Ditanya Kasus Suaminya, Airin: Sama-Sama Ikuti Proses Hukumnya

TUbagus Chaeri Wardana dan istrinya Airin Rachmi Diany

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjenguk suaminya yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar terkait sengketa pilkada di Kabupaten Lebak.

Airin enggan mengomentari kasus yang menjerat suaminya dan meminta untuk ikuti kasusnya bersama-sama.

“Silakan tanyakan kepada pengacara maupun penyidik, saya menghormati proses hukum ini, harus sama-sama kita ikuti proses hukum ini,” kata Airin yang ditemui usai keluar dari Rutan KPK, Jakarta, Kamis (10/10).

Airin menambahkan kedatangannya ini merupakan yang pertama kali untuk menjenguk suaminya sejak suaminya ditangkap dan kemudian ditahan di Rutan KPK.

Ia melihat kondisi suaminya baik dan siap untuk menghadapi proses hukum di KPK.

Saat dikonfirmasi suaminya yang kerap mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah (pemda) di Banten, ia enggan menjawabnya.

Mengenai rencana pemeriksaan KPK terhadap kakak iparnya yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah apa akan dipenuhi, ia juga tidak menjawabnya.

“Sudah ya, sudah ya,” ucap Airin sambil masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya di depan pintu keluar.

google.co.id

Haram hukumnya orang kaya terima BLSM

(ANTARA News) – Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Baijuri, menegaskan, haram hukumnya bagi setiap orang kaya yang sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Skema bantuan finansial oleh pemerintah itu disiapkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Kemungkinan besar –masih belum tegas pemerintah soal ini– harga BBM subsidi akan naik pada pekan depan; sementara harga barang-barang keperluan keseharian telah naik.

“Kami meminta jika orang kaya menerima BLSM, sebaiknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya,” katanya, di Rangkasbitung, Banten, Minggu.

Pemerintah akan menyalurkan dana kompensasi BLSM itu sebesar Rp150.000 rumah tangga miskin selama enam bulan berturutan. Logika pemerintah, dana sebanyak RP150.000 perrumah tangga miskin itu dapat meringankan beban ekonomi mereka.

MUI Lebak mendukung kenaikan harga BBM subsidi karena dapat menekan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Kami berharap penyaluran BLSM itu tepat sasaran,” katanya.

google.co.id

15 Tahun Tragedi Mei, Bagaimana Penuntasan Kasus Hukumnya?



Jakarta – 13-15 Mei 1998 silam, sejumlah kerusuhan terjadi di Indonesia. Kerusuhan yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto. Kini 15 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Bagaimana nasib penuntasan kasus hukumnya?

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan, ada dua rekomendasi dari lembaga Negara yang belum direalisasikan. Pertama, rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Kedua, hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah menemukan adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dalam tragedi Mei 1998.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2003, namun Jaksa Agung hingga kini masih belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan,” tulis KontraS dalam keterangannya, Selasa (14/5/2013).

Lambatnya penanganan kasus ini jelas merupakan catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Butuh keberanian dan terobosan politik dari presiden dan DPR untuk bisa mengawal persoalan ini.

“Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia,” sambungnya.

KontraS mendesak agar Presiden SBY mau mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas Tragedi Mei. Jaksa Agung juga diminta untuk tidak takut melakukan penyidikan kasus ini.

“Komisi III DPR harus mengawal dan memastikan berjalannya proses penyidikan oleh Jaksa Agung atas peristiwa Tragedi Mei dan mendesak pemerintah untuk membangun monumen di kuburan massal Pondok Rangon sebagai situs sejarah dan sebagai bentuk pengakuan Negara atas kesalahan negara yang terjadi di masa lalu,” tutupnya.

(mok/bal)

google.co.id

Kejaksaan Harus Segera Eksekusi Susno, Ini Dasar Hukumnya!



Jakarta – Kejaksaan diminta tak mundur dalam melakukan eksekusi pada Susno Duadji. Melihat aturan hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memiliki landasan hukum kuat.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil dalam jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata, Jaksel, Kamis (25/4/2013) membeberkan alasannya.

“Kejaksaan harus tegas dan tidak boleh mundur. Pembiaran terhadap kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Siapapun yang secara terbukti secara materiil telah terbukti melakukan korupsi dan seharusnya dihukum, bisa saja menolak eksekusi dengan melakukan cara serupa. Ini bencana bagi pemberantasan korupsi,” kata aktivis ICW Tama S Langkun.

Tama membeberkan landasan hukumnya. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Susno sama-sama melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi. Hasilnya, MA menolak permohonan keduanya putusan Mahkamah Agung No 899/K/Pid.Sus/2012 tertanggal 22 November 2012.

Menurut Tama, penolakan kasasi MA terhadap keduanya tidak berarti langsung dimaknai ‘tidak ada kepastian hukum’ terhadap perkara susno.

“Ini keliru dan sesat. Penolakan kasasi oleh MA justru dapat dimaknai, Kejaksaan harus melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi No 35/PID/TPK/2011/PT.DKI yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Dan Pengadilan tinggi juga menghukum teradakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 4.208.898.749 (merubah putusan putusan PN yang menetapkan uang pengganti 4.000.000.000),” urainya.

Sedang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Nomor 69/PUU-X/2012, terkait pengujian pasal 197 ayat 1 huruf K dan ayat 2 KUHAP yang diajukan oleh Parlin Riduansyah harusnya mengakhiri perdebatan bisa atau tidaknya Susno untuk dieksekusi.

“Hakim Konsitusi dalam pertimbangannya jelas-jelas ,mengutamakan aspek materil dalam setiap penghukuman kepada pelaku tindak pidana. Ketiadaan perintah penahanan tidak mengeliminir sebuah vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut,” jelasnya.

Dengan melihat pertimbangan itu, Polri tak sepantasnya memberi perlindungan pada Susno. Upaya melindungi terpidana korupsi dari eksekusi merupakan sikap memalukan yang ditunjukan oleh Kepolisian.

“Ini sikap kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Kepolisian kembali merusak citranya. Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian justru bisa dikategorikan menghalang-halangi proses penegakan hukum,” tegasnya.

“Wibawa dan wajah penegakan hukum Pemerintah terletak pada terletak pada Kepolisian dan Kejaksaan. Maka sudah seharusnya, dalam kondisi ini Presiden harus turun tangan dan memberi dukungan terhadap Kejaksaan yang menurut penilaian kami telah benar-benar melakukan penegakan hukum,” tuturnya.

(edo/ndr)

google.co.id