Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Kasus Flu Burung, Orang Dekat Istana Terlibat?

Headline

Inilah.com

inilah.com, Jakarta – Kasus flu burung dalam perkembangannya menguap. Ini bertolak belakang dengan kasus Hambalang yang telah menetapkan beberapa tersangka. Mengapa kasus ini stagnan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah usai melakukan pemeriksaan terhadap kasus fu burung dengan nomor 10/HP/XIX/06/2012 tertanggal 6 Juni 2012. Tidak hanya itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga telah melakukan analisa atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

Namun, kasus flu burung yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 347 miliar lebih ini tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini pula yang membuat keheranan Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. “Saya tidak tahu apakah kasus flu burung ini tidak menjadi prioritas oleh KPK,” kata Sumarjati saat dihubungi, Kamis (23/1/2013)

Menurut dia, kasus flu burung ini lebih besar kerugiannya dibanding kasus Hambalang. Dalam kasus ini Kementerian Kesehatan tidak mengusulkan tapi dari Bio Farma mengusulkan ke Bappenas, didukung oleh rekanan dalam kepengurusan anggarannya. “Setelah mendapat anggaran, Kementerian Keuangan memberitahukan ke Kemenkes,” tambah Sumarjati

BAKN kata Sumarjati berencana akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan. Langkah ini ditempuh, kata politisi Partai Gerindra ini, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut nyaata baik di pimpinan DPR maupun Komisi IX DPR. “BAKN akan undang Kemenkes,” cetus Sumarjati.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan lambatnya penanganan kasus flu burung bisa saja terkait dengan keterlibatan lingkar dalam Istana Kepresidenan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Informasi yang saya dapat A1, ada pejabat tinggi negara ini tentunya bukan presiden, pembantu presiden, level menteri yang mengintervensi KPK,” kata Yani.

Menurut dia, seharusnya, kasus flu burung dapat segera ditingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya. Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, KPK ragu-ragu melakukan penyidikan kasus flu burung karena ada keterlibatan pejabat tinggi dalam perkara ini. “Dari informasi yang saya peroleh, ada kerabat pembantu presiden yang terlibat dalam kasus ini,” tuding Yani.

Yani menegaskan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang kebal oleh hukum. Prinsip equality before the law, kata Yani, harus ditegakkan dalam mengusut kasus flu burung. “Jadi kalau memang KPK tidak menetapkan tersangka, maka KPK menyediakan dirinya untuk diintervensi, atau KPK membuka dirinya untuk diintervensi dan mereka rela untuk diintervensi,” tegas Yani.

Ketua Panitia Kerja Flu Burung DPR RI Novariyanti Yusuf mengatakan pihaknya pada pekan depan akan menggelar rapat untuk membahas hasil kunjungan ke lapangan ke Bandung dan Surabaya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi ihwal kasus flu burung tidak merespons pesan yang dikirim inilah.com.

Jika membandingkan kasus Hambalang dan kasus Flu Burung memang tampak terjadi perbedaan perkembangan penanganan kasusnya. Kasus Hambalang yang dikait-kaitkan sejumlah elit Partai Demokrat lebih mendapat atensi dari KPK ketimbang kasus Flu Burung yang secara kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Hambalang. Apakah karena ada keterlibatan kerabat pembantu presiden di Kabinet SBY? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya.

Rekomendasi Untuk Anda


  • Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

    Lampard Disarankan Pindah ke Klub Ini

  • Investor Berlibur, IHSG Mendatar

    Investor Berlibur, IHSG Mendatar

Polri Tunggu Audit BPK Soal Vaksin Flu Burung

Polri Tunggu Audit BPK Soal Vaksin Flu Burung

Headline

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf – (Foto: inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Komisi IX DPR hari Senin 21 Oktober kemarin telah mendapat penjelasan dari Bareskrim Mabes Polri soal perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf mengatakan, dari hasil pertemuan itu, DPR mendapatkan kepastian dari Polri soal penanganan kasus pengadaan vaksin flu burung tersebut.

“Dari penjelasan Wakil Kabareskrim,didapatkan informasi bahwa Polri saat ini tetap bekerja keras menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitas vaksin flu burung untuk manusia tersebut,” ujar Nova kepada inilah.com, Selasa (22/10/2013).

Menurutnya, penjelasannya Polri mengaku masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya kerugian negara dari pengadaan vaksi flu burung untuk manusia tersebut.

Pasalnya Polri akan kembali bergerak setelah menerima laporan asudit dari BPK soal kasus itu. “Akhir Oktober 2013 menunggu juga audit investigasi keuangan negara dari BPK,” imbuhnya.

