PDIP Minta Penetapan DPT Ditunda

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REPUBLIKA.CO.ID,PDIP Minta KPU Tunda Penetapan DPT

JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang sedianya akan diumumkan pada 4 November lusa. PDI Perjuangan menilai sampai saat ini masih banyak persoalan DPT yang terjadi di berbagai daerah.

“DPP PDIP mendesak kepada KPU menunda penetapan DPT. Karena proses pemutakhiran data DPT masih carut-marut,” kata politisi PDI Perjuangan, Arif Wibowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan dari data perbaikan DPT terakhir yang diserahkan KPU ke partai politik, masih terdapat puluhan data DPT yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. “Syarat pemilih, sekurang-kurangnya NIK, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal. Ini adalah masalah yang harus dituntaskan KPU degan bantuan pemerintah dan pengawasan oleh Bawaslu,” ujar Arif.

Arif mengklaim partainya memiliki rincian hingga tingkat kecamatan soal data DPT yang tidak sesuai dan melanggar undang-undang. Carut-marut DPT juga misalnya masih terlihat dari insinkronisasi antara data DPT yang diserahkan KPU ke Komisi II DPR dan ke partai politik. “Puworedjo ada NIK ganda 2.128. Banyumas ada NIK ganda 10.787,” contoh Arif.

Penundaan penetapan DPT tidak akan mengganggu tahapan pemilu yang dilakukan KPU. Arif mengatakan apabila KPU tetap menetapkan DPT pada 4 November nanti, maka patut dicurigai KPU memiliki motif politik tertentu. “Sebagai parpol yang mau memenangkan pemilu, kita tidak mau dilegitimasi oleh DPT yang karut marut,” katanya.

Republika.co.id

Muncul 193 Honda ‘siluman’, DPRD Nganjuk minta tes CPNS ditunda

LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Nganjuk meminta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 ditunda.

Permintaan ini diminta sebab, proses rekrutmen CPNS jalur tenaga honorer daerah (Honda) kategori 2 (K-2) yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Nganjuk diperkirakan bakal menuai masalah. Sebab, data yang dimiliki badan kepagawaian daerah (BKD) Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Baca juga: Telah muncul ratusan Honda K2 siluman, dalam perekrutan CPNS Nganjuk

Anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Gundi Sintara meminta kepada badan kepegawaian daerah (BKD) tidak main-main, dalam memasukan data siluman dalam honorer K-2 yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Masalahnya, data siluman tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Lebih baik untuk menunda terlebih dahulu proses rekrutmen, menunggu BKD benar-benar melakukan verifikasi terhadap data tenaga honorer tersebut,” jelas Gundi Sintara di ruang kerjanya, kemarin.

Jangan-jangan, lanjut Gundi, tenaga honorer ‘siluman’ tersebut diambil dari para tenaga honorer yang baru masuk kerja di instansinya masing-masing. Masalahnya, tambahan data tersebut bila diambilkan dari luar, jelas-jelas tidak bisa, termasuk dari honorer K-1.

Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penambahan jumlah honorer K-2 yang tidak jelas (siluman,red) diduga dapat dijadikan ajang bermain lewat pintu belakang saat perekrutan awal Nopember mendatang.

“Justru itu yang akan kami cari masalahnya, jangan sampai proses rekrutmen menimbulkan masalah baru di belakang hari,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Gundi menyayangkan, adanya data yang masih terkesan amburadul tersebut, padahal, jadwal tahapan untuk proses rekrutmen sudah dibuat. Hal itu akan sangat berisiko di kemudian hari.

“Kalau sampai ada masalah di belakang nanti, siapa yang akan tanggung jawab?,” tegasnya.

Lebih lanjut Gundi mengatakan, BKD Nganjuk sudah terlanjur mengeluarkan jadwal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur K-2. Rencananya tes akan dilaksanakan pada 3 Nopember 2013 nanti. “Kalau bisa diselesaikan lebih dulu masalah data, baru membuka tes,” sambungnya.

Komisi A sendiri, kata Gundi sebelumnya tidak tahu menahu terkait data tersebut. Hal itu baru diketahui setelah dilakukan rapat kerja dengan komis A beberapa waktu lalu. Sehingga komis A juga tidak akan bertanggung jawab jika ternyata nanti ada protes dari pada tenaga honorer K-2.

Sementara, di pihak Pemkab Nganjuk hingga saat ini masih belum memberikan keterangan terkait data tersebut. Meskipun sebelumnya Kepala BKD Nganjuk, Suroso sudah menegaskan bahwa data tersebut sudah diverifikasi dan tidak mungkin terjadi kesalahan.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Abdul Wakid saat dikonfirmasi juga mengaku baru mendengar mengenai adanya dugaan tenaga honorer siluman. Jika memang ada kejanggalan, Wakid mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Yang jelas mengenai data tersebut, kami akan coba untuk komunikasikan terlebih dahulu,” tutur  wakid singkat.

