paripurna dpr ri 30-3-12.AVI

paripurna dpr ri 30-3-12.AVI


Jauh sebelum sidang paripurna DPR RI (30 maret 2012) atas rencana kenaikan harga BBM, di daerah2 telah terjadi demo penolakan kenaikan harga BBM. dan Jumat, 30 Maret 2012, Sidang Paripurna DPR RI sedang berlangsung dalam rangka pengambilan keputusan, apakah kenaikan harga BBM diterima naik 1 April 2012, atau sebaliknya, ditolak. Terdapat beberapa fraksi di DPR RI yang jauh-jauh hari sudah memutuskan menolak kenaikan harga BBM (yaitu FPDI Perjuangan, Hanura, Gerinda), adapun partai yang berkoalisi di dalam pemerintahan yang menolak kenaikan harga BBM adalah PKS. Memang, kenaikan harga BBM di 1 April 2012 tidak terjadi, namun ada opsi dengan menyetujui Pasal 7 ayat (6a) yang disetujui oleh partai kolaisi (Partai Demokrat, P. Golkar, PAN, PPP, dan PKB) minisu PKS. ayat tersebut, secara substantif memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM di 6 (enam) bulan kemudian.

Bakal Ada Pertarungan 2 Kekuatan Politik di 2014

Bakal Ada Pertarungan 2 Kekuatan Politik di 2014

Partai Islam

, JAKARTA — Pertarungan politik 2014 akan terbagi menjadi dua kekuatan ideologi dan platform. Menurut pakar politik, Bahtiar Effendy, kekuatan politiknya, yaitu partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam.

“Konstelasi politik 2014 diperkirakan akan rumit dan berat bagi semua partai. Dari sisi ideologi dan platform, ada dua kekuatan politik yang bertarung, yaitu partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam,” kata Bahtiar Effendy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/1).

Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan enam partai nasionalis itu adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Nasdem. Sedangkan partai-partai Islam adalah PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Menurut dia, pertarungan di lingkaran partai nasionalis akan mengerucut pada partai-partai menengah, sementara partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat akan lebih berupaya mempertahankan posisinya selama ini.

“Karena itu, partai-partai menengah harus bekerja keras agar bisa meraih suara signifikan pada pemilu nanti untuk mengalahkan partai-partai besar,” ujarnya.

Sementara itu, pertarungan yang lebih keras akan terjadi di antara partai-partai Islam. Apalagi, setiap partai Islam sudah memiliki basis massa sendiri. “Dari keempat partai Islam itu, saya melihat PKS, PPP dan PKB sudah memiliki basis massa sendiri yang jelas. Hanya PAN yang saya lihat basis massanya masih abu-abu dan mengambang,” tuturnya.

Dia menilai PAN yang semula tulang punggung konstituennya adalah massa Muhammadiyah, mulai ditinggalkan oleh massa organisasi masyarakat itu. Hal itu, kata dia, karena PAN tidak merawat dengan baik basis massanya, apalagi ada pernyataan petinggi partai itu bahwa PAN menanggalkan identitas Islam.

Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati

Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati


Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi sebagai Wakil Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membantah kabar soal batalnya pencalonan Ayu Azhari sebagai Wakil Bupati Sukabumi akibat ketidakhadiran saat dilakukan verifikasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Berdasarkan hasil verifikasi tingkat DPC atau kabupaten hingga ingkat provinsi, pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi sudah menyerahkan enam nama untuk bupati dan sembilan nama untuk wakil bupati termasuk nama Ayu. Jelang pilkada 2010, partai politik tentu sah-sah saja memasang calon unggulannya untuk menarik simpati masyarakat. Namun kualitas dan kapabilitas para calon yang diusung tentu janganlah dilupakan/ karena amanah tugas memimpin suatu daerah jelas bukan hal yang ringan. Selain itu Ayu Azhari secara resmi sudah melamar ke PDIP sebagai bakal calon Bupati Sukabumi, Jabar. Namun, Ayu akan berhadapan dengan Desi Ratnasari yang kemungkinan ikut maju pada Pilkada Sukabumi. Ayu Azhari PDIP Wakil Bupati Sukabumi Pilkada Desi Ratnasari Jawa Barat

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

KPK Cekal Dua Pejabat Kemenag

Headline

Juru bicara KPK Johan Budi SP – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi terhadap dua pejabat Kementerian Agama ke luar negeri. Hal ini untuk kepentingan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer.