Nova menambahkan, DPR sendiri mengapresiasi langkah-langkah Polri dalam menangani kasus dugaan korupsi dipengadaan vaksin flu burung ini.

Selain itu,di dalam kesimpulan hasil rapat hari ini,Panja Flu Burung Komisi IX meminta Bareskrim Polri untuk segera menyelesaikan proses audit teknologi thdp peralatan riset dan produksi vaksin flu burung untuk manusia serta proses penyidikan penganggaran terhadap peralatan riset dan produksi vaksin flu burung untuk manusia.

“Yang mana proyek akan terus mangkrak selama masih disegel dengan Police line dan masih dibutuhkan untuk materi audit teknologi,” terangnya.

Lebih lanjut, Nova mengatakan, Komisi IX sendiri akan kembali menjadwalkan menggelar rapat dengan Polri setelah masa reses selasai yakni pada masa persidangan II tahun sidang 2013-2014 yang akan dimulai pada tanggal 16 November 2013.

“Semoga sudah ada perkembangan audit plus penyidikan. Sesuai janji salah satu penyidik bahwa ia akan mundur jika dalam tiga bulan tidak selesai,” tandasnya.[dit]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Pasang Harga Tinggi, Starbucks di China Dikecam

    Pasang Harga Tinggi, Starbucks di China Dikecam

  • Kehebatan Terry Berkat Tangan Dingin Mourinho

    Kehebatan Terry Berkat Tangan Dingin Mourinho

Inilah.com

Calon Kapolri janji tuntaskan kasus vaksin flu burung

LENSAINDONESIA.COM: Komjen Pol Sutarman berjanji akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi vaksi flu burung. Hal itu disampaikan saat jeda fit and proper testcalon Kapolri.

Tak hanya kasus vaksin flu burung, sekitar 25 kasus lainnya pun akan dia selesaikan. “Kasus-kasus tersebut akan diselesaikan, karena saat ini penyidik dan sistem justice Polri sudah berjalan,” tegas dia di Gedung DPR RI, Kamis (17/10).

Baca juga: Kompolnas dan PPATK sepakat dukung Komjen Sutarman jadi Kapolri dan Golkar minta Sutarman mundur jika tak netral dalam Pemilu

“Tapi berkas (perkara kasus vaksin) kita (sudah) kirim (ke Kejagung) bolak balik. Jadi ini bagian dari yang harus kita selesaikan semuanya. Kita maunya proses cepat begitu kirim selesai,” kata Sutarman.

Khusus untuk kasus dugaan korupsi vaksin flu burung, lanjut dia, sampai saat ini sudah berjalan semuanya dan sudah ada yang divonis. Meski ada satu orang yang belum diproses. “Pasti akan diteruskan,” tandasnya. @endang

alexa

ComScore
Quantcast

counter customisable

Google Analytics NOscript

lensaindonesia.com

Saksi Ahli: Perusahaan Kakak Hary Tanoe Langgar Tender Flu Burung

Saksi Ahli: Perusahaan Kakak Hary Tanoe Langgar Tender Flu Burung

(Antara/Syaiful Arief)

Liputan6.com, Jakarta : Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Arijanta menegaskan, penunjukan PT Prasasti Mitra sebagai pelaksana subkontrak proyek dalam proyek pengadaan alat kesehatan perbekalan dalam rangka wabah flu burung di Kementerian Kesehatan tahun 2006 telah melanggar aturan.

Hal tersebut disampaikan Setiabudi yang ditunjuk Jaksa sebagai saksi ahli. Menurut Setiabudi, seharusnya perusahaan yang dimiliki kakak kandung politisi Hanura Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, tersebut sebagai subkontrak tidak mendapat pengadaan utama dari proyek itu.

“Soal subkontrak boleh, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Kalau semuanya (dikerjakan) ya melanggar. Apalagi pekerjaan utama,” kata Setiabudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/7/2013).

Pada kesempatan itu, Setiabudi juga menjelaskan, dalam melakukan subkontrak seharusnya kontraktor utama atau pemenang tender harus mencantumkan dalam dokumen lelangnya.

“Jika tidak ada. Maka harus diupayakan mencari penyedia spesialis atau produsen langsung. Tidak boleh diwakilkan kontraktor utama atau pedagang,” lanjut Setiabudi.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan diketahui bahwa terdakwa Ratna Dewi Umar bersama Rudi Tanoe, serta Direktur PT Prasasti Mitra Sutikno, melakukan kesepakatan dalam pelaksanaan proyek alat kesehatan itu. Antara lain alat bantu pernafasan, alat monitor pasien, tempat tidur khusus, dan lainnya. Ratna memenangkan PT Rajawali Nusindo dalam proyek itu.

