Pelatihan PAKEM Buat Guru dan Murid Cinta Belajar

Sejumlah Murid kelas 3 SD Pertiwi Abhilasa mempelajari musik tradisonal gamelan Bali di Sanggar musik kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia  dan Djarum Foundation  memberikan pembekalan bagi guru-guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melalui program peningkatan kualitas pendidikan melalui Pembelajaraan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).‬

‪”Masing-masing dari sekolah tersebut mengirimkan satu kepala sekolah dan 10 tenaga pendidiknya guna mengikuti program ini,” kata Direktur Program Djarum Foundation Primadi H. Serad, Kamis, (19/3).

Program PAKEM berjalan sejak 2013 dan berakhir pada akhir 2015 mendatang. Program ini diikuti oleh empat SD  di Kabupaten Kudus, yakni SD Negeri 1 Jatikulon, SD IT Al Islam, SD Masehi, dan MI NU Banat.‬
Selama 2013 lalu, para guru telah mendapatkan pelatihan PAKEM.

Tujuannya, memberikan menghasilkan siswa-siswi aktif, kreatif, cinta akan belajar, tangguh dan unggul di bidangnya masing-masing.‬

‪Para guru yang telah mendapatkan pelatihan diharuskan untuk melakukan diseminasi keterampilannya kepada rekan-rekan guru SD lain di seluruh Kabupaten Kudus. Hal ini dilakukan guna membangun sistem dan keberlangsungan hasil program PAKEM yang telah dijalankan.‬

‪Guna memperkuat keterampilan guru, pada 2014 guru diberi penguatan ketrampilan pedagogi guru dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan  model pembelajaran dalam Kurikulum 2013, yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek.‬

Melalui project based learning, guru maupun siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan ketrampilan.

‪Menurut Primadi, dengan cara ini, kemampuan kognitif anak didik dapat meningkat, kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar juga makin tajam. Selain itu juga mampu memberikan rangsangan untuk terus menciptakan gagasan positif terhadap fenomena di lingkungannya.

“Program ini bertujuan memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah agar mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas,” tegasnya.

Memasuki tahun ketiga, program ini  fokus pada school based key teacher development, pembentukan guru tutor agar mereka dapat melakukan pengembangan guru tutor melalui diseminasi di sekolah-sekolah dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

republika.co.id

PGRI: Indonesia Sangat Kekurangan Guru

Aksi demo guru honorer di Kota Bandung, Rabu (2/12).

JAKARTA — Indonesia selama ini dinilai mengalami darurat guru sekolah dasar (SD). Menurut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo kondisi itu lantaran banyaknya ‘titipan’ calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah, sehingga menyebabkan guru honorer menumpuk.

“Kami melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla bahwa saat ini terjadi kekurangan guru yang sangat besar di Indonesia, terutama guru sekolah dasar,” kata Sulistyo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).

PGRI mencatat, sedikitnya SD kekurangan 400 ribu guru berstatus PNS yang tersebar merata di seluruh wilayah Tanah Air. Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut Sulistyo, darurat guru itu terjadi karena Pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai jumlah pehlawan tanpa tanda jasa yang ada di Tanah Air. Selama ini, pemerintah menyatakan jumlah guru berstatus PNS sudah mencukupi sehingga perlu dilakukan moratorium.

republika.co.id

PGRI: Indonesia Kurang 400 Ribu Guru SD

Guru SD sedang mengajar. Peminat Pendidikan Guru Sekolah Dasar (SD) saat ini masih tinggi/ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai Indonesia saat ini masih sangat kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD). Bahkan, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Sulistyo, menyebut Indonesia saat ini tengah mengalami darurat guru SD di seluruh wilayah.

“Kekurangan guru ini ternyata menurut data PGRI di seluruh wilayah, termasuk Jawa, Jakarta pun guru SD kurang. Darurat guru SD,” kata Sulistyo usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Kamis (19/3). 

Sulistyo pun menduga data yang dimiliki oleh pemerintah terkait jumlah guru SD di Indonesia tak tepat. Oleh sebab itu, ia menemui JK guna meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga mutu pendidikan dapat diperbaiki.

“Dan ini serius kami sampaikan bahwa pemerintah menggunakan data yang menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu berlebihan di Indonesia, dan itu sungguh-sungguh salah,” jelas dia.

Berdasarkan data dari PGRI, kekurangan tenaga pengajar di tingkat SD ini bahkan mencapai lebih dari 400 ribu guru di seluruh Indonesia. Jumlah ini, lanjut dia, akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah guru yang mencapai masa pensiun. Kurangnya jumlah guru SD ini terjadi baik dalam guru kelas, guru agama, serta guru olahraga.  

“Kami menyatakan keprihatinan karena data yang barangkali kurang bagus,” ucap Sulistyo. Sulistyo juga menilai, hingga saat ini pemerintah belum memiliki perencanaan yang baik terkait penyelesaian masalah kebutuhan guru ini. 

