Pemkab Purbalingga Kesulitan Upah Guru Honorer Sesuai UMK

Guru honorer menggelar aksi unjuk rasa (ilustrasi)

PURBALINGGA — Persoalan kesejahteraan guru honorer masih sulit dipecahkan. Seperti yang dialami Pemkab Purbalingga, bila Pemkab hendak memberikan honor bagi guru honorer sebesar UMK, maka anggaran APBD yang terserap akan sangat besar.

”Saat ini saja, dengan honor hanya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan, kita harus menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar,” kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan, jumlah guru atau tenaga honorer bidang kependidikan di wilayahnya, memang cukup besar. Para honorer tersebut diangkat dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK komite sekolah di masing sekolah, karena Bupati sudah tidak bisa mengeluarkan SK tentang guru honorer.

Pemkab tidak bisa melarang perekrutan guru honorer tersebut, karena kenyataannya jumlah guru PNS di Purbalingga masih kurang.

”Saya sebenarnya juga prihatin dengan nasib mereka. Tapi kalau untuk menjadikan mereka CPNS, juga  tidak mungkin karena tidak mungkin saya melanggar aturan dari pusat,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2014, kata Bupati, jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah wilayah Purbalingga tercatat sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. ”Dengan jumlah tersebut, dalam APBD 2014 sebenarnya sudah dianggarkan dana sekitar Rp 6 miliar. Namun belum kita bagikan, karena kemungkinan jumlahnya sudah bertambah,” jelas Bupati.

Untuk itu, dia mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan melakukan pendaraan mengenai jumlah guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di Purbalingga. ”Kami berharap pada 1 April sudah bisa bisa mendapatkan data tersebut,” katanya.

Setelah mendapat data valid, Bupati menyatakan akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui kemampuan anggaran Pemkab guna bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan merapatkannya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum dan HAM Setda agar pemberian honor tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Sekda Purbalingga Imam Subijakto juga menyatakan, pada tahun 2014 ini, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mengalokasikan dana Rp 6 miliar untuk penambahan kesejahteraan guru honorer dan pegawai tidak tetap. Namun pencairan dana tersebut belum bisa direalisasikan karena jumlah mereka sudah bertambah.

”Jika tetap dicairkan, mereka yang tidak terdata tidak akan mendapatnya. Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang saja kami membutuhkan Rp 6 miliar. Dengan tambahan data tentunya anggaran yang digunakan akan bertambah besar,” katanya.

republika.co.id

PGRI Pertanyakan Anggaran Subisidi Guru Honorer

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus Besar PGRI mempertanyakan anggaran subsidi untuk guru dan honorer.

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) meminta pemerintah dan DPR menganggarkan subsidi untuk guru honorer sebesar Rp500 ribu per orang.

Hal tersebut dikemukan Ketua Umum PB PGRI ,Sulistiyo didampingi Sekjen PB PGRI Qudrat di Kantor PB PGRI Jakarta, Jumat (1/11).

PGRI mengaku telah melihat postur anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBN 2014, namun di dalamnya belum terlihat dana subsidi untuk guru.

“Kami tentu sangat prihatin, kalau nanti Kemendikbud dan DPR tidak mengalokasikan anggaran untuk memberi subsidi pada tenaga honorer yang kebutuhan hidupnya mesti tercukupi agar dapat berkonsentrasi mengajar selaku pendidik anak bangsa ini,” tegasnya.

Dikemukakan PB PGRI telah melaporkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres PGRI tahun 2013 beberapa bulan lalu. Selain itu telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden SBY perihal tuntutan itu.

“Kami juga telah bertemu Ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan setuju usulan kami.Kepada Komisi X DPR pun kami telah menyampaikan aspirasi ini,” cetusnya.

Kendati belum ada kepastian dipenuhinya permintaan tersebut, Sulistiyo berharap masih ada kesempatan. “Namun, seandainya pemerintah dan DPR ketok palu pengesahan APBN tetap tidak ada, tentu patut kita sesalkan,” tegasnya.

