak perlu terjadi beda penafsiran. Yang beda itu ialah anggapan yang menyamakan antara program pensiun dan pesangon. Itu bahayanya. Padahal itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Sebagai tuan rumah, imbuhnya, pihak Kemenakertrans menjamin bahwa instansinya akan berada dalam posisi yang netral. Mengenai kapan pastinya mediasi akan dilangsungkan, ia masih menunggu pengajuan dari FKP3. “Kami siap menjadi tuan rumah yang baik dan tidak berat sebelah. Kemenakertrans hanya memihak pada ketentuan perundangan. Soal waktu tinggal tunggu tanggal mainnya saja,” ujarnya.

Ia berharap hal ini dapat terwujud sesegera mungkin, demi kebaikan kedua belah pihak.

Sebelumnya, Koordinator FKP3, AG Kabul menyatakan bahwa pihaknya memang sudah mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, seperti yang disarankan oleh pemerintah. “Asal dengan syarat serius untuk mencari solusi dan tidak sepihak. Kita sih menyambut baik, oke-oke saja dan siap untuk mencari jalan keluar,” ujarnya, Minggu (8/9).

Ia berharap pemerintah dapat bersikap adil sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disambut Baik

Kabar tentang rencana mediasi eks karyawan BRI ini, disambut positif oleh kalangan internal kelompok itu sendiri. Sumber yang tidak mau disebut namanya dari FKP3 Jawa Barat menyatakan, pilihan mediasi merupakan jalan
keluar terbaik. Dikatakannya, hanya sebagian kecil dari kelompok tersebut yang tetap ngotot untuk turun ke jalan. Khususnya, dari para pentolan gerakan itu.

“Sebetulnya sebagian besar pensiunan di FKP3 lebih setuju memilih jalan mediasi Mas. Unjuk rasa kan butuh dukungan logistik dan energi besar. Sementara, kami ini sudah pensiun dengan banyak keterbatasan. Kami juga bingung kalau masih ada yang ngotot demo, tujuan kami kan bukan untuk itu.
Selain itu, kita juga sadar opsi turun ke jalan itu sangat rawan ditunggangi oleh kepentingan lain yang mengatasnamakan kami. Saya dan kawan-kawan lainnya mendesak agar langkah mediasi ini dapat segera terwujud. Tolong jangan manfaatkan kami untuk kepentingan segelintir orang,” tandasnya sambil mewanti-wanti untuk tidak menyebut namanya.

Hal senada disampaikan oleh Nana Suryana, Humas FKP3 Jawa Barat. Ia mengakui, demonstrasi bukanlah pilihan terbaik bila opsi mediasi secara adil masih terbuka lebar. Pihaknya tidak keberatan untuk segera mengajuan surat kepada pihak Kemenakertrans agar dapat segera ditemukan jalan keluar yang bersifat win-win solution.

“Kami juga tidak mau sampai mendapat sorotan negatif dari publik, sebagaimana yang berkembang saat ini. Tolong dicatat, FKP3 Jawa Barat tidak menolak untuk mediasi. Kami mendukung agar mediasi dilaksanakan secara serius dan tulus oleh kedua belah pihak. Kami bisa saja segera mengajukan langkah mediasi tersebut,”
pungkasnya.

 

Suara Pembaruan

Google.co.id

BRI Diyakini Sudah Profesional Penuhi Hak Karyawan dan Pensiunan

Logo BRI

Jakarta – Pengamat perburuhan yang juga Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip menilai, unjuk rasa yang dilakukan sekelompok pensiunan BRI yang tergabung dalam gerakan Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) sebagai manifestasi ketidakpuasan semata.

Namun, bukan berarti aksi tersebut mesti terus-menerus bisa dilakukan, seolah tidak ada jalan lain yang masih bisa ditempuh. Apalagi soal tuntutan yang diminta itu amat normatif sekali, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan.

“Saya kira demo mereka itu hak normatif yang bisa dilakukan terkait tuntutan yang menurut asumsi mereka belum dipenuhi. Namun harus dicarikan solusi terbaik, dan sebaiknya tidak melulu demo yang justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat umum lainnya. Sebagai perusahaan perbankan milik pemerintah, saya yakin BRI profesional dalam pemenuhan hak-hak para karyawan maupun yang sudah pensiun. Jelas BRI akan mengacu pada ketentuan yang berlaku soal pesangon, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi tiap perusahaan,” terang Saepul kepada wartawan, Rabu (4/9).

