Langgar Kode Etik, Akil Mochtar Dipecat

Langgar Kode Etik, Akil Mochtar Dipecat

Karier Akil Mochtar di MK tamat. Foto: SGP

Karier Ketua MK nonaktif, M. Akil Mochtar, berakhir di ujung palu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKK). Majelis yang diketuai Harjono menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Akil dinilai melanggar beberapa Prinsip Etika yang tertuang dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Menyatakan Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepadanya,” ucap Ketua MKK Harjono saat membacakan putusan, Jum’at (1/11).

Dalam pertimbangannya, MKK menguraikan sejumlah fakta perbuatan Akil yang mengarah pada pelanggaran sejumlah prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKK menyebut hakim terlapor sering bepergian ke luar negeri bersama keluarganya. Termasuk pergi ke Singapura pada 21 September tanpa memberitahukan Setjen MK. Tindakan Akil tersebut dinilai perilaku yang melanggar etika.

Akil juga tak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya, mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Hal ini melanggar prinsip integritas, penerapan angka 1, Hakim Konstitusi tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak dan Pasal 23 huruf b UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Perilaku Akil menyamarkan kepemilikan Mercedez Benz S-350 yang diatasnamakan supirnya untuk menghindari pajak progresif adalah perilaku tak pantas dan merendahkan martabat.

“Hakim Terlapor terbukti melanggar prinsip Kepantasan dan Kepatutan, penerapan angka 2 dan angka 6 yang menyebut sebagai abdi hukum yang menjadi pusat perhatian harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi dan melaporkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya,” kata anggota MKK, Moh. Mahfud MD saat membacakan pertimbangan keputusan.

Saat menjabat Ketua MK, Akil pernah memerintahkan Panitera MK untuk mengeluarkan surat No. 1760/AP.00.03/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan putusan MK atas proses pelantikan Bupati Banyuasin terpilih tanpa musyawarah bersama hakim MK lain. Perbuatan ini dinilai melampaui kewenangan dan melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 1 Prinsip Ketidakberpihakan, angka 1.

Perilaku Akil bertemu anggota DPR, CHN (Chairun Nisa) di ruang kerjanya pada 9 Juli 2013 yang dihubungkan dengan penangkapan Akil pada 2 Oktober di rumah dinasnya menimbulkan keyakinan Majelis bahwa pertemuan itu berhubungan dengan perkara yang ditangani Akil. “Perilaku itu melanggar angka 1 Prinsip Independensi, dan angka 2 Prinsip Integritas yang diwajibkan menjaga citra wibawa MK,” tutur anggota MKH lain, Abbas Said.

Abbas Said melanjutkan Akil terbukti mengendalikan perkara ke arah putusan. Saat pendistribusian perkara Pemilukada, Akil mendapatkan jumlah perkara lebih banyak dibanding hakim lain (tidak proporsional). Praktiknya, ketua MK dalam menangani perkara jauh lebih sedikit karena dibebani tugas-tugas struktural dan administratif. Hal ini melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 3 Prinsip Ketidakberpihakan.

“Hakim Terlapor terbukti memerintahkan Sekretaris YS dan supirnya DYN melakukan transaksi keuangan ke rekening Akil baik setoran tunai maupun transfer bank dengan jumlah yang tidak wajar. Ini melanggar angka 4 Prinsip Integritas,” lanjut Abbas. “Atas informasi otoritas terkait Akil tercatat memiliki transaksi keuangan dengan STA, kuasa hukum para pihak yang berperkara”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) atas temuan barang bukti berupa 3 linting ganja dan 1 ganja bekas pakai serta 2 pil inex di ruang kerja Akil Mochtar, terbukti sesuai antara sampel darah DNA Akil Mochtar dengan DNA yang terdapat dalam 1 linting ganja bekas pakai. Sesuai penjelasan BNN keberadaan barang terlarang itu terkait penguasaan Akil yang dinilai melanggar angka 1 Prinsip Integritas.

“Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan untuk membela diri di KPK, sehingga Majelis tetap melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan. Majelis juga menolak surat permintaan kuasa hukum Akil soal penundaan pembacaan putusan Majelis Kehormatan”.

