Nasional | Lahan Pertanian Kota Sukabumi Menyusut

Lahan Pertanian Kota Sukabumi Menyusut

Lahan pertanian, salah satu faktor penopang ketahanan pangan nasional (ilustrasi)

, SUKABUMI — Luasan areal pertanaian di Kota Sukabumi makin menyusut. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lokasi perumahan.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPK) Kota Sukabumi menyebutkan, lahan pertanian yang ada di Kota Sukabumi kini masih tersisa seluas 1.751 hektare. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

‘’Kami telah meminta para petani agar menjaga areal pertaniannya,’’ ujar Kepala DPK Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, kepada wartawan.

Namun, permintaan tersebut sifatnya hanya berupa himbauan. Pasalnya, ujar Kardina, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melarang pembangunan lahan milik warga. Hal tersebut merupakan hak pribadi masing-masing warga.

Asisten Daerah (Asda) II Deden Solehudin menambahkan pemkot memang tidak bisa melarang perubahan lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Pemkot hanya bisa menghimbau warga agar tidak merubah fungsi lahan pertanian.

‘’Jika areal pertanian berkurang, maka kemungkinan akan terjadi kekurangan pangan,’’ terang Deden. Fenomena seperti juga terjadi di daerah lainnya.

Nasional | Masjidnya Disegel, Ahmadiyah Akan Ajukan Upaya Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Masjid Al Misbah milik Jamaah Ahmadiyah disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi. Setelah penyegelan tersebut, Jamaah Ahmadiyah dilarang beraktivitas di dalam masjid yang berlokasi di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.

Menanggapi penyegelan ini, Deden Sujana, selaku Kepala Keamanan Nasional Ahmadiyah menyatakan, penyegelan yang dilakukan hari ini adalah ilegal.

Hal ini lantaran tidak ada surat perintah resmi yang bertanda tangan Walikota Bekasi. Pihak Ahmadiyah Bekasi, menurut Deden, akan segera mencopot plang penyegelan tersebut.

Dia pun memastikan, semua aktivitas di Masjid Al Misbah bakal akan tetap dilaksanakan seperti biasa. ”Kami hanya sholat dan ngaji kok mau disegel, landasannya apa dasar hukumnya apa?,” kata Deden.

Rencananya, pihak Ahmadiyah akan mengambil proses dan prosedur hukum untuk menanggapi penyegalan ini. Selain itu, mereka juga akan melakukan diskusi kepada pihak Pemkot Bekasi.