Larangan Dicabut, Anggota Dewan Turki Berjilbab

Larangan Dicabut, Anggota Dewan Turki Berjilbab
(bbc.co.uk)

Liputan6.com, Ankara : 4 Anggota dewan perempuan Turki tampil di sidang majelis dengan mengenakan jilbab. Ini merupakan yang kali pertama sejak 1999 saat seorang anggota parlemen disoraki di ruang sidang karena berhijab.

Keempat wanita itu tampil santai mengenakan jilbabnya setelah larangan memakai pakaian tertutup itu dicabut untuk para pegawai negeri sipil. Namun larangan masih berlaku untuk perempuan yang berprofesi sebagai tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Dalam persidangan majelis yang digelar di Ankara, Kamis 31 Oktober waktu setempat, 4 anggota parlemen perempuan dari partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan, tidak mendapat penentangan seperti sebelumnya. Bahkan rekan-rekan mereka mengabadikan peristiwa itu dengan mengambil gambar mereka.

Adapun keempat anggota dewan itu adalah Sevde Beyazit Kacar, Gulay Samanci, Nurcan Dalbudak dan Gonul Bekin Sahkulubey.

“Saya akan terus memakai jilbab. Saya harap setiap orang menghormati keputusanku ini,” kata salah satu anggota dewan perempuan itu, Gonul, seperti dimuat Harian Turki Miliyet dan dikutip BBC, Jumat (1/11/2013).

Pencabutan larangan yang telah diterapkan sekitar 10 tahun ini merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan pemerintah pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berlatar belakang Islam.

Namun feformasi ini dikecam oleh beberapa pihak yang khawatir akan peningkatan pengaruh Islam dalam kehidupan sosial. Para anggota parlemen dari partai sekuler yang beroposisi, CHP, menuduh partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan memanfaatkan masalah jilbab untuk kepentingan politik.

Pihak yang menentang pencabutan larangan berjilbab di lembaga negara melihat langkah ini sebagai upaya untuk memundurkan aturan-aturan sekuler dan mengedepankan nilai-nilai Islam.

Lalu para wakil AKP di parlemen berpendapat larangan mengenakan jilbab merupakan masalah hak sipil yang mengekang perempuan mengekspresikan diri secara bebas di dunia politik Turki.

“Saya selalu mengatakan bahwa kita melupakan persoalan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi hari ini, kita berhasil mengatasi masalah ini,” kata Oznur Calik, anggota parlemen dari AKP.

Larangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga negara selama ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang sangat peka di masyarakat, terutama bagi pendukung konstitusi sekuler dan mereka yang mendukung hak-hak Islam.

Pada 30 September lalu, PM Erdogan mengumumkan bahwa larangan berjilbab untuk para pegawai di lembaga negara telah dicabut. Sejak saat itu, wanita yang bekerja di lembaga negara boleh berjilbab. (Riz)

google.co.id

Menkeu Senang Gugatan Biodiesel Eropa Dicabut

Menkeu Senang Gugatan Biodiesel Eropa Dicabut

Headline

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri – inilah.com

inilah.com, Jakarta – Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyambut positif pencabutan gugatan Eropa terhadap antisubsidi biodiesel.

Pasalnya pemerintah Indonesia tetap tidak terganggu dengan adanya pembuatan biodiesel yang berasal dari non fosil. Apalagi pembuatan bahan bakar non fosil dinilai sebagai upaya mengurangi impor minyak.

“Kalau dari segi ini, saya lihat fosil fuel akan bisa berpengaruh ke energi. Salah satu solusi ada pergeseran fosil fuel ke non fosil dan memungkinkan ada pergeseran ke sana,” ujar Chatib di Banggar DPR, Rabu (23/10/2013).

Menurut Chatib jika negara mengalami defisit akibat tingginya impor Bahan Bakar Minyak, tentunya akan mencari jalan pembuatan energi alternatif. Untuk mendukung terciptanya energi alternatif perlu adanya pemberian insentif terhadap pelaku usaha biodiesel. “Satu negara fokus pengadaan BBM alternatif, itu harus ada insentif bisa disubsidi, kalau tidak harga BBM akan semakin mahal,” kata Chatib.

Komisi Eropa memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pada 14 Oktober 2013 didasarkan pada usulan dari petisioner, yaitu European Biodiesel Board.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Disebut SBY di SMS, Inilah Tanggapan Anas

    Disebut SBY di SMS, Inilah Tanggapan Anas

  • Laga Uji Coba Timnas Melawan Mali Batal Digelar

    Laga Uji Coba Timnas Melawan Mali Batal Digelar

Google.co.id

Gara-Gara Tak Kuorum, RUU Pilpres Batal Dicabut

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang paripurna DPR gagal mencabut rancangan RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini terjadi karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan (tidak kuorum). 

“Kami Baleg selaku pengusul meminta dicabut, tapi tidak disetujui karena tidak kuorum,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Anna Mu’awanah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10).

