Jabar Darurat Pendidikan SMA

Siswa SMK (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG– Angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK di Jawa Barat tergolong rendah. Dari jumlah lulusan SMP di Jabar, hanya 51 pesen yang meneruskan ke SMA/SMK. Sisanya, sekitar 49 persen tak bisa meneruskan ke jenjang SMA/SMK. Karena, terkendala ruang kelas di SMA yang minim. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jabar Denny Juanda, kondisi ini memperihatinkan. Bahkan, Denny menyebutnya sebagai darurat pendidikan SMA/SMK.

“Harus ada program khusus, Jabar ini darurat pendidikan SMA,” ujar Denny, Selasa (24/3).

Denny mengatakan, angka partisipasi SMA/SMKA di Jabar tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Tingginya siswa lulusan SMP yang tidak meneruskan ke SMA/SMK dikarenakan berbagai faktor.  Di antaranya, seperti kekurangan ruang kelas dan guru. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan segera membangun sekolah baru di daerah pelosok. Hal ini sangat penting untuk memudahkan warga mengakses SMA/SMK. Saat ini, Pemprov Jabar sedang memetakan daerah mana saja yang tidak ada SMA/SMK. 

“Nantinya akan dibangun SMA/SMK di daerah yang banyak penduduk,” katanya.

Menurut Denny, rendahnya APK ini menjadi persoalan serius. Jika tidak ditindaklanjuti, program wajib belajar sembilan tahun tidak akan tercapai.

Sementara menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, APK SMA/SMK di Jabar sebesar 61 persen. Namun, dibandingkan dengan APK sebelumnya sebenarnya sudah ada progress. Karena, kalau bandingkan hitungan awalnya, APK di Jabar sebesar 71 dan dikoreksi menjadi 61. Menurut Heryawan, Pemprov Jabar cukup berambisi dan bercita-cita besar kalau pengelolaan SLTA sudah dilimpahkan keprovinsi maka akan meningkatkan angka partisipasi kasar SLTA. Selain itu, Pemprov Jabar pun akan menggratiskan sebagian SMA kecuali sekolah yang unggulan.

“Sekolah gratis itu, nanti 2016 saat pengelolaan kewenangannya di ke Provinsikan,” katanya.

 

republika.co.id

Nasional | Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Perbaikan Jalan di Jakarta Pasca Banjir Capai Rp 55 Miliar

Jalan rusak, ilustrasi

, JAKARTA — Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya pekan lalu telah mengakibatkan kerusakan jalan di berbagai tempat. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut mencapai Rp55 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, dana sebesar Rp 55 miliar itu diperlukan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan dan perbaikan saluran samping serta trotoar. Menurut dia, dari 453 Km panjang jalan nasional di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), 106 Km diantaranya mengalami kerusakan akibat banjir. Namun kerusakan tersebut berupa spot-spot, bukannya menyeluruh pada sepanjang 106 Km tersebut.

“Kerusakan tersebut sebagian hanya kerusakan ringan yang bukan kerusakan struktural sehingga bisa ditangani melalui pemeliharaan rutin,” kata Djoko.

Ia menjelaskan, kerusakan paling banyak dialami jalan nasional di Jakarta. Bahkan, untuk jalan di daerah Marunda, Jakarta Utara perbaikannya memerlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui penanganan yang tepat. “Marunda sempat tenggelam, itu sebelumnya sudah kita naikkan, masih harus pakai kajian lebih lanjut dahulu apakah akan kita naikkan alagi atau mau diapakan,” ucap Djoko.

Adapun beberapa jalan nasional di ibukota yang mengalami kerusakan antara lain jalan TB. Simatupang, Jalan Raya Bogor, jalan Trans Yogi dan jalan Mayjen Sutoyo. Kerusakan juga terjadi pada jalan S. Parman, jalan Latumenten, jalan Pluit Selatan Raya, jalan Lodan Raya serta jalan Taman Stasiun Priok.

Mengenai sumber dana perbaikan darurat jalan-jalan di Jakarta, menurut Dirjen Bina Marga, dari kebutuhan dana perbaikan tanggap darurat Rp 55 miliar tersebut, sebanyak Rp 23 miliar akan diambil dari dana pemeliharaan rutin jalan Jakarta. Sementara sisa kekurangannya, akan dicarikan dari pos anggaran lain di Ditjen Bina Marga.

