Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Patrice Kembalikan Jabatan Ketum ke Surya Paloh

Ketua Partai Nasdem, Patrice Rio Capella.

,JAKARTA–Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella mengembalikan jabatanya kepada Ketua Majelis Nasional partai politik tersebut Surya Paloh pada pembukaan kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jumat malam.

“Tugas saya untuk mewujudkan Partai NasDem sebagai peserta pemilu legislatif bersama para kader sudah kita lalui,” kata Patrice Rio Capella ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan kongres Partai NasDem.

Patrice menegaskan, tugas yang diembannya bersana para kader untuk membangun Partai NasDem berawal dari sebuah mandat.

Karena itu, di hadapan para kader dan simpatisan Partai NasDem, Patrice menegaskan, mengembalikan mandat tersebut kepada Surya Paloh sebagai pemberi mandat.

Pada kesempatan tersebut, Patrice juga menyatakan terima kasih kepada para kader, para pejuang partai, dan para peserta kongres, atas kerja keras sehingga terwujudnya Partai NasDem sebagai peserta pemilu 2014.

“Selanjutnya, Partai NasDem akan menghadapi tantangan yang lebih berat di medan yang berbeda untuk memenangkan pemilu legislatif 2014.

Patrice menegaskan, untuk memenangkan pemilu legislatif 2014, Partai NasDem harus menyiapkan pimpinan yang tepat, visioner dan berwibawa.

“Saya Patrice Rio Capella, mendukung Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Nasional Partai saat ini untuk diangkat sebagai Ketua Umum Partai NasDem melalui forum kongres ini,” katanya.

Patrice juga meyakini kepemimpinan Surya Paloh akan membawa Partai NasDem menuju kemenangan dan kejayaan.

Sementara itu, Surya Paloh mengucapkan terima kasih kepada Patrice Rio Capella dan para kader yang berjuang bersama-sama hingga Partai NasDem menjadi peserta Pemilu 2014.

Surya Paloh menilai para kader NasDem tidak hanya menjadi penonton, tapi turut berpartisipasi atif untuk membangun Indonesia lebih baik, melalui restorasi Indonesia.
“Perubahan itu, paling tidak perubahan paradigma masyarakat,” katanya.

Rangkap Jabatan Bikin Presiden SBY Pusing

Rangkap Jabatan Bikin Presiden SBY Pusing

Headline

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belakangan ini tidak stabil. Presiden SBY berubah secara seketika menjadi lebih emosional menanggapi kritikan dari lawan politiknya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, rangkap jabatan sebagai salah satu pemicu atas perubahan sikap Ketua Umum Partai Demokrat itu. Sebab, SBY tidak dapat menampung bebannya sebagai Presiden sekaligus sebagai Ketua Umum partainya.

“Mengapa Pak SBY berubah, sedikit bergeser? Itu karena tanggungjawabnya menumpuk, baik sebagai ketua umum dan presiden. Target-targetnya yang belum dicapai,” kata Zuhro, kepada inilah.com, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Disamping itu, kata Zuhro, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang semakin dekat juga menambah beban SBY. Ditambah, target pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang belum tercapai.

“Kompetisi di legislatif kan sangat kencang sekali. Sehingga bebannya sebagai Ketua Umum cukup berat, sementara target sebagai Presiden belum dicapai, belum ada target yang bisa diingat rakyat” kata Zuhro.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Hantam Liverpool, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen

    Hantam Liverpool, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen

  • 75% Pembeli iPad Air Adalah Pemilik iPad

    75% Pembeli iPad Air Adalah Pemilik iPad

Inilah.com

Pemprov Segera Lakukan Penataan Ulang Jabatan Struktural

Pemprov DKI Jakarta bakal ditata ulang. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan ulang terhadap jabatan struktural yang terdapat di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

“Dalam waktu dekat, kita akan melakukan integrasi jabatan struktural. Maksudnya, sekitar 1.500 pejabat struktural akan diintegrasikan menjadi pejabat fungsional,” kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Lasro, integrasi jabatan struktural ke fungsional sebelumnya telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 2011, kemudian diterapkan lagi pada 2008. “Pada tahun 2008, dari total sebanyak 9.211 pejabat struktural, kita berhasil mengintegrasikannya ke pejabat fungsional, sehingga sisanya hanya tinggal 7.626 pejabat, atau berkurang sekitar 1.500 jabatan struktural,” ujar Lasro.