“Dua pejabat itu Ahmad Jauhari dan Abdul Karim, mereka dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan kedepan setelah KPK mengirimkan surat permintaan pencegahan sejak tanggal 16 Januari 2013 lalu,” kata Juru bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Ia menjelaskan, Ahmad Jauhari merupakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag, kemudian Abdul Karim adalah Sekretaris Ditjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag. “Keduanya nonaktif,” kata Johan.

KPK telah menetapkan Ahmad Jauhari sebagai tersangka terkait kasus ini. Jauhari disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar beserta anaknya, Dendy Prasetya. Keduanya telah ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • KESDM Harap Industri Migas Tak Terpengaruh

    KESDM Harap Industri Migas Tak Terpengaruh

  • Inilah Tampilan GT-R di Film Fast & Furious 6

    Inilah Tampilan GT-R di Film Fast & Furious 6

Kelompok Bersenjata Bunuh Enam Orang Syiah di Pakistan

Metrotvnews.com, Quetta: Sejumlah orang bersenjata menembak mati enam orang Syiah, Jumat, kata sejumlah pejabat, dalam insiden yang tampaknya merupakan serangan sektarian di wilayah baratdaya Pakistan.

Serangan itu terjadi di sebuah jalan di daerah Muchh, sebelah tenggara Quetta, ibu kota provinsi yang kaya minyak dan gas, Baluchistan, yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan.

“Orang-orang bersenjata menyerang sebuah kendaraan yang membawa delapan orang Syiah, yang sedang kembali ke tempat kerja mereka di pertambangan batu bara, menewaskan enam dari mereka dan melukai satu orang,” kata pejabat senior pemerintah daerah, Waheed Shah, kepada AFP.

Ia menambahkan, kelompok orang bersenjata yang bersembunyi di pinggir jalan itu melarikan diri setelah serangan tersebut. Seorang pejabat lokal lain, Mumtaz Khatran, mengkonfirmasi insiden tersebut dan jumlah korban.

Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, namun sejumlah kelompok militan beroperasi aktif di Baluchistan, provinsi terbesar namun termiskin di Pakistan.(Ant)

Editor: Deni Fauzan

google.co.id

DPRD DKI curigai enam perusahaan milik daerah dibubarkan

LENSAINDONESIA.COM: Likuidasi 6 perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemda. Tapi, DPRD DKI Jakarta meragukan keseriusan, bahkan curiga nasibnya setelah dibubarkan.

“Aset tanah BUMD itu semua strategis. Tapi, posisinya belum jelas. Saya minta Gubernur untuk menjelaskan,” ujar Wakil Ketua DPRD, DKI Jakarta, Priya Ramadani, di ruang kerjanya, Selasa (8/10/13) terkait pembubaran perusahaan daerah itu.

Baca juga: Cegah tindakan kriminal, Pemprov DKI segera pasang CCTV di Monas dan Sabtu besok Pemprov DKI Jakarta gelar Kaki Lima Night Market

Selain itu, saat ini DPRD juga tengah memantau keberadaan BUMD yang tidak jadi dilikuidasi, yakni PD Dharma Jaya. “Yang selamat itu dapat penyertaan modal perusahaan dari APBD. Itu duit rakyat. Harus dipertanggungjawabkan. BUMD terlalu enak setiap ada masalah pasti dapat suntikan dana,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa Likuidasi dilakukan untuk menyelamatkan aset pemda DKI berupa lahan dan bangunan namun hingga saat ini proses likusidasi masih belum jelas. Kejelasan aset ini penting baginya. “Jangan sampai kejadian lagi aset DKI hilang karena tidak diurus. Hilangnya aset justru merugikan masyarakat DKI,” tegasnya dengan nada curiga.

Sebelumnya diberitakan, dari 26 Badan Usaha Milik daerah yang ada, Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan likuidasi 6 di antaranya. Pasalnya, keenam perusahaan plat merah ini dianggap membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keenam BUMD yang dianggap merugikan karena kesalahan pengelolaan managementnya itu antara lain yakni PT. Pakuan, PT. Grahasari Surya Jaya, PT. Rheem Indonesia, PT. Bumi Grafika Jaya, PT. Alakasa Industrindo, Tbk dan PT. Determinan Indah. @silma

 

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com