Saat membacakan keputusan Baleg soal RUU Pilpres di sidang paripurna, Anna menjelaskan rapat pleno terakhir pada 3 Oktober lalu telah memuntuskan penghentian penyusunan RUU Pilpres. Artinya, Baleg menginginkan agar RUU Pilpres yang masuk dalam prolegnas prioritas 2013 dicabut lewat sidang paripurna. 

“Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan atau dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar prolegnas RUU prioritas 2013,” ujar Anna.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat pleno baleg 3 Oktober lalu. Dia mengatakan hanya ada dua fraksi yang menginginkan agar RUU Pilpres terus dibahas, yakni Fraksi PPP dan Hanura. 

Dua fraksi tersebut, kata Anna, memilih meninggalkan rapat pleno (walkout) baleg. “Fraksi PPP dan Hanura tetap minta untuk dilanjutkan,” kata Anna.

Fraksi PKS dan Gerindra sebenarnya juga menolak pembahasan RUU Pilpres dihentikan. Namun bedanya dua fraksi tersebut menyertakan pertimbangan atas sikap mereka. Fraksi PKS dan Gerindra beralasan penghentian pembahasan RUU Pilpres tidak harus dihentikan karena proses pembahasan sudah berlangsung panjang dan menelan biaya besar.

Selain itu, Fraksi PKS dan Gerindra juga berpandangan, pembahasan RUU Pilpres sudah menyepakati perubahan terhadap 262 pasal yang ada di UU Pilpres. Jangan hanya karena belum ada titik temu dalam pasal yang menyangkut presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) seluruh pembahasan yang disepakati ditiadakan.

Fraksi PKS dan Gerindra mengusulkan agar pasal presidential threshold yang menjadi satu-satunya hambatan diputuskan lewat sidang paripurna DPR. “Satu pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di baleg hendaknya diputuskan dalam rapat paripurna DPR,” kata Anna membacakan pandangan Fraksi PKS dan Gerindra.

Sementara itu lima fraksi lainnya yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan PKB sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilpres dan mencabutnya dari prolegnas 2013.

Kelima fraksi tersebut, kata Anna, berpandangan kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu presiden 2009 cukup diselesaikan lewat peraturan KPU tanpa mesti merevisi UU Pilpres. “Ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 2008 masih relevan untuk pelaksanaan pemilu presiden 2014,” katanya.

Republika.co.id

Rektor Unpad: Gelar Doktor Akil Belum Dicabut

Rektor Unpad: Gelar Doktor Akil Belum Dicabut

Headline

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar – (Foto:inilah.com)

inilah.com, Bandung – Rektor Universitas Padjajaran Ganjar Kurnia membantah akan mencabut gelar doktor ilmu hukum yang disandang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar.

“Kata siapa sudah dicabut, sampai saat ini belum kok,” ujar Ganjar saat dikonfirmasi, Minggu (6/10/2013).

Menurutnya, hubungan gelar doktor dengan perbuatan Akil adalah dua hal berbeda. Sebuah gelar didapat seseorang melalui jalur pendidikan sedangkan perbuatan yang dilakukan Akil lebih berkaitan dengan hukum.

“Hal ini merupakan dua aspek yang berbeda, kalau gelar kan terkait pendidikan, tapi yang dilakukan beliau kan masalah perilaku,” bebernya.

Dia menjelaskan, aksi pencabutan gelar tidak bisa dilakukan mendadak karena perlu pembahasan secara mendalam terkait hal tersebut. Pembahasan juga perlu melibatkan berbagai pihak terutama dari para petinggi Unpad.

“Masalah ini masih dalam pembahasan,” singkatnya.

Ganjar mengaku pihaknya selama ini belum pernah melakukan pencabutan gelar dengan dasar perilaku negatif dari sang penyandang gelar. Namun demikian, dirinya tak menutup kemungkinan adanya pencabutan gelar.

“Kalau perbuatan yang dilakukan ternyata merugikan banyak Universitas, maka bisa saja,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar di rumah dinasnya kompleks perumahan pejabat tinggi negara di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013), pukul 22.00 WIB.

Di tempat yang sama, KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau. Sebanyak 294.050 dolar Singapura dan 22 ribu dolar Amerika dalam amplop coklat diamankan.

Akil diduga menerima suap terkait sengketa Pemilihan Bupati Gunung Mas yang sedang berproses di MK. Bupati Gunung Mas Hambit Bintih juga diciduk malam itu juga di salah satu hotel di Jakarta Pusat.

Selain itu, pengusaha Tubagus Chaeri Wardana dan advokat Susi Tur Andayani ditangkap pada Kamis (3/10/2013) dini hari. Wawan, panggilan Tubagus Chaeri Wardana, ditangkap di rumahnya Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Susi dicicuk di Lebak, Banten.