Dia menuturkan penataan ulang terhadap jabatan struktural tersebut akan segera dilakukan sebagai salah satu langkah penghematan anggaran Pemprov DKI. “Kita bisa menghemat anggaran karena tunjangan jadi berkurang dan kita bisa mengalokasikannya untuk menjalankan program-program lainnya. Kalau dihitung lagi, penghematannya bisa mencapai Rp 150 miliar.”

Integrasi jabatan yang dapat dilakukan, lanjut dia, salah satunya, yaitu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial yang memiliki satu kepala UPT, dua kepala seksi dan satu kepala sub bagian. “Setelah kita integrasikan, maka nantinya UPT Panti Sosial hanya akan memiliki satu kepala UPT serta satu kepala sub bagian saja. Tentunya, ini akan berdampak pada penghematan anggaran,” sambung Lasro.

Disamping jabatan struktural, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga akan melakukan optimalisasi lembaga. Rencananya, sepertiga dari jumlah UPT yang ada saat ini, yaitu sebanyak 204 unit, akan dilakukan integrasi, baik lembaganya maupun pejabatnya

google.co.id

PDIP: Jangan seret kasus hukum Atut pada politik perebutan jabatan

LENSAINDONESIA.COM: PDIP merasa kesal atas tudingan Ketua DPP Golkar, Nudirman Munir yang mengaitkan kasus hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan persoalan politik perebutan jabatan Gubernur.

“Tidak perlu hal ini dipermasalahkan. Kerena ini terkait ranah hukum. Jadi biarlah nanti hukum yang menentukan ke mana ujungnya atau putusannya. Jadi bukan karena PDI Perjuangan yang mempunyai kader Rano Karno sebagai Wakil Gubenur Banten maka diuntungkan dengan hal ini,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga kepada LICOM di Jakarta, Jum’at (18/10/2013).

Baca juga: PDIP bantah tudingan Golkar soal merebut kursi Gubenur Banten dan Usik dinasti Banten, pimpinan KPK disantet

Menurut dia, seluruh kader PDIP merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Banten. Namun dirinya mengaku harus tetap mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan.

“Yang jadi Gubernur bukan kader PDI Perjuangan, yang kader kami Rano Karno dan kami meyakini tidak pernah ada keinginan Bung Rano Karno atas kejadian seperti ini, jadi kami merasa tidak perlu menunjuk pihak lain,” tandasnya.

Seperti diketahui, setelah menuding Chairun Nisa terlibat korupsi sengketa Pilkada karena membela PDIP, Partai Golkar kembali menyerang partai banteng dengan menuding PDIP mengincar kursi Gubernur Banten.

“Dalam hal ini memang banyak orang yang mengincar kursi gubernur Banten. Termasuk yang berdebar-debar menunggu itu dari PDIP. Ini hal-hal yang salah,” kata Ketua DPP Golkar, Nudirman Munir.@endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Kemendagri upayakan pembatasan jabatan kepala daerah

(ANTARA News) – Kementerian Dalam Negeri sedang mengupayakan peraturan pembatasan syarat jabatan kepala daerah guna menghindari upaya pembangunan dinasti politik di daerah, kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu.

“Mari kita lakukan pembatasan, supaya minimal untuk satu posisi (jabatan). Pemerintah tetap mengusulkan larangan keluarga (kerabat) maju dalam pencalonan kepala daerah,” kata Mendagri.

Usulan tersebut dimasukkan dalam rancangan perubahan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR.

Mendagri menjelaskan konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.

“Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode,” tambahnya.

Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika.

“Sebenarnya Undang-undang Dasar tidak melarang, tetapi itu kan soal kepatutan dan kepantasan. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan,” jelas Mendagri.

Upaya pembangunan dinasti politik dinilai perlu dihindari untuk mengurangi praktik korupsi dan nepotisme dalam kerabat dan pemerintahan daerah.

Politik dinasti daerah yang cukup terkemuka terjadi di Provinsi Banten yang dipimpin oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Ibu tiri Atut, Heryani, menduduki kursi Wakil Bupati Pandeglang, sedangkan saudari kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah, menjabat sebagai Wakil Bupati Serang.

Belum lagi adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, menjadi Wali Kota Tangerang Selatan serta adik tirinya Tubagus Chaery Jaman sebagai Wali Kota Serang.

Selain itu ada pula putra sulung Atut yang menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Banten, yaitu Andhika Hazrumy. Istri Andhika, Ade Rosi Khairunnisa, kini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Sementara itu suami Atut, Hikmat Tomet, merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar).
(F013/R010)

google.co.id