Dua PTS Sumut Belum Daftarkan Diri

ilustrasi

MEDAN — Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara meminta dua perguruan tinggi swasta (PTS) yang masih belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri agar mematuhi peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

“Kedua PTS tersebut yakni berinisial UGM dan US harus segera mengurus administrasi karena telah membuka, serta menyelenggarakan pendidikan di masyarakat,” kata Ketua Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto M.Pd, MA,MSc,Ph.D di Medan, Ahad (22/3).

Persyaratan bagi PTS yang telah membuka pendidikan adalah harus memiliki izin yang dikeluarkan Dirjen Dikti dan diketahui oleh Kopertis Wilayah I Sumut.

“PTS yang belum mengantongi izin dari Dirjen Dikti, jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Prof Dian menyebutkan, PTS yang tidak memiliki izin mengelola pendidikan tentunya akan merugikan lembaga pendidikan dan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Sebab ijazah Strata 1 (S-1) yang dikeluarkan di PTS tersebut tidak diakui pemerintah dan tidak bisa digunakan untuk melamar jadi PNS atau instansi swasta serta keperluan lainnya misalnya kenaikan pangkat PNS.

Oleh karena itu, kedua PTS yang dianggap ilegal itu diharap segera mematuhi aturan yang berlaku.

“Kedua PTS tersebut diharapkan dapat mematuhi peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan harus memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah,” kata Guru Besar Universitas Negeri Medan itu.

Dia menjelaskan, masyarakat juga diminta harus ekstra hati-hati dalam memilih PTS yang akan dimasuki dan harus terlebih dahulu melakukan pengecekan, serta menanyakan ke Kopertis Wilayah I Sumut.

“PTS yang dianggap resmi dan legal menerima mahasiswa baru tentunya harus terdaftar di Dikti, serta melaporkan segala kegiatan perguruan tinggi itu ke Kopertis,” kata Prof Dian.

Informasi dari Kopertis Wilayah I Sumut, PTS yang dianggap bermutu akan ditentukan dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Bahkan, SNPT tersebut diterapkan untuk menjamin agar pendidikan tinggi yang diselenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan kriteria minimal dan sesuai diamanatkan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012,

Selain itu, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) adalah dasar dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan masyarakat dalam memilih perguruan tinggi.

Dari jumlah 261 PTS di Sumut, terdapat sebanyak 962 program studi (Prodi) dan masyarakat serta calon mahasiswa baru dapat memperoleh informasi tersebut di Kopertis Wilayah I Sumut.

republika.co.id

Pengunduran Diri Hary Bukan Kiamat Bagi NasDem

Pengunduran Diri Hary Bukan Kiamat Bagi NasDem

Headline

Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) Hary Tanoesoedibjo – Inilah.com/Agus Priatna

inilah.com, Jakarta – Pengunduran diri Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) Hary Tanoesoedibjo tidak berpengaruh kepada partai. Ketua Umum NasDem Patrice Rio Capella tetap optimistis.

“Kenapa partai harus hancur, sayang juga kalau harus hancur. Saya yakin Partai Nasdem bisa berjaya di 2014,” kata Rio di Jakarta, Senin (21/1/2013).

Sebagaimana diberitakan, Hary memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasannya karena tidak sejalan dengan Ketua Majelis Nasional NasDem Surya Paloh.

Ia menginginkan roda partai dijalankan oleh kelompok muda. Sedangkan, Paloh ingin terjun langsung ke partai dengan menjadi ketua umum.

Kabar yang beredar, di kongres yang akan digelar akhir Januari nanti, Paloh akan diangkat menjadi ketua umum, menggantikan Rio. [rok]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Timnas Kekurangan Stok Penyerang

    Timnas Kekurangan Stok Penyerang

  • Punya Anak Bikin Messi Makin Dewasa

    Punya Anak Bikin Messi Makin Dewasa

Lagi, Golkar minta PDIP tahan diri soal Gubernur Banten

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta PDIP menahan diri terkait posisi Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah yang sedang menghadapi masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus Atut sebagai Gubernur Banten, saya harap berbagai pihak untuk melihatnya secara jernih. Karena status Atut masih saksi, belum tersangka,” kata Bambang kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Baca juga: Partai Golkar akhirnya pecat Chairun Nisa dari DPR dan Saleh Daulay: Survei LSI hasil desain Partai Golkar

Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini, meskipun Atut nantinya menjadi tersangka, hal itu harus terputus sebagai terdakwa dan vonis dengan kekuatan hukum tetap.