Namun, dalam pelaksanaannya proyek senilai Rp 42,4 miliar itu, ternyata pengadaan alat kesehatan dipasok dari beberapa agen tunggal. Yakni PT Prasasti Mitra, PT Fondaco Mitratama, PT Prasasti Mitra, PT Meditec Iasa Tronica, PT Airindo Sentra Medika, dan PT Kartika Sentamas dengan harga lebih murah. Hal itu lantaran PT Rajawali Nusindo hanya bertindak sebagai kontraktor utama. (Ary/Mut)

news.liputan6.com

Sutrisno Bachir diduga kecipratan uang Flu Burung?


Sutrisno Bachir diduga kecipratan uang Flu Burung? - Bersaksi di Pengadilan Tipikor - Mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir

Mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir(Foto: Ist)

LENSAINDONESIA.COM: Lama menghilang, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir kembali muncul kepermukaan.

Mantan bakal calon presiden yang memiliki moto “Hidup adalah Perbuatan” ini datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta untuk menjadi saksi terdakwa Ratna Dewi Umar, Kamis (20/6/2013).

Baca juga: ICW Sambut Baik Rencana Pembentukan Panja Korupsi Vaksin Flu Burung dan Lagi, Pejabat Kemenkes Jadi Tersangka Korupsi Vaksin Flu Burung

Pemanggilan Sutrisno diduga karena ikut kecipratan aliran uang dari keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung Tahun Anggaran 2006.

Sutrisno hadir di Gedung Tipikor, Jakarta sekitar 14.00 WIB. Sebelum bersaksi dirinya sempat mengklarifikasi aliran dana tersebut. Dia mengakui adanya transfer uang dari Nuki Syahrun selaku Staf Pemasaran PT Heltindo International, namun uang itu klaim Sutrisno kaitannya utang piutang.

“Saya itu pemilik (PT Selaras Inti Internasional), bukan direksi. Kerena bukan direksi saya gak tau apa-apa soal transfer itu,” kata Sutrisno dikonfirmasi wartawan.

Nuki kata Sutrisno, memang memiliki utang banyak di perusahaannya. Namun, rincinya ia tidak mengetahuinya.

“Gak tau jumlahnya berapa. Yang tahu direksi saya. Lagi di perusahaan itu pinjam-meminjam biasa. Itu bukan fee. Saya gak mengerti tentang fee,” kata Sutrisno.

Sutrisno mengungkapkan, Nuki bisa meminjam uang di perusahaannya karena masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Namun, memang pinjam meminjam antara dirinya dengan Nuki, kata Sutrisno dalam kaitan berbisnis.
“Nuki itu ipar saya, pinjam dalam urusan bisnis. Tentang dia bayar utang uangnya dari mana tanya Nuki, jangan tanya saya,” ujarnya.

Dikonfirmasi apakah mengenal Dewi Ratna Umar, Sutrisno mengaku tidak kenal. Tetapi Sutrisno mengaku mengenal dengan mantan Menteri Kesehatan Sitti Fadilah Supari. “Pasti kenal, kan sama-sama di Muhammadiyah,” kata Sutrisno.

Sebelumnya, saat bersaksi untuk Ratna Dewi, saksi Nuki Syahrun menguatkan adanya aliran dana ke mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir.

Bersaksi untuk mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu, Nuki mengakui kalau Sutrisno Bachir ikut kecipratan aliran uang dari keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung Tahun Anggaran 2006. Nuki mengatakan pernah mengirimkan uang senilai Rp 1,4 miliar ke Sutrisno Bachir..

Ia mengaku, uang yang ia kirim ke Sutrisno, berasal dari fee yang diterima dari pengurusan penyediaan alat kesehatan x-ray. Lebih jauh Ia menjelaskan, uang senilai Rp1,4 miliar tersebut dikirim dalam dua transaksi.
Pertama, ke rekening pribadi Sutrisno dan kedua ke perusahaannya PT Selaras Inti Internasional. “Rp 200 juta ke rekening pribadi Sutrisno dan Rp 1,2 miliar dikirim ke rekening perusahaannya,” ujarnya di hadapan hajelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/06/2013).