Pidana Tetap Jalan
Usai pembacaan putusan, Harjono menegaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Akil tidak terkait dengan proses pidana yang tengah ditangani KPK. Proses pidana tetap berjalan sesuai aturan. Makanya, keputusan sanksi pemecatan ini segera diambil tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

“Hasil penyidikan KPK tidak akan mengubah keputusan Majelis Kehormatan. Sebaliknya, Keputusan Majelis Kehormatan tidak harus mempengaruhi proses pidana di KPK,” kata Harjono.

Menurut MKK pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri Akil Mochtar tidak tepat. Sebab, jika pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi, maka hakim terlapor akan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan keputusan presiden.

Karena itu, sesuai UU MK pemberhentian tidak dengan hormat dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum Presiden menetapkan pemberhentian dengan hormat atas dasar pengunduran diri. “MK akan mengajukan surat permintaan pemberhentian Akil kepada Presiden untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Presiden akan menerbitkan Keppres pemberhentian Akil dalam jangka waktu 14 hari sejak diajukan”.

Cacat Hukum
Terpisah, kuasa hukum Akil Mochtar, Otto Hasibuan menilai putusan MKK cacat hukum karena Akil sudah menyatakan mengundurkan diri, sehingga Majelis Kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Akil. “Putusan ini non-executable, tidak bisa dilaksanakan dan tidak memberi efek apa-apa terhadap Akil,” kata Otto saat dihubungi hukumonline.

Otto menegaskan Akil sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum Majelis Kehormatan terbentuk. “Kenapa Akil sudah mundur tetap diadili? Bagaiman bisa Majelis Kehormatan menghukum orang yang sudah bukan lagi member-nya lagi,” kata Otto mempertanyakan.

Dia juga menilai putusan Majelis Kehormatan itu telah “menghakimi” Akil lantaran tidak mau diperiksa secara tertutup. “Pak Akil tidak mau diperiksa Majelis Kehormatan, tetapi dia mau diperiksa terbuka seperti saksi-saksi lain yang diperiksa secara terbuka. Ini kan diskriminasi,” pungkasnya.

hukumonline.com

Anggota Dewan Protes Dipecat, Ketua Marah dan Hampir Baku Hantam

Anggota Dewan Protes Dipecat, Ketua Marah dan Hampir Baku Hantam
Selasa, 22 Oktober 2013 , 11:05:00 WIB

Laporan: Elkana Lengkong

RMOL. Ada peristiwa menarik dan sempat  jadi perhatian dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD dari PKPB  Nadjamudin Syah dalam sidang paripurna di ruang sidang utama DPRD Sulawesi Tengah Senin (21/10)  kemarin. Nadjamudin Syah menggantikan Amirullah Almahdali dalam proses pergantian antar waktu (PAW).

Suasana saat Ketua DPRD Sulawesi Tengah H Aminuddin Ponulele memberikan sambutan berubah menjadi tegang. Penyebabnya, Amrullah Almahdali tiba-tiba masuk ruangan dan langsung menuju salah satu kursi untuk anggota dewan.

Aminuddin Ponulele yang melihat  hal itu, melalui microfon meminta orang yang bukan anggota DPRD duduk di kursi undangan. Namun, Amrullah tetap menuju kursi dan bahkan mengambil microfon dan langsung berbicara sambil mengangkat berkas di tangannya. Intinya dia tidak terima diberhentikan sebagai anggota Dewan melalai PAW.  
Namun Ponulele tidak mengubris penjelasan Amrullah Almahdali. Bahkan Ponulele yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah ini, menyuruh ajudannya untuk segera mengeluarkan Amrullah Almahdali dari  kursi anggota dewan.

Almahdali yang berkeras tak mau dikeluarkan, membuat ajudan bersama anggota Sat Pol PP DPRD Sulawesi Tengah bertindak tegas dengan menariknya ketempat duduk undangan. Amrullah Almahdali tetap bertahan dan terus melancarkan aksi protesnya.

