Area Terminal Induk Bekasi Perlu Diperluas

Area Terminal Induk Bekasi.

Bekasi – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi menilai sudah perlu dilakukan penataan sistem transportasi di wilayah setempat. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi perkembangan jumlah transportasi yang semakin pesat di Kota Bekasi.

“Sudah lima tahun kami mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penataan sistem transportasi, termasuk perluasan area Terminal Induk Bekasi,” ungkap Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, Senin (26/8).

Menurut Indra, Kota Bekasi yang dikategorikan sebagai kota metropolitan membutuhkan terminal tipe A dengan luas area minimal 5 hektare. Saat ini, lahan di Terminal Induk Bekasi sekitar 1,3 hektare saja.

“Perluasan terminal saat ini, sangat diperlukan mengingat jumlah armada bus yang masuk ke teminal ini, sangat banyak,” imbuh Indra.

Hal senada juga dikatakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang berencana melakukan perluasan wilayah di Terminal Induk Bekasi. Rencana pembangunan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 miliar.

“Sarana dan prasarana di teminal sudah masuk kategori A, namun luas lahannya tidak memadai,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Supandi Budiman.

Menurutnya, kriteria terminal tipe A yakni melayani transportasi antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota.

Di Terminal Induk Bekasi, saat ini, sudah melayani perjalanan lintas provinsi seperti ke Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan trayek AKDP rute ke Ciamis, Garut, Cirebon, Jawa Barat.

“Keberadaan rute bus tersebut tidak diimbangi dengan luas lahan yang hanya 1,3 hektare sedangkan luas terminal kategori A minimal 5 hektare,” katanya.

Dibutuhkan lahan terminal tambahan sekitar 3 hektare lebih yang membutuhkan dana sekitar Rp 60 miliar untuk perluasan area terminal. “Sudah dibicarakan semua itu, saat ini masih menunggu realisasi rencana tersebut,” katanya.

Indra Hermawan mencontohkan terminal yang berada di Pulogebang, Jakarta Timur. “Kuota angkutan di Kota Bekasi sudah sangat banyak. Armada banyak yang menumpuk di luar terminal. Hal ini, juga menjadi penyebab kemacetan,” katanya.

Sejak 5 tahun, sambung Indra, Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan pembangunan terminal secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Perkembangan saat ini, armada AKAP dan AKDP, tidak mempunyai tempat di dalam terminal. Begitu juga penjualan tiket seharusnya berada di dalam terminal,” kata Indra.

Selain perluasan area terminal, kata Indra, juga perlu dilakukan penataan sistem transportasi. “Saat ini, Organda Kota Bekasi mencatat ada 87 Perusahaan Otobus (PO) termasuk armada AKAP dan AKDP,”paparnya.

Dia mencontohkan, PO Sinar Jaya, mempunyai 30 taryek yang masuk ke Terminal Induk Bekasi.

“Armadanya bisa mencapai ribuan bus, belum PO lainnya. Untuk itu, diperlukan penataan sistem transportasi agar pelayanan transportasi kepada masyarakatan dapat maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, salah satu penataan sistem transportasi dilakukan adalah mempersingkat proses peremajaan angkutan.

“Birokrasi dalam proses peremajaan armada terlalu lama, kami berharap ada pemangkasan waktu sehingga prosesnya dapat dipersingkat,” harap Indra.

Suara Pembaruan

Google.co.id

Komisi A hambat pembangunan Pasar Induk Gadang, Investor Heran


Komisi A hambat pembangunan Pasar Induk Gadang, Investor Heran - Pedagang diklaim tidak setuju - Direktur Operasional PT Patra Berkah Itqoni, Widhi Dharma Setyadi dan Manajer Project Pembangunan PIG, Sulis Setyo Rahayu.

Direktur Operasional PT Patra Berkah Itqoni, Widhi Dharma Setyadi dan Manajer Project Pembangunan PIG, Sulis Setyo Rahayu.(Foto: Aji Dewa Roisky-LICOM)

LENSAINDONESIA.COM: Investor Pasar Induk Gadang (PIG) merasa heran dengan sikap Komisi A, DPRD Kota Malang yang dinilai menghambat pembangunan pasar tradisional itu.

Keheranan itu diungkapkan Direktur Operasional PT Patra Berkah Itqoni, Widhi Dharma Setyadi, Jumat (03/05/2013).

Baca juga: Cari Ketua Komisi A, ratusan pedagang datangi kantor DPRD Kota Malang dan DPRD Kota Malang dinilai menghambat pembangunan Pasar Induk Gadang

“Benar, sampai sekarang memang saya heran dengan sikap dewan. Ya, herannya kenapa PKS (perjanjian kerja sama) yang sudah diajukan eksekutif ke dewan sampai sekarang masih belum dibahas. Ini ada apa?,” tanya Widhi Dharma Setyadi.

Padahal, kata dia, berdasarkan pengakuan dari Pemkot Malang, draf PKS itu sudah diajukan lebih dari sebulan yang lalu. Berdasarkan ketentuan, kalau sudah melewati waktu satu bulan lebih PKS yang sudah disetujui antara eksekutif dan investor itu secara otomatis bisa diberlakukan.

Namun, lanjut dia, pihak investor tidak mau melakukan hal itu meski sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2007. Alasannya, karena masih menghormati wakil rakyat yang terhormat (DPRD Kota Malang).

Dia berharap, DPRD Kota Malang segera membahas dan menandatangani untuk menyetujui PKS yang sudah ada di tangan dewan. Sehingga, pembangunan PIG itu bisa segera dilaksanakan dan pedagang dapat segera menikmati.

