Gara-Gara Tak Kuorum, RUU Pilpres Batal Dicabut

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang paripurna DPR gagal mencabut rancangan RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini terjadi karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan (tidak kuorum). 

“Kami Baleg selaku pengusul meminta dicabut, tapi tidak disetujui karena tidak kuorum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anna Mu’awanah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10).

Saat membacakan keputusan Baleg soal RUU Pilpres di sidang paripurna, Anna menjelaskan rapat pleno terakhir pada 3 Oktober lalu telah memuntuskan penghentian penyusunan RUU Pilpres. Artinya, Baleg menginginkan agar RUU Pilpres yang masuk dalam prolegnas prioritas 2013 dicabut lewat sidang paripurna. 

“Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan atau dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar prolegnas RUU prioritas 2013,” ujar Anna.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat pleno baleg 3 Oktober lalu. Dia mengatakan hanya ada dua fraksi yang menginginkan agar RUU Pilpres terus dibahas, yakni Fraksi PPP dan Hanura. 

Dua fraksi tersebut, kata Anna, memilih meninggalkan rapat pleno (walkout) baleg. “Fraksi PPP dan Hanura tetap minta untuk dilanjutkan,” kata Anna.

Fraksi PKS dan Gerindra sebenarnya juga menolak pembahasan RUU Pilpres dihentikan. Namun bedanya dua fraksi tersebut menyertakan pertimbangan atas sikap mereka. Fraksi PKS dan Gerindra beralasan penghentian pembahasan RUU Pilpres tidak harus dihentikan karena proses pembahasan sudah berlangsung panjang dan menelan biaya besar.

Selain itu, Fraksi PKS dan Gerindra juga berpandangan, pembahasan RUU Pilpres sudah menyepakati perubahan terhadap 262 pasal yang ada di UU Pilpres. Jangan hanya karena belum ada titik temu dalam pasal yang menyangkut presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) seluruh pembahasan yang disepakati ditiadakan.

Fraksi PKS dan Gerindra mengusulkan agar pasal presidential threshold yang menjadi satu-satunya hambatan diputuskan lewat sidang paripurna DPR. “Satu pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di baleg hendaknya diputuskan dalam rapat paripurna DPR,” kata Anna membacakan pandangan Fraksi PKS dan Gerindra.

Sementara itu lima fraksi lainnya yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan PKB sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres dan mencabutnya dari prolegnas 2013.

Kelima fraksi tersebut, kata Anna, berpandangan kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu presiden 2009 cukup diselesaikan lewat peraturan KPU tanpa mesti merevisi UU Pilpres. “Ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 2008 masih relevan untuk pelaksanaan pemilu presiden 2014,” katanya.

Republika.co.id

Gara-gara Pilgub Jatim, Pilkades serentak se-Jombang ditunda

LENSAINDONESIA.COM: Pelaksaanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Jombang terpaksa dimudurkan dari jadwal akibat pelaksaannya bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Pilkades serentak yang sedianya dijadwalkan berlangsung mulai September ini, ditunda sampai akhir tahun 2013.

Baca juga: Proyek tol Kertosono-Mojokerto terganjal pembebasan lahan dan Makam desa dikomersilkan, warga ngluruk Kades

Kabag Pemerintahan Setdakab Jombang, Masduqi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif Pemkab Jombang akhir pekan lalu, pelaksanaan Pilkades secara serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2013. Rencana itu mundur 2 bulan dari jadwal sebelumnya yang mengagendakan Pilkades serentak pada bulan September.

“Padahal sebanyak 282 Kades di Jombang akan berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini. Tapi Pilkades ditunda,” ungkapnya saat dihubungi LICOM, Rabu (07/08/2013).

Masduqi tidak membantah jika perubahan agenda perpolitikan Jawa Timur (Pilgub) turut mempengaruhi jadwal Pilkades serentak bagi 282 Desa dari Bulan September menjadi akhir November. Agar tidak terganggu tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, jadwalnya sengaja diundur.

Selain karena agenda Pilgub Jatim, musim haji pada bulan September juga jadi pertimbangan pengunduran jadwal Pilkades. “Agar waktunya pas dan dari sisi keamanan memungkinkan, agenda pilkades direkomendasikan diundur,” ujar dia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan 282 kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada 9 Agustus ini, Pemkab Jombang membentuk penanggung jawab sementara (Pjs). Pjs Kades akan bertugas hingga ditetapkannya Kades yang baru.

Anggota Komisi A DPRD Jombang, Gangsar Raharjo mengatakan, pertimbangan pemilihan waktu tersebut dinilai tepat, meski sebenarnya seluruh pihak dan jajaran mengaku siap kapanpun pilkades digelar. Termasuk, dari pihak keamanan. “Untuk yang paling aman memang bulan November,” katanya.