Melihat aksi Amrullah Almahdali, Aminuddin Ponulele yang memang dikenal bertempramen tinggi, emosi. Dia langsung turun dari kursinya menghampiri Amrullah Almahdali. Dengan nada lantang Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu membentak. “Apa Maumu?” kata Aminuddin Ponulele.

Untung tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu sempat dicegah sejumlah anggota dewan sebelum berhadapan dengan Amrullah Almahdali.

Aminuddin pun Ponulele kembali ke tempat duduknya. Namun dia meminta ajudannya untuk segera mengeluarkan Amrullah Ahmadli dari ruangan sidang. Dengan terpaksa Amrullah Almahdali digiring ajudan Ketua DPRD Sulteng untuk keluar ruangan sidang. Setelah situasi ruangan sidang kembali normal, Ketua DPRD Sulawesi Tengah H Aminuddin Ponulele melanjutkan sambutannya sekaligus memohon maaf kepada anggota Dewan dan juga hadirin atas  insiden tersebut.

Kepada wartawan di Palu, Amrullah Almahdali menjelaskan kalau dirinya tidak mengetahui terjadi PAW terhadap dirinya sebagai anggota DPRD Sulteng sejak tanggal  21 Oktober 2013. Bukan hanya itu kehadiran Amrullah Almahdali di ruang sidang DPRD Sulteng, tidak sendiri, karena puluhan  pendukungnya juga datang menyertainya. Masa  yang mengatas namakan Solideritas Masyarakat Parimo, sambil berorasi dihalaman gedung DPRD Sulteng mempertanyakan PAW terhadap Amrullah Almahdali. Masa Solideritas Masyarakat Parimo juga sempat menerobos  untuk bisa memasuki ruang sidang, namun dihadang aparat Polres Kota Palu.

Di tengah masa Solideritas Masyarakat Parimo sebagai  pendukung Amrullah Almahdali, Kapolres Kota Palu AKBP Trisno Rahmadi meminta agar masa tidak melakukan tindakan anarkis. [zul]


Baca juga:

Berkas Agunan Nasabah Raib, PT Bank Sulteng Digugat Ahli Waris
Stop Perluasan Perkebunan Sawit di Sulteng
Penembakan di Mapolsek Palu Selatan Ternyata Latihan
Danramil Terluka Kena Dor Senjata Sitaan
Demo BBM Bentrok, Polisi Bersama Wartawan dan Mahasiwa Terluka


Komentar Pembaca

Anggota DPRD Dari Partai Demokrat Dipecat, Tapi Masih Ngantor ?

Anggota DPRD Dari Partai Demokrat Dipecat, Tapi Masih Ngantor ?


KARAWANG ( TVberita.com)- Seorang kader partai Demokrat di Kabupaten Karawang Jawa Barat di pecat oleh Partainya, namun ironisnya yang bersangkutan ternyata sampai saat ini masih aktif bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang. Kader Partai Demokrat cabang karawang jawa barat yang di pecat partainya yakni Asep Oki Tahkik, Asep yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang Komisi A tersebut di pecat lantaran telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan satu yakni pil ektasi. Menurut Ahmad Rifai Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Karawang mengatakan, Sebelumnya, Asep oki tahkik di tangkap di depan rumah sakit husada jalan mangga besar jakarta pusat pada 10 juli 2011 oleh satuan Reserse Narkoba Resor Metro Jakarta Pusat, dengan barang bukti dua butir pil ektasi dengan berat 0,5585 gram. Kemudian pada tanggal 25 Agustus Asep Oki Tahkik di vonis oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman satu tahun penjara, serta menetapkan sisa pidana yang harus di jalani terdakwa agar di jalani terdakwa di Yayasan kelima DKI Jakarta guna mengikuti program rehabilitasi. Terkait kasus penyalahgunaan narkotika oleh kader partai demokrat karawang Asep Oki Tahkik, dewan pimpinan pusat partai demokrat pun pada tanggal 16 Desember 2011 mengeluarkan perintah untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap yang bersangkutan, serta di susul dengan dikeluarkannya surat pemecatan tidak hormat terhadap Asep Oki Tahkik sebagai anggota partai Demokrat pada tanggal 29 maret 2012. Namun