Diketahui, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil jalur tenaga honorer K-2 di Nganjuk disinyalir menuai masalah.

Itu bisa diketahui, adanya data yang dimiliki BKD Kabuapten Nganjuk tidak sesuai dengan jumlah data honorer K-2 yang sesungguhnya.

Dari formasi honorer K-2 yang diusulkan ke pemerintah pusat seharusnya adalah 1.064 orang, lalu ditambah dengan hasil audit tujuan tertentu (ATT) tenaga honorer katagori 1 (K- 1) sebanyak 110 orang. Sehingga total jumlah tenaga honorer K-2 menjadi 1174 orang.

Namun belakangan diketahui jumlah formasi tenaga honorer K-2 yang ada di BKD Nganjuk berjumlah 1.371 orang. Dari jumlah itu, ada selisih sebanyak 193 orang yang tidak diketahui dasar hukumnya.@sahinlensa

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Alasan Bawaslu Minta DPT Pemilu 2014 Ditunda

Alasan Bawaslu Minta DPT Pemilu 2014 Ditunda

Headline

(Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memberikan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hari Rabu (23/10/2013) ini. Apa alasannya?

Bawaslu masih menemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Terutama tidak singkronnya data pemilih yang dimiliki KPU Pusat dengan KPU setiap provinsi.

“Aturan yang berlaku, DPT yang mempunyai legalitas, adalah yang ditetapkan oleh KPU kabupaten-kota. Yang ditetapkan ke provinsi dan selanjutnya ke KPU pusat,” jelas Ketua Bawaslu RI, Muhammad, pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilu 2014, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Sayangnya, aturan yang berlaku tersebut tidak dijalankan oleh KPU. Sehingga, ada keinginan menetapkan DPT disaat masih ada persoalan.

“Waktu penetapan DPT didasarkan pada sistem informasi data pemilih (Sidali) ketika terdapat data yang tidak sinkron, contohnya menurut data kabupaten-kota Provinsi Riau itu 4.109.060, tapi berdasar Sidali ada 4.905.202,” jelasnya.

Muhammad mengakui jika pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran KPU membahas permasalahan itu. Dikatakannya, alasan KPU menggunakan Sidali, karena dianggap lebih valid dengan data dari kabupaten-kota.

“Walau KPU merasa lebih valid, tapi menurut legal formal itu yang manual yang harusnya digunakan,” tegasnya.

Selain itu, Bawaslu juga mengkritisi masih banyaknya kekosongan NIK dalam DPT. Ini yang dimungkinkan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggelembungkan suara.

“Karena itu, KPU kami rekomendasikan untuk melakukan pencermatan ulang, selambatnya 4 November 2013, dalam melakukan itu, maka harus dilakukan langkah-langkah yaitu, mencabut surat yang telah dikeluarkan tentang penetapan DPT dan melakukan pencermatan ulang dengan selurh stake holder,” tegasnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu melalui surat nomor 762 Bawaslu/X/2013 itu, agar apa yang terjadi pada penyusunan DPT pada Pemilu 2009 terulang kembali.

“Persoalan DPT 2009 itu cacat pemilu. Semua elemen menghardik Pemilu itu. Kami tak mau itu berulang,” tandasnya.

Berdasar rekapitulasi DPT yang dilakukan KPU sendiri, jumlah Kabupaten/Kota adalah 496, Kecamatan 6.949, Desa 80.801, dan TPS 545.362. Dimana jumlah pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93.544.429, Perempuan 93.289.124, dengan total 186.842.553 orang pemilih.

Jumlah tersebut, dikurangi Kabupaten/Kota Nduga yang berada di Papua, karena hingga saat ini, KPU belum dapat melakukan rekapitulasi. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Doa Buruk Ronaldo untuk Juventus dan Tevez

    Doa Buruk Ronaldo untuk Juventus dan Tevez

  • Ronaldo Pemain Terbaik Ferguson

    Ronaldo Pemain Terbaik Ferguson

Inilah.com

Golkar Bantah Rapimnas Ditunda

Akbar Tandjung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Golkar membantah penundaan pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar terkait manuver politik yang kerap dilontarkan Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung.

“Tidak. Golkar sudah biasa berdemokrasi. Ibarat perusahaan ini sudah terbuka, semuanya punya saham dalam perusahaan ini,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/10).

Ade membantah anggapan sejumlah media, Akbar Tandjung akan menggunakan ajang rapimnas sebagai momentum mengevaluasi pencapresan Ical. Menurutnya, Akbar hanya berkeinginan mengevaluasi kinerja partai terkait upaya pemenangan di pemilu legislatif dan Pilpres 2014. “Beliau clear menyampaikan itu ke saya,” ujarnya.

Kritik merupakan hal wajar dalam sebuah partai politik terbuka seperti Golkar. Ade bahkan menyatakan kritik harus terus ditumbuhkan dengan tidak melanggar prinsip organisasi partai. Ia mencontohkan keputusan partai mencapreskan Aburizal Bakrie.

