Implikasi Eksodus Golkar ke NasDem

Implikasi Eksodus Golkar ke NasDem

Headline

Mantan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Enggartiasto Lukita – IST

inilah.com, Jakarta – Sejumlah kader Partai Golkar rela melepas jabatannya sebagai anggota DPR hanya untuk hijrah ke Partai NasDem. Apa implikasi politiknya?

Enggartiasto Lukita, bekas politikus Partai Golkar menambah daftar nama politikus Partai Golkar yang hijrah ke Partai NasDem, partai besutan Surya Paloh, bekas Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar periode 2004-2009.

Sebelumnya, Jeffrey Geovani juga rela melepas jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Kini Jefrey berkiprah sebagai sebagai salah satu elit Partai NasDem. Jauh-jauh hari sebelumnya, sejumlah elit Partai Golkar, mulai Surya Paloh, Ferry Mursidan Baldan, termasuk almarhum Syamsul Mua'rif, bekas petinggi Golkar era Akbar Tandjung sudah melakukan hal yang yang sama.

Nama-nama yang bergabung ke Partai NasDem bisa disebut mayoritas mereka pendukung Surya Paloh dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru, awal Oktober 2009 lalu.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh Enggartiasto Lukito dengan pindah ke Partai NasDem. “Saya menghormatinya, ini pilihan politik. Kedatangan tokoh seperti Enggar, sudah tentu menambah derajat di Partai NasDem,” ujar Priyo di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Hanya saja, Priyo secara tegas menyebutkan kepergian Enggar dan sejumlah anggota Golkar lainnya tidak akan mengurangi kekuatan Partai Golkar. “Karena di Golkar banyak kader potensial,” cetus Priyo

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan yang juga bekas politikus Partai Golkar mengaku tidak tahu apakah Partai NasDem akan mengambil ceruk suara partai lain seperti Partai Golkar. “Yang pasti, yang kita sasar pemilih yang belum menentukan pilihannya yang jumlahnya cukup besar sebagaimana temuan hasil survei,” kata Ferry.

Ferry menegaskan pihaknya tidak bisa memastikan dan tidak mengetahui pemilih yang dalam Pemilu 2009 memilih partai A dan dalam Pemilu 2014 pindah ke partai B. “Jadi tidak bisa dikatakan kita ambil ceruk suara partai A, itu belum tentu,” tegas Ferry.

Terkait sejumlah elit Partai NasDem yang sebelumnya merupakan kader inti Partai Golkar, lagi-lagi Ferry tidak bisa memastikan apakah orang yang pihaknya kenal akan memilih Partai NasDem. “Sangat susah identifikasi suara ini pindah ke A atau ke B, kita tidak tahu. Identifikasi pemilih sangat ditentukan oleh caleg yang diusung,” tandas Ferry. [mdr]

Rekomendasi Untuk Anda


  • De Gea Tergoda Pindah ke Barcelona

    De Gea Tergoda Pindah ke Barcelona

  • Juventus Capai Kesepakatan dengan Anelka

    Juventus Capai Kesepakatan dengan Anelka

KAHMI tak Mau Kalah dengan Tujuh Jenderal

JAKARTA – Tujuh purnawirawan Jenderal TNI mengajukan beberapa nama calon presiden 2014 pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tak mau kalah, Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) pun akan menyusulnya.
Hal itu akan diungkapkan oleh anggota KAHMI Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden itu mengaku, ia tak ingin ikut campur soal adanya pemberian nama capres dari purnawirawan pada SBY.

"Nanti KAHMI mau setor tujuh. Tanya SBY dong nama-namanya. Kita tidak tahu soal itu," ujar Kalla sambil tertawa. Hal ini ia ungkapkan usai menghadiri Kongres HMI di Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Presiden diketahui banyak melakukan pertemuan dengan orang-orang nonpemerintah seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, tujuh purnawirawan jenderal dan terakhir 13 ormas Islam termasuk PBNU.

Beberapa pihak mengindikasikan pertemuan itu dilaksanakan untuk menggalang dukungan. Namun, Kalla memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, adalah hal yang wajar Presiden bertemu banyak pihak.

"Saya kira wajar sekali. Dulu saya suka ketemu siapa saja. Ya seperti itulah. Menerima setgab, besok menerima partai lain, menerima jenderal, menerima mahasiswa, HMI juga diterima. Itu bagus. Dia berlaku sebagai kepala negara menerima siapa yang minta," lanjut Kalla.

Disebut-sebut namanya ada di antara daftar nama capres yang diserahkan SBY, Kalla hanya menyambutnya dengan tawa. "Wah terimakasih saja," jawabnya lagi sambil tertawa. (flo/jpnn)

Nasional | 149 Orang Mendaftar Anggota Komisi Informasi



Jakarta – Hingga ditutup waktu pendaftaran, 149 orang mendaftar calon Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017. KIP merupakan lembaga semi-pengadilan yang berwenang memerintahkan membuka dokumen yang menjadi hak publik.