Ketua DPC Abdul Fattah Terancam Dipecat

Ketua DPC Abdul Fattah Terancam Dipecat

Headline

Abdul Fattah Ketua DPC Partai Demokrat dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati – (foto: inilah.com/ist)

inilah.com, Jakarta – Abdul Fattah Ketua DPC Partai Demokrat terancam dipecat sebagai kader setelah terganjal kasus korupsi pengadaan armada pemadam kebakaran pada tahun 2004.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, bahwa setiap pengurus partai yang bermasalah dengan kasus hukum, maka akan diberhentikan.

Namun terkait kasus Abdul Fattah yang merupakan Bupati Batanghari non aktif, Andi mengaku masih belum mengetahui kasus tersebut ,dan akan mengecek ulang struktur kepartaian yang ada di daerah.

“Nanti akan kita cek ke struktur daerah,” katanya, Rabu (9/10/2013).

Menurutnya, jika memang Abdul Fattah adalah pengurus di tingkat cabang, maka Dewan Kehormatan yang akan bertindak untuk memberhentikannya.

“Karena ini masalah di daerah, jadi fokus kami tidak begitu sampai kesana,” tukasnya.

Diketahui, Abdul Fattah terlibat dalam kasus korupsi pengadaan armada pemadam kebakaran Batanghari pada tahun 2004. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sekitar Rp651 juta. Sidang pun sudah digelar Tipikor di PN Jambi dan masih sampai pada tahapan mendengarkan keterangan saksi.

Dalam sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan, Abdul Fattah didakwa melanggar dua pasal. Dakwaan Primer, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidair Pasal 3 dalam undang-undang yang sama.[ris]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Benzema Bertekad Akhiri 1.217 Menit Paceklik Gol

    Benzema Bertekad Akhiri 1.217 Menit Paceklik Gol

  • Cambiasso Dukung Thohir Akuisisi Inter Milan

    Cambiasso Dukung Thohir Akuisisi Inter Milan

Inilah.com

[VIDEO] Majelis Kehormatan MK: Akil Bisa Dipecat Tidak Hormat

[VIDEO] Majelis Kehormatan MK: Akil Bisa Dipecat Tidak Hormat
Sekretaris MKK, Hikmahanto Juwana. (Liputan6 TV)

Liputan6.com, Jakarta : Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan memeriksa dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten, yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar dari sisi etik selama 90 hari ke depan. Bila terbukti bersalah, Akil bisa dipecat dengan tidak hormat.

Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Sabtu (5/10/2013), nasib Ketua MK Akil Mochtar yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap pengurusan sengketa pilkada akan ditentukan Majelis Kehormatan, mulai Senin 7 Oktober mendatang.

“Kalau hakim melakukan perbuatan tercela, melanggar kode etik, itu bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanyaannya apakah pak Akil Mochtar melakukan tindakan itu, itu yang sedang didalami oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” kata Sekretaris Majelis Kehormatan Hikmahanto Juwana.

Perilaku Akil memang telah membuat publik terhenyak. Apalagi di ruang kerja Akil ditemukan narkoba dan obat kuat sehingga ada dugaan kader Partai Golkar itu adalah pengguna narkoba. Karena itu banyak pihak yang setuju bila Akil dihukum mati.

“Secara pribadi, dia bisa dituntut hukuman mati dalam persidangan, maksimalnya bisa seumur hidup,” ujar mantan Ketua MK Mahfud MD.

Sepanjang, Jumat 4 Oktober 2013 4 tersangka suap Akil Mochtar kembali menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Cornelius Nalau, pengusaha tambang asal Palangkaraya yang disangka mengatur putusan MK terkait sengketa Pilkada Gunung Mas. Susi Tur Andayani, pengacara yang diduga memberikan suap Rp 1 miliar kepada Akil untuk memuluskan sengketa Pilkada Lebak. KPKP juga memeriksa Chairun Nisa, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Tersangka yang terakhir keluar dari Gedung KPK adalah Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. (Adi/Mut)

JW Player goes here

liputan6.com