Pengurus Kadin: Jangan Ikut IMF Jika Ingin Buruh Sejahtera

Pengurus Kadin: Jangan Ikut IMF Jika Ingin Buruh Sejahtera

Liputan6.com, Jakarta : Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Riza Suwarta mengatakan, jika ingin buruh sejahtera Indonesia harus keluar dari aturan International Monetary Fund (IMF). Riza mengingatkan, Indonesia saat ini masih negara ketiga dengan pertumbuhan terbaik di Asia.

“Brazil, Malaysia, Vietnam, dan Argentina berhasil dengan tidak menuruti IMF. Semua yang tidak turut IMF berhasil. Kita yang turut malah tidakberhasil. Makanya jangan ikuti IMF agar bisa menyejahterakan buruh,” kata Riza dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013).

Ia melihat, arahan IMF selama ini membuat pengusaha dan pekerja berbenturan dalam banyak hal. Selain itu, pengusaha juga dihadapkan dengan masalah-masalah lain.

Riza yang juga pengusaha itu, pun bersepakat dengan pernyataananggota Komisi IX DPR Indra yang menyebut pengusaha menjadi korban pungutan liar. “Pengusaha jadi korban pungli besar, sementara daya beli kecil,” ucap Riza.

Untuk itu Rizal berharap, pemerintah harus segera melakukan evaluasi atas kebijakan ekonomi yang hari ini dijalankan.

“PR besar yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan ekonomi seperti devisa bebas. Success story-nya ada Argentina yang tidak menuruti IMF,” tandas Riza. (Yus)

google.co.id

Pembekuan DPKP turunkan minat pekerja ikut jaminan sosial

(ANTARA News) – Minat pekerja menjadi peserta jaminan sosial pada 2014 akan menurun jika pemerintah menghentikan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) pada 1 Januari 2014 ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi.

Komisaris Independen PT Jamsostek Bambang Wirahyoso dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, menyatakan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) adalah salah satu daya tarik bagi pekerja menjadi peserta jaminan sosial.

Sumber DPKP adalah laba yang untuk pemerintah sebagai deviden tetapi dikembalikan kepada pekerja dalam sejumlah program seperti pinjaman uang muka perumahan.

Sebagaimana lazim operator jaminan sosial maka semua hasil investasi dana jaminan sosial dikembalikan kepada pekerja dengan berbagai skema, termasuk pemberian manfaat melalui DPKP.

Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan diminta untuk tidak membekukan penyaluran dan mengurangi manfaat yang diberikan kepada pekerja ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (kini PT Jamsostek) beroperasi.

“Jika DPKP dibekukan maka upaya peningkatan kepesertaan yang lebih luas akan terganjal,” kata Wirahyoso.

Dia mendengar terbetik rencana Kemenkeu akan menghentikan program DPPK dengan argumen dan alasan yang yang belum jelas.

Diingatkannya, pekerja membayar untuk peserta jaminan sosial dengan berbagi besaran iuran dengan pengusaha. Kondisi itu berbeda dengan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial dari pemerintah.

“Kemenkeu hendaknya memahami bahwa DPKP merupakan “pemanis” sebagai manfaat tambahan untuk menarik pekerja dan pengusaha menjadi peserta jaminan sosial. Jika manfaat tambahan itu ditiadakan, maka akan banyak pekerja dan pengusaha yang enggan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Wirahyoso yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional.

Dia juga mengingatkan bahwa transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan harus memberi pelayanan dan manfaat jauh lebih baik, bukan mengurangi fasilitas yang sudah ada.

Manfaat tambahan yang diterima pekerja peserta jaminan sosial selama ini diantaranya pinjaman uang muka perumahan (PUMP), bea siswa bagi anak pekerja berprestasi, pinjaman berbunga lunak bagi koperasi karyawan, ambulans, pelatihan dan peralatan K3.

Manfaat pasti lainnya yang diterima pekerja peserta jaminan sosial adalah imbal hasil pada dana Jaminan Hari Tua yang selalu di atas bunga deposito.