Menurut Gangsar, sebelumnya perkembang dua opsi pemilihan waktu Pilkades, yakni tanggal 27 November dan 28 Oktober. Pada opsi yang kedua, mendapat pertimbangan khusus terkait pilgub Jatim. “Selain masuk bulan haji juga dimungkinkan pelaksanaan pilgub molor sampai dua putaran. Sehingga opsi pertama yang dinilai paling memungkinkan,” terang politisi Demokrat ini.@MOH_syafii

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Gara-gara tak mau ubah DCS, ketua DPD Golkar Jatim dipecat

code: 300×250, idcomsensebox1com is empty



LENSAINDONESIA.COM: Karena dianggap melakukan pembangkangan, DPP Partai Golkar  memecat Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Martono. Pemecatan ini karena Martono tidak  mau mengubah  daftar calon sementara anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi LICOM, Selasa (16/7/2013), Martono membenarkan pencopotan dirinya. “DCS itu sudah tidak bisa berubah, tapi ini DPP memaksakan untuk mengubah khususnya di Dapil IX (Bojonegoro, Tuban). Saya jelas tidak mau, silahkan baca Undang-Undangnya,” tegasnya.

Baca juga: Ridwan Hisjam siap tinggalkan Golkar demi Pilgub Jatim dan Ridwan Hisjam tunggu `lamaran` Khofifah untuk jadi cawagub

Proses penyusunan nama calon legislatif (caleg) DPRD Jawa Timur, lanjut dia, murni disusun oleh anggota tim 12. Seluruh nama caleg yang masuk diskoring. Hasil dari skor ini ini menentukan para caleg untuk mendapatkan dapil dan nomor urut.

“Setelah penyusunan selesai, saya tiba-tiba ditelepon oleh Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar). Dia minta saya untuk mengubah urutan nama caleg DPRD Jatim dari Dapil IX ,” kata dia.

Caleg DPRD Jatim dari Dapil IX yang dipesan DPP adalah Fredy Purnomo. Dari nomor urut dua, minta diubah menjadi nomor urut satu. Padahal nomor urut satu sudah ditempati oleh Sudiyati Mustajab.

Martono mengaku pada awalnya dia bersedia mengubah asalkan ada kesepakatan diantara Fredy dan Sudiyati. Namun karena keduanya tidak ada titik temu, Martono akhirnya tetap mendaftarkan ke KPU dengan komposisi awal, yakni Sudiyati berada di nomor satu dan Fredy di nomor dua.

“Saat DCS sudah diserahkan ke KPU, saya ditelepon lagi sama Pak Idrus, dia bilang Fredy itu teman dekatnya,” ungkapnya. Ia pun coba menjelaskan jika  DCS sudah berada di KPU Jawa Timur, sehingga sudah tidak bisa lagi mengubah nama. Tapi karena terus dipaksa, Martono sempat berkirim surat pada DPP untuk melakukan klarifikasi.

Sayang klarifikasi ini tak pernah digelar hingga akhirnya pada Selasa (16/7/2013) subuh tadi, Martono didatangi Ridwan Hisjam, salah satu pimpinan DPP Partai Golkar yang mengirimkan surat pemecatan dirinya dari ketua partai.

Surat keputusan bernomor KEP-271/DPP/GOLKAR/VII/2013 sendiri dikeluarkan pada 10 Juli 2013 dan ditandatangani oleh Theo L Sambuaga, Wakil Ketua Umum DPP Golkar dan Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Golkar. @sarifa

lensaindonesia.com

Mayoritas PNS Sukabumi Dipecat Gara-Gara Tak Disiplin

PNS (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI —  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi telah memecat sebanyak 11 pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah setempat sepanjang 2013 ini. Pemecatan dilakukan karena pegawai-pegawai tersebut dinilai telah lakukan pelanggaran berat.

“Mayoritas PNS yang dipecat tersebut telah bertindak indispliner seperti tidak masuk kantor dalam waktu yang lama,” kata Kepala BKD Kabupaten Sukabumi, Maman Abdurahman kepada wartawan, Rabu (26/6). “Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 mereka dipecat secara tidak hormat.”

Menurut Maman selain tidak masuk kerja ada juga oknum PNS yang terlibat kriminal pidana umum, mereka yang mendapatkan hukuman pemecatan ini sudah diberikan surat pemecatannya.

Dari 11 PNS yang dipecat, lanjutnya,  ada satu mantan PNS yang mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sukabumi.

Sampai saat ini pengajuan tersebut belum diketahui informasinya apakah sanksi pemecatannya dicabut dengan berbagai pertimbangan atau lembaga itu menolak pengajuan keberatannya. “Itu merupakan hak mereka untuk mengadu tetapi kami tetap tegas kepada seluruh PNS jika melanggar akan diberikan sanksi mulai dari teguran, potongan gaji, penurunan pangkat sampai pemecatan,” tambahnya.

Di sisi lain, setiap tahunnya selalu ada PNS yang dipecat karena terlibat berbagai permasalahan, selain yang dipecat setiap tahun 400 PNS yang bekerja di lingkungan Pemkab Sukabumi pensiun atau habis masa kerjanya.

Bahkan dari data pihaknya dari 2013 sampai 2015 sedikitnya akan ada 1.500 PNS yang akan pensiun dan saat ini jumlah PNS yang ada sebanyak 15.250 orang

google.co.id