Setelah selesainya perbaikan tanggap darurat, menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, jalan-jalan tersebut juga memerlukan perbaikan permanen.“Perbaikan permanen jalan kawasan Jabodetabek memerlukan Rp 90 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan berupa peningkatan jalan senilai Rp 80 miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat dan Rp 10 miliar untuk perbaikan di daerah Puncak, Jawa Barat,” pungkas Djoko.

Nasional | Ini 13 Ruas Jalan di Jakarta Masih Tergenang Banjir

Ini 13 Ruas Jalan di Jakarta Masih Tergenang Banjir

Aktivitas warga Pluit di tengah kepungan Banjir yang empat hari telah menggenangi kawasan mewah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad (20/1).

,  JAKARTA — Sejumlah ruas jalan umum di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat masih tergenang air sampai setinggi 70 centimeter, demikian keterangan dari Traffic Management Centre (TMC) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta.

“Ada 13 titik yang tidak bisa dilewati kendaraan umum yang tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, para pengendara pun diimbau agar berhati-hati,” tulis TMC Polda Metro Jaya di laman resmi yang dipantau di Jakarta, Selasa malam.

TMC mencatat di kawasan Jakarta Barat terdapat lima titik genangan dan di daerah Jakarta Utara ada tujuh luapan air yang sampai hari keenam darurat banjir belum juga surut.

Lima titik genangan di ruas-ruas jalan Jakarta Barat yang tidak bisa dilintasi kendaraan adalah Jalan Gedung Panjang dengan tinggi air 30 cm, Jalan Pancoran ke Pasar Pagi (40 cm), Jalan Perniagaan Pasar Pagi (40 cm), Jalan Susilo di belakang Terminal Grogol (30 cm), dan Jalan Muwardi (20 cm).

Sementara itu di Jakarta Utara ketinggian air di tiga titik mencapai 70 cm atau setara dengan pinggang orang dewasa. Ketiga titik genangan air itu terdapat di Jalan Pluit Timur, Jalan Pluit Raya Selatan, serta Jalan Pluit Putra dan Putri.

Empat luapan air lain di wilayah Jakarta Utara terdapat di Jembatan 3 (50 cm), Muara Baru (50 cm), sekitar kepolisian Sektor Penjaringan (30 cm), dan Jalan Gedong Panjang arah Muara Baru (30 cm).

Jakarta Utara dan Jakarta Barat memang adalah wilayah yang terkena dampak banjir paling parah dengan jumlah pengungsi di masing-masing wilayah secara berurutan mencapai 5.040 jiwa dan 24.529 jiwa sampai pada Selasa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri memusatkan penanganan banjir di wilayah Pluit Jakarta Utara dan telah berkoordinasi dengan Kesatuan TNI Angkatan Darat, Kepolisian RI, Badan SAR Nasional, Kementerian Kesehatan dan sejumlah relawan lainnya. Mereka menggunakan ratusan perahu karet dan truk untuk mengevakuasi korban, mendistribusikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar.

“Logistik yang ada saat ini mencukupi kebutuhan kebutuhan semua pengungsi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Jumlah pengungsi secara keseluruhan mencapai 33. 502 jiwa atau turun sebanyak 12.425 dari hari sebelumnya. Sementara itu jumlah kematian yang tercatat di BNPB sampai berita ini diturunkan sebanyak 20 orang.

Anas Urbaningrum Ubek-Ubek Wilayah Banjir Pluit

Anas Urbaningrum Ubek-Ubek Wilayah Banjir Pluit

Headline

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum – inilah.com/Wirasatria

inilah.com, Jakarta – Kembali kader Partai Demokrat mengunjungi korban banjir yang tidak pernah kesentuh bantuan dikawasan di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Kademangan, Jakarta Utara.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang langsung terjun wilayah banjir di dampingi para pengurus DPP Partai Demokrat.

Anas pun langsung turun menyelusuri tempat-tempat yang terkana banjir. Bahkan Anas pun masuk kerumah warga yang terkena. Tak ketinggalan mantan Ketua Fraksi DPR RI ini meninjau posko dan dapur umum yang sudah disiapkan oleh Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat.

Tampak hadir tuan Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Dmeokrat Umar Arsal, Ketua Departemen Kesejahteraan Rakyat M Jafar Hafsah, Macheal Watimena, Andi Nurpati.