“Kondisi itu terancam jika investasi BPJS Ketenagakerjaan dibatasi. BPJS itu harus mengelola dananya dengan prinsip kehati-hatian agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pesertanya. Jika, berinvestasi dibatasi bagaimana bisa memberikan manfaat tambahan?” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan jika manfaat tambahan itu berkurang maka akan terjadi gelombang demo besar-besaran mempertanyakan hal tersebut. “Serikat pekerja siap bergerak agar manfaat yang mereka terima tidak berkurang,” katanya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Jamsostek mengkritisi anggota tim pembahasan rancangan peraturan pemerintah badan penyelenggara jaminan sosial dari Kementerian Keuangan yang relatif muda dan dinilai minim pengetahuan dan pengalaman tentang jaminan sosial.

google.co.id

Ingin Buruh Sejahtera, Jangan Ikut IMF

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia Riza Suwarta menyebut, Indonesia harus keluar dari aturan International Monetary Fund (IMF) agar bisa menyejahterakan buruh. Pasalnya, Indonesia saat ini masih negara ketiga dengan pertumbuhan terbaik di Asia.

“Brasil, Malaysia, Vietnam, dan Argentina berhasil dengan tidak menuruti IMF. Semua yang tidak turut IMF berhasil. Kita yang turut nggak berhasil,” kata Riza dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Menurut Riza, arahan IMF selama ini membuat pengusaha dan pekerja berbenturan dalam banyak hal. Selain itu, pengusaha juga dihadapkan dengan masalah lain yang merintangi.

Riza yang juga pengusaha itu, pun bersepakat dengan pernyataan Indra, anggota Komisi IX DPR, yang menyebut pengusaha menjadi korban pungutan liar. “Pengusaha jadi korban pungli besar, sementara daya beli kecil,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan evaluasi atas kebijakan ekonomi yang hari ini dijalankan. “PR besar yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan ekonimi seperti devisa bebas. Suksestorinya ada Argentina yang tidak menuruti IMF,” tegasnya.

Editor: Asnawi Khaddaf

google.co.id

Subur: BIN Tak Larang Ikut Diskusi PPI

 Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso akhirnya angkat bicara soal penjemputannya ke markas Badan Intelejen Negara (BIN), Jumat (18/10) pagi. Kepada Republika, Subur mengatakan ia memang ada agenda pertemuan dengan pejabat BIN.

Namun karena rapat itu diundur ke siang hari, Subur berdalih, ia lupa kalau ada acara diskusi. Diskusi diselenggarakan oleh Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) besutan mantan ketua umum PD Anas Urbaningrum. Tema diskusi kemarin adalah dinasti politik dan meritokrasi.

Apakah BIN melarang Subur mengikuti jalannya diskusi itu? Subur menjawab, “Tidak ada larangan untuk datang ke diskusi,” katanya lewat sambungan telepon, Sabtu (19/10). Subur kemudian menjelaskan rapat Jumat siang itu adalah rapat biasa. Usai rapat, Subur berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebelumnya, panitia diskusi PPI mendapat informasi kalau Subur tak bisa hadir karena dijemput staf BIN. Staf tersebut mengatakan Kepala BIN Letjen Marciano Norman ingin bertemu dengan Subur. Keterangan ini disebutkan dalam video berdurasi 03:32 menit yang diunggah ke laman youtube berjudul ‘Pembicara Rumah Pergerakan Dijemput Staf BIN’.

Panitia diskusi juga kesulitan menghubungi Subur ketika itu. Terhadap hal ini, Subur berdalih ia lupa meletakkan telepon genggamnya, sehingga tidak membalas SMS maupun telepon panitia.

Republika.co.id

225 desa, 578 orang ikut pilkades serentak di Temanggung

(ANTARA News) – Sebanyak 578 orang berebut menjadi kepala desa di Kabupaten Temanggung pada pemilihan kepala desa yang berlangsung secara serentak di 225 desa di kabupaten tersebut, Sabtu.

Kepala Bagian Pemerintah Desa Pemkab Temanggung, Agus Sarwono, mengatakan, sebenarnya ada 226 desa yang menggelar pilkades, namun karena di Tanggulanom, Kecamatan Tlogomulyo tidak ada pendaftarnya maka hanya ada 225 desa.

Ia menyebutkan, dari 578 calon tersebut terdiri atas 532 laki-laki dan 46 perempuan.

“Dari sejumlah calon tersebut, 105 di antaranya adalah mantan kades yang mencalonkan kembali,” katanya.

Ia mengatakan, pencoblosan berlangsung secara serentak di 578 desa dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, ada beberapa desa hanya terdapat satu calon sehingga harus bersaing dengan kotak kosong, antara lain di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo, Desa Kruwisan Kecamatan Kledung, dan Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo.

Bupati Temanggung, Bambang Sukarno, berharap, pelaksanaan pilkades secara serentak ini bisa berlangsung tertib dan aman.

Ia mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam pilkades wajib menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tidak berpihak pada salah satu calon.

“Kami berharap pelaksanaan pilkades beserta rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan situasi kondusif,” katanya.

google.co.id