Kedati demikian, dia mengklaim uang itu tidak terkait fee proyek untuk Sutrisno, melainkan hanya urusan utang-piutang. “Saya sama Mas Tris sering utang. Utang Rp 2 sampai 3 miliar,” ujarnya.@ridwan_licom/L6

lensaindonesia.com

Dana Flu Burung Dikirim 2 Kali ke Sutrisno Bachir

Dana Flu Burung Dikirim 2 Kali ke Sutrisno Bachir

Headline

Mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir – (Foto : inilah.com)

inilah.com, Jakarta – Saksi pada persidangan terdakwa mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar, membenarkan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir, ikut kecipratan aliran uang keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung Tahun Anggaran 2006.

Saksi itu adalah staf pemasaran PT Heltindo International, Nuki Syahrun. Ia mengaku pernah mengirimkan uang senilai Rp1,4 miliar untuk Sutrisno Bachir.

“Saya memang suka memakai uang Mas Tris (Sutrisno Bahir),” ujar Nuki, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/6/2013).

Ia mengaku, uang yang ia kirim ke Sutrisno, berasal dari fee yang diterima Nuki dari pengurusan penyediaan alat kesehatan x-ray.

Lebih jauh Ia menjelaskan, uang senilai Rp1,4 miliar tersebut Ia kirim dalam dua transaksi. Pertama, ke rekening pribadi Sutrisno dan perusahaannya PT Selaras Inti Internasional. “Rp200 juta ke rekening pribadi Sutrisno dan Rp1,2 miliar dikirim ke rekening perusahaannya,” kata dia.

Meski begitu, Ia mengklaim uang itu merupakan utang-piutang.”Saya sama Mas Tris sering utang. Utang Rp2 sampai Rp3 miliar,” kata dia.

Pada persidangan sebelumnya, Yurida Adlaini dari Yayasan Sutrisno Bachir (Sutrisno Bachir Foundation/ SBF),juga mengakui adanya uang ke Sutrisno Bachir.

Ia menjelaskan, yang tahu betul maksud aliran dana dari proyek pengadaan itu ke Sutrisno Bachir adalah sepupunya, Nuki Syahrun. Namun ia pastikan, uang itu juga masuk ke rekening perusahaan Sutrisno Bachir, PT Selaras Inti Internasional. [mvi]

Rekomendasi Untuk Anda


  • Dibidik City & Madrid, Pemain Ini Bingung Memilih

    Dibidik City & Madrid, Pemain Ini Bingung Memilih

  • Masyarakat sudah Serbu Beberapa SPBU

    Masyarakat sudah Serbu Beberapa SPBU

Inilah.com

KASUS FLU BURUNG, Nuki Syahrun Benarkan Transfer Rp 1,4 M ke Soetrisno Bachir

KASUS FLU BURUNG
Nuki Syahrun Benarkan Transfer Rp 1,4 M ke Soetrisno Bachir
Senin, 17 Juni 2013 , 19:57:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

SOETRISNO BACHIR
  

RMOL. Staf Pemasaran PT Heltindo International, Nuki Syahrun mengaku pernah mengirimkan uang senilai Rp 1,4 miliar kepada Bekas Ketua DPP Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir.

Dia mengatakan itu saat menjadi saksi dalam perkara korupsi proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung Tahun Anggaran 2006 dengan terdakwa Ratna Dewi Umar di Pengadilan Tipikor, Jakarta (Senin, 17/6).

“Saya memang suka memakai uang Mas Tris (Soetrisno Bahir),” kata dia.

Ia mengaku, uang yang ia kirim ke Soetrisno, berasal dari fee yang diterima dari pengurusan penyediaan alat kesehatan x-ray.

Lebih jauh ia menjelaskan, uang senilai Rp1,4miliar tersebut Ia kirim dalam dua transaksi. Pertama, ke rekening pribadi Soetrisno dan perusahaannya, PT Selaras Inti Internasional. “Rp 200 juta ke rekening pribadi Sutrisno dan Rp 1,2 miliar dikirim ke rekening perusahaannya,” kata dia.

Meski begitu, ia mengklaim uang itu merupakan transaksi utang-piutang.”Saya sama Mas Tris sering utang. Utang Rp 2 sampai 3 miliar,” kata dia.

Pada persidangan sebelumnya, Yurida Adlaini dari Yayasan Soetrisno Bachir juga mengakui adanya pengiriman uang tersebut.

Ia menjelaskan, yang tahu betul maksud aliran dana dari proyek pengadaan itu ke Soetrisno Bachir adalah sepupunya, Nungki Syahrul. Namun ia pastikan, uang itu juga masuk ke rekening perusahaan Sutrisno Bachir, PT Selaras Inti Internasional.

Soetrisno sendiri kepada Rakyat Merdeka Online belum lama ini sudah mengakui menerima uang itu. Tapi, dia tegaskan uang tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan proyek alkes. [zul]