Penuh keakraban Anas bersama warga yang terkena musibah banjir. Menurut Anas banjir Jakarta perlu diperhatikan secara bersama-sama semua element.

“Tentunya musibah banjir perlu kita perhatikan semua element, termasuk oleh kader-kader Partai Dmeokrat. Memang sejak datang musibah banjir pertama kader partai demokrat sudah diterjunkan langsung di wilayah-wilayah banjir. Dan termasuk kali ini banjir di pluit yang informasinya tidak pernah kesentuh bantuan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Demokrat dapat bermanfaat bagi semua warga,” ujar Anas.

Dalam kesempatan itu juga mantan Ketua Umum PB HMI membagikan secara langsung nasi bungkus dan minuman secara langsung serta air bersih untuk warga yang telah disediakan Divisi Tanggap Darurat.

“Posko yang didirikan Partai Demokrat sudah siap selalu baik penyedian air bersih, makanan, kesehatan, bahkan kesehatan,” kata Anas.

Menyikapi banjir yang sering melanda Jakarta dan juga ada wacana pemindahaan ibu Kota Jakarta Anas menjawab dengan singkat. Menurut dia pemindahaan Ibu Kota dari Jakarta bukan solusi.

“Tapi solusi banjir membangun infrakstruktur anti banjir yang konfrenhensif. Ini tidak hanya di DKI tapi di daerah sekitar Jakarta, Jabar dan Banten,” kata Anas.

Untuk mewujudkan infrastruktur anti banjir yang koonfrehensif itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan DKI dan Kabupaten Kota yang ada di sekitar DKI.

“Saya setuju kalau pusa pemerintahaan dipindah bukan di Jakarta. Bisa di saja disekitar Jakarta. Ini diserahkan pada ahlinya untuk DKI,” ujar Anas.

Sementara itu menurut Umar bahwa kadernya yang dibawah naungan Divisi Tanggap Darurat selalu siap kapan saja dibutuhkan.

“Kita akan terus pantau banjir, sehinggap posko-posko yang di dirikan kita masih tetap stand by membantu korban. Karena meskipun banjir sudah surut tapi kita tetap pantau kesehatan korban banjir seperti kesediaan makanan, kesehatan dan lain-lain,” tegas Umar Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat ini.

“Yang jelas kader-kader kita selalu siap dibutuhkan kapan saja. Dan saat ini kader kita sudah stand by diseluruh penjuru yang tengah terkena musibah banjir. Kader-kader kita semuanya sudah terlatih baik dalam menangani banjir, kesehatan bahkan melayani dapur umum,” ujar anggota Komisi V DPR ini.

Lagi-lagi Umar juga membantah bahwa kehadira Partai Demokrat di wilayah banjir bagian upaya menghadapi pemilu 2014. Kata Umar bahwa apa yang dilakukan olehnya bagian dari kerja kemanusian.

“Ini sebuah kerja kemanusian, sehingga tidak ada arahannya ke 2014. Kalapun berimbas ke 2014 itu bagian kerja kita yang sudah diterima oleh masyarakat yahh alhamudlillah,” kata Umar.

Rekomendasi Untuk Anda


  • UFO Tertangkap Kamera di Pelantikan Presiden Obama

    UFO Tertangkap Kamera di Pelantikan Presiden Obama

  • Rapat PSSI Tak Sesuai MoU, La Nyalla cs Tak Datang

    Rapat PSSI Tak Sesuai MoU, La Nyalla cs Tak Datang

Nasional | BNPB Kesulitan Tempatkan MCK Darurat untuk Korban Banjir



Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kesulitan mencari lahan untuk menempatkan MCK bagi korban banjir Jakarta. Sehingga BNPB terpaksa menempatkan MCK dekat dengan lingkungan tempat evakuasi korban banjir.

“MCK portable PU banyak sekali, tetapi ditempatkan di mana? kita menggali aspal itu tidak mungkin,” kata Kepala BNPB Syafii Maarif.

Hal itu disampaikan dalam presentasinya kepada Presiden SBY di posko pengungsian banjir Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Oleh karena kesulitan mencari tempat, akhirnya MCK-MCK portable tersebut ditempatkan di dekat pengungsian. Padahal hal itu meningkatkan resiko penyakit.

“Terpaksa kami memanfaatkan tempat dimana lingkungan mereka berada,” ujarnya.

Syafii menerangkan saat ini proses evakuasi terus dilakukan. Jumlah titik pengungsian juga terus ditambah.