Menurut dia, sampai saat ini tidak ada pedagang yang tidak setuju dengan pembangunan PIG itu. “Jika Komisi A atau kalangan Dewan memperoleh informasi bahwa ada pedagang yang tidak setuju, ya tolong ditunjukkan pada kita. Siapa saja mereka. Pedagang apa, namanya siapa dan bedaknya nomor berapa. Tolong data itu ditunjukkan pada kami,” pinta dia yang diamini Manajer Project Pembangunan PIG, Sulis Setyo Rahayu.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pedagang yang menolak pembangunan PIG itu. Alasannya, pedagang sudah mengetahui konsep pembangunan PIG itu. Menurut dia, konsep pembangunan PIG itu untuk memberdayakan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar moder.

PIG yang ada di atas lahan 40.000 meter persegi itu nanti akan dibangun tiga lantai. Luas bangunan pasar yang tiga lantai itu sekitar 70.000 meter persegi. Pasar tersebut akan dihuni 3300 pedagang berbagai komuditas.

“Itu akan ada penambahan bedak untuk mengakomudir pedagang baru sekitar 20 persen. Pedagang baru itu tidak boleh berjualan barang atau komuditas yang sudah dijual pedagang lama. Syaratnya itu,” papar dia.

Pembangunan pasar tradisional itu dianggarkan sekitar Rp 250 miliar. Pembangunan dengan investasi sebesar itu, investor diberi hak pengelolaan selama 30 tahun. Investor berkewajiban memberikan kontribusi Rp 1,2 miliar tiap tahun kepada Pemkot Malang.

Karena itu, pengelolaan parkir, rektribusi dan pajak serta reklame di kawasan tersebut dikelola investor. Pemkot tidak berkewajiban merawat pasar, karena perawatan ditanggung investor. “Sedangkan pedagang untuk memperoleh stand bisa mengangsur. Makanya, pedagang berharap agar pembangunan PIG ini segera dilaksanakan. Sebab, pedagang merasa diuntungkan,” paparnya.@aji dewa roisky

lensaindonesia.com

DPRD Kota Malang dinilai menghambat pembangunan Pasar Induk Gadang


DPRD Kota Malang dinilai menghambat pembangunan Pasar Induk Gadang - PKS belum ditanda-tangani - Walikota Kota Malang, Peni Suparto berdialog dengan warga Kecamatan Kedung Kandang

Walikota Kota Malang, Peni Suparto berdialog dengan warga Kecamatan Kedung Kandang(Foto: Aji Dewa Roisky-LICOM)

LENSAINDONESIA.COM: Nasib pembangunan Pasar Induk Gadang, Kota Malang hingga kini masih belum jelas. Menurut Walikota Malang, Peni Suparto, revitalisasi pasar tersebut masih menunggu persetujuan dari kalangan DPRD terkait dengan masalah perjanjian kerja sama (PKS).

Sebab sampai saat ini, PKS itu belum ditandatangani, sehingga dewan dinilai menghambat pembangunan pasar tersebut.

Baca juga: Lahan Menyempit, Walikota Malang Galakkan Beras Cerdas dan Peni janji hadiri setiap kegiatan Pemkot saat tak lagi menjabat walikota

“Sampai saat ini Dewan belum menandatangani persetujuan perjanjian kerja sama (MoU) dengan pihak investor. Kalau dewan sudah tanda tangan, maka peletakan batu pertama akan langsung saya lakukan,” terang Peni Suparto saat berdialog dengan warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Senin (22/04/2013).

Menurut dia, para pedagang sebenarnya sudah terus mendesak agar pasar tradisional itu segera dibengun. Mereka, dikatakan mantan Ketua DPC PDIP Kota Malang ini, berkali-kali menanyakan soal pembangunan pasar Gadang itu.

Bahkan, para pedagang itu sempat mendatangi kantor Walikota Malang. Mereka sangat berharap agar pembangunan itu tidak ditunda-tunda lagi. Makanya, dia juga berharap agar dewan segera menandatangani PKS pembangunan pasar Gadang itu. Sehingga, nasibnya jelas.

Secara teknis, dijelaskan Peni Suparto bahwa persoalan di Pasar Gadang terkait dengan tanah seluas 2.200 meter persegi dalam kompleks pasar yang diklaim milik keluarga Arno sudah beres. Alasannya, pengembang bersedia memberikan ganti rugi. Sebagai kompensasinya, investor diberi penambahan masa konsesi atau pengurangan bagi hasil dari pengelolaan pasar tersebut.

Sedangkan pasar seluas 4 hektare yang ditempati 3.000 pedagang itu akan dibangun dengan investasi sebesar Rp 260 miliar. Pasar tersebut akan dibangun tiga lantai.

Penambahan untuk kios dan ruko hanya 20 persen dari jumlah total pedagang lama. Pedagang baru pun nantinya dilarang berjualan barang yang sama dengan pedagang lama.

Menyinggung soal kewajiban kredit dikatakan bila pedagang nanti bisa mengangsur secara harian. Angsuran itu disetorkan ke bank pemberi kredit. “Jadi secara teknis sudah tidak ada masalah. Tinggal tunggu PKS yang ditandatangani dewan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT Patra Berkah Itqoni, M Lukman Baisa membenarkan soal pembangunan Pasar Gadang itu. Menurut dia, pasar tersebut akan dibangun Alun-alun. Pertimbangannya agar pasar tersebut memberikan kenyamanan pada pedagang dan pengunjung.@aji dewa roisky

Berita Terkait:

lensaindonesia.com