KPK mengamankan uang Rp1 miliar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu di rumah orang tua Susi di Tebet. Diduga uang itu akan diserahkan Susi kepada Akil terkait perkara sengketa Pemilihan Bupati Lebak.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Cavani Ungkap Klub Impian Suarez

    Cavani Ungkap Klub Impian Suarez

  • Terungkap, Dokumen Albert Einstein Akui Adanya UFO

    Terungkap, Dokumen Albert Einstein Akui Adanya UFO

Inilah.com

Ketua DPR Tak Persoalkan PP 99 Dicabut

Ketua DPR Tak Persoalkan PP 99 Dicabut

Headline

Ketua DPR Marzuki Alie – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie tidak mempersoalkan keinginan sebagian anggota DPR agar PP No.99 Tahun 2012 tentang pencabutan remisi koruptor, teroris dan narkoba, untuk dicabut.

Ditemui seusai acara buka puasa bersama dengan Presiden SBY dikediaman dinasnya, Widya Chandra Jakarta, Marzuki mengatakan, selama PP tersebut bertentangan dengan UU, maka harus dicabut.

“Kalau PP itu bertentangan dengan UU, tentu harus dibatalkan. Dalam konteks penegakan hukum, kita tidak boleh melanggar hukum. Itu prinsip dasar. Kalau kita mau merubah UU silahkan saja. Tetapi jangan sampai UU dilanggar oleh PP, itu tidak baik,” jelas Marzuki, Senin (15/7/2013).

Marzuki mengatakan, pro dan kontra soal PP ini harus tetap diselesaikan. Jalur hukum masih memungkinkan untuk menuntaskan perdebatan ini.

“Makanya silahkan saja, Judicial review PP itu di MA (Mahkamah Agung, red) terhadap UU,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan kalau perdebatan ini, biar diselesaikan di MA. Hakim akan melihat mana yang realistis.

“Biarlah hakim dari MA yang akan memutuskan apakah PP itu melanggar UU atau tidak,” tandas Marzuki.

Desakan dari DPR terutama Komisi III agar PP ini dicabut kembali mengemuka setelah rusuh di LP Tanjung Gusta Medan pada Jumat (12/7/2013). PP ini disinyalir menjadi pemicu kerusuhan. Pemerintah sendiri menegaskan tidak akan mencabut PP ini. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Kroos Siap Bersaing dengan Alcantara di Munchen

    Kroos Siap Bersaing dengan Alcantara di Munchen

  • Snowden Calon Peraih Nobel Perdamaian 2014

    Snowden Calon Peraih Nobel Perdamaian 2014

Inilah.com

Insiden Lapas Tanjung Gusta, Demokrat Minta PP 99/2012 Tak Dicabut

Seorang petugas mengamati Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang terbakar akibat kerusuhan, Kamis (11/7)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Harry Wicaksono berharap Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi kepada terpidana kasus narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisir, tidak buru-buru dicabut. Menurutnya azas manfaat dari PP ini juga perlu dievaluasi. “Saya pikir jangan buru-buru dicabut. Sebaiknya dievaluasi dahulu PP tersebut,” kata Harry ketika dihubungi ROL, Ahad (14/7).

Harry menyatakan pada prinsipnya setiap napi yang memiliki kelakukan baik berhak mendapat apresiasi berupa remisi (pengurangan masa hukuman). Namun begitu, kata Harry, pemberian remisi tidak bisa dilakukan serampangan dengan sandaran-sandaran subyektif. Pemberian remisi harus disertai kontrol aturan yang tepat. “Indikatornya harus jelas. Remisinya jangan sampai obral remisi,” ujarnya.

Pemberian remisi kepada para pelaku kejahatan korupsi, teroris, dan narkoba harus lebih sulit dibandingkan tindak pidana lain. Hal ini menurut Harry tidak berarti peluang pemberian remisi tertutup sama sekali. “Bukan ditutup 100 persen tapi dibatasi pemberian remisinya,” kata Harry.

Harry berharap pengetatan remisi bisa memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan berat. Dia juga mendesak Komisi III DPR melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap remisi yang diberikan pemerintah. “Yang dikhawatirkan jangan sampai pemberian remisi transaksional,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengkritik kinerja Wamenkumham, Denny Indrayana yang gemar melakukan sidak ke lapas. Menurutnya sidak Denny tidak memberi arti apa-apa terhadap perbaikan lapas selama sistem hukum yang berlaku tidak benar. “Tidak perlu berlebihan sidak dan segala macam pencitraan. Yang penting mental aparaturnya dibenahi,” kata Trimedya.

Trimedya melihat PP 99/2012 sebagai salah satu sistem hukum yang salah. Menurutnya PP tersebut mesti dicabut karena bertentangan dengan undang-undang Pemasyarakatan yang memberikan jaminan remisi kepada para terpidana. “PP itu harus dicabut,” ujarnya.

Solusi mengatasi singkatnya masa tahanan kepada para pelaku kejahatan berat adalah dengan memberikan hukuman maksimal kepada mereka di tingkat pengadilan. Dengan begini, remisi yang diberikan tetap bisa memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku. “Yang paling penting bagi saya, dalam pengadilan terendah hingga kasasi hukum yang diberikan itu maksimal. Dan kalau pun ada remisi, ya hukuman yang dijalani juga masih panjang,” ujar Trimedya.

republika.co.id