“Sekarang ini 121 titik pengungsian, baik itu yang disediakan oleh pemerintah maupun yang terpaksa ad hoc dilakukan oleh masayarakat. Demikian juga yang dilakukan oleh Basarnas telah melakukan evakuasi lebih dari 400 orang dengan overcraft, boat, rescue car, dan membantu distribusi,” paparnya.

(fjr/jor)

Wamenkumham: Darurat Bukan Berarti MK Tak Bisa Bersidang

Wamenkumham Denny Indrayana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan, penetapan Perppu Penyelamatan MK (Mahkamah Konstitusi) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhonyono (SBY), 17 Oktober lalu, masih dalam keadaan genting.

“Kegentingan itu dapat dilihat dari hasil survei yang mengungkapkan merosotnya kepercayaan publik terhadap MK, beberapa waktu lalu. Jadi, jangan beranggapan keadaan darurat baru terjadi kalau MK tidak bisa bersidang lagi,” kata Denny di Jakarta, Kamis (24/10).

Ia berpendapat, ada beberapa alasan yang membuat Perppu MK menjadi mendesak. Pertama, sebelum ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK, tidak pernah ada ketua MK ataupun ketua MA (Mahkamah Agung) yang tersangkut kasus suap. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.

“Tidakkah itu genting? Ini tidak hanya bagi MK, tetapi lebih jauh bagi demokrasi di negara hukum Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, ditangkapnya Akil oleh KPK tiga pekan lalu tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa, melainkan luar biasa.

Karena itu, peristiwa tersebut perlu direspons dengan cara yang luar biasa pula, yakni dengan menggunakan kewenangan presiden untuk menerbitkan Perppu Penyelamatan MK.

Kedua, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 tinggal 6 bulan lagi. Sementara, akan ada kebutuhan mendesak untuk mengisi dua posisi hakim konstitusi yang kosong nantinya. Yaitu, posisi Akil—jika diberhentikan tetap—dan Harjono yang masa kerjanya berakhir Maret tahun depan.

Artinya, kata Denny, Perppu MK menjadi penting untuk menjaga legitimasi pemilu yang nilainya sangat strategis. “Memang, kita sudah memiliki Undang-Undang MK, tapi itu belum memadai. Terutama terkait syarat, mekanisme rekrutmen, dan pengawasan hakim-hakim konstitusi. Karena itu, perppu ini genting dan penting!”

republika.co.id

DPR Nilai Kasus Akil Bukan Situasi Darurat

DPR Nilai Kasus Akil Bukan Situasi Darurat

Headline

Anggota Komisi II DPR, Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain – (Foto: istimewa)

inilah.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sangatlah tidak tepat.

Pemberlakuan perppu itu melanggar UUD 1945 soal hak konstitusi presiden dalam mengeluarkan sebuah perppu, karena kasus yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar tidak termasuk dalam situasi genting.

“Kasus yang menimpa Akil Mochtar oleh KPK tidak serta merta dianggap sebagai situasi darurat atau genting. MK masih bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya,” ujar Malik kepada inilah.com, Selasa (22/10/2013).

Malik menjelaskan, dalam UUD 1945 mengatur soal mekanisme pemberlakuan perppu oleh presiden. Jika mengacu pada pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang memperbolehkan presiden mengeluarkan perppu karena ada situasi genting dan memaksa.

“Secara konstitusional presiden berwenang mengeluarkan perppu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,” jelasnya.

Dalam aturan itu juga diatur soal kegentingan yang mengharuskan presiden mengeluarkan perppu yakni ada situasi mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat sesuai undang-undang.

Menurut dia, syarat lain dikeluarkannya perppu adalah jika undang-undang yang tersedia belum memadai sehingga terjadi kecurangan rujukan hukum. Selain itu adanya kevakuman hukum tidak mampu diselesaikan dengan membuat undang-undang secara normal. Karena mungkin alasan waktu.

“Untuk merubah syarat calon hakim konstitusi revisi UU MK tetap bisa dilakukan. Dan tidak perlu harus menerbitkan perppu,” tandasnya.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Milan Siap Beri Kekalahan Pertama Barcelona

    Milan Siap Beri Kekalahan Pertama Barcelona

  • Spek Android 4.4 Hadir di Situs Cokelat Kitkat

    Spek Android 4.4 Hadir di Situs Cokelat Kitkat

Inilah.com