Terkait subsidi untuk guru honor ini, ungkap dia,banyak guru-guru di daerah sudah mendesak PGRI untuk menggelar aksi demonstrasi karena guru honorer sudah letih memperjuangkannya.

Dengan usulan subsidi honorer itu, PGRI mengkalkulasi dari satu juta guru honor yang ada diberi subsidi oleh pemerintah masing-masing sebesar Rp500 ribu, negara hanya perlu menyediakan anggaran sekitar Rp6 triliun dalam satu tahunnya.

“Hemat kami, dari seluruh anggaran pendidikan apa yang kami usulkan ini kecil,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Sulistyo juga mengingatkan pemerintah agar konsisten dalam memperlakukan honorer, terutama dari kalangan guru.
Menurut dia, Peratuan Pemerintah nomor 48 tahun 2005, dan diperkuat dengan PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melarang pemerintah daerah mengangkat honorer, namun banyak daerah mengangkat honorer. (Syarief Oebaidillah)

Editor: Agus Tri Wibowo

google.co.id

Ribuan honorer Karawang minta diangkat jadi PNS

(ANTARA News) – Sekitar 2.781 tenaga kerja honorer di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta kenaikan status menjadi pegawai negeri sipil karena pengabdian mereka sudah cukup lama bahkan ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun.

Sekretaris Aliansi Honorer Kategori II Karawang Agus Sopyan, Senin, mengatakan, pihaknya tidak meminta lebih kepada pemerintah daerah setempat.

“Mereka sudah lulus verifikasi dan validasi data dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Jadi ribuan tenaga honorer di Karawang ini meminta kenaikan status menjadi PNS,” katanya.

Dikatakannya, setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat mengenai penerimaan CPNS dari jalur khusus (tenaga honorer) maka para tenaga honorer itu akan turut serta.

“Mereka siap mengikuti rangkaian tes, agar masuk dalam seleksi CPN yang akan digelar bulan depan,” kata dia.

Sebanyak 2.781 tenaga honorer itu sendiri terdiri atas 1.334 guru honorer, sembilan orang penjaga sekolah dan 447 tenaga teknis dan penyuluh di sejumlah instansi.

“Menjelang tes ini, ribuan tenaga honorer telah mengupayakan untuk menambah wawasan. Terutama, wawasan mengenai kebangsaan. Sebab, nanti akan ada tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Agus. (MAK/Z002)

google.co.id

Ribuan Tenaga Honorer Karawang Minta Diangkat Jadi PNS

PNS (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta kenaikan status menjadi pegawai negeri sipil, karena pengabdian mereka sudah cukup lama hingga ada yang mengabdi sudah 20 tahun.

Sekretaris Aliansi Honorer Kategori II Karawang Agus Sopyan, Senin (14/10), mengatakan, pihaknya tidak meminta lebih kepada pemerintah daerah setempat.

Sekitar 2.781 tenaga kerja honorer yang ada di Karawang hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab pengabdian ribuan tenaga honorer itu sudah cukup lama, dan ada yang sudah mengabdi sampai 20 tahun.

“Mereka sudah lulus verifikasi dan validasi data dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Jadi ribuan tenaga honorer di Karawang ini meminta kenaikan status menjadi PNS,” katanya.

Dikatakannya, saat ada pengumuman dari pemerintah pusat mengenai penerimaan CPNS dari jalur khusus (tenaga honorer), maka para tenaga honorer itu akan turut serta.

“Mereka siap mengikuti rangkaian tes, agar masuk dalam seleksi CPNS. Mengingat, tes ini akan digelar bulan depan,” kata dia.

Sebanyak 2.781 tenaga honorer itu sendiri terdiri atas 1.334 guru honorer, sembilan orang penjaga sekolah, 447 lainnya, tenaga teknis dan penyuluh di sejumlah instansi.

“Menjelang tes ini, ribuan tenaga honorer telah mengupayakan untuk menambah wawasan. Terutama, wawasan mengenai kebangsaan. Sebab, nanti akan ada tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Agus.

google.co.id