Pulau Kaledupa, Wakatobi dikembangkan untuk wisata

(ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengarahkan para investor yang berminat membangun resor dan hotel di kabupaten tersebut ke wilayah Kecamatan Kaledupa, terutama di Pulau Hoga.

Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari Kamis mengatakan Pemkab Wakatobi mengambil kebijakan tersebut karena di Pulau Wangiwangi, ibukota Kabupaten Wakatobi, lahan yang tersedia untuk industri perhotelan dan resor hampir tidak ada lagi.

“Kita mengarahkan investor perhotelan dan resor untuk berinvesntasi di Pulau Kaledupa, terutama pulau Hoga karena di Pulau Wangiwangi lahan yang tersedia sudah sangat terbatas,” katanya.

Menurut dia, Pulau Kaledupa ditetapkan sebagai tempat investasi perhotelan dan resor karena letaknya dari Pulau Wangiwangi, tidak terlalu jauh.

Menjangkau Pulau Kaledupa dan Pulau Hoga dari Wangiwangi kata dia, hanya butuh waktu tempuh sekitar satu jam menggunakan speed boad.

“Letak Pulau Kaledupa dan Pulau Hoga yang tidak jauh dari Wangiwangi itu, menjadi sangat strategis untuk menjadi pengembangan industri perhotelan dan resor,” katanya.

Selain itu kata dia, wilayah perairan laut Pulau Hoga merupakan tempat penyelaman terbaik di dunia karena memiliki keindahan alam bawah laut yang cukup fantastis dan menakjubkan.

“Alam bawah laut Wakatobi memiliki keragaman hayati cukup tinggi, yakni dihuni 750 dari 850 jenis terumbu karang yang ada di dunia,” katanya.

Kecuali itu ujarnya, di alam bawah laut Wakatobi juga hidup sebanyak 942 jenis ikan dan beragam jenis biota laut lainnya seperti kerang-kerangan.

“Keragaman hayati yang cukup tinggi itu, mendorong Unesco menetapkan kawasan Wakatobi sebagai pusat Cagar Biosfir Bumi, sedangkan pemerintah Indonesia menetapkan kasawan Wakatobi sebagai Taman Laut Nasional Wakatobi,” katanya.
(ASA)

google.co.id

UNDP: potensi ekowisata Indonesia harus dikembangkan

(ANTARA News) – Direktur UNDP Regional Asia Pasifik Haoliang Xu mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sektor ekowisata (eco-tourism) untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung upaya pelestarian lingkungan.

“Ketika kita bicara tentang minyak kelapa sawit, memang itu sangat penting, namun kita tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Indonesia mempunyai sumber eco-tourism yang sangat banyak. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara ini,” kata Haoliang Xu dalam wawancara di Jakarta, Minggu petang.

Setelah menyambangi Kalimantan Tengah, Haoliang Xu, yang baru saja menjabat sebagai Direktur Badan PBB yang mengurusi program pengembangan di Asia Pasifik pada September lalu itu, mengatakan bahwa telah terjadi degradasi yang besar terhadap ekosistem di Indonesia.

“Dari pesawat saya bisa melihat sebagian wilayah mempunyai tutupan hutan yang sangat lebat, sementara wilayah lain sangat rusak,” katanya.

Pengembangan ekowisata, ujarnya, akan  menjadi strategi baru untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi hijau.

“Orang-orang ingin melihat hutan dan orangutan. Bahkan ada sejumlah orang
di luar negeri yang menggalang donasi untuk pelestarian spesies
tersebut,” katanya.

Sebelum tiba di Jakarta, Xu berkunjung ke Kalimantan Tengah dalam program pilot REDD+ tentang perlindungan hutan dan pengembangan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat sekitar.

Asisten Sekretaris Jendral PBB tersebut juga mengunjungi Taman Nasional Sebangau dan melihat konservasi orangutan di Borneo Orangutan Survival Foundation.

PBB pada awal tahun menyatakan eco-tourism adalah salah satu kunci dalam melawan kemiskinan, melestarikan lingkungan dan mendorong perkembangan yang berkelanjutan.

“Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan dan eksploitasi hutan antara untuk produksi kelapa sawit, produksi kayu, dan pelestarian hutan untuk pengembangan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau,” ujarnya.

google.co.id

Dua Destinasi Wisata NTB Dikembangkan untuk Kawasan Asia Tenggara

Pulau Lombok

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA – Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menggandeng investasi-investasi baru di sektor pariwisata berbasis lingkungan (ekowisata). Konferensi Tri Hita Karana memperluas kesempatan untuk dua destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa untuk dikembangkan dalam proyek ekowisata untuk regional Asia Tenggara.

“Setidaknya ada dua lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang dikembangkan untuk menjadi eco region di kawasan Asia Tenggara,” kata Direktur Eksekutif Eco Region Indonesia, organisasi pengembang master plan pariwisata, John Higson di Nusa Dua, Bali, Ahad (6/10).

Kedua eco region NTB itu berlokasi di utara dan selatan NTB, yaitu Eco Region Tanjung Ringgit di Lombok, dan Eco Region Pulau Delapan. Higson mengatakan rencana induk (master plan) untuk Eco Region Tanjung Ringgit sudah selesai, sedangkan Pulau Delapan masih dalam tahap pengembangan.

