Dinas Pendidikan di Sampit Tetap Gelar Try Out UN

Ujian Nasional

SAMPIT — Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tetap akan menggelar “try out” atau uji coba meski kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari hasil Ujian Nasional.

“Try out akan tetap kita laksanakan untuk membantu para siswa dan pihak sekolah menghadapi pelaksanaan ujian nasional. Try out tetap penting untuk dilaksanakan sebagai bekal bagi para siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Suparmadi di Sampit, Minggu.

Try out tingkat SMP sederajat rencananya dilaksanakan pada 16-19 Maret, sedangkan tingkat SMA sederajat pada 24-26 Maret. Saat ini Dinas Pendidikan sedang melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan try out tersebut.

Try out setidaknya dapat menentukan parameter siswa sekaligus sekolah untuk mengukur kesiapan para siswa. Hasil try out bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk melakukan perbaikan dalam membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional.

“Orang tua juga memegang peranan sangat penting untuk mengingatkan anaknya agar siap menghadapi ujian nasional. Orangtua harus lebih memperhatikan anak mereka agar persiapan anak-anak benar maksimal dalam menghadapi ujian nasional,” ungkapnya.

Jumlah peserta UN di Kotim 2.263 siswa SMA/MA Negeri/Swasta dan 1.610 siswa SMK Negeri/Swasta. Total sekolah SMA Negeri/Swasta 20 sekolah, SMK Negeri/Swasta 23 sekolah, dan MA 6 sekolah.

Meski ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, namun bukan berarti pihak sekolah dan siswa bisa semaunya. Ujian nasional tetap menjadi tahapan penting untuk mengukur kemampuan para siswa dibanding siswa di sekolah dan daerah lainnya.

Guru juga diminta menjalankan tugas secara profesional dan meningkatkan kemampuan diri.

Kualitas guru akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kemampuan para siswa.

republika.co.id

Ahok Bakal ‘Pecah’ Dinas Pekerjaan Umum

TEMPO.CO, Jakarta – Sebagai evaluasi atas pemerintahannya yang sudah berjalan genap setahun kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menyiapkan rencana untuk membongkar-pasang sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Beberapa dinas selama ini dianggap kurang fokus, yang lain membuat manajemen tidak efektif.

Basuki menyebutkan, ada setidaknya tiga SKPD atau dinas yang bakal menjalani bongkar-pasang itu. Yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum. “PU mungkin akan dibagi menjadi Dinas Air dan Dinas Jalan,” katanya saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI, Jumat 11 Oktober 2013.

Menurut dia, cakupan kerja Dinas Pekerjaan Umum saat ini terlalu besar sehingga banyak pekerjaan yang dirasanya kurang fokus. “Atas dasar itu, kami berencana membaginya.”

Sementara Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pelayanan Pajak bakal digabung. Penyatuan, menurut Basuki, akan dipaksakan agar pengelolaan keuangan Ibu Kota bisa berjalan lebih efektif.

Peran Dinas Pajak selama ini, kata pria ceplas-ceplos yang biasa disapa Ahok itu, sebatas menerima pajak. Di tempat lain, Badan Pengelola Keuangan Daerah hanya mencatat aset-aset milik pemerintah DKI Jakarta. “Kami sedang mempertimbangkan akan jadi seperti apa (penggabungan itu) nantinya,” katanya sambil menambahkan, “Kalau di daerah lain, kan ada Badan Keuangan Daerah, itu termasuk aset dan pajak digabung.”

Tak cukup dengan penggabungan, akan dibuka pula koneksi langsung dari satuan kerja baru itu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Keluar masuknya uang bisa kelihatan, kontrolnya pun lebih gampang,” kata Ahok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengaku telah mengetahui adanya rencana perombakan satuan kerja yang kini dipimpinnya itu. Dia, yang mendapat promosi sebagai kepala dinas Februari lalu, juga membenarkan bahwa tugasnya terlalu banyak. “Ini semua sudah pernah dibicarakan,” katanya kemarin.