 

Sulistyo mengatakan jumlah guru yang dinilai telah mencukupi oleh pemerintah selama ini justru berasal dari tenaga honorer. Namun, sayangnya, kesejahteraan para tenaga pengajar, khususnya guru honorer, justru tidak diperhatikan. Padahal, guru-guru honorer tersebut tak memiliki status kepegawaian yang jelas dan menerima penghasilan yang jauh dari layak. 

“Guru honorer di Indonesia sekarang jumlahnya sangat besar dan saya menduga pemerintah tidak punya data. Pemerintah hanya punya data kategori satu (K1) dan dua (K2). Mungkin pernah dengar juga K1 K2 tapi yang non-kategori saya kira datanya saja tidak punya,” jelas Sulistyo. 

Para guru honorer yang memiliki prestasi yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, kata dia, dapat diangkat sebagai PNS secara bertahap. Hal ini pun telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur guru dan dosen. 

 

republika.co.id

Pemkab Purbalingga Kesulitan Upah Guru Honorer Sesuai UMK

Guru honorer menggelar aksi unjuk rasa (ilustrasi)

PURBALINGGA — Persoalan kesejahteraan guru honorer masih sulit dipecahkan. Seperti yang dialami Pemkab Purbalingga, bila Pemkab hendak memberikan honor bagi guru honorer sebesar UMK, maka anggaran APBD yang terserap akan sangat besar.

”Saat ini saja, dengan honor hanya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan, kita harus menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar,” kata Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Selasa (17/3).

Dia menyebutkan, jumlah guru atau tenaga honorer bidang kependidikan di wilayahnya, memang cukup besar. Para honorer tersebut diangkat dengan menggunakan SK kepala sekolah atau SK komite sekolah di masing sekolah, karena Bupati sudah tidak bisa mengeluarkan SK tentang guru honorer.

Pemkab tidak bisa melarang perekrutan guru honorer tersebut, karena kenyataannya jumlah guru PNS di Purbalingga masih kurang.

”Saya sebenarnya juga prihatin dengan nasib mereka. Tapi kalau untuk menjadikan mereka CPNS, juga  tidak mungkin karena tidak mungkin saya melanggar aturan dari pusat,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2014, kata Bupati, jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah wilayah Purbalingga tercatat sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. ”Dengan jumlah tersebut, dalam APBD 2014 sebenarnya sudah dianggarkan dana sekitar Rp 6 miliar. Namun belum kita bagikan, karena kemungkinan jumlahnya sudah bertambah,” jelas Bupati.

Untuk itu, dia mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan melakukan pendaraan mengenai jumlah guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di Purbalingga. ”Kami berharap pada 1 April sudah bisa bisa mendapatkan data tersebut,” katanya.

Setelah mendapat data valid, Bupati menyatakan akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui kemampuan anggaran Pemkab guna bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan merapatkannya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum dan HAM Setda agar pemberian honor tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Sekda Purbalingga Imam Subijakto juga menyatakan, pada tahun 2014 ini, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mengalokasikan dana Rp 6 miliar untuk penambahan kesejahteraan guru honorer dan pegawai tidak tetap. Namun pencairan dana tersebut belum bisa direalisasikan karena jumlah mereka sudah bertambah.

”Jika tetap dicairkan, mereka yang tidak terdata tidak akan mendapatnya. Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang saja kami membutuhkan Rp 6 miliar. Dengan tambahan data tentunya anggaran yang digunakan akan bertambah besar,” katanya.

republika.co.id

Tahun Depan, Tunjangan Guru Langsung Dikirim ke Rekening Bersangkutan

 Mendikbud Anies Baswedan

BANTEN — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengupayakan, agar pada tahun depan, pengiriman anggaran dapat dengan otomatis langsung dikirim. Sehingga, tidak ada masalah keterlambatan anggaran lagi ke depannya.

“InsyaAllah, pengiriman otomatis yang diberlakukan untuk  mentransfer anggaran rutin setiap tahunnya akan terlaksana pada tahun depan,” kata Anies kepada Republika Online (ROL), Senin (16/3).

Terkait hal ini, Anies mengatakan, sebelumnya sudah ia sampaikan dalam rapat kabinet akhir tahun lalu dan disetujui. Maka, diharapkan pada tahun depan anggaran rutin seperti beasiswa, tunjangan untuk guru dan pos UN dapat otomatis dikirim langsung kepada yang berhak.  Tanpa harus melalui Pemerintah Provinsi, Daerah, Kota maupun Kabupaten. Sehingga, lanjut Anies, tidak akan terulang kembali keterlambatan anggaran-anggaran yang sudah rutin setiap tahunnya.

Mengingat, saat ini di daerah Makasar ada yang mengalami keterlambatan penerimaan anggaran UN dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat beberapa daerah itu harus utang dahulu. “Apabila masih melalui beberapa instansi dulu, kasihan yang paling belakangan yaitu sekolah. Padahal, seharusnya sekolah dapat mengakses langsung anggaran dari pemerintah itu dengan mudah,” lanjutnya.

Saat ini, tambah ia, Kemendikbud tengah berupaya melakukan proses itu dan sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal maupun Direktorat Jenderal masing-masing.

republika.co.id