Landasan pengembangan untuk kedua wilayah ini adalah pembangunan berkelanjutan dengan infrastruktur hijau. Bersama masyarakat dan investor, kedua wilayah yang tempatnya sangat indah ini akan segera dibuat ground breaking. Setidaknya, ada 10 pantai yang potensial memobilisasi ekonomi kawasan. Kawasan pertanian dan perikanan masyarakat setempat yang berkelanjutan menjadi wisata pendukung.

Higson mengakui tak mudah untuk berinvestasi pariwisata di Indonesia disebabkan panjangnya proses negosiasi di negara ini. Ia mencontohkan Swedia awalnya menghadapi permasalah serupa, namun terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen membuat Undang-Undang (UU) Ekowisata.

“Jika Indonesia mengadopsi hal yang sama, dengan memiliki UU Ekowisata, maka permasalahan wisata berkelanjutan akan sejalan dengan industri lokal, serta mendorong banyak manfaat bagi masyarakat,” papar Higson.

google.co.id

Haryono Umar: Penangkapan Akil Bisa Dikembangkan ke Laporan Refly Harun

Haryono Umar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dan empat orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda pada Rabu (2/10) malam.

Mantan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mengatakan kemungkinan pemeriksaan bisa saja dikembangkan ke laporan Refly Harun terhadap Akil yang pernah dilakukan pada 2010 lalu.

“Sebenarnya dulu kan Refly Harun sudah mengadukan ke KPK, tapi buktinya belum kuat. Apakah berlanjut apa tidak, saya tidak tahu, tapi dengan penangkapan ini bisa saja dikembangkan penyidik KPK,” kata Haryono Umar yang ditemui di acara peluncuran film ‘Sahabat Pemberani’ yang diselenggarakan KPK di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (3/10).

Haryono menambahkan penangkapan terhadap Akil Mochtar merupakan fakta menyedihkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Permasalahan terhadap Akil, lanjutnya, memang bukan yang pertama kali. Pada saat ia masih menjabat Wakil Ketua KPK, Akil pernah dilaporkan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Namun saat itu, tim KPK tidak mendapatkan barang bukti yang kuat untuk menindaklanjuti kasus ini. Sehingga kasus ini berhenti di proses penyelidikan. Maka itu ia berharap penangkapan terhadap Akil dapat mengungkap kasus-kasus suap lainnya.

“Saat saya di sana (KPK), memang ada pengaduan-pengaduan terhadap oknum-oknum di MK. Nanti bisa diungkap,” jelas Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini.

Sebelumnya pada tahun 2010, pakar hukum Tata Negara, Refly Harun membuat testimoni dalam artikel di sebuah media nasional yang menuding ada praktik mafia kasus di MK. Refly yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Centro (Center for Electoral Reform) itu, menyebut bahwa Akil Mochtar diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Bupati Simalungun, JR Saragih.

Dalam testimoninya, JR Saragih meminta Refly menurunkan biaya pengacara menjadi Rp 2 miliar, karena uang Rp 1 miliar akan diberikan ke seorang hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK saat itu, Mahfud MD sudah membentuk tim investigasi sedangkan Akil telah membantah adanya tudingan tersebut.

republika.co.id

KPK: Kasus Korupsi Kehutanan Riau Terus Dikembangkan

Juru Bicara KPK Johan Budi

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus korupsi kehutanan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau, yang melibatkan sejumlah pejabat di provinsi itu masih terus dikembangkan.

“Tidak akan terputus di RZ (Rusli Zainal) saja,” kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Antara Pekanbaru per telepon, Jumat (24/5).

Johan menjelaskan, sejauh ini untuk tersangka Gubernur Riau, HM Rusli Zainal pihak penyidik masih terus melakukan pelengkapan berkas perkara. Nantinya, berkas perkara korupsi kehutanan akan digabung dengan berkas perkara korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 untuk dinaikkan ke penuntutan.

Dikatakan Johan, dalam waktu dekat penyidik juga akan menjadwalkan pemeriksaan untuk Rusli Zainal.
“Kapan diperiksanya, itu semua tergantung penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya tercatat sejak 16 Mei 2013, KPK juga telah mengajukan permohonan status cegah untuk Rusli Zainal ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Johan mengatakan, penetapan status cegah kali ini adalah untuk keterlibatan Rusli dengan kasus korupsi kehutanan.

Dijelaskan Johan, untuk pencegahan kasus kehutanan ini baru yang pertama dan tidak menutup kemungkinan akan kembali diperpanjang masa pencegahannya. Masa pencegahan seorang tersangka korupsi dapat dilakukan maksimal dua kali atau enam bulan kali dua (satu tahun).

Sebelumnya Rusli Zainal juga telah dicegah keluar negeri sebanyak dua kali terkait kasus korupsi PON Riau.
Pada kasus dugaan suap proyek PON, KPK telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka, sepuluh di antaranya merupakan kalangan legislator Riau.

Sementara dalam korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001-2006, selain Rusli Zainal, KPK juga telah menetapkan sebagai tersangka untuk sejumlah pejabat di Riau.

Seperti Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks Kepala Dinas Kehutanan Riau 2005-2006). Untuk kasus kehutanan, KPK juga mendalami keterlibatan sejumlah perusahaan kehutanan yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Pelalawan dengan kaitan indikasi kejahatan korporasi atau berkomplot.

republika.co.id