Namun, Manggas menambahkan, perlu kajian matang untuk bongkar-pasang di Dinas Pekerjaan Umum. Menurut dia, bisa saja satu dari Dinas Air dan Dinas Jalan digabung dengan dinas lainnya. Dia menunjuk Dinas Perhubungan. Dia menegaskan akan mengikuti keputusan yang akan diambil nanti. “Kami bagaimana yang terbaik menurut pimpinan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tak akan ada reformasi di struktur Dinas Perhubungan dalam waktu dekat. Ini meski tingkat aduan yang masuk dari sektor tersebut adalah yang tertinggi selama setahun pertama pemerintahannya di Jakarta

Menurut Jokowi, problem di lapangan pada sektor transportasi memang terlalu rumit. “Kalau saya merombak Dinas Perhubungan dan bisa tidak macet, saya rombak detik ini juga,” ujarnya kepada tim Tempo di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu.
 
SUTJI DECILYA | ANGGRITA DESYANI | SYAILENDRA | WURAGIL

Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu | Info Haji

Berita lainnya:
Gereja Tolak Upacara Pemakaman Mantan Kapten Nazi
Kejar Jokowi, Empat Wartawan Kecopetan
Evan Dimas Tetap Ingin Bermain di Persebaya 1927
VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar

Google.co.id

Gubernur DIY Pangkas Volume Perjalanan Dinas Dewan

Sri Sultan Hamengkubuwono X

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO — Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui Putusan Gubernur Nomor 134/2013 tentang Hasil Evalusi Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Anggaran 2013 memangkas volume perjalanan dinas pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

“Catatan dari Gubernur DIY atas Raperda APBD Perubahan tidak terlalu singnifikan. Yang menjadi catatan paling utama yakni meminta jajaran eksekutif dan anggota DPRD Kulon Progo mengurangi volume perjalanan dinas,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkoro di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan gubernur juga memberi catatan supaya ada efisiensi anggaran pengeluaran belanja yang tidak penting. Hal ini, supaya anggaran lebih ditekankan pada kegiatan pembangunan.

“Selain itu, gubernur meminta Raperda APBD Perbuhan 2013 Kulon Progo dilakukan penataan kembali. Dimana pemerintah harus melakukan efisiensi dan penataan kembali penggunaan anggaran,” kata dia .

Untuk menindaklanjuti putusan gubernur tersebut, lanjut Astungkoro, Pemkab Kulon Progo diberi bawas waktu selama tujuh hari untuk melakukan perbaikan.

“Untuk itu, kami melakukan konsultasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo atas Putusan Gubernur Nomor 143. Setelah dilakukan revisi, dan dikonsultasikan kepada gubernur, segera Raperda APBD Perubahan Anggaran 2013 menjadi perda. Tahun 2013, tinggal beberapa bulan lagi,” kata Astungkoro.

Anggota Banggar DPRD Kulon Progo dari Fraksi PPP Johan Arif Budiman mengatakan bagi Fraksi PPP pemotongan anggaran dan volume perjalanan dinas tidak menjadi persoalan. Selama ini, perjalanan dinas untuk mencari pandangan dan wawasan baru terhadap raperda yang diajukan oleh pemerintah sebelum disyahkan menjadi perda.

“Kami tidak ada masalah pemangkasan volume perjalanan dinas. Kami justru senang bisa fokus untuk persiapan Pemilu 2014,” kata Johan.

google.co.id

Pemkab Bekasi Berupaya Tarik Belasan Mobil Dinas Pensiunan

Mobil dinas (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah berupaya melakukan penarikan aset berupa 11 unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang telah pensiun.

“Saya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah dan Bagian Rumah Tangga Perlengkapan untuk segera menarik mobil dinas yang masih ditangan pensiunan PNS,” ujar Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja di Cikarang, Ahad (22/9).

Menurut dia, mobil dinas itu sudah seharusya dikembalikan kepada pemerintah karena peminjamnya sudah tidak lagi bertugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS). “Kendaraan itu sudah bukan hak mereka untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, sudah berlangsung lama dan hingga kini belum tertangani dengan baik oleh pihak terkait.

Ia mengatakan bahwa 11 mobil dinas yang masih di tangan pensiunan PNS kondisinya sudah rusak termakan usia dan memerlukan derek untuk menariknya ke kantor pemerintah. “Dalam minggu ini akan kita tarik apa pun risikonya,” katanya.

