GSF. Panwaslu Aceh Barat Panen Laporan kecurangan Kandidat Pilkada Atas Laporan Rakyat Part 9.wmv

GSF. Panwaslu Aceh Barat Panen Laporan kecurangan Kandidat Pilkada Atas Laporan Rakyat Part 9.wmv


XI. Drs. Zaini Dahlan, Umur 36 tahun Pekerjaan Pegawai negeri sipil Beralamat Jln gajah mada lorong rusa desa drien rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya tersebut Pelapor XI. XII. Bustanuddin, Umur 43 tahun Pekerjaan Anggota DPRD Peulanteu SP RT/RW 001/001 Desa Peulanteu SP Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya tersebut Pelapor XII. XIII. dll Bersama ini kami membuat pengaduan/laporan tentang pelanggaran yang dilakukan Oleh: i. HT Alaidin Syah Calon Bupati pasangan No 8 Calon Wakil Bupati Drs. H. Rachmat Fitri HD yang di usung Partai Golkar, Partai PAN, PPP, PDIP, PKB, PKPI dan Partai Demokrat ii. H. Ramli, MS Calon Bupati pasangan No 11 dan Calon Wakil Bupati Moharriadi S.Ag. yang di usung oleh Partai keadilan sejahtera (PKS) dan Partai Rakyat Aceh (PRA) dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 8 dan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 11 tersebut adalah:

GSF Aceh. HMI Adakan Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Part 15.wmv

GSF Aceh. HMI Adakan Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Part 15.wmv


1. Tidak akan melakukan pratek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya (gratifikasi) yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan; 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap Aparatur Pemerintahan yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten; 6. Akan menyampaikan informasi integritas ini diseluruh lembaga pemerintahan dikabupaten Aceh Barat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 7. Bersedia mengundurkan diri bila dinyatakan sebagai “Tersangka” Tindak pidana korupsi oleh pengadilan atau pihak berwenang. 8. Segera mencopot jabatan bagi segenap aparatur pemerintahan di bawah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat jika dinyatakan “Tersangka” oleh pihak berwenang dalam kasus Tindak Pidana Korupsi 9. Saya berjanji menjunjung tinggi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public, UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 3.wmv

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 3.wmv


Selama ini banyak calo-calo yang muncul dalam penerimaan cpns, sehingga menjadikan lahan oleh segelintir oknum para calo, mafia calon pegwai negeri sipil (cpns), yang memungut uang dari rp 60 juta hingga 90 juta rupiah, dimana hati nurani mereka yang mempermainkan hak orang lain yang terzalimi. Sehingga para pns setelah mendapatkan jabatan hanya memikirkan bagaimana cara untuk membalikkan modal yang telah ia keluarkan, pihaknya akan menertibkan masalah itu mulai dari pusat hingga ke daerah, tidak berlaku lagi sistem angkat mengangkat tanpa mekanisme dan kemampuan,liputan tim gsf aceh (azg)

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 2.wmv

GSF. Tenaga Honorer Tahun 2005 Yang Diangkat PNS. azg part 2.wmv


Hal ini kata menteri, tidak ada kata toleransi dan berlaku untuk semua kalangan, sebab hal ini diterapkan sesuai dengan peraturan presiden, jika ada yang berminat ingin menjadi pns silakan mengikuti tes ketika ada pembukaan penerimaan cpns nantinya. Menpan, akan terus mengevaluasi tentang tenaga honorer diberbagai daerah, jika terbukti menggelabui data maka pihaknya akan menindak sesuai hukum yang berlaku, menurut azwar, yang diperbolehkan oleh negara dalam mengrekrut tenaga honorer seseorang menjadi pns dibidang spesialis yang memang sangat dibutuhkan, seperti tenaga kedokteran dan bidang khusus lainnya yang sangat susah mencari tenaga katanya dalam pidato dimeulaboh.

GSF.Liputan Azg Ribuan Massa Partai Aceh Konvoi Ke Banda Aceh part 7.wmv

GSF.Liputan Azg Ribuan Massa Partai Aceh Konvoi Ke Banda Aceh part 7.wmv


Namun ada musibah rombongan partai aceh (PA) dari kabupaten aceh jaya yaitu terjadi tabrakan beruntun sesama mobil massa pa yang kejadian tersebut terjadi di lupung aceh besar, tabrakan beruntun 4 (empat) mobil tersebut berawal dari mobil pick up menabrak mobil alfanza, menurut informasi puluhan orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan kerumah sakit, kami belum tahu apa ada yang meningal atau tidak kata Usman.

Sidang MK hari Ke III para pemohon hadirkan saksi 5 orang tgl 8 mei 2012 gsf 8.wmv

Sidang MK hari Ke III para pemohon hadirkan saksi 5 orang tgl 8 mei 2012 gsf 8.wmv


II. DUDUK PERKARA 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum; 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 6.wmv

GSF. Sidang Paripurna I tidak dihadiri Bupati dan Kepala SKPD satu pun tgl 5-1-12 part 6.wmv


Ramli.MS menjelaskan sesuai dengan surat sanggahan dari fraksi partai PKS dan Fraksi partai Demokrat masing-masing nomor: Ist. Tanggal 8 desember 2011 dan nomor:Ist.tanggal 8 desember 2011 yang dialamatkan pada saudara dan tembusannya disampaikan pada kami dimana kedua fraksi tersebut mngatakan alat kelengkapan dewan yang baru dibentuk tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pihak mereka menolak semua keputusan yang dilahirkan oleh rapat paripurna serta persoalan ini sudah dilakukan gugatan ke PTUN sudah barang tentu kita menunggu putusan dari pengadilan tata usaha Negara dalam balasan surat bupati.