“Jadi saya imbau sahabat saya Rano karno dan kawan-kawan di PDIP agar tahan diri agar koalisi yang sudah lama terjalin dengan baik antara Golkar dan PDIP di Banten tidak menjadi rusak,” tandasnya.

Dia juga mengingatkan kemungkinan adanya koalisi besar antara Golkar dan PDIP pada 2014 mendatang. Sehingga, Golkar meminta PDIP agar tidak menciderai hubungan baik. “Janganlah nafsu kekuasaan ini merusak. Karena Atut belum ditetapkan jadi tersangka, apalagi terdakwa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan pencekalan pada Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah untuk bepergian ke luar negeri karena diduga mengetahui dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Kasus ini juga melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha serta seorang pengacara, Susi Tur Andayani.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno sudah mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk menggantikan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten. Meski, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan partainya tidak pernah mendorong agar Ratu Atut meninggalkan posisinya sebagai Gubernur Banten sehingga Rano Karno menggantikan posisinya. PDIP, menurut Puan, mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pencegahan Atut ke luar negeri oleh KPK.@endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Merkel Desak Israel Tahan Diri

Metrotvnews.com, Berlin: Kanselir Jerman Angela Merkel pada Jumat, setelah pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, mendesak Israel menahan diri dalam pembangunan permukiman Yahudi.

“Kami menyeru Israel menahan diri dalam pembangunan permukiman,” kata Merkel dalam jumpa pers bersama dengan Abbas di Berlin.

Pembangunan dimulai di permukiman Yahudi di tanah Palestina, yang diduduki, naik 70 persen antartahun pada semester pertama 2013, kata kelompok penentang permukiman Peace Now pada Kamis.

Pembangunan permukiman di wilayah diduduki Israel dalam Perang Enam Hari 1967 dianggap tidak sah berdasarkan atas hukum antarbangsa dan masalah itu menjadi salah satu yang paling memecah belah dalam sengketa Israel-Palestina.

Dengan menyebutnya gelap, Abbas menyatakan pembangunan permukiman Israel di wilayah dudukan pada kenyataannya meningkat sangat tajam.

“Kami meminta pemerintah Israel menghentikan kegiatan itu,” katanya kepada wartawan melalui penerjemah.

Perunding utama Palestina, Saeb Erakat, pada Kamis kepada AFP menyatakan pembangunan permukiman itu menghancurkan upaya perdamaian, yang diluncurkan kembali dengan dorongan Amerika Serikat pada Juli.

Merkel menegaskan dukungan Jerman untuk pembicaraan perdamaian dan penyelesaian dua-negara, sementara Abbas mengucapkan terima kasih kepada Jerman atas dukungan ekonomi dan perannya dalam upaya perdamaian.

“Kami bersungguh-sungguh dalam upaya melakukan perundingan,” katanya, dengan menambahkan bahwa banding seruan kepada pemerintah Israel, “Kita harus merebut kesempatan bersejarah ini.”

Merkel juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri Jerman tetap sama seperti sebelumnya, meskipun kemungkinan pemerinta berbentuk gabungan besar kiri-kanan, yang sedang dirundingkan kelompok konservatifnya dengan Sosial Demokrat setelah pemiliha umum pada 22 September.

Abbas pada Kamis mengundang Paus Fransiskus mengunjungi Tanah Suci Yerusalem, seperti undangan Israel.

Paus, yang banyak menyerukan perdamaian di Timur Tengah sejak terpilih pada Maret, mengatakan kepada Israel akan berkunjung dan secara luas diperkirakan melakukan perjalanan itu ada tahun depan.

“Saya mengundangnya ke Tanah Suci,” kata Abbas setelah 30 menit pertemuan pribadi dengan Paus di Istana Kepausan Vatikan, yang adalah pertemuan pertama mereka, demikian AFP.(Ant)

Editor: Deni Fauzan

metrotvnews.com