Hasil pantauan sementara pihaknya, kata dia, diketahui mobil dinas tersebut sudah berada di luar Kabupaten Bekasi. “Hingga saat ini, baru 15 mobil dinas yang sudah berhasil dikembalikan ke Pemkab Bekasi,” katanya.

Kesulitan penarikan kendaraan selama ini, menurut dia, disebabkan adanya biaya penarikan untuk kendaraan dari luar kota. “Sebelumnya, kita belum mengalokasikan dana untuk penarikan kendaraan tersebut,” katanya.

google.co.id

Innalillah…Wakil Bupati Pacitan Prayitno meninggal dunia saat dinas

LENSAINDONESIA.COM: Berita duka menyelimuti kampung halaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Bupati Pacitan, Prayitno meninggal dunia saat menunaikan tugas dinas di Malang. Prayitno meninggal dalam usia 63 tahun.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan LICOM, Prayitno sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal sekitar pukul 01.30 WIB. “Beliau ke Malang dalam rangka tugas dinas mewakili Bapak Bupati. Namun saat di lokasi beliau mendadak drop,” terang Putatmo Sukandar, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pacitan, Selasa (10/09/2013).

Baca juga: Sudah dilanda kekeringan, air PDAM Pacitan sering mampet lagi dan Ada penilaian kabupaten sehat, PKL alun-alun Pacitan dibersihkan

Menurut Putatmo, selama ini kondisi fisik Wabup cukup bugar. Hanya saja, sesekali dirinya mengeluhkan sakit pada bagian kaki. Bahkan, saat senam massal dalam rangka Haornas di Pantai Taman, Ngadirojo, Senin (09/09/2013), Prayitno juga hadir. “Selama ini kondisinya cukup sehat,” tambahnya.

Rencananya, setelah diberangkatkan dari Malang, jenazah akan langsung disemayamkan di rumah dinasnya di Jalan Veteran. Sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Kucur, Barehan, Sidoharjo, akan diadakan upacara pemberangkatan jenazah. Prayitno meninggalkan 1 istri dan 2 anak.

Prayitno selama ini dikenal sebagai sosok guru yang tekun. Setelah pensiun pada 2010, teman sekolah SBY di SMA Negeri 1 Pacitan ini terpilih mendampingi Indartato sebagai wakil bupati. Ia dilantik menjadi Wakil Bupati Pacitan pada awal tahun 2011 mendampingi Bupati Indartato setelah pencalonannya melalui Partai Demokrat dan didukung lintas partai politik meraup suara mayoritas atau menang telak, mengalahkan pasangan kandidat yang diusung PDIP serta dari jalur independen.@licom/dc

alexa
ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Mobil Dinas Jokowi Pakai BBG

Mobil Dinas Jokowi Pakai BBG

Headline

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo – (Foto:inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mendukung program pemerintah mengenai konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dengan bagi seluruh kendaraan dinas.

“Kami juga akan mulai pasang BBG bagi kendaraan dinas untuk dukung upaya pemerintah,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Gubernur yang akrab disapa Jokowi tersebut menjelaskan, kini kendaraan dinas di jajarannya hanya perlu dipasangkan alat converter kit agar upaya konversi ini juga berjalan optimal. “Tinggal pasang converter kit saja jadi ke depan semua kendaraan dinas sudah pakai BBG,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengaku, bahwa menggunakan BBG untuk transportasi jauh lebih murah ketimbang BBM. Di samping itu penggunaan BBG sangat ramah lingkungan dibanding BBM yang menghasilkan CO2 cukup besar.

Setelah sebelumnya melakukan kerja sama komitmen pasokan gas dengan pemerintah pusat, dirinya juga mengharapkan adanya penambahan infrastruktur dan alokasi gas lebih besar lagi ke depannya. Sebab, kebutuhan gas di tahun depan akan meningkat cukup signifikan dengan bertambahnya armada bus Transjakarta. [mel]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Conte: Pogba Bisa Gantikan Peran Pirlo

    Conte: Pogba Bisa Gantikan Peran Pirlo

  • Tekad Ozil Akhiri Puasa Gelar Arsenal

    Tekad Ozil Akhiri Puasa Gelar Arsenal

Google.co.id