“Misalnya kalau partai sudah putuskan pencapresan Pak Ical itu semua harus ikutin. Ini untuk urusan pemenangan, bukan urusan pencapresannya. Ini harus menjadi concern semua pihak,” katanya.

Ade memastikan tidak terjadi ketegangan di pengurus DPP yang mengakibatkan pelaksanaan rapimnas ditunda. Ia berkata, yang sebenarnya terjadi saat ini adalah DPP sedang melakukan berbagai pendekatan antar pengurus guna menyelesaikan persoalan bersama. “Tidak ada ketegangan politik di DPP. Yang ada adalah soal pendekatan, bagaimana caranya. Ini akan clear kalau kita duduk bersama,” katanya.

Sedianya Rapimnas ke-IV Golkar akan digelar pada 20 Oktober 2013. Namun dengan berbagai pertimbangan rapimnas mesti diundur hingga pertengahan november. Salah satu acuan pertimbangan adalah soal persiapan tempat dan materi rapimnas yang belum mantap.

Republika.co.id

Ketua DPP Golkar Heran Rapimnas Ditunda

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai merasa heran atas penundaan Rapimnas partai berlogo Pohon Beringin itu. Menurut Yorrys, Rapimnas merupakan event paling penting di mana forum itu diatur setiap tahun dalam AD/ART.

Rapimnas, kata Yorrys, biasanya diputuskan dalam Pleno DPP. Termasuk tanggal berapa akan diadakan, pembentukan kepanitiaan dan lain-lain.

“Yang jadi pertanyaan, saya pengurus DPP belum pernah ada rapat. Saya baca di media, Rapimnas akan dilakukan Oktober, kemarin saya tanya ke Sekjen dan pertanyakan itu. Kan kita belum ada rapat, kok ada penundaan. Manajemen di partai yang pelru. Karena ini Rapimnas terakhir dan tentukan bagaimana kita tindaklanjuti untuk catur sukses keempat ini untuk memenangkan pemilu legisltaif,” jelas Yorrys di Jakarta, Rabu (9/10).

Rapimnas Partai Golkar yang sejatinya dilangsungkan 20 Oktober ini ditunda menjadi November. Penundaan disebut karenaa persoalan tempat. Namun lagi-lagi Yorrys mempertanyakan alasan itu.

“Kalau soal tempat, itu saya sendiri bingung,” tegasnya.

Editor: Asnawi Khaddaf

metrotvnews.com

Musim Kawin, Rapimnas Golkar Ditunda

Musim Kawin, Rapimnas Golkar Ditunda

Headline

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Tantowi Yahya – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Tantowi Yahya mengatakan penundaan pelaksanaan Rapimnas IV karena persiapan belum matang.

“Ada beberapa materi rapimnas yang belum matang termasuk soal tempat karena sesuai tradisi rapimnas akan diakhiri dengan perayaan HUT partai,” ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (9/10/2013).

“Ya, tidak mudah cari tempat yang ideal baik secara ukuran maupun lokasi untuk tiga hari berturut-turut dan ada hal besar untuk HUT. Apalagi ini lagi musim orang ngawinin anak (acara pernikahan)” ujarnya tertawa.

Sebagaimana diberitakan, Rapimnas IV Golkar rencananya digelar pada 28 Oktober 2013 sampai 30 Oktober 2013 di Jakarta. Pelaksanaan Rapimnas bulan depan selambat-lambatnya digelar sebelum 20 November 2013. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Wilshere Sebut Montenegero Lawan Terberat

    Wilshere Sebut Montenegero Lawan Terberat

  • Sutarman dari Keluarga Petani Miskin

    Sutarman dari Keluarga Petani Miskin

Inilah.com

Pemilihan Ruhut Ditunda Karena Orang Tua Priyo Meninggal

Priyo Budi Santoso

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan penundaan pemilihan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III karena persoalan teknis. Menurutnya Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang mesti memimpin jalannya sidang pemilihan Ruhut berhalangan lantaran orang tuanya meninggal. 

“Pak Priyo sedang mengalami duka. Pak Priyo titip pesan kepada sekjen, beliau tetap ingin memimpin pergantian tersebut jadi beliau meminta (penetapan Ruhut) pada hari Kamis,” katanya, Selasa (1/10).

Pramono membenarkan Ketua Komisi III merupakan jatah Demokrat. Namun hal itu juga mesti melalui proses kesepakatan di internal anggota Komisi III.

“Memang Ketua Komisi III itu kewenangan Demokrat. Tapi tetap harus dapat persetujuan dari komisi dimaksud,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar Fraksi Demokrat memanfaatkan sisa waktu yang tersisa untuk melobi para anggota komisi III. Dengan begitu proses penetapan Ruhut bisa dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, bukan voting.

“Tapi kalau pada Kamis lobi tidak menemukan jalan keluar, maka dilakukan pengambilan suara (votting),” katanya.

Republika.co.id