Pengamat UI itu menanggapi sikap keras FKP3 yang berniat tetap menempuh jalur demonstrasi ketimbang mediasi dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, antara pensiunan dan manajemen BRI.

Dikatakannya, justru seharusnya dalam kaitannya dengan perselisihan perburuhan semacam itu, para pensiunan menyiapkan pihak yang dapat memfasilitasi proses bipartit maupun tripartit untuk solusi yang baik. Jika memang ada celah yang dianggap mereka masih bisa untuk memenuhi tuntutannya itu.

“Saya sangat mendesak keterlibatan pemerintah secara aktif untuk menyelesaikan polemik itu. Kalau memang pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans sudah membuka diri dan berinisiatif melakukan mediasi, tentu saya sangat mengapresiasi. Itu kemajuan. Kemenakertrans memang tidak boleh pasif, harus selalu aktif memediasi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Saepul, upaya FKP3 turun ke jalan jika dilakukan amat riskan dan bisa menambah gejolak. Sebab, dasar hukum dari persoalan perselisihan ini saja sudah terang dan jelas bahwa manajemen BRI berada di pihak yang taat azas.

“Asal semua pihak mau serius dan taat azas untuk menyelesaikan persoalan ini, saya kira akan selesai. Nah, Kemnakertrans harus turun tangan. Kalau masih ada persoalan, mengacu saja kepada regulasi yang ada. BRI saya kira akan patuh pada regulasi dan tidak akan mengabaikan pesangon para pensiunan itu,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Persatuan Pensiunan BRI Purwanto mengakui, demonstrasi yang dilakukan pensiunan BRI itu semata-mata untuk membentuk opini publik. Dari kronologi kasus perselisihan perburuhan antara manajemen BRI dan pensiunan yang tergabung dalam kelompok FKP3 itu yang diketahuinya sudah lewat proses ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, menurut Purwanto, manajemen BRI dalam perselisihan ini telah sejalan dengan koridor undang-undang. Bahkan, sebagai bank BUMN yang punya reputasi baik utamanya di kalangan masyarakat kecil, manajemen terbukti patuh terhadap aturan undang-undang.

“Forum pensiunan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu ilegal. Di BRI itu satu-satunya forum pensiunan yang legal cuma Persatuan Pensiuan BRI atau PPBRI. Nah, FKP3 itu bikin masalah saja, tuntutannya mengada-ada. Manajemen BRI itu sudah memenuhi ketentuan aturan tentang pemberian pesangon. Kalau eks karyawan yang memang menurut undang-undang tidak berhak terima pesangon, ya enggak boleh dong dapat pesangon. BRI itu sudah taat azas,” paparnya kepada wartawan, Rabu (4/9).

Malah sejak kasus ini diajukan ke pengadilan hingga mendapat putusan incraht di MA semakin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

“Kalau kita baca dengan cermat, tidak ada aturan yang mengatur bahwa karyawan yang pensiun mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pensiun secara sekaligus. Enggak ada aturan begitu. Tafsir mana dari ketentuan yang berlaku yang mensyaratkan demikian?” tanyanya.

Dijelaskan dia, terkait hal itu Pasal 167 Ayat 1 UU No 13 tahun 2003 menyatakan, pekerja BUMN yang diikutsertakan dalam program pensiun berhak mendapatkan UP dan UPMK dengan ketentuan tertentu. Karenanya bila pekerja telah diikutsertakan dalam program pensiun yang iuran preminya dibayar penuh oleh perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan tidak berhak mendapat pesangon.

“Jadi intinya, pekerja yang mendapat pesangon hanya pekerja yang terkena PHK. Sementara pekerja yang memang masuk usia pensiun tidak dinyatakan dalam undang-undang itu untuk punya hak memperoleh pesangon,” ungkap dia.

Karena itulah, terang Purwanto, aturan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa pihak pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak (UPH) yang meliputi hak cuti yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, uang penggantian 15% dari akumulasi UP dan UPMK bila memenuhi syarat serta hak-hak lain yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

“Tapi karena ini bernama “pesangon” mungkin interprestasi teman-teman FKP3 itu ke mana-mana. Seolah-olah, kalau judulnya pesangon, maka semua orang yang pensiun dari BRI berhak dapat pesangon dalam berbagai kategori pesangon. Ini yang salah. Mereka salah memahami aturan. Pemenuhan hak pesangon itu bergantung pada klasifikasi dan macam-macamnya,” tandas Purwanto.

Google.co.id