Dari nama-nama tersebut, Ketua KIP saat ini Abdul Rahman Ma’mun tidak muncul. “Dari awal, saya niatnya di KIP hanya satu periode. Selain itu, set up pondasi KIP sudah bisa running dengan sudah adanya regulasi di bawah perundang-undangan, sistem penyelesaian sengketa informasi yang sudah mulai running, Standar Operasional Prosedur yang tinggal dijalankan,” kata Abdul Rahman Ma’mun kepada wartawan, Sabtu (9/3/2013).

Pendaftaran tersebut ditutup kemarin secara online di situs seleksi.kominfo.go.id. Dari deretan nama tersebut, terdapat 4 orang Komisioner KIP 2009-2013, yakni Henny S. Widyaningsih, Ahmad Alamsyah Saragih, Ramly Amin Simbolon, serta Dono Prasetyo.

Aman juga menjelaskan, bahwa kerjasama dengan beberapa lembaga sudah dilakukan dan masih bisa ditindaklanjuti oleh Komisioner selanjutnya. Apalagi, ada empat Komisioner KIP yang sudah mendaftar, sehingga dapat menjaga kesinambungan lembaga.

“Saya tetap pada niat yang sama, satu periode di KIP,” ujarnya.

Beberapa nama yang sudah dikenal publik juga muncul dalam daftar nama calon yang sudah registrasi melalui online yakni Direktur Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta Dr James Pardede, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Mochamad Riyanto, mantan Pemred Jurnal Nasional Wahyudi Marhaen Pratopo dan Koordinator Program Wahid Institute Rumadi. Selain itu, beberapa nama merupakan ketua dan komisioner KI Provinsi.

Hasil seleksi administratif akan diumumkan pada tanggal 11-13 Maret 2013. Tahapan selanjutnya adalah tes tertulis, penerimaan makalah dan feedback dari masyarakat, psikotest, wawancara dan penilaian makalah. Kemudian Pansel menyerahkan hasilnya kepada Menkominfo.

Menkominfo menyerahkannya kepada presiden dan presiden memilih dan menyerahkan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Persetujuan DPR terhadap anggota KIP kepada presiden dan presiden menetapkan anggota KIP Periode 2013-2017.

(asp/mok)

Komite Etik Mulai Periksa Saksi dari Luar KPK

JAKARTA – Pekan ini, Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum mulai memeriksa saksi-saksi. Pemeriksaan bakal dimulai dari saksi-saksi dari pihak luar KPK.

"Sampai Jumat depan baru saksi-saksi dari luar KPK," kata anggota Komite Etik Abdullah Hehamahua, Minggu (3/3). Penasihat KPK tersebut enggan menyebut daftar nama saksi yang bakal dipanggil. Berdasarkan informasi, seorang wartawan bakal diperiksa Komite Etik pada Rabu (6/3) mendatang.

Komite Etik menyelidiki apakah ada pelanggaran yang dilakukan pihak internal, termasuk pimpinan KPK, terkait dengan temuan tim Pengawas Internal yang menduga adanya kemungkinan pembocoran sprindik. Selain menginvestigasi kemungkinan kebocoran draf tersebut, Komite Etik juga menelisik motif pembocoran secarik kertas yang menentukan status hukum Anas tersebut.

Bocornya salinan dokumen draf sprindik Anas, muncul bersamaan dengan keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merespons jebloknya keterpilihan partai pemenang pemilu 2009 itu. Selaku Ketua Majelis Tinggi partai itu, SBY meminta Anas lebih berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK.

Ketua Komite Etik Anies Baswedan mengatakan, pihaknya telah mendengarkan konstruksi hasil investigasi yang dilakukan Pengawas Internal KPK. Pemeriksaan saksi-saksi hingga penelusuran kasus bakal memakan waktu hingga sebulan.  "Tujuan kita adalah untuk mengetahui atau menginvestigasi bocornya sprindik yang menyangkut nama Anas Urbaningrum," kata Anies.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P mengatakan Komite Etik bekerja independen. "Seluruh informasi mengenai kinerja Komite Etik, akan langsung disampaikan oleh Komite, tidak melalui KPK," kata Johan.

Komite Etik terdiri atas lima orang. Tiga berasal dari eksternal KPK. Mereka adalah Rektor Universitas Paramadina Mulya Anies Baswedan sebagai ketua, mantan pimpinan KPK Tumpak H. Panggabean sebagai wakil ketua, serta mantan hakim konstitusi Abdul Mukthie Fajar sebagai anggota. Sedangkan anggota dari internal adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. (sof)

Kasus Penganiayaan Bupati Wajo Dikawal DPR

Kasus Penganiayaan Bupati Wajo Dikawal DPR

Headline

inilah.com, Jakarta – Komisi III DPR memberikan perhatian serius terhadap kasus penculikan dan penganiayaan yang diduga dilakukan Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, terhadap warganya terkait dengan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

Tindak pidana tersebut terjadi pada 21 Januari lalu atau sehari sebelum pemungutan suara. Kejadian ini diduga disaksikan sejumlah pejabat kabupaten setempat. Komisi III DPR sudah menerima laporan kasus ini berikut nama-nama pejabat yang beredar itu.

Para korban Akhiruddin dan kawan-kawan telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

“Segera mungkin, minggu depan dalam rapat dengan Kapolri akan kami pertegas hal itu,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzamil Yusuf, di Jakarta, Rabu (20/2/2012).

Menurut Muzamil, pihaknya sebagai mitra kerja Polri akan mengawal kasus ini hingga para penyidik di daerah bisa lebih serius melakukan tugas mereka menangani kasus yang melibatkan politikus Golkar tersebut.

“Dan juga tidak ada alasan bupati mangkir dari panggilan penyidik kalau perlu dijemput paksa,” tekan politikus PKS itu.

Dari kasus dugaan penculikan dan penganiayaan itu beredar dokumen daftar nama pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Wajo yang dianggap mengetahui kejadiannya. Mereka adalah para pejabat daerah setempat, yaitu sekda Witman Hamzah, kepala kesbangpol Thamrin Mukhtar, kadis pendidikan Jasman Juanda, dan kabag umum Syahruddin Massinai, kabag humas Hasri, Sekretaris DPRD Wajo Firdaus Parkesi, kadis tata ruang H Nasir, dan Kadis Sosial A Tenriliweng.

Nama-nama itu beredar sejak kemarin saat korban penganiayaan diterima Komisi III DPR. Atas beredarnya nama-nama itu, mantan Ketua PBHI Syamsuddin Radjab mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa nama-nama yang beredar. Mereka bisa saja dijadikan tersangka karena mengetahui tindak pidana tetapi tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.

“Atau saya duga kuat mereka juga ikut serta melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap para korban,” ujar Syamsuddin kepada inilah.com. [yeh]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Mentan Suswono Panen Wortel di Tegal

    Mentan Suswono Panen Wortel di Tegal

  • Demokrat akan PAW Ibas, Roy, dan Angie dari DPR

    Demokrat akan PAW Ibas, Roy, dan Angie dari DPR

Nasional | Sejumlah PNS di Lingkungan Pemprov Banten Positif Konsumsi Narkoba

Ilustrasi--Narkoba

Ilustrasi–Narkoba (sumber: Antara)

“Kami akan mendalami sejumlah PNS yang telah dinyatakan positif memakai narkoba tersebut”.

Serang – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini diketahui, setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten melakukan tes urin terhadap 1.550 PNS pada 21 Januari 2013 lalu.

 

Kepala BNNP Banten, Kombes Pol Heru Februanto mengatakan, hasil akhir dari tes urine terhadap 1.550 PNS Pemprov Banten telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

 

“Kami sudah menyerahkan daftar nama PNS yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba tersebut kepada BKD Banten. Terkait berapa jumlah nama PNS yang dinyatakan positif memakai narkoba, nanti pihak BKD Banten yang menjelaskannya,” ujarnya di Serang, Minggu (17/2).

 

Menurut Heru,  berdasarkan  hasil tes laboratorium BNNP Banten, PNS yang yang positif mengkonsumsi narkoba tersebut menggunakan narkotika jenis ganja, sabu-sabu dan ekstasi. Sesuai dengan hasil laboratorium, jenis narkotika tersebut masuk pada golongan I.

 

“Ini merupakan hasil final. Jadi tidak ada klarifikasi lagi, karena sebelum diserahkan ke BKD Banten, sudah dilalui beberapa tahap tes,” jelasnya.

 

Heru mengatakan, BNNP akan terus melakukan pemantauan terhadap PNS yang positif mengkonsumsi narkoba. Bahkan PNS tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

 

“Kami akan mendalami sejumlah PNS yang telah dinyatakan positif memakai narkoba tersebut,” ujarnya.

 

Heru menegaskan, jika dalam keterangnya PNS yang positif narkoba tersebut menolak atau membantah mengkonsumsi narkoba, BNNP akan kembali melakukan tes lanjutan dengan cara tes rambut.

 

“Kalau mengelak mengkonsumsi narkoba, kami akan lakukan tes lanjutan dengan tes rambut, bukan urin lagi. Karena kalau urin efek kandungan narkobanya bisa hilang  dalam waktu satu minggu. Sementara, kalau rambut, waktunya lama, bisa bertahun-tahun,” ujarnya.

 

Setelah dilakukan proses secara mendalam, BNNP juga akan menawarkan proses rehabilitasi kepada para PNS yang dinyatakan positif narkoba. Hal itu dilakukan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

 

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi sosial,” katanya.

 

Jika tertangkap tangan menggunakan narkoba, sesuai pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU 35/2009 tentang Narkotika, sanksi pidana yang diberikan kepada pemakai narkoba  dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup. “Untuk pidana denda paling sedikit Rp 800 juta, dan paling banyak Rp 10 miliar,” jelasnya.

 

Secara terpisah,  Kepala BKD Banten, Anwar Masud mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait daftar nama-nama PNS yang dinyatakan positif memakai narkoba tersebut.

 

“Saya belum bisa memberikan keterangan, nanti saja setelah kami melakukan koordinasi dengan BNNP dalam rangka klarifikasi,” ujarnya singkat.

Sumber:Suara Pembaruan