Nasional | Mendagri: Inpres Kamnas untuk Lindungi Rakyat

Mendagri: Inpres Kamnas untuk Lindungi Rakyat

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

, JAKARTA — Gangguan keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas) di daerah cenderung meningkat. Aparat keamanan di daerah dinilai kurang sigap dalam menangani konflik komunal.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, petugas keamanan mempunyai wewenang untuk menindak setiap pelanggar hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat. Sayangnya, proses penegakan hukum itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Akibatnya, intensitas konflik komunal terus meningkat belakangan ini,” kata Gamawan, Jumat (18/1). Meski begitu, tambah dia, meningkatnya jumlah konflik komunal lantaran juga terjadi akibat perilaku masyarakat yang tidak taat hukum. Mereka mudah marah dan membakar rumah atau gedung gara-gara hal sepele.

Karena itu, peran pembinaan yang dilakukan pemerintah juga harus ditingkatkan. Instruksi Presiden (Inpres) Keamanan Nasional (Kamnas) disebut Gamawan diperlukan sebagai bentuk penegasan aparat dalam menghadapi tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu.

“Karena itu, Presiden (SBY) meminta semua unsur, instansi terkait, kementerian, gubernur, kapolda agar memberi perhatian khusus,” katanya. Supaya masyarakat bisa hidup lebih tenteram, Gamawan melanjutkan, masyarakat juga harus sadar dan bisa berlaku tertib.

Disinggung tentang Inpres Kamnas yang dijadikan legitimasi melakukan tindakan represi aparat terhadap rakyatnya, Gamawan membantahnya. Ia yakin, Inpres tersebut justru untuk melindungi rakyat agar bisa hidup damai.

“Apalagi poin pentingnya yaitu meningkatkan intensitas dialog, ketanggapan aparat dalam menangani demonstrasi, kecepatan mengambil tindakan, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.

Gara-gara Harrier Anas, Direktur Duta Motor Digarap KPK

JAKARTA – Pemeriksaan saksi untuk tersangka dugaan gratifikasi proyek Hambalang Anas Urbaningrum terus digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (5/3), pemeriksaan saksi mengarah kepada proses transaksi jual beli Toyota Harrier yang diduga jadi gratifikasi untuk bekas Anggota DPR dan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Kali ini komisi antirasuah itu memanggil Direktur PT Duta Motor Hadi Wijaya dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Anas.

Pantauan JPNN, sekitar pukul 10.30 Hadi Wijaya tiba di markas Abraham Samad Cs. Ia mengenakan kemeja abu-abu lengan panjang. Hadi langsung memasuki loby KPK. Dia membenarkan diperiksa sebagai saksi untuk Anas terkait mobil Harrier.

"Iya soal Anas," kata Hadi kepada wartawan, Selasa (5/3), di kantor KPK, di Jakarta. Dia membantah pernah bertemu dengan bekas Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam itu. "Tidak, tidak pernah," kata bos dealer mobil di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, itu.

Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha membenarkan lembaga antikorupsi itu memeriksa Hadi Wijaya. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU," katanya, Selasa (5/3).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Anas sebagai tersangka  dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (boy/jpnn)

Ulil Apresiasi Mundurnya Ibas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengapresiasi pengunduran diri Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Gara-gara kontroversi soal absensi sidang, Ibas menyatakan mundur dari DPR dan fokus mengurus Partai Demokrat.

Putra bungsu Presiden SBY itu meminta maaf kepada konstituennya dan lebih memilih fokus mengurusi partainya.

Ulil menyebut pengunduruan sekretaris jenderal Demokrat itu layak diapresiasi. Ulil mengaku salut dengan keputusan Ibas yang ingin lebih mendedikasikan waktunya untuk menyelamatkan partai.

“Salut pada Mas Ibas yang mundur sebagai anggota DPR. Konsentrasi mengurus penyelamatan partai,” kata